32.1 C
Bogor
Friday, April 24, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1054

Polsek dan Aliansi Ormas Vaksinasi Covid-19 Warga Kemang

0

JURNAL INSPIRASI – Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021, Aliansi Ormas Kemang yang terdiri dari PP, BBR, dan BPPKB di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor menggelar vaksinasi massal berkolaborasi dengan Polres Bogor serta Indonesia Pasti Bisa. Kegiatan itu dilaksanakan di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Minggu (24/10/2021).

“Hari ini, kami Polsek Kemang, Polres Bogor melakukan giat vaksinasi massal bagi warga masyarakat. Kegiatan ini dikerjasamakan dengan Aliansi Ormas Kemang dan Satgas Covid Kecamatan,” ucap Kompol Ilot Juanda, Kapolsek Kemang, Minggu (24/10/2021).

Ilot mengatakan  dalam pelaksanaan giat itu  ditargetkan ada 1.000 orang peserta vaksinasi dengan jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac. “Dan tadi juga ada bantuan 250 paket sembako bagi warga dari Bapak Kapolres Bogor,” ujar Ilot.

Camat Kemang Edi Suwito berterimakasih kepada Polri khususnya jajaran Polres Bogor melalui Polsek Kemang yang terus memberikan dukungan bantuan percepatan program vaksinasi di wilayah Kecamatan Kemang.

“Dengan bantuan semua pihak termasuk TNI dan Polri, maka program vaksinasi di Kemang makin gencar dan masif. Target hingga akhir bulan Desember 2021 ini bisa mencapai 70 persen lebih,” ungkap Edi Suwito.

Ditempat yang sama Ketua Aliansi Ormas Kemang Asep Mulyadi menjelaskan bahwa vaksinasi tersebut dilakukan guna ikut membantu pemerintah dalam capaian program percepatan vaksinasi Covid-19.

“Giat ini juga sebagai bentuk wujud dari kepedulian pemuda dan semua ormas di Kecamatan Kemang terhadap program vaksinasi, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda,” ujar Asep Mulyadi, yang juga Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kemang.

Pria yang akrab disapa Tagor ini juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Polres Bogor kepada Aliansi Ormas Kemang dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan vaksinasi bagi warga masyarakat.

“Seluruh anggota ormas kami ajak dan arahkan untuk ikut vaksinasi. Bantuan dari Bapak Kapolres juga telah kami distribusikan kepada peserta vaksinasi hari ini,” pungkasnya.

**cepikurniawan

Blok Yuli dan Empang Diratakan, PL di Kemang Mengadu Nasib ke THM Lain

0

JURNAL INSPIRASI – Setelah bangunan tanpa ijin dibongkar karena dijadikan Tempat Hiburan Malam (THM) seperti karaoke di Blok Yuli Desa Pondok Udik dan Blok Empang Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor beberapa hari lalu, kini selain tampak sepi dan hening, puluhan pemandu lagu atau PL yang biasa menemani lelaki hidung belang untuk karaoke, sejumlah PL itu berpencar mengadu nasib mencari penghidupan di tempat lain.

Salah seorang warga di Blok Yuli, Ucok mengatakan bahwa pascapembongkaran sejumlah bangunan oleh Pol PP Kabupaten Bogor, kini bangunan tersebut rata dan lokasi tersebut yang biasanya setiap sore hingga malam hari ramai, namun sekarang sepi dan hening.

Bahkan penjual kopi dan mie rebus terpaksa harus kehilangan pendapatan yang biasanya satu hari mendapatkan penghasilan Rp 1 juta, kini hanya 200 ribu saja.

“Ada dampak memang setelah dibongkar, selain puluhan PL yang terdampak, mereka kebanyakan orang Bogor, Leuwiliang, Ciseeng  tapi sekarang THM dibongkar. Jadi mereka terpaksa mencari- cari tempat hiburan di lokasi lain seperti di Bogor hingga Jakarta,” kata Ucok.

Ucok mengatakan, lokasi tersebut bangunnya memang tidak ada izin mendirikan bangunan atau IMB, dan lokasi tersebut itu hanya digunakan untuk karaoke bukan dalam tanda kutip tempat esek-esek.

“Di lokasi itu hanya tempat karoke dan hanya menyediakan tempat hiburan untuk nyanyi dan ada pemandu lagunya,”katanya.

Untuk itu berharap setelah pembongkaran itu setidaknya ada solusi yang diberikan oleh pemerintah. “Ya diharapkan ada solusi jadi tidak hanya dibongkar saja,”katanya.

