Setelah diputuskannya Anton Sukartono Suratto sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Jawa Barat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto langsung mempersiapkan kepengurusan DPD Demokrat Provinsi Jawa Barat periode 2022 – 2027.

Seleksi calon pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Barat dilakukan pada tanggal 6 April 2022 di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat para calon pengurus yang hadir, satu per satu mengikuti tes wawancara yang di persiapkan tim seleksi .

“Tes wawancara ini sangat penting untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang siap bekerjasama dalam membesarkan Partai Demokrat di Provinsi Jawa Barat. Jadi harus benar benar selektif agar mesin Partai Demokrat dapat berjalan dengan baik ke depannya”. Ujar Anton Sukartono Suratto.

Telah diketahui, Partai Demokrat pada Pemilu 2019 berada di urutan tempat keenam. Oleh karena itu, dengan kepengurusan yang baru nanti, harapan nya pada Pemilu 2024 mendatang, Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat bisa lebih baik lagi capaiannya bahkan mampu tembus dalam 3 besar.

“Ya, saya berharap, hasil seleksi calon pengurus DPD ini, menghasilkan kader kader yang unggul sehingga mampu bekerja dengan baik dalam memenangkan Partai Demokrat di Provinsi Jawa Barat”. Tutup Anton Sukartono Suratto.

JURNAL INSPIRASI – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Nasional (Jarnas) Relawan Anies Baswedan mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah deklarasi di area Tugu Kujang, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (7/4).

Ketua Jarnas Relawan Anies Baswedan, Irfan Fauzi Arief mengatakan bahwa prestasi dan ketokohan Anies Baswedan tidak hanya diakui di dalam negeri, melainkan hingga mancanegara, dimana lebih dari 50 penghargaan nasional dan internasional telah diraihnya.

Diantaranya terpilih sebagai 20 tokoh pembawa perubahan dunia (Majalah Foresight), penghargaan Young Global Leaders. Hal itu, sambung dia, menjadi bukti bila jiwa kepemimpinan Anies tak perlu diragukan lagi, dan menjadi satu-satunya warga Indonesia yang terpilih dalam 100 intelektual publik dunia (Majalah Foreign Policy) serta The 500 Most Influential Muslims dari The Royal Islamic Strategic Studies Center, Jordania.

“Kompleksnya permasalahan bangsa dan adanya tantangan global, membuat Indonesia memerlukan hadirnya sosok pemimpin masa depan yang paripurna,” ujar Irfan kepada wartawan.

Menurut dia, Anies memiliki visi global namun mampu bertindak lokal, amanah, berkarakter, berintegritas, cerdas, anti korupsi, dan tidak memiliki beban sejarah masa lalu.

Anies, kata Irfan, dipercaya dapat mengelola potensi sumber daya alam Indonesia telah diakui dunia sejak ratusan tahun lalu.

“Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote. Tetapi mirisnya, jumlah penduduk miskinlebih dari 27 juta jiwa dan jumlah hutang negara lebih dari Rp7.014 triliun. Atau dengan kata lain 273 juta jiwa penduduk menanggung hutang sebesar Rp25.692.307 per orang,” ungkapnya.

Menurut dia, Anies Baswedan merupakan representasi dari visi Jarnas yang menginginkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang demokratis, berdaulat secara ekonomi dan berkeadilan sosial.

Sementara misi utama Jarnas, kata Irfan, memperjuangkan keadilan sosial, memperjuangkan prinsip pembangunan yang berwawasan kelestarian lingkungan hidup, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

Tak hanya itu, sambung dia, Jarnas sebagai bagian dari komponen demokrasi bangsa, juga mengajak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bogor Raya untuk ikut bergabung dan berjuang bersama menjadi simpul relawan Anies.

“Keanggotaan Jarnas juga bersifat inklusif bagi semua lapisan masyarakat dari berbagai suku bangsa dan agama, serta menghormati keterwakilan perempuan,” katanya.

