Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

Ferry Roveo Chechanova: Tepi Jalan Umum Bukan Bukan Milik Perumda Tohaga, tak Layak Terima Iuran

News

Redaksi

-

December 16, 2021

JURNAL INSPIRASI – Menanggapi adanya surat perjanjian kesepakatan antara Perumda Pasar Tohaga dengan pengelola pedagang kaki lima (PKL) di Tepi Jalan Umum (TJU) di Pasar Cutereup 1, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, dan soal iuran yang dibagi dua, Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova, angkat bicara.

Menurut Anggota Legislatif dari Fraksi PPP itu menyatakan, seharusnya pihak Perumda Pasar Tohaga saat ini sudah mengeluarkan surat pembatalan perjanjian kerjasama yang dibuat pada tahun 2012 terkait iuran kepada PKL pada saat Revitalisasi Gedung Pasar Citereup 1.

“Kalo emang surat perjanjian tersebut dinyatakan ‘seharusnya tidak berlaku’ oleh Humas Perumda Pasar Tohaga, mestinya pihak Perumda Tohaga harus sudah mengeluarkan surat pembatalan perjanjian yang dibuat tahun 2012 lalu,” tegasnya kepada Jurnal Bogor, Kamis (16/12/12).

Pria yang akrab disapa Pio tersebut menegaskan, setelah pembangunan revitalisasi Pasar Citereup 1 sudah rampung, seharusnya Perumda Pasar Tohaga yang mendapatkan 50 persen dan 50 persen untuk pihak kedua dari hasil iuran PKL, dan saat ini jangan lagi menerima setoran dari pihak kedua. Jika masih menerima, berarti dapat dikategorikan melakukan pungutan liar (pungli).

“Seharusnya jangan ada terima setoran dari yang mengelola PKL. Apalagi kalo menerima setoran dan tidak dilaporkan ke bendahara itu sudah dikategorikan pungli,” paparnya.

Anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pilih (Dapil) I itu menekankan, jika lahan yang digunakan para PKL tersebut bukanlah lahan milik Perumda Pasar Tohaga.

“Yang perlu dicermati adalah area tepi jalan itu bukan milik Perumda Pasar Tohaga, dan seharusnya, segera perumda pasar mencabut surat kontrak tahun 2012 tersebut, karena memberikan pengelolaan di lahan yang bukan miliknya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, adanya Surat Kesepakatan atau ‘surat sakti’ yang pernah dibuat oleh kepala PD Pasar Citeureup 1 dengan pihak ke-3 yang merupakan perorangan untuk mengelola pedagang di area Tepi Jalan Umum ( TJU), menjadi salah satu pemicu ramainya PKL di sepanjang jalan Kabupaten Pasar Citeureup yang membuat dinas terkait tak berdaya.

Mendapati hal tersebut Humas Perumda Pasar Tohaga, Defi mengatakan kesepakatan tersebut seharusnya sudah tidak berlaku. “Ya itu memang pernah dibuat saat Pasar 1 belum ada karena masih dalam tahap pembangunan,” jelas Defi kepada Jurnal Bogor di ruang kerjanya, Rabu (15/12/12).

Menurutnya, kondisi saat ini sedang dicarikan solusi untuk para PKL yang ada di depan. Namun sepengetahuan dirinya, kesepakatan itu sudah tidak berlaku lagi saat Pasar Citeureup 1 sudah dibangun.

“Untuk data yang ada di kami, semua pedagang yang ada di pinggir jalan sudah masuk ke dalam Pasar Citeureup 1, dan saat ini kami tidak bertanggung jawab dengan keberadaan PKL yang ada saat ini. Namun tetap akan kami carikan solusi untuk membenahi mereka,” paparnya.

Dia menjelaskan, adapun jika masih berjalan pungutan yang saat ini dilakukan yang didasari oleh surat kesepakatan antara PD Pasar Tohaga dengan itu di luar sepengetahuan perumda.