Sementara itu menurut Camat Kemang Edi Suwito bahwa lokasi THM itu sudah ada sejak lama dan sudah sering dibongkar namun terus muncul lagi.

“Sudah beberapa kali ganti camat itu THM ada, dan dibongkar muncul lagi muncul lagi, makanya sekarang ada peraturan baru jadi pembongkaran tidak harus menunggu keputusan dinas terkait, tapi ketika itu muncul lagi bisa langsung dibongkar oleh Pol PP,” katanya.

Ia mengatakan sesuai Program Bupati Bogor yaitu Bogor Berkeadaban dan untuk memujudkan hal itu yang berhubungan dengan hiburan malam itu harus dilakukan penertiban. “Saya pun berharap pada pemilik THM untuk tidak mendirikan bangunan tersebut dan bisa beralih pada usaha lain,” pungkasnya.

**cepikurniawan

KPK Minta Pemkot Bogor Tuntaskam Masalah Sertifikasi Aset

0

JURNAl INSPiRASi –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong segera dilakukan penyelesaian terkait masalah sertifikasi atas tiga aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Demikian disampaikan Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah II KPK Dwi Aprillia Linda Astuti saat rapat koordinasi aset bermasalah dengan BKAD Kota Bogor, Kejaksaan, ATR/BPN dan Polres Kota Bogor secara daring pada Jumat (22/10).

“Kami akan berikan waktu sampai dengan akhir tahun ini setidaknya agar 3 aset besar yang baru saja kita bahas bersama untuk disertifikasi. Silakan proses tindak lanjut dilaksanakan, termasuk mediasi dengan pihak terkait dan minta legal opinion dari Kejaksaan segera,” tegas Linda, Sabtu (23/10).

BACA JUGA: KPK Datangi Aset Bermasalah

Sesuai laporan Kepala BKAD Pemkot Bogor Denny Mulyadi ketiga aset tersebut adalah, yaitu pertama berupa tanah seluas 12 hektar berlokasi di Kelurahan Kayumanis dengan nilai perolehan sebesar Rp29,2 Miliar. Kedua, berupa tanah dan bangunan Ruko sebanyak 3 unit di Pasar Sukasari.

Tanah tersebut seluas 7.233 meter persegi dan luas bangunan 10.464 meter persegi dengan nilai perolehan sebesar Rp42,1 Miliar. Dan ketiga, berupa aset ex-Tionghoa berupa rumah tinggal dan tempat parkir seluas 1.540 meter persegi senilai Rp3,8 Miliar berlokasi di Jalan Roda Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Kota Bogor Tengah.

Terkait aset pertama, Denny menjelaskan, tanah itu merupakan hasil pembebasan tahun 2010 dan 2012 dalam rangka menyediakan lahan untuk Tempat Pengolahan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). Akan tetapi, katanya, karena ada penolakan dari warga, maka rencana pembangunan TPPAS di lokasi tersebut batal dilaksanakan. Saat ini, sambung Denny, rencananya tanah tersebut akan digunakan untuk lokasi pembangunan IPAL dan lokasi pembangunan Wisma Atlit serta Sarana Olahraga Terpadu, dan sebagian tanah akan terkena pembebasan jalan Tol BORR.

BACA JUGA: Ini Catatan KPK Bagi Pemkot Bogor

Dalam perjalanannya, kata Denny, proses pendaftaran sertifikasi sudah dilakukan sejak tahun 2013. Di lokasi tanah, lanjutnya, terpasang Plang PT Padma Pratama Indonesia yang mengklaim tanah tersebut berdasarkan SPH yang mereka miliki. Menurut Denny, atas saran ATR/BPN saat turun ke lapangan, perlu dilakukan penundaan pengukuran.

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Bogor Rahmat hadir menyampaikan akan mengundang mediasi PT Padma dan Pemkot Bogor paling telat sepekan setelah pertemuan ini. “Karena prosesnya sekarang ada di BPN, izinkan saya berperan dulu memediasi kedua belah pihak dan memberi update pada pertemuan berikutnya,” ujar Rahmat.

Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Yusi D. Diana yang hadir menyarankan, mengingat hanya sebagian tanah saja yang diakui PT Padma, agar sisanya dapat segera disertifikasi.

BACA JUGA: KPK Tegur Ade Yasin

Sedangkan terkait aset tanah kedua, Denny memaparkan bahwa Pemkot Bogor memiliki tanah tersebut dengan bukti kepemilikan HPL No 1 Batutulis, 28 Juli 1989, yang kemudian dikerjasamakan dengan PT Hurip Jaya Abadi dan kemudian diterbitkan 2 HGB 299/Batutulis dan 300/Batutulis Tanggal 13 November 1989.

