Bogor Bersiap Lockdown

0
Bupati Ade Yasin dan Wakil Walikota Dedie A Rachim ketika membahas rencana karantina wilayah.

Bogor | Jurnal Inspirasi

Penyebaran Covid-19 yang makin hari makin mengkhawatirkan, khususnya di wilayah Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun bersiap untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah. Berdasarkan data dari Pemkot Bogor pada Minggu (29/3), jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 638. Dengan rincian 186 dinyatakan selesai dan 452 masih dalam pemantauan.

Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 47 orang. Enam di antaranya dinyatakan selesai, 32 masih diawasi dan sembilan meninggal dunia. Sedangkan untuk positif Covid-19, berjumlah delapan orang, dua meninggal dan enam masih diawasi.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan bahwa pihaknya bersiap menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown lokal. Namun, sebelum hal tersebut diterapkan pihaknya bakal melakukan sinkronisasi dengan DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. “Kalau DKI lockdown maka skenarionya adalah lockdown penuh. Tapi mesti tunggu perkembangan, karena kota dan kabupaten akan menyesuaikan DKI, sebab Jakarta adalah epicentrum Covid-19 dengan jumlah postif Corona mencapai 1.000 orang lebih,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (29/3).

Dedie menyatakan bahwa Senin (30/3), pihaknya segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, untuk meminta Gubernur DKI Jakarta duduk bareng membahas hal tersebut. “Lockdown memang kewenangan pusat, tapi tetap kita siapkan langkah dan skemanya seperti apa. Berdasarkan rapat dengan Bupati Bogor, mereka punya beberapa kendala lantaran wilayah yang begitu luas, sehingga akan rumit bagi mereka,” paparnya.

Pemkot, kata Dedie, telah menyiapkan skenario apabila lockdown penuh dilakukan. Pertama, dengan melakukan pemetaan zona-zona mana saja yang ditutup. “Harus dipikirkan menyeluruh lockdown seperti apa. Karena ada ring 1,2, 3 dan 4. Berdasarkan kesepakatan dengan bupati pelaksanaan lockdown mesti didahului Jakarta. Kami merasa karantina wilayah perlu dilakukan,” tuturnya.

Tetapi, kata dia, sebelum melakukan lockdown pemerintah mesti memikirkan aspek ekonomi, sosial dan keamanan, agar kehidupan masyarakat tetap berjalan normal. “Makanya hal ini akan dikoordinasikan dengan gubernur agar disampaikan ke pemerintah pusat. Kami berkeyakinan bahwa kebijakan lockdown bakal didukung masyarakat,” katanya.

Dedie menegaskan bahwa pemerintah harus membuat langkah pasti, apakah melakukan lockdown Jabodetabek atau seperti apa. “Kalau begini terus takkan ada kepastian, jumlah positif bertambah. Ekonomi tidak berjalan. Bila ada kepastian kan bisa dihitung berapa kerugian,” imbuhnya.

Saat ini, kata Dedie, ekonomi sudah tak berjalan, sebab di Kota Bogor saja sudah 20 hotel tutup. “Anak-anak sudah tak sekolah, program pemerintah tak berjalan. Nah, pertanyaan dari masyarakat adalah sampai kapan kondisi ini,” ucapnya.

Ia menuturkan, apabila lockdown dilakukan saat ini, maka Insya Allah masyarakat dapat merayakan Idul Fitri seperti tahun lalu. “Kalau saya berpikir bahwa lockdown perlu dilakukan. Untuk stok pangan sendiri kita tak lepas dari dukungan Bulog,” katanya.

Lebih lanjut, kata Dedie, Dinas Perhubungan (Dishub) pada Senin (30/3) bakal melakulan simulasi lockdown dan membuat beberapa cek point, guna mengurangi pergerakan masyarakat yang tidak perlu. “Karena sejauh ini masyarakat masih menganggap bila situasinya masih biasa saja,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif bagi tenaga medis yang merawat pasien Covid-19 di Kota Hujan. “Untuk besaran jumlahnya masih dalam pembahasan,” ucapnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengatakan bahwa kebijalam lockdown adalah langkah tepat untuk menghentikan penyebaran Covid-19, tentunya dengan bersinergi bersama Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta. “Hanya mesti dipastikan tentang ketahanan pangan bagi warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Karena dampak akan lebih terasa,” ucapnya.

Atas dasar itu, sebaiknya pemerintah mulai menyiapkan bagaimana pola bantuan yang akan diberikan bagi MBR. “Pendataan mesti dilakukan sejak saat ini. Kemudian sanksi bagi mereka yang nekat keluar rumah juga mesti dibuat. Jangan sampai nantinya membuat permasalahan baru,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Jurnal Bogor, terdapat dua skema local lockdown yang akan dilakukan. Pertama, akan dilakukan penyekatan arus lalu lintas di lima lokasi simpang menuju pusat kota.

Yakni, Simpang Baranangsiang menuju Tugu Kujang dan SSA. Selanjutnya,  Simpang Empang menuju BTM, Simpang Jembatan Merah dari Jalan Merdeka menuju Kapten Muslihat. Kemudian, Simpang Air Mancur menuju Jalan Jendral Sudirman ke SSA serta Simpang Pangrango menuju SSA.

Kedua, karantina selurh wilayah Kota Bogor dengan melakukan penyekatan di sembilan titik. Yakni, Simpang Baranangsiang menuju Tugu Kujang atau SSA. Kemudian Simpang Empang menuju BTM. Selanjutnya, Simpang Gunungbatu menuju Jalan Veteran. Lalu Simpang RSUD menuju Semeru, Simpang Air Mancur menuju Sudirman, Simpang BORR menuju Air Mancur, Simpang Marwan dari arah Pangrango, Simpang Ekalokasari menuju Baranangsiang. Lantas U-Turn Polsek Bogor Timur menuju Baranangsiang atau SSA.

Sebagai informasi, di Indonesia sudah ada beberapa wilayah yang melakukan lokal lockdown. Di antaranya Kalimantan Timur, Jaya Wijaya Papua, Tegal, Tasikmalaya dan Aceh.

Fredy Kristianto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here