Gunung Putri | Jurnal Bogor
Pangdam III Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugraho Budi Wiryanto dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) resmi melakukan pengerukan Setu Citongtut yang berada di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu (7/8).
Pangdam Siliwangi mengatakan, pengerukan yang saat ini dilakukan di Setu Citongtut itu pernah dilakukan di Citarum dalam Program Citarum Harum. “Saya harap hal ini bisa diaplikasikan juga di Bogor untuk setu – setu dan sungai yang ada di Kabupaten Bogor agar harum dan bersih dari limbah dan lainnya,” ucapnya.
Senada dikatakan anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni yang intens dan peduli dengan kelestarian setu yang ada di Kabupaten Bogor. Kehadiran Pangdam Siliwangi dan jajarannya serta Kepala BBWS ini kata dia, menjadi momentum yang sangat baik terutama bagi yang ingin mengelola dan menjaga setu karena menjadi titik awal pemanfaatan setu demi kelestarian dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Saya sempat berbincang langsung dengan Pangdam dimana sudah menjalankan program di Sungai Citarum Harum, maka saya usulkan Sungai Cileungsi kita juga bisa dibuat seperti Citarum Harum jadi Cileungsi Bersih,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Pangdam Siliwangi juga membagikan sembako untuk warga Desa Cicadas dan menebar benih ikan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga. Pada kesempatan itu pula warga mengusulkan nantinya Setu citongtut ini akan jadi pelestarian ikan dan panen setiap tahunnya hingga warga meminta support dari Dandim Kabupaten Bogor.
“Yang membuat saya bahagia yaitu bisa langsung bertatap muka dengan Kepala BBWS Ciliwung – Cisadane yang selama ini hanya berkomunikasi via telpon dan kami berdiskusi langsung perihal persoalan setu yang berada di wilayah tugas beliau,” ucap Fathoni.
Masih kata dia, pada prinsipnya menurut Kepala BBWS Bambang Hari pengelolaan setu sangat dimungkinkan dan sangat terbuka bagi masyarakat melalui pemerintah daerah. Sebab yang penting, baik masyarakat, komunitas maupun penggiat lingkungan mengelola setu dalam kerangka konservasi setu sebagai penyimpan air selain itu kegiatan yang dapat merusak konservasi air tidak diizinkan.
“Saya juga menyampaikan ada beberapa setu, baik yang sepadannya dan fungsinya berubah. Contohnya seperti Setu Citongtut ini karena ada beberapa bagian yang berubah fungsi, begitupun Setu Tunggilis dimana terdapat pembangunan fisik berupa patung – patung kemudian akses sepadan ditutup oleh oknum perusahaan tertentu hingga membuat kepala BBWS kaget,” jelas Fathoni.
Dia juga menanyakan bagaimana solusinya, karena menurut keterangan kepala BBWS untuk kewenangan memang ada di BBWS, tapi untuk penindakan sesungguhnya ada di Pemda. Pasalnya, Pemda punya kekuasaan menertibkan karena soal perizinan seperti pabrik, izinnya keluar dari Pemda hingga terjadi kesalahpahaman dimana akhirnya saling lempar tanggung jawab.
“Oleh karena itu saya mengusulkan kepada kepala BBWS untuk setiap pelanggaran atas setu yang terjadi di lapangan untuk ditindaklanjuti berupa surat kepada Pemda yang menyatakan itu melanggar dan meminta Pemda untuk menindaknya, dan saya harap surat tersebut juga bisa disampaikan ke DPRD hingga kami bisa memonitornya,” katanya lagi.
Dia berharap dengan adanya solusi yang diberikan oleh Kepala BBWS, masyarakat yang peduli bisa memanfaatkan setu dan melestarikannya hingga menjadi hasil pemanfaatan ekonomi dan wisata maka dirinya akan mendorong dan berdiskusi dengan Pemda untuk pemanfaatan setu-setu tersebut agar tidak dikuasai oleh oknum dan pengusaha.
“Setelah ini saya akan mengumpulkan dan berdiskusi karena saya mengawal beberapa pengajuan untuk pemanfaatan setu namun sampai saat ini belum ada yang berhasil. Semoga setelah kegiatan ini setu-setu bisa dikelola oleh tangan – tangan yang amanah tanpa merusak kelestarian alam,” pungkasnya penuh harap.
Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh kepala desa Cicadas , camat Gunung Putri, Karang Taruna, Dandim Kabupaten Bogor, Danrem , Kapolsek Gunung Putri, Danramil Gunung Putri , penggiat lingkungan hidup, dan anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS Achmad Fathoni.
** Nay Nur’ain