Kemudian, kata Denny, pada tahun 1990 HGB 299/Batutulis dipecah menjadi 16 HGB, dari 16 HGB tersebut 3 HGB ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik tanpa adanya pelepasan hak dari pemda Kota Bogor atas nama 3 orang yang berbeda.

Merespon hal tersebut, Kakantah Kota Bogor Rahmat merekomendasikan agar status kepemilikan tanah dan bangunan 3 unit ruko tersebut diturunkan atau bahkan dibatalkan mengingat tidak adanya pelepasan hak dari Pemkot Bogor.

BACA JUGA: KPK Geledah Ruang Kerja Azis Syamsuddin

Sementara itu, aset tanah ketiga dijelaskan Denny bahwa Pemkot Bogor mendapatkan tanah dari Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KM.6/2016 dengan cara pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah. Akan tetapi kondisi di tanah tersebut telah terbit sebanyak 10 SHM.

Terkait ketiga aset tersebut, KPK menyarankan Pemkot Bogor untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan untuk mencari kejelasan kepemilikan tanah. Sedangkan untuk tanah yang telah dipasang plang oleh PT Padma, jika memang Pemkot Bogor yakin bukti dokumentasi pengadaan tanah lengkap dan valid, KPK menyarankan pemda untuk segera mencabut plang tersebut dan menggantinya dengan plang milik pemda.

“Kita perlu kejelasan hukum atas tanah-tanah tersebut. Apabila di kemudian hari terjadi gugat-menggugat, KPK menyarankan pemkot untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan. Mohon untuk juga libatkan lurah dan camat karena seharusnya mereka paham bagaimana plang bisa terpasang di tanah milik pemda. Kita ketemu lagi bulan depan untuk update progres permasalahan ini,” tutup Linda.

**fredyk

Inisiasi Desa Sapi Potong Berbasis Korporasi di Kediri, BPTP Jatim Gelar Bimtek Manajemen Pakan dan Pengelolan Limbah Ternak

0

JURNAL INSPIRASi | Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi di Jawa Timur tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 18 tahun 2018 terus didukung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui BPTP Jawa Timur.

Setelah sukses menggelar focused group discussion (FGD) beberapa waktu lalu, BPTP Jatim kini menggelar bimbingan teknis bagi peternak penerima manfaat dalam kegiatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari hilirasi inovasi Balitbangtan sekaligus bentuk pendampingan yang dilakukan oleh BPTP Jatim.

BACA JUGA: Itjen Kementan Kunjungi Pembangunan BPP Malingping dan Pagelaran

Acara bimtek diselenggarakan di Ballroom Convention Insumo Palace Hotel Kediri dihadiri sekitar 100 orang peternak yang berasal dari 5 kelompok tani-ternak dari 3 desa di Kecamatan Ngadiluwih. Bimtek dihadiri oleh Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kab. Kediri Ir. Istar Abadi, M.Agr yang menyampaikan bahwa bimtek ini diharapkan bisa ditiru dan berkembang di wilayah lainnya terlebih lagi membangkitkan motivasi dan kekompakan kelompok.

“Saat ini realisasi fisik persiapan bangunan kandang sudah mencapai 70% dan kami berharap sisa drealisasi fisik sebesar 30% dapat diselesaikan sesegera mungkin agar proses budidaya segera siap lakukan,” ujar Istar.

BACA JUGA: Rehab Total BPP di Banten Bawa Berkah Bagi Warga

Dalam sambutan pembukaan bimtek, Kepala BPTP Jatim Dr. Catur Hermanto menyampaikan bahwa kegiatan bimtek ini dapat menjadi ajang bertukar pengalaman antara sesama peternak dan narasumber dari Balitbangtan. Penguasaan teknis dan manajemen pemeliharaan serta kelembagaan peternak yang solid menjadi faktor penentu keberhasilan peternak.

“Dinamika antara semua pelaku usaha sapi potong perlu dibangun, mari kita wujudkan kelembagaan korporasi peternak sapi potong yang saling terhubung antara penyedia input, peternak, pasar dan kelembagaan pendukung lainnya,” tutur Catur.

Bimtek sesi pertama diisi oleh pemaparan secara panel materi formulasi ransum sapi potong oleh NH. Krishna, S.Pt., M.Si peneliti dari Loka Penelitian Sapi Potong (Lolitsapi) Grati dan budidaya hijauan pakan ternak dan pengawetan pakan oleh Muhammad Faisol Rusdi, S.Pt pengawas mutu pakan dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari.

BACA JUGA: Kolaborasi BPPSDMP dan Komisi IV DPR RI Tingkatkan Kapasitas Petani Ponorogo

Tidak hanya itu, peserta juga diberikan materi pengelolaan limbah pertanian untuk mengubah paradigma peternak dalam penanganan limbah sehingga bisa dimanfaatkan baik sebagai pupuk organik maupun sumber pendapatan tambahan oleh Ir. Adi Wijayanto DS, M.Sc praktisi peternakan yang pernah bertugas di BBPP Batu.

Beberapa catatan dari hasil sesi diskusi peserta dan narasumber yakni tentang kesesuaian atau daya adaptasi bibit ternak terhadap kondisi lingkungan. Selain itu, ketersediaan pakan menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui penerapan teknologi budidaya hijauan pakan ternak (HMT) unggul, pembuatan konsentrat dengan formulasi yang tepat dan efisien.

BACA JUGA: Pelatihan Manajerial BPP Konstratani Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Mojokerto

“Untuk mendukung penyediaan HMT dikelompok peternak, kami juga telah mengenalkan benih sorgum untuk ditanam sebagai salah satu hijauan yang berkualitas untuk pakan sapi”, terang Abu Bakar, S.Pt.,MM selaku penanggung jawab kegiatan pendampingan dari BPTP Jatim.

Diitemui disela-sela acara, Suparudin selaku kelompok tani Makmur dari Desa Badal menyampaikan bahwa bimtek ini memberikan manfaat ilmu dan berharap kegiatan ini terus berlanjut serta ada manfaat finansial bagi kelompok peternak sapi di desa.

Semoga kegiatan ini menjadi awal tumbuhnya korporasi peternak sapi potong di Kabupaten Kediri.

** Abu Bakar/BBPP Batu

Hari Santri Nasional, Perumda Tirta Pakuan-PCNU Kota Bogor Bantu Pasang Pipa di Ponpes dan Rumah Ibadah

0

JURNAL INSPIRASI – Memperingati Hari Santri Nasional 2021, Perumda Tirta Pakuan bekerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor, memberikan bantuan pemasangan pipa air untuk pondok pesantren (ponpes) dan rumah ibadah, Jumat (22/10/21).

Secara simbolis bantuan dilakukan oleh Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan, Rino Indira, didampingi Ketua PCNU Kota Bogor Rommy Prasetya, dan diterima langsung Pimpinan Ponpes Al-Alawiyah Mochammad Alwi di Jalan KH Muhidin, Kampung Bubulak Santri, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor.

Dirut Perumda Tirta Pakuan Rino Indira mengatakan, bertepatan Hari Santri Nasional 2021, Perumda Tirta Pakuan bersama PCNU Kota Bogor memberikan bantuan di 10 ponpes, 10 masjid, dan 10 majlis taklim.

BACA JUGA: Pipa Bocor di Proyek Double Track, Perumda Tirta Pakuan Kebut Perbaikan

Rino-sapaanya-mengatakan program tersebut dilakukan untuk mempermudah umat dalam beribadah agar tidak kesulitan untuk mendapatkan air khususnya bagi santri.

“Kita tahu air yang digunakan berasal dari alam, maka digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat,” ujar Rino.

Ia juga menjelaskan, program ini merupakan kelanjutan dari program yang sudah diadakan pada tahun-tahun sebelumnya. “Saya meneruskan apa yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya,” tambah Rino.

BACA JUGA: Tak Ada Kenaikan Tarif di Perumda Tirta Pakuan

Momen Hari Santri Nasional dipilihnya karena ingin mendengungkan kembali perlunya mendukung kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

Ia berharap program ini dapat membantu kegiatan-kegiatan yang ada di ponpes dan rumah ibadah. “Jangan sampai kita menghambat kegiatan yang baik dengan tidak tersalurnya air bersih,” kata Rino.

Selain itu ia juga berharap Perumda Tirta Pakuan dapat terus membantu dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Bogor.

Sementara itu, Ketua PCNU Kota Bogor, Rommy Prasetya menilai program ini menjadi bentuk kepedulian Perumda Tirta Pakuan terhadap pondok pesantren dan rumah ibadah.

BACA JUGA: Salurkan Bantuan RTLH dari Perumda Tirta Pakuan, Dedie: Anggaran Pemkot Bogor Terbatas

Ia juga mengapresiasi program yang diberikan oleh perusahaan plat merah itu. “Saya berterima kasih dan berharap ada program lainnya dari PDAM,” ujar Rommy dalam sambutannya.

Masih ditempat yang sama, Pimpinan Ponpes Al-Alawiyah Mochammad Alwi memberikan respon positif atas bantuan yang diberikan. “Kita sangat bersyukur, atas bantuan yang diberikan,” ujar Alwi.

Alwi berharap dengan adanya bantuan tersebut bisa membawa keberkahan bagi pondok pesantren.

**handymehonk/rls

Kota Bogor Menyongsong Kongres JKPI

0

Dengan usia yang sudah melampaui 5 abad, wajar jika Kota Bogor memiliki banyak peninggalan budaya. Itulah peninggalan-peninggalan berbagai zaman yang telah dilalui dalam perjalanannya menuju Kota Bogor sekarang. Bogor telah melalaui jaman pra sejarah, kerajaan Pakuan Pajajaran hingga masa penjajahan kolonial sampai dengan sekarang. Memiliki banyak peninggalan sejarah dalam bentuk fisik maupun non fisik, membuat Kota Bogor memang layak menjadi sebuah Kota Pusaka.

Ada berbagai situs dan cagar budaya yang ada di Kota Bogor. Selain situs Batutulis, juga ada Batu Dakon di Kelurahan Empang dan Pasir Jaya serta Punden Berundak di Kelurahan Pasir Mulya. Selain Istana Bogor, juga ada gedung-gedung tua peninggalan zaman kolonial yang masih berdiri. Diantaranya Gereja Zeboath dan Katedral, Gedung Bakorwil, Sekolah Penyuluh Pertanian Cibalagung, Stasiun Kereta Api Bogor serta berbagai gedung pusat penelitian dan lain sebagainya. Sementara itu berbagai kekayaan budaya non fisik, seperti berbagai bentuk kesenian dan tradisi masyarakat juga masih terpelihara.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor,  Atep Budiman ada beberapa segmen sejarah yang menjadi dasar pertimbangan menjadikan Kota Bogor sebagai Kota Pusaka. “Pertama, punya cagar budaya di masa zaman kerajaaan, seperti Pakuan Pajajaran. Kedua, segmen kolonial dengan bukti Istana Bogor dan banyaknya bangunan peninggalan zaman kolonial,” jelasnya.

Ketiga, tambahnya, cagar budaya yang mengacu pada segmen zaman NKRI. “Nah, ketiga segmen itu yang dicoba telusuri lebih lanjut soal peninggalan-peninggalan cagar budaya itu dan ternyata memang bisa ditemukan di Kota Bogor,” sambung Atep.

Namun demikian sebuah kota menjadi Kota Pusaka juga mengacu pada kota-kota yang menempatkan kegiatan pelestarian pusaka sebagai sebuah strategi utama menuju kota berkelanjutan. Jadi bukan hanya sebatas memiliki situs dan bangunan bersejarah saja, melainkan ada langkah nyata dalam memelihara pusaka warisan.  Dalam hal ini sejak satu dekade terakhir, Pemerintah Kota Bogor telah aktif mendata dan berupaya melestarikan berbagai situs dan bangunan bersejarah.

Atep mengatakan, berbagai upaya lain telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menjaga dan melestarikan peninggalan masa silam itu. Langkah itu dilakukan sesuai amanat Perda Cagar Budaya No. 17  yang terbit Tahun 2019. “Perda itu telah menjadi payung bagi Kota Bogor untuk melestarikan, menjaga, dan melindungi berbagai cagar budaya,” tambahnya. Pada langkah-langkah itu antara lain pada beberapa situs atau bangunan telah ditetapkan sertifikatnya, dalam perjalanan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Kenyataan itulah yang membuat Kota Bogor sejak tahun 2012 berhak menyandang sebutan sebagai Kota Pusaka dan menjadi bagian dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Dideklarasikan tahun 2008 di Surakarta oleh 12 kota di Indonesia, pembentukan JKPI diprakarsai tahun 2005 oleh 4 kota di Indonesia dan Wali Kota Surakarta waktu itu, Ir. Joko Widodo bertindak sebagai koordinatornya. Dalam catatan Wikipedia, saat ini JKPI memiliki 33 kota yang menjadi anggotanya. Didirikan dengan tujuan menjaga kelestarian Benda cagar Budaya peninggalan sejarah yang ada di berbagai kota di Indonesia. 

Kini di penghujung tahun 2021, Kota Bogor akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Kongres akan diikuti oleh berbagai kota di Indonesia sebagai kota-kota pusaka. Dalam kaitan itu, saat ini Pemerintah terus berusaha menyelesaikan penataan kawasan Situs Batu Tulis. “Sudah lama kami berencana membangun Kawasan Cagar Budaya  Batu Tulis ini menjadi Pusat Budaya batu Tulis. Tahun ini kawasan ini dilakukan pembenahan agar menjadi lebih representatif, karena Kota Bogor akan menjadi tuan rumah Kongres JKPI Tahun 2021,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sopiah.

Pembenahan dilakukan termasuk relokasi SDN Batu Tulis, penataan kawasan parkir. Area sekitar, seperti situs arca Puragalih, Makam Embah Dalem Batutulis, dan situs Ranggapati juga akan masuk dalam pembenahan. Dengan langkah-langkah itu diharapkan Situs Prasasti Batu Tulis, akan menjadi lebih representatif untuk menjadi sebuah situs bersejarah yang layak dikunjungi dan dipelajari oleh siapapun. Selain pembenahan di situs-situs bersejarah, tentunya sukses Kongres JKPI juga perlu dukungan luas warga Kota Bogor dengan berbagai hal yang dapat diberikan. Semoga Kongres JKPI kelak berjalan sukses.

**adv

Pemkot Bogor Buka Pendaftaran Calon Direktur PDJT Kota Bogor

0

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Panitia Seleksi (Pansel) membuka pendaftaran Calon Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor Periode 2021-2026

Ketua Pansel, Dody Ahdiat mengatakan, pengumuman dan pendaftaran dibuka secara daring di laman pansel.kotabogor.go.id mulai dari 22 Oktober hingga 29 Oktober 2021.

Pengumuman tersebut tertuang dalam surat pengumuman Nomor: 001/panselpdjt/X/2021 tentang Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor Periode 2021-2026.

BACA JUGA: Raperda PDJT tak Kunjung Disahkan, Begini Kata Gus M

Peminat yang akan melamar untuk calon Direktur PDJT Kota Bogor dapat mengajukan lamaran dan persyaratan administrasi melalui email: seleksidireksipd@kotabogor.go.id, dengan subjek email Seleksi Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor.

Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor ini menuturkan, proses seleksi calon Direktur PDJT Kota Bogor dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari pendaftaran, verifikasi keaslian dokumen, seleksi administrasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), penyampaian nama calon hasil seleksi kepada wali kota, wawancara akhir, hingga penetapan calon terpilih.

Pihaknya berharap dalam seleksi calon Direktur PDJT Kota Bogor ini menghasilkan pemimpin perusahaan yang memiliki manajerial yang baik dan bisa membawa perubahan di salah satu perusahaan milik Pemkot Bogor tersebut.

BACA JUGA: Demi PDJT, Dishub Minta Bantuan Rp52 M

Saat disinggung proses badan hukum PDJT Kota Bogor dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Dody mengatakan masih dalam pembahasan pansus DPRD Kota Bogor.

“Kami berharap ketika sudah ada direktur terpilih, Perda badan hukumnya sudah selesai diparipurnakan. Kami sudah minta akselerasi bagian Hukum dan HAM,” katanya, Jumat (22/10/2021).

Sementara itu, adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon direktur di antaranya berijazah paling rendah S1, kemudian memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun kerja di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.

Selanjutnya, berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

**fredyk/rls

Nasdem Panaskan Mesin Partai

0

JURNAL INSPIRASI – DPD Nasdem Kota Bogor terus memanaskan mesin partai. Salah satunya dengan menggelar acara kaderisasi dan pendidikan politik jelang pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden 2024 di Hotel Pajajaran Suite, Kecamatan Bogor Selatan, Jumat (22/10).

Ketua DPD Nasdem Kota Bogor Benninu Argoebie mengatakan, pendidikan politik dilaksanakan tiap tiga bulan sekali ini, dengab target semua kader Nasdem Kota Bogor memahami tentang dunia politik. Sehingga tidak hanya ikut berpartai semata tapi punya pengetahuan perpolitikan yang baik dan benar.

“Bagaimana tentang ke-Nasdem-an, bagaimana menggalang suara, bagaimana mengelola sosial media dan lain-lain,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/10).

BACA JUGA: Legislator Nasdem Bagikan 3 Ribu Masker di Bogor Barat

Kata dia, semua kader mempunyai pendidikan politik yang baik dan benar, maka akan bekerja yang baik dan benar juga. Hal ini yang ingin dilakukan Nasdem, bila berpartai tidak tentang adu keras atau hal sejenisnya, tetapi dengan cara baik dan akhirnya mendapatkan hasil suara yang baik.

“Ya, Desember nanti yang ketiga, lalu terus sampai 2024 nanti. Nah pada 2022 kita sudah mulai ke arah saksi. Hari ini dihadiri ketua DPRT. Intinya kerja keras,” katanya.

Sebab, sambungnya, Nasdem Kota Bogor sendiri pasang target cukup tinggi pada Pemilu 2024 mendatang, yakni mendapatkan 10 kursi di DPRD Kota Bogor, dari lima daerah pemilihan (dapil) yang ada.

BACA JUGA: Panaskan Mesin Partai, Ruri Repvblik Gabung Nasdem

“2024 pileg target diminta oleh ketua Jawa Barat kejar sampai 10 kursi,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai keanggotaan DPD Partai Nasdem Kota Bogor, saat ini jika melihat KTA ada 7.100 anggota dan bertambah tiap harinya.

“Saat initarget kita minimal terdaftar di akhir tahun itu ada 10.000 per KTA lengkap. Sebanyak 68 ranting sudah dipenuhi,” ungkapnya.

Pendidikan politik perlu dilakukan lantaran banyak awalnya kader hanya ikut-ikutan saja. “Kita harus membuat mereka memahami,” imbuhnya.

**fredykristianto

Kuatkan Sinergitas, Kadin Kota Bogor Sambangi Kejari

0

JURNAL INSPIRASI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor melakukan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor di Jalan Juanda 6, Kecamatan Bogor Tengah, belum lama ini.

Kedatangan Kadin Kota Bogor dibawah kepemimpinan Ketua Almer Faiq Rusydi bersama para pengurus, diterima langsung Kepala Kejari Kota Bogor Sekti Anggeaeni bersama jajarannya.

Dalam pertemuan silaturahmi, Ketua Kadin Kota Bogor memperkenalkan jajaran pengurus para wakil ketua, termasuk berbagai realisasi maupun rencana program strategis yang sedang dijalankan Kadin Kota Bogor. Pertemuan itupun menguatkan sinergitas, kolaborasi dan kerjasama antara Kadin Kota Bogor sebagai wadah berhimpunnya para pengusaha dengan korp Adhyaksa.

BACA JUGA: Polresta-Kadin Kota Bogor Kolaborasi di HUT Bhayangkara

Kasi Intel Kejari Kota Bogor, Ario Wicaksono mengatakan, ini silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus Kadin Kota Bogor dengan kepala Kejaksaan Negeri Bogor yang baru. Kebetulan Kadin Kota Bogor juga para pengurusnya masih baru.

“Pertemuan ini yang pertama kali dilakukan oleh pihak Kadin setelah beberapa kali tertunda. Kami mengapresiasi, semoga pertemuan antara Kadin dan Kejari Kota Bogor dapat lebih bisa membangun dan sinergis, khususnya wilayah Kota Bogor lebih maju kedepannya,” ucapnya.

Lanjut Ario, pembahasan secara khusus tidak ada dalam silaturahmi tadi, melainkan hanya sebatas perkenalan kemudian menjelaskan tupoksi daripada Kadin maupun bidang bidang struktur organisasi yang ada didalam lingkup Kadin. “Diharapkan Kejari Kota Bogor dan Kadin Kota Bogor dapat lebih bersinergi, melaksanakan kerjasama dan kolaborasi di berbagai bidang, khususnya dalam hal peningkatan enokomi masyarakat Kota Bogor,” harapnya.

BACA JUGA: Kadin Cetak Enterpreneur Muda Melalui Youth Entrepreneurship Competition

Sementara, Ketua Kadin Kota Bogor Almer Faiq Rusydi memaparkan bahwa Kadin Kota Bogor memiliki berbagai program kegiatan yang ada di masing masing wakil ketua bidang. Program yang dijalankan selama ini dengan jajaran kepengurusan yang baru, selaly disinergiskan dan dikolaborasikan. Seperti program mendukung percepatan vaksinasi yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo di Kebun Raya Bogor. Termasuk program membantu Pemkot Bogor dalam penanganan pandemi Covid-19. Tentunya kerjasama dengan Kejari Kota Bogor akan terus dikuatkan dalam menciptakan iklim kondusif dan sinergitas.

“Kadin Kota Bogor berharap seluruh pengusaha yang ada di Kota Bogor yang bernaung di Kadin memaknai sinergi dan kolaborasi ini dengan aktifitas pengusaha yang menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Sehingga terciptanya iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif,” jelasnya.

BACA JUGA: Kadin-Kejari Berikan Oksigen Gratis

Ditempat yang sama, Wakabid Jasa Konstruksi Kadin Kota Bogor, H. Irwan M Noor menyambut kerjasama yang terus dibangun dan sinergis bersama Kejari Kota Bogor. Ia juga memiliki harapan agar kedepannya, putra daerah di Kota Bogor memiliki kesempatan yang lebih terbuka dalam mendukung pembangunan di Kota Bogor.

“Diharapkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dapat bekerjasama dengan dunia usaha bersama Kadin Kota Bogor, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan seputar dunia Jasa Konstruksi. Kami berharap agar kedepanya, perusahaan di bidang jasa konstruksi bisa lebih profesional,” pungkasnya.

**Fredykristianto

Siapkan SDM Unggul, Kementan Bekali Widyaiswara, Guru, Dosen dan Penyuluh Pertanian dengan ToT

0

JURNAL INSPIRASI – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menuturkan kehidupan bangsa tergantung pada sumber daya manusia yang dipersiapkan.  Hal itu diutarakan Mentan dihadapan peserta Traning of Trainer (ToT) bagi widyaiswara, dosen, guru dan penyuluh pertanian secara luring dan daring, Selasa (19/10/2021).

Lebih jauh Syahrul menegaskan widyaiswara, dosen, guru dan penyuluh pertanian berperan penting dalam transfer of knowledge dan transfer of motivation bagi petani.  Mengingat hal tersebut widyaiswara harus terus meng-upgrade wawasan, kapasitas dan kemampuan melalui berbagai pelatihan, seminar, magang dan lainnya sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan dunia pertanian.

BACA JUGA: Belajar Standar Internasional Melayani, Pegawai PPMKP Bertolak Ke Bali

“SDM pertanian harus dapat beradaptasi dengan globalisasi, modernisasi, dan berbagai kemajuan teknologi riset. Oleh karena itu, kita tidak bisa seperti sekarang. Kita harus terus maju. Kita tidak boleh merasa hebat tapi orang lain sudah hebat”, ucap Mentan.

Ditekankannya hasil dari berbagai kegiatan capacity building yang sudah diterima para widyaiswara hendaknya diteruskan kepada para petani/pengusaha agribisnis agar memberikan nilai tambah dalam peningkatan produksi dan pendapatan petani.

Pelatihan ToT digelar Kementan.

Kata Mentan pelatihan juga sebaiknya harus diikuti dengan kemitraan sehingga dapat memperkuat pengembangan potensi dalam negeri. “Karena kita di dunia praktisi langsung. Tidak hanya memotivasi tapi kita mampu tidak berbicara hingga pacsa panennya,bagaimana mengelola turunannya, kita berbicara bagaimana marketnya hingga mencapai pasar luar negeri,” ujar Mentan.

Turut menyampaikan sambutan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian (BPPSDMP)  Dedi Nursyamsi Pertanian menyampaikan pertanian merupakan salah satu sektor prospektif di Indonesia. 

BACA JUGA: Perpustakaan PPMKP Raih Predikat Peringkat I Perpustakaan Terbaik Lingkup Kementan

“Pertanian itu bisnis. Pertanian dituntut untuk menghasilkan dan menguntungkan sebesar – besarnya bagi para pelaku usaha pertanian, praktisi, maupun petani, “ ujar Dedi dalam kegiatan yang mengangkat  tema “ Peran SDM Unggul Dalam Menunjang Sistem Agribisnis Modern yang Berdaya Saing Ekspor” tersebut.

Di era industri 4.0, saat teknologi informasi semakin berkembang pesat dan banyak digunakan, pertanian kata Dedi harus mampu melakukan transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern untuk mencapai produktivitas yang akan berpengaruh pada kesejahteraan petani dan para pelaku usaha pertanian.

BACA JUGA: Hari Kunjung Perpustakaan: Kementan Umumkan Pemenang Lomba, PPMKP Boyong Dua Gelar

Melalui Training of trainer ini diharapkan para widyaiswara, guru, dosen dan para penyuluh dapat membekali dirinya dengan pengetahuan dan kapasitas unggul agar dapat memberikan ilmu dan pengetahuan mereka pada para petani maupun pelaku usaha pertanian demi mewujudkan sistem agribisnis modern yang berdaya saing ekspor

 “Saat ini yang sedang kita lakukan adalah capacity building, empowering, meng upgrade kapasitas, keterampilan serta pengalaman para pelaku yang berada di dalam lembaga pendukung, baik itu pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan”, tutur Dedi.

Sebagai informasi Training of Trainer (ToT) bagi Widyaiswara, Dosen, Guru, dan Penyuluh Pertanian di selenggarakan tanggal 19 – 20 Oktober 2021 secara hibryd, online maupun offline. Dari ribuan peserta dari seluruh Indonesia, sebanyak 60 peserta melakukan pembelajaran secara offline di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Bogor.

** Nita/RegiPPMKP