Cileungsi | Jurnal Bogor
Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat (Jabar), mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium Daerah Otonom Baru (DOB), khusus untuk Jawa Barat. Mengingat, peliknya berbagai permasalahan yang ada di Jawa Barat, mulai dari kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.
“Sehingga tentunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sekalian. Harus ada dorongan, harus ada kerja-kerja yang dilakukan agar pemerintah pusat pada akhirnya mencabut moratorium khusus untuk Jawa Barat,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, dalam Dialog Publik Mengawal CPDOB di Jawa Barat, kemarin.
Terlebih, kata Ono, apabila dibandingkan dengan provinsi tetangga yakni, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat juga masih tertinggal.
“Jawa Timur sudah 38 Kabupaten/Kota, Jawa Tengah sudah 34 Kabupaten/Kota. Nah Jawa Barat baru 27 Kabupaten/Kota,” kata dia.
Ono menuturkan, salah satu rumusan tentang bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana mengentaskan kemiskinan dan bagaimana memeratakan pembangunan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konsep pendekatan pelayanan kepada masyatakat, kata Ono, harus ada pembentukan DOB.
“Jadi untuk beberapa wilayah yang diusulkan untuk segera dieksekusi menjadi daerah otonom baru,” kata dia.
Lebih lanjut Ono mengatakan untuk mengawal pergerakan CPDOB dan hasil rekomendasi dialog publik hari ini, pihaknya membentuk Satgasus Percepatan CPDOB di Jawa Barat.
“Satgasus akan membuat resume, yang akan menjadi surat lampiran dan dalam surat DPD yang akan disampaikan ke DPP Partai dan kepada Ketua DPR RI serta Kementerian terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Presidium Bogor Timur, Nafizul Al Hafiz Rana mengatakan, sangat tegas dan ilmiah terkait pentingnya pemekaran Kabupaten Bogor Timur dan menjadi kebutuhan yang sangat urgent karena luas wilayah dan jumlah penduduk cukup besar.
“Tidak ada alasan politis untuk pemekaran Bogor Timur dan ini murni untuk kebutuhan dan pelayanan masyarakat Bogor Timur dari segala segi,” paparnya.
Selain itu, sambung Al hafiz, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir mencapai 700 miliar membuat Bogor Timur sudah layak dimekarkan dan tidak akan mengganggu APBN. Dirinya juga menyoroti ketimpangan anggaran di tingkat nasional yang akan sangat berpengaruh pada kemakmuran rakyat Kabupaten Bogor.
** Taufik/Nay