Usai menggelar deklarasi dukungan, para relawan Jarnas juga membagikan takjil gratis kepada warga yang melintas di sekitar Tugu Kujang, Kota Bogor. Acara sendiri ditutup dengan kegiatan Sholat Maghrib Berjamaah di Masjid Alumni IPB Baranangsiang.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan terus menuai polemik, mulai dari kerjasama hingga masalah pendapatan. Wali Kota Bogor, Bima Arya pun angkat bicara. Menurutnya, sejauh ini masih banyak pihak yang tak mengerti tentang program tersebut.

“Jadi nanyak yang belum paham program ini. Harus dipahami BTS ini program bantuan pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mendorong mobilitas kota yang bersifat subsidi melalui mekanisme kerjasama investasi,” ujar Bima kepada wartawan di Balai Kota, Senin (4/4).

Dengan demikian, otomatis adanya Kerjasama Operasional (KSO) antara Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi dengan PT Kodjari, yang berperan dalam pengadaan aset.

Sementara untuk operasional gaji sopir dan ritase, sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPTJ. Selain itu, dalam BTS juga ada standarisasi pelayanan dengan aturan yang detail.

“Kemudian ada target ritase, jangkauan dan lainnya. Ada sanksi kalau bus terlambat, penumpang telat, bus baret,” ucap Bima.

Ditanya mengenai permasalahan keuntungan atas KSO tersebut seperti yang kerap disinggung DPRD. Bima menjelaskan bahwa masalah transportasi sangat berkaitan dengan pelayanan, dimana yang diuntungkan haruslah masyarakat. “Berbeda dengan PDAM jual air cari untung,” katanya.

Bima menegaskan, apabila ingin dirupiahkan silahkan saja dihitung, namun tak seperti itu pola pikirnya.

“Berkali-kali saya sampaikan, transportasi adalah subsidi, ini kan soal pelayanan, bukan tentang ngutip uang lalu untung sesekali,” jelasnya.

Dalam keeempatan itu, Bima juga membandingkan Kota Bogor dengan daerah seperti DKI Jakarta yang juga menerapkan subsidi dalam pelayanan transportasi. Ia pun menyebut, beberapa negara tidak ada yang untung dalam mengelola transportasi.

“Di banyak negara, nggak ada yang untung. Semuanya keluar juga. Gubernur Anies mengalokasikan 118 persen tambahan subsidi, yakni Rp4,3 triliun. Kalau orang yang mempertanyakan, nggak paham bila transportasi adalah pelayanan,” imbuh dia.

“Perumda Jasa Transportasi tak memiliki uang, yang punya Kodjari. Gimana caranya masyarakat untung, makanya kita ambil BTS. Resources, shelter, regulasi kita punya. Dishub dan perumda bisa koordinasi dengan organda dan lainnya. Anggaran untuk pelayanan, kita gandeng PT Kodjari, sehingga berbentuk KSO,” bebernya.

Bima menyebut, sejauh ini tidak ada pendapatan yang masuk dari BTS, sebab masih digratiskan. “Yang ada hanya transfer dari pusat untuk membeli operasional,” ucapnya.

Bima menegaskan bahwa ia akan mensosialisasikam ke DPRD, agar dapat satu frekuensi mengenai sistem BTS.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perumda Jasa Transportasi, Lies Permana Lestari mengaku kesulitan dalam menjalankan program BTS lantaran pertama kali dilakukan. Selain itu, ia menegaskan, bila pihaknya tidak mengeluarkan uang dalam program BTS.

“Tidak pernah ada konsorsium, walaupun saat itu saya belum (jadi direktur) yang ada hanyalah KSO. Di awal PDJT itu BUMD yang dibebankan layani transportasi. Dengan PT Kodjari, kita sama sama laksanakan program BTS,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD, Ahmad Aswandi mengatakan bahwa PT Kodjari memenangkan lelang pada Buy The Service (BTS) pada 2022 ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun lelang BTS tahun ini senilai Rp43 miliar, dan diperkirakan akan cair pada April atau Mei 2022. Sebelumnya, di 2021 Kota Bogor juga memenangkan lelang BTS senilai Rp11 miliar dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Kita ketahui bahwa pemenang itu adalah PT Kodjari, bukan perumda. Artinya kodjari menaggandeng Perumda. Padahal kan konsep awal kita maunya Perumda yang jadi leader menggandeng Kodjari. Sekarang malah kebalik,” ujar pria yang akrab disapa Kiwong itu.

Ia menjelaskan bahwa perumda beralasan bahwa hal itu dilakukan lantaran perumda tidak masuk dalam penilaian lelang BTS, sehingga PT Kodjari didorong mengikuti lelang.

“Sekarang pemenangnya Kodjari, tapi jangan sampai merugikan perumda. Harus berbagi profit sharing yang real dan adil. Tak boleh memberatkan, kerjasama itu dibangun kepentingan dan kemajuam bersama,” kata Kiwong.

Politisi PPP ini juga menyampaikan, dengan kondisi terkini membuat skema bisnis perumda semakin tidak jelas, atau melenceng dari core business transportasi.

“Kalau kedepan harus ada subsidi penumpang dari APBD jelas berat. Sekarang kan masih ada subsidi dari BPTJ dengan hitungan ritase,” katanya.

Namun, kata Kiwong, hal itu justru merugikan Kota Bogor lantaran Biskita yang saat ini mengaspal masih sepi penumpang. “Kalau begitu dimana fungsi publiknya? Kalau subsidi dihitung ritase dengan berbagai macam hitungan BPTJ, ya merugikan. Subsidi berdasarkan penumpang itu lebih jelas,” ungkapnya.

Kiwong juga mempertanyakan mengenai kerjasama operasional (KSO) Biskita saat ini. Sebab, Kodjari merupakan pemenang tender BTS, bukan perumda.

“Apakah perjanjiannya itu sudah sama-sama menguntungkan kedua pihak. Atau hanya mengutungkan salah satu pihak,” tegasnya.

Politisi PPP ini menegaskan bahwa sejak awal DPRD meminta Perumda Jasa Transportask harus memiliki ruh pelayanan berupa profit yang didapat. “Itu nggak ketemu. Saya berharap ada perjanjian di KSO yang menguntungkan. Perumda juga bukan hanya berkutat di pelayanan tetapi mesti ada keuntungan yang didapat, jangan sampai rugi,” jelasnya.

Kiwong menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami KSO di Biskita, sehingga bisa ditentukan arah anggaran Perumda Jasa Transportasi.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Stok vaksin booster Covid-19 di Kota Bogor sudah habis. Padahal, itu menjadi salah satu syarat perjalanan mudik Lebaran 2022.

Diketahui, saat ini vaksinasi booster di Kota Bogor telah mencapai 144.266 orang atau 17,6 persen dari target sasaran total, yakni sebanyak 819.444 orang pada Jumat (25/3) lalu.

“Stok di Kota Bogor sudah habis. Kami fokuskan di vaksin satu dan dua. Booster berhenti dulu,” ujar Wali Kota Bima Arya kepada wartawan, Kamis (31/3).

Dengan demikian, sambung dia, hal itu justru membuat pertanyaan baru bagaimana caranya masyarakat dapat mudik Lebaran tanpa harus divaksin booster.

Bima pun menyarankan, bagi warga yang mudik Lebaran seharusnya dipersilahkan tanpa syarat mesti sudah divaksin booster.

“Kalau stoknya nggak ada ya bagaimana? Masa gagal mudik gara-gara belum dibooster. Mudik saja kalau menurut saya,” ucap dia.

Kendati demikian, saat ini Pemkot Bogor terus mengupayakan capaian booster bagi masyarakat Kota Bogor agar segera terpenuhi.

Menurut Bima, berdasarkan data saat ini capaian vaksinasi booster di Kota Bogor baru mencapai 18 persen dari sasaran 819.444 orang.

“Sudah saya hubungi Kemenkesnya supaya kembali menyuplai stok booster di Kota Bogor,” pungkasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Alun Alun Kota Bogor kini telah dilengkapi dengan wifi publik yang merupakan hasil kerjasama dengan PT KAI dan pihak swasta. Hal itu pun dapat dimanfaatkan untuk menemani warga ngabuburit saat bulan suci Ramadhan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa pemasangan wifi publik itu merupakan konsep revitalisasi integrasi akselerasi ruang publik dikembalikan kepada publik untuk bisa dimanfaatkan.

“Ini contoh bagaimana ketiga konsep dengan tanpa mengandalkan APBD saja,” ujar Bima kepada wartawan, Kamis (31/3).

Menurut dia, penataan harus terus berlanjut agar ruang publik dan infrastrukturnya bermanfaat bagi warga. Wifi gratis, sambung dia, akan difungsikan hingga waktu yang belum ditentukan.

“Kami akan tata sekitara Alun Alun, disekitaran nanti juga bakal ditata sebagai kafe, dan pembangunan Masjjd Agung dirampungkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Daop 1 PT KAI, Suryawan Putra menjelaskan, kolaborasi dan integrasi ini sebagai wujud persembahan kepada pemerintah daerah.

“Kita sebagai BUMN untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin,” ucapnya.

Suryawan menyebut, integrasi ini bisa memberi kemudahan kepada masyarakat dengan angkutan KRL yang murah kemudian dia bisa antar moda dengan mudah bapa walikota dimana ruang publik ini sangat berharga.

“Ini tempat mewah di depan stasiun mana ada aset nya mana ada. Kami harap terus berkembang,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bogor, Benninu Argoebie digadang-gadang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2024 mendatang. Hal itu semakin menguat seiring adanya dukungan dari DPW Jawa Barat dan DPP Nasdem.

“Pada beberapa kesempatan kemarin sudah tiga kali Pak Saan Mustopa (Ketua DPW Nasdem Jabar) menyebut bila di Jabar semua ketua DPD harus maju pilkada, apakah menjadi nomor satu atau dua,” ujar Benninu kepada wartawan, Kamis (31/3).

Menurut dia, sebagai kader partai, ia siap mengikuti instruksi partai. Sebab, petinggi Nasdem IGK Manila meminta bahwa ketua DPD harus siap maju di Kota Bogor.

Pria yang akrab disapa Benn ini menyebut bahwa Nasdem saat ini fokus melakukan pembenahan agar tidak menjadi penonton seperti pilkada sebelumnya.

“Nasdem sekarang bebenah, melihat tren posisinya positif, jadi ya kita harus berani mengusung kader internal, walaupun nanti terakhir ada koalisi,” jelasnya.

Benn menyebut bahwa Nasdem tidak anti terhadap koalisi, tapi harus berani bersikap apakah mengusung atau berkoalisi.

Disinggunh mengenai upaya untuk mensukseskan pilkada. Benn menyebut, bila Nasdem saat ini lebih fokus untuk meningkatkan keterkenalan partai besutan Surya Paloh itu di ‘Kota Hujan’.

“Sekarang kami ingin mengangkat keterkenalan partai. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri saya Benninu Argoebie, hari ini yang mau saya perkenalkan adalah partai Nasdem,” tuturnya.

Sebab, sambung dia, bila Nasdem semakin dikenal, otomatis kader internal Nasdem bisa maju pilkada. “Ya, minimal kita bisa dapat suara lebih dari 10 persen di Kota Bogor,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Komisi II DPRD Kota Bogor kembali memanggil Dinas Perhubungan (Dishub), Perumda Jasa Transportasi dan PT Kodjari terkait pengelolaan Biskita Trans Pakuan, Kamis (31/3).

Anggota Komisi II DPRD, Ahmad Aswandi mengatakan bahwa PT Kodjari memenangkan lelang pada Buy The Service (BTS) pada 2022 ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun lelang BTS tahun ini senilai Rp43 miliar, dan diperkirakan akan cair pada April atau Mei 2022. Sebelumnya, di 2021 Kota Bogor juga memenangkan lelang BTS senilai Rp11 miliar dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Kita ketahui bahwa pemenang itu adalah PT Kodjari, bukan perumda. Artinya kodjari menaggandeng Perumda. Padahal kan konsep awal kita maunya Perumda yang jadi leader menggandeng Kodjari. Sekarang malah kebalik,” ujar pria yang akrab disapa Kiwong itu. Kamis (31/3).

Ia menjelaskan bahwa perumda beralasan bahwa hal itu dilakukan lantaran perumda tidak masuk dalam penilaian lelang BTS, sehingga PT Kodjari didorong mengikuti lelang.

“Sekarang pemenangnya Kodjari, tapi jangan sampai merugikan perumda. Harus berbagi profit sharing yang real dan adil. Tak boleh memberatkan, kerjasama itu dibangun kepentingan dan kemajuam bersama,” kata Kiwong.

Politisi PPP ini juga menyampaikan, dengan kondisi terkini membuat skema bisnis perumda semakin tidak jelas, atau melenceng dari core business transportasi.

“Kalau kedepan harus ada subsidi penumpang dari APBD jelas berat. Sekarang kan masih ada subsidi dari BPTJ dengan hitungan ritase,” katanya.

Namun, kata Kiwong, hal itu justru merugikan Kota Bogor lantaran Biskita yang saat ini mengaspal masih sepi penumpang. “Kalau begitu dimana fungsi publiknya? Kalau subsidi dihitung ritase dengan berbagai macam hitungan BPTJ, ya merugikan. Subsidi berdasarkan penumpang itu lebih jelas,” ungkapnya.

Kiwong juga mempertanyakan mengenai kerjasama operasional (KSO) Biskita saat ini. Sebab, Kodjari merupakan pemenang tender BTS, bukan perumda.

“Apakah perjanjiannya itu sudah sama-sama menguntungkan kedua pihak. Atau hanya mengutungkan salah satu pihak,” tegasnya.

Politisi PPP ini menegaskan bahwa sejak awal DPRD meminta Perumda Jasa Transportask harus memiliki ruh pelayanan berupa profit yang didapat. “Itu nggak ketemu. Saya berharap ada perjanjian di KSO yang menguntungkan. Perumda juga bukan hanya berkutat di pelayanan tetapi mesti ada keuntungan yang didapat, jangan sampai rugi,” jelasnya.

Kiwong menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami KSO di Biskita, sehingga bisa ditentukan arah anggaran Perumda Jasa Transportasi.

Sementara itu, Direktur Perumda Jasa Transportasi, Lies Permana Lestari mengatakan bahwa pihaknya telah menjeladkan mekanisme dan teknis lelang oleh BPTJ terkait pemilihan dan proses e-katalog.

“Alhamdulillah sudah dijelaskan dengan clear oleh pihak bptj kronologisnya seperti apa dan sistem serta mekanisme, bagaimana skemanya,” katanya.

Lies menyebut bahwa untuk mendapat anggaran dari BTS, harus terlebih dulu harus melaksanakan pelayanan. “Semua itu dapat dipertanggung jawabkan karena BPTJ juga melakukan pengawasan lapangan,” imbunnya.

Ketika disinggung mengenai berapa persen proporsi pembagian pendapatan dalam Biskita. Lies enggan menyebutkannya. “Itu informasi tidak valid, nggak ada itu,” ucap dia singkat.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) meminta agar pemerintah tidak memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) pada ekspor cangkang kelapa sawit.

Ketua Umum APCASI, Dikki Akhmar mengatakan, rekomendasi agar kebijakan DMO tak dijalankan lantaran tak relevan dari sisi logistic cost. Sebab, industri dalam negeri seperti PLN dapat menggunakan barang tersebut sebagai bahan bakar.

“Menjual di dalam negeri lebih untung, harga sama dengan ekspor keluar tapi tidak ada potongan pajak. Kalau keluar negeri kan ada bea keluar dan levy,” ujarnya kepada wartawan, usai Musyawarah Nasional APCASI di Hotel Salak, Rabu (30/3).

Selain itu, kata dia, APCASI meminta pemerintah melengkapi sarana prasarana seperti pelabuhan di tempat-tempat pengadaan cangkang kelapa sawit. Sebab, sambung Dikki, lokasi pengadaan kelapa sawit jauh dari pusat industri.

Padahal, cangkang kelapa sawit yang diekspor keluar negeri semuanya berasal dari remote area (daerah terpencil).

“Cangkang kelapa sawit ini sangat berpotensi mendongkrak devisa. Kalau remote area sudah dilengkapi fasilitas, maka pendapatan negara akan semakin besar. Daripada digunakan oleh PLN untuk bahan bakar. Sebab persoalannya, mau tidak PLN mengeluarkan cost tinggi. Sebab pengusaha mendatangkan cangkang sawit dari Kalimantