Nanggung | Jurnal Bogor – Kabupaten Bogor memasuki usia ke-544 tahun. Tanggal ini merujuk pada peristiwa bersejarah penobatan Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi) pada 3 Juni 1482 di Kerajaan Pajajaran, yang menjadi fondasi identitas dan semangat perjuangan masyarakat Bogor.
Pemerhati kebijakan publik, Fikri Muhamad, menilai tema Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 tahun 2026, yakni “Bergerak Serempak, Nyata Berdampak”, sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Bogor saat ini. Namun menurutnya, tema tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan semata, melainkan harus menjadi panggilan aksi kolektif bagi pemerintah daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan pembangunan yang terukur dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Fikri mengapresiasi dipusatkannya rangkaian kegiatan HJB tahun ini di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, kawasan kaki Gunung Halimun Salak. Menurutnya, langkah tersebut merupakan simbol komitmen pemerataan pembangunan ke wilayah selatan dan barat Kabupaten Bogor yang selama ini relatif tertinggal.
“Namun di balik kemeriahan perayaan dan berbagai kegiatan yang digelar sepanjang Mei hingga Juni 2026, kita harus berani melakukan refleksi mendalam terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi Kabupaten Bogor,” ujarnya melalui rilis yang diterima Jurnal Bogor, Selasa (2/6/2026).
Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduk mencapai jutaan jiwa, serta sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan.
Menurut Fikri, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, hingga agrowisata. Produksi padi mencapai ratusan ribu ton per tahun, ditunjang lahan pertanian yang luas serta kedekatan dengan pasar Jakarta. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian kesejahteraan masyarakat.
“Lahan sawah di Kabupaten Bogor mencapai lebih dari 38 ribu hektare dengan produksi padi yang luar biasa. Namun petani kecil masih menghadapi kendala akses bibit unggul, pupuk bersubsidi, teknologi pascapanen, hingga ancaman alih fungsi lahan yang terus terjadi,” katanya.
Di sektor peternakan, lanjut Fikri, peternak kecil masih kesulitan memperoleh pakan berkualitas dengan harga terjangkau, vaksin ternak, serta akses pasar yang memadai. Keterbatasan lahan tanaman pakan ternak dan belum optimalnya pemanfaatan limbah pertanian juga menjadi kendala.
Selain itu, perubahan iklim, serangan hama, dan fluktuasi harga komoditas semakin memperberat beban petani dan peternak. Akibatnya, tidak sedikit yang beralih profesi atau menjual lahan mereka.
Fikri juga menyoroti pelayanan publik yang dinilai belum merata. Meski digitalisasi mulai diterapkan di sejumlah dinas, masyarakat di wilayah pinggiran seperti Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, dan Jasinga masih menghadapi berbagai kendala.
“Proses administrasi kependudukan, perizinan, hingga pelayanan kesehatan sering terkendala infrastruktur teknologi yang belum merata, jaringan internet yang lemah, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik,” paparnya.
Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di wilayah pelosok harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mengurus dokumen dasar.
Persoalan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah infrastruktur. Meski pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan jalan, sejumlah ruas jalan penghubung kawasan pertanian dan peternakan masih rusak, terutama saat musim hujan.
Akses pasar, jaringan irigasi, air bersih, dan listrik di beberapa desa terpencil juga masih memerlukan perhatian serius. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas ekonomi masyarakat serta akses pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, kualitas dan kapasitas ASN juga dinilai perlu terus ditingkatkan. Fikri menilai masih terdapat kesenjangan kompetensi aparatur mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Di tingkat bawah masih ditemukan aparatur yang kurang responsif terhadap keluhan masyarakat atau belum memahami regulasi terkini. Sementara di tingkat atas, pengambilan keputusan terkadang belum sepenuhnya berbasis data dan partisipasi publik,” jelasnya.
Untuk mewujudkan tema “Bergerak Serempak, Nyata Berdampak”, Fikri menawarkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya percepatan transformasi pelayanan publik berbasis digital hingga ke pelosok desa, penguatan kapasitas SDM aparatur melalui sistem merit dan pelatihan berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong revitalisasi sektor pertanian dan peternakan melalui perlindungan lahan produktif, pengembangan klaster agribisnis terintegrasi, penerapan teknologi modern, penguatan koperasi petani, serta perluasan akses pembiayaan dan asuransi pertanian.
Menurutnya, Kabupaten Bogor harus mulai bertransformasi dari sekadar daerah penyangga Jakarta menjadi kabupaten yang mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Bergerak Serempak berarti tidak ada satu pun wilayah atau kelompok masyarakat yang ditinggalkan. Sementara Nyata Berdampak berarti setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, diaudit secara transparan, dan dievaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 menjadi momentum evaluasi menyeluruh yang melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan masyarakat secara luas.
“Mari jadikan Hari Jadi ke-544 bukan hanya seremoni budaya dan perayaan semata, tetapi titik balik menuju Bogor yang lebih maju, sejahtera, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” pungkasnya. Arip ekon