“Saya akan cek kepada pihak keuangan, apakah masih ada setoran yang diberikan kepada Perumda Pasar Tohaga dari pungutan PKL tersebut, karena saya masih baru makanya saya belum tahu dan akan saya kroscek lagi,” jelasnya.

**nay nur’ain

Soal Kegiatan Galian Tanah, Ini Kata Kades Tlajung Udik

News

Redaksi

-

December 16, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Kegiatan galian tanah yang sempat menjadi bahan pembicaraan baru – baru ini, membuat Kepala Desa Tlajung Udik , Yusuf Ibrahim angkat bicara. Menurutnya, galian tanah tersebut sudah memiliki izin lingkungan.

“Sudah ada izin lingkungannya , dan sudah ada kesepakatan juga yang kita buat sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan,” jelas Yusuf Ibrahim, Kamis (16/12/21).

Menurutnya, sebelum dia menandatangani surat izin lingkungan sudah ada tanda – tangan warga yang menyetujui akan adanya kegiatan aktivitas tersebut, dan saat itu dikumpulkan semua Kadus bukan hanya Kadus untuk lokasi galian saja, tapi beberapa kadus dan RT/RW.

“Saya tidak mau nantinya disalahkan, karena menandatangani kegiatan galian tanah itu kan izin lingkungannya cut and fill,” jelas Yusuf.

Masih kata dia, dan saat itu ada perjanjian yang disepakati antara warga. Dia sebagai kepala desa dan penggali sekaligus pemilik tanah Kokom Komariah, minta untuk dibuatkan TPT jika nanti memang mau di keruk tanahnya dan khawatir longsor tidak ada tahanan, apalagi di atas ada rumah warga dan makam.

“Sejauh ini saya lihat apa yang disepakati sudah dilaksanakan , pihak penggali sedang membuat TPT dan sedang berjalan, namun berapa lamanya kegiatan tersebut dan berapa luas tanah yang akan digali, itu tidak dituangkan dalam surat izin lingkungan,” cetus Yusuf.

Oleh karena itu, jika saat ini tiba – tiba terjadi polemik di masyarakat, silakan warga melayangkan surat kepada pihak yang berwenang untuk menghentikan kegaiatan tersebut, karena dasar awal surat izin lingkungan sudah ada tanda tangan persetujuan warga dan aparat setempat .

“Kalo tidak ada tanda tangan warga, ya saya juga gak berani menandatangani, namun untuk izin cut and fillnya sendiri itu bukan ranah kami, kami hanya menandatangani izin lingkungan saja,” pungkasnya.

**nay / ramses

Minim PJU, Jalan Penghubung 2 Desa di Kecamatan Jonggol Rawan Saat Malam Hari

News

Redaksi

-

December 16, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Ruas jalan kabupaten yang ada di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor yang menjadi penghubung antar desa tidak memiliki lampu penerangan jalan umum (PJU). Ada juga beberapa jalan yang terdapat lampu PJU, namun dalam kondisi rusak dan hingga saat ini belum diperbaiki.

Wading, salah satu warga sekitar mengatakan kondisi jalan tersebut yang minim penerangan salah satunya terlihat di ruas jalan penghubung antara dua desa yaitu Desa Singajaya dengan Desa Singasari. Padahal di sepanjang ruas jalan banyak dilintasi pengguna jalan

“Kalau malam hari ruas jalan ini gelap. Karena lampu penerangan jalan memang minim dan banyak yang rusak,” kata Wading, warga Kampung Melati, Desa Singasari, Jonggol kepada Jurnal Bogor, Rabu (15/12).

Hal senada juga diungkapkan H Herman Suganda, Ketua Karukunan Warga Bogor (KWB) Kecamatan Jonggol yang berdomisili di Desa Singajaya saat ditemui menuturkan, kondisi jalan yang gelap akan sangat berbahaya bagi para pengguna kendaraan bermotor, apalagi jalan penghubung dua desa ini banyak tikungan tajam serta tanjakan.

“Terlebih sekarang ini, kalau malam hari suka banyak anak membawa sepeda motor ngebut dan ugal – ugalan,” kata H Herman

Masih menurut H Herman, ketersediaan atau keberadaan lampu PJU memang dibutuhkan masyarakat, apalagi jalan tersebut merupakan akses antardesa, yang ramai dilintasi kendaraan.

“Selain untuk kenyamanan, adanya lampu PJU juga berguna untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga dan pengguna jalan,” tutupnya.

**nay / ramses

Polsek Gunung Putri Stop dan Ajak Pengguna Jalan Vaksin

News

Redaksi

-

December 16, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Polsek Gunung Putri melaksanakan vaksinasi di kampung Gunung Putri Selatan, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung, Kabupaten Bogor, Rabu (16/12/2021).

Uniknya, giat vaksin ini cukup berbeda, Bripka Andis Wiratmoko Bhabinkamtibmas Desa Gunung Putri melakukan dengan konsep memberhentikan kendaraan roda dua yang sedang melintas di jalan utama Gunung Putri-Cileungsi.

“Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan vaksinasi ini dengan Koramil TNI-Polri, Pemerintah Desa (pemdes) dan juga Puskesmas Karanggan. Kegiatan ini dilaksanakan dan dibuka untuk masyarakat masyarakat umum dengan jenis vaksin Sinovac baik dosis 1 maupun 2, saat ini target 300, kalau ada kekurangan pasti akan kirim lagi oleh klinik Polres Bogor,” ujarnya.

Kegiatan pemberhentian kendaraan bermotor ini, menurut Andis, dilakukan guna memberikan imbauan serta informasi. “Kami juga memasang spanduk kegiatan vaksinasi, barangkali ada dari masyarakat pengguna jalan ada yang belum sempat melaksanakan vaksin dan disini disiapkan vaksin secara Drive Thru,” tuturnya.

Andis pun berharap, dengan adanya sentra vaksinansi drive thru ini bisa menjadi salah ikhtiar menuju Indonesia mencapai target herd immunity.

“Kita melaksanakan vaksinansi ini bersama-sama, yang mana bertujuan untuk menjaga kesehatan yang mana diketahui sehat adalah milik kita bersama,” pungkasnya.

**nay / wisnu

Ketahui Sudah Vaksin atau Belum, Stiker Vaksin Ditempel di Rumah Warga

Potret Desa

Redaksi

-

December 16, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Rumah warga di Desa Cihideung Udik (Cihud), Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ditempel stiker vaksin. Penempelan stiker bertujuan untuk mendata warga yang sudah di suntik vaksin atau belum.

Kepala Desa Cihideung Udik, H. Denny mengungkapkan selama ini data vaksin selalu tumpah tindih. Tidak sedikit warga Cihideung Udik yang disuntik vaksin di luar daerah. Untuk mengetahui warga sudah disuntik vaksin atau belum, pihak desa menempelkan stiker vaksin di setiap rumah warga.

“Kita menempelkan stiker vaksin di rumah warga. Sehingga bisa diketahui siapa saja yang belum di suntik vaksin, ” ujarnya kemarin.

Denny menambah bagi warga yang belum disuntik vaksin dosis satu dan dua. Pemdes Cihud bersama Tengah Kesehatan, Babinsa, Babinkamtibmas dan anggota Pol PP secara door to door menyabangi rumah rumah untuk melaksanakan vaksin.

“Warga yang belum disuntik vaksin, kita punya program door to door vaksin ke rumah warga. Sehingga mempermudah warga yang belum di suntik vaksin, ” katanya.

Menurut Denny, alasan masyarakat belum disuntik vaksin karena sakit dan masih ada yang takut akan suntik vaksin. Setelah diberikan pemahaman tentang vaksin itu aman, tidak sedikit warga yang mau di suntik vaksin.

“Hari ini kita mengelar suntik vaksin sinovak secar door to door di Kampung Cihideung Udik, RT 03/09, dosis satu berjumlah 26 orang, dosis dua 19 dengan total 45 orang, ” tukasnya.

** arip ekon

Kadinsos Jenguk Anak Penderita TB di Sukajaya

News

Redaksi

-

December 16, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor Mustaqim mendatangi kediaman keluarga M.Agil Agisna (10) penderita penyakit tuberkulosis tulang belakang (TB) dan paru di Kampung Kemang RT01 RW 09, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya.

“Kami atas perintah Bupati, kita mengunjungi keluarga pasien Agil yang saat ini terindikasi penyakit tulang belakang dan paru. Alhamdulillah kami ketemu dengan pihak keluarganya,” kata Kepala Dinsos Mustaqim kepada Jurnal Bogor, Kamis (16/12).

Agil yang merupakan anak yatim piatu itu saat ini sudah ditangani di RSUD Ciawi. Menurut Mustaqim, BPJS-nya yang bermasalah sedang ditelusuri oleh Dinsos.

BACA JUAG Save Cikaniki, Antam Tingkatkan Kualitas Penjernihan

“Kita sedang menelusuri dan menindak lanjuti BPJS-nya. sebenarnya Agil ini sudah masuk di DTKS dan sudah masuk ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga, hanya belum teraktivitasi,” imbuhnya.

“Pasien kita sudah ditangani di RSUD Ciawi, Dinsos saat ini asesmen hal yang berkaitan dengan BPJS nya, kami juga kalau melihat kondisi seperti ini, memang harus kita tangani secepatnya” tambahnya.

Kedepan Mustaqim meminta kepada kepala desa mendata warga bagi yang tidak terdata untuk di masukan ke Aplikasi SIKS-NG. “Yang nantinya kita akan ajukan ke kementerian agar mendapatkan program bantuan prioritas,” ujarnya.

Padahal kata Mustaqim pihaknya terbuka terhadap masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. “Saya berharap sinergitas bantuan dari temen-temen media, kalau menemukan ada yang belum masuk ada penduduk miskin yang memang layak untuk dibantu cukup informasikan ke kami kirim foto KTP dan KK-nya,”

Sementara Nenek Agil, Rohmah (60) menceritakan bahwa sakit yang dialami cucunya itu, sudah terjadi sejak tiga tahun kebelakang. Dirinya belum tahu pasti penyebab penyakit yang diderita cucunya tersebut.

“Sudah tiga tahun sakit di tulang punggung belakang, saya kurang tahu penyebabnya, tapi sepertinya gara-gara pulang taraweh ditendang dibagian belakang oleh temannya saat bercanda, sampai pergi ke sekolah tuh jalan jinjit dan sekolah pun Agil sering melamun, kesakitan,” ujarnya.

Sebelumnya kondisi Agil sangat parah, bahkan mirisnya lagi BPJS Kesehatan prabayar miliknya bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Nurodin menilai bahwa Dinas Sosial terlihat lamban menangani kesehatan dan kesenjangan sosial terhadap masyarakat.

“Ya harusnya Dinas Sosial betul-betul melakukan pendataan terhadap kaum rentan, betul-betul kaum yang tidak mampu, supaya dipastikan bahwa orang tersebut saat sedang sakit BPJS sudah ada, karena kan di APBD setiap tahun sudah ada anggarannya untuk BPJS yang dibayarkan oleh APBD,” tegasnya.

Ia menjelaskan, seharusnya Dinas Sosial memberikan pelayanan yang mempuni jangan hanya memberikan bantuan disaat permasalahan sudah mencuat.

Seharusnya Dinsos mengajak desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan dan bisa dipastikan bahwa warga miskin di jamin oleh negara, dinas sosial harusnya koperatif melakukan ini, jadi tidak hanya saat kejadian yang harus ditolong saja harusnya antisipasi sejak awal, seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Ia pun berharap, dengan persoalan seperti ini bisa menjadi acuan dinas sosial lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

“Saya meminta Dinas Sosial lebih peka terhadap gejolak-gejolak sosial yang terjadi salah satunya seperti saat ini kurang kesigapan terhadap hal kesenjangan sosial. Jadi lebih tepat sasaran dan update,” pungkasnya.

**andres

Save Cikaniki, Antam Tingkatkan Kualitas Penjernihan

News

Redaksi

-

December 16, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Perusahaan BUMN PT Antam bagian dari Mining Industry Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan keberlanjutan di setiap wilayah operasi perusahaan. Antam melakukan penambangan dan pengolahan komoditas emas di Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melalui Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBP Emas).

General Manager (GM) Gold Mining Muhidin, S.T. menyebutkan PT. Antam (Tbk) UBPE Pongkor beroperasi sejak tahun 1994 pada tahun 2017 menjadi satu-satunya perusahaan pertambangan sektor mineral yang mendapat penghargaan Proper Emas dari Kementerian Lingkungkan Hidup dan Kehutanan.

Antam melalui UBP Emas berkomitmen untuk melakukan pengurangan dampak kegiatan pertambangan melalui program Eco Inovasi berupa Rancang Bangun Panel Listrik merupakan kegiatan yang mengubah panel listrik konvensional-manual dengan panel listrik sistem kerja otomatis menggunakan PLC dan sensor infrared yang bertujuan menurunkan jam jalan peralatan sehingga terdapat penghematan konsumsi energi dan pengurangan emisi yang dihasilkan.

Lalu Recycle Tailing yakni Pemanfaatan limbah tailing menjadi produk GFA yang ramah lingkungan. GFA telah memilki sertifikasi SNI. Restorasi Lahan dari land use change seluas 590 Ha dengan 245.300 pohon. Hal ini berdampak pada peningkatan tutupan lahan. Program ini telah menghasilkan serapan karbon 5352 tCO2 eq/tahun

Antam juga melakukan program inovasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi pertambangan. Salah satu program yang dilakukan Antam sejak tahun 2015 adalah upaya peningkatan kualitas sungai cikaniki yang tercemar akibat aktivitas PETI.

Kondisi sungai Cikaniki sebelum penertiban PETI sangatlah mengkhawatirkan, pembuangan limbah pengolahan emas oleh PETI ke aliran sungai Cikaniki menimbulkan permasalahan seperti kerusakan ekologi bantaran sungai dan pencemaran aliran air sungai yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dilanjutkannya, pada tahun 2015, Antam mendukung aparat kepolisian dan pemerintah dalam Operasi Kemanusiaan Penertiban PETI termasuk di wilayah Ciguha, sejak saat itu Antam bersama local heroes dan stakeholder tekait bersinergi dalam penyelamatan lingkungan di sekitar wilayah sungai Cikaniki.

Willy Suhendi tokoh masyarakat Nanggung sebagai penyelamat lingkungan menerima 5 penghargaan dari pemerintah.

Beberapa program inovasi sosial yang dilakukan Antam diantaranya Save Cikaniki tahun 2016 serta melaksanakan giat penanaman sejumlah 6.100 pohon.

Berikut dibangunnya gedung Puskesmas Pembantu (PUSTU) di tahun 2017 menyusul 2018 dilaksanakan program Sarana Air Bersih (SAB) hingga kini telah dirasakan manfaatnya sebanyak 643 penerima manfaat.

Sarana air bersih Ciguha dikelola, ditambah pengembangan budi daya peternakan sejak 2019.” Termasuk peternakan ayam closed house, budidaya kambing etawa serta budi daya tanaman hias.

Kemudian 2019 pelaksanaan peternakan ayam closed house dan budidaya kambing etawa berikut budi daya tanaman hias. Pada 2020, UBP Emas melakukan inisiasi Ekoriparian Ciguha pada pelaksanaan program pertanian terintegrasi yang diikuti oleh mayoritas mantan PETI dan pendampingan usaha sablon.

Pada tahun ini, UBP Emas meneruskan pengembangan Ekoriparian Ciguha bersama local heroes. Pengembangan Ekoriparian Ciguha ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat aktivitaas PETI. Seluruh program keberlanjutan Perusahaan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau local heroes setempat.

Pantauan di lokasi, terlihat sebuah lahan bekas kartel para Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) atau gurandil kini keberadaanya disulap menjadi kawasan wisata.

Lokasi wisata yang disebut Ciguha River Ekoriparian tepatnya di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kabupaten Bogor, sebut saja Willy Suhendi tokoh masyarakat Nanggung yang juga sebagai mantan gurandil kini kesibukannya sudah berlangsung 2 tahun sebagai pelestari alam.

Berawal dari keprihatinan, waktu itu melihat Daerah aliran sungai (Das) Ciguha yang bermuara ke Cikaniki tercemar dari zat berbahaya limbah pengolahan emas tanpa izin. Dari situ kami mengajak warga Ciguha berupaya melakukan pembenahan konservasi alam pelenyelamatan hutan dan sungai. Didukung PT Antam dan pihak lainya maka pengerjaan penjernihan sungai Ciguha telah dilakukan.

Dengan dibangun berbagai fasilitas penunjang wisata alam, salah satu Cafe Gelundung dan kolam ikan dengan jumlah ribuan ton ikan.

Tak hanya itu, gunung Pongkor yang berada di kawasan hutan taman nasional dari 2009 hingga saat ini terus dilakukan penanaman pohon. Bermacam jenis kayu keras tersebar di kawasan gunung tersebut. “Tercatat pada 2021ini, sebanyak 581706 batang pohon yang sudah ditanam,” pungkasnya.

**arip ekon

FGD Pemecahan Masalah Bagi Pengembangan Sektor Pariwisata Geopark Pongkor

News

Redaksi

-

December 15, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin ikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan Geopark Pongkor Kabupaten Bogor, di The Highland Park Resort-Hotel Tamansari, Rabu (15/12). Sekda ingin FGD bisa menghasilkan matrik baik potensi dan permasalahan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Karena masterplan itu akan dipedomani untuk pembangunan.

Burhanudin menerangkan, Kabupaten Bogor telah menjadikan pengembangan geopark sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMD 2018-2023. Melalui salah satu program dalam Pancakarsa Bogor Maju, tentunya harus didukung oleh seluruh unsur masyarakat agar dapat mencapai target sebagai Unesco Global Geopark (UGG) di akhir RPJMD tahun 2018-2023.

Menurutnya, kawasan Geopark Nasional Pongkor secara administratif terdiri dari 15 kecamatan. Yang mana secara sosial ekonomi termasuk kecamatan-kecamatan dengan IPM di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor.

Namun demikian, lanjut Burhanudin, pada kawasan geopark ini terdapat kekayaan warisan geologi, geo diversity, dan warisan budaya yang bernilai penting serta tinggi. Untuk itu, pengembangan geopark ini diharapkan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam tanpa merusak lingkungan, karena dilakukan dengan prinsip konservasi dan edukasi.

“Dengan kemampuan anggaran Kabupaten Bogor yang terbatas, membutuhkan peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, pemerintah pusat, Provinsi Jabar, perguruan tinggi dan media guna mewujudkan Geopark Nasional Pongkor menjadi UGG dengan pola kerjasama para pihak. Saya menghimbau melalui FGD ini, bisa menghasilkan poin penting untuk dibahas bersama, sehubungan dengan program prioritas dalam pengembangan geopark,” jelas Sekda.

Ia menjelaskan, konsep geopark adalah bersahabat dengan alam dan mendapatkan manfaat dari alam. Di 15 kecamatan wilayah kawasan geopark, potensinya sangat luar biasa. Untuk itu pengelolaannya harus serius dan berhasil, karena 15 Kecamatan ini sangat vital posisinya.

“Di FGD ini, gali potensi sebesar-besarnya, temukan pemecahan masalah bagi sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Saya minta semua aktif dan kolaboratif, karena masterplan ini akan dipedomani untuk pembangunan,” jelasnya.

Sekda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa, program prioritas dalam pengembangan geopark terdiri dari perlindungan atau konservasi sumber daya alam dan budaya pada kawasan Geopark Nasional Pongkor. Melibatkan masyarakat sebagai pelaku dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

“Upaya pelestarian seni budaya daerah, pendidikan generasi muda jadi sasaran utama pendidikan geopark melalui pembelajaran aktif dan kreatif terhadap keunikan daerahnya yang terbentuk melalui proses ribuan bahkan jutaan tahun akan menimbulkan kepedulian dan inovasi dalam pemanfaatan kekayaan alam dan budaya secara berkelanjutan,” bebernya.

Kemudian, tambah Burhanudin, peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan usaha baru melalui pengembangan pariwisata berbasis konservasi atau geowisata dan pendukungnya geoproduk.

Mengingat infrastruktur merupakan kebutuhan vital untuk pergerakan roda perekonomian daerah, masyarakat dapat mengusulkan peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum lainnya untuk menghubungkan antar daya tarik wisata dalam kawasan geopark. Tidak lupa pengembangan daya tarik wisata harus disertai dengan atraksi wisata yang berasal dari penggalian warisan budaya setempat dan diharapkan menjadi agenda tahunan pariwisata Geopark Nasional Pongkor.

“Saya minta agar seluruh kegiatan yang diproritaskan oleh forum, dapat disetujui bersama dan dilaporkan kepada Pemkab Bogor untuk ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah terkait. Saya juga minta agar seluruh PD menjadikan FGD ini kesempatan sebagai sarana untuk penyelarasan agenda pembangunan jangka panjang dan menengah yang pada akhirnya menjadi bagiamenjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Kerja PD tahun 2023, serta untuk merencanakan arah pembangunan di area geosite sehingga mendapatkan prioritas dalam pengembangannya,” tukasnya.

**dede suhendar

Event Lari Marathon, Dispora Dianggap Adopsi Kegiatan Tiga KOK

News

Redaksi

-

December 15, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Event lari marathon yang direncanakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, di kawasan wisata Puncak Cisarua, menuai kontra dari tiga koordinator olahraga kecamatan (KOK). Pasalnya, event yang direncanakan Dispora itu, dianggap program plagiat atau mengadopsi kegiatan KOK yang ada di tiga kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Bogor tersebut.

Azet Basuni, Ketua KOK Megamendung mengungkapkan, kegiatan lari marathon yang sekarang digulirkan Dispora, dipastikan akan berbenturan dengan rencana KOK yang ada di Kecamatan Cisarua, Megamenddung dan Ciawi.

“Rencana lari marathon, sudah digagas KOK di tiga kecamatan 2 tahun lalu tepatnya 2019 sebelum pandemi. Sesuai dengan kesepakatan kegiatan itu bertajuk “Puncak Marathon,” tegasnya kepada wartawan.

Menurutnya, kegiatan Puncak Marathon yang sudah digagas tiga KOK, tinggal dilaksanakan. Namun, sebelum pelaksanaan, pandemi Covid-19 melanda negeri ini.

“Akhirnya Puncak Marathon terpaksa ditangguhkan menunggu pandemi mereda. Tapi hingga hari ini masih diberlakukan PPKM level 2,” ungkap Azet.

Azet yang merupakan tokoh penggerak terbentuknya Presidium Masyarakat Bogor Selatan (PMBS) untuk menjadikan Daerah Otonomi Baru (DOB) menuding, meminta agar Dispora sebaiknya berkoordinasi dan berkomunikasi terlebih dulu dengan penggagas awal.

“Yang jelas lari marathon Puncak ini ide kami. Bahkan sudah sampai pembentukan panitia yang melibatkan tiga kecamatan,” bebernya.

Selain itu, secara lisan, perwakilan anggota KOK Cisarua bahkan pernah menyampaikan rencana Puncak Marathon ini kepada Bupati Bogor, Ade Yasin sebelum pandemi.

“Dan salah satu pengurus KONI Kabupaten Bogor juga ikut dalam beberapa persiapan Puncak Marathon,” paparnya.

Azet menyarankan agar event lari marathon tetap dijalankan KOK tiga kecamatan. Dispora hanya memfasilitasi saja, baik secara moril maupun materil.

Hal senada juga diungkapkan Ketua KOK Cisarua, Rianto. Ia menyarankan agar Dispora tidak membuat event sama yang sudah digagas KOK tiga kecamatan.

“Sebaiknya dukung saja kami. Jangan membuat event tandingan. Kalau tidak buat event lain,” tukasnya.

**deni pratama

Kades Ciadeg Klaim Capaian Vaksinasi Diangka 70 Persen

Potret Desa

Redaksi

-

December 15, 2021

0

JURNAL INSPIRASI – Kepala Desa (Kades) Ciadeg, Wahyu Rahayu mengklaim, capaian vaksinasi di wilayahnya sudah mencapai 70 persen. Capaian vaksinasi sebanyak itu, tidak lepas dari antusias masyarakat yang tinggi untuk dilakukan vaksin.

Menurutnya, semenjak pemerintah mengintruksikan agar seluruh lembaga pemerintahan melaksanakan vaksinasi massal, Pemerintah Desa (Pemdes) Ciadeg langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada kendala bahkan warga Ciadeg menyambut baik gelaran vaksinasi ini, mereka begitu antusias,” ungkap Wahyu kepada wartawan saat melaksanakan vaksinasi di Kampung Lengis RW 09.

Secar keseluruhan, kata Wahyu, total target atau capaian vaksin di Desa Ciadeg hingga saat ini sudah mencapai 70 persen.

“Mudah-mudahan di akhir bulan Desember 2021 ini, apa yang menjadi target kami bisa terwujud, yakni mencapai 100 persen,” ujarnya.

Dijelaskan Wahyu, untuk masyarakat yang hari ini (9/12) di vaksin, targetnya kurang lebih sekitar 350 orang dengan sasarannya sendiri untuk umum.

“Kami siapkan dosis vaksinnya sekitar 350. Bagi masyarakat lanjut usia (lansia), jika tidak bisa datang ke lokasi vaksinasi, tim vaksinator bersama Pemdes Ciadeg akan medatangi rumahnya atau dilakukan jemput bola,” paparnya.

Wahyu berharap, bagi masyarakat yang belum di vaksin, untuk segera melakukan vaksinasi. Hal ini guna menjaga maupun melindungi diri dari penyebaran virus Covid-19 yang masih belum hilang.

“Disamping tetap mematuhi aturan protokol kesehatan (Prokes) yang ada. Intinya kita semua berharap supaya aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal setelah terbentuknya herd immunity,” imbuhnya.

Sementara, Plt Camat Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat mengaku, sampai awal bulan Desember lalu, jumlah capaian vaksinasi di wilayah Cigombong belum diketahui. Alasannya, karena masih ada beberapa desa yang belum memberikan data capaian vaksinasi.

“Kita masih mengumpulkan data setiap desa untuk capaian vaksinasi di masing-masing wilayah nya. Kalau semua desa sudah melaporkan, nanti saya kabarin,” tukasnya.

**dede suhendar/deni pratama

Buy now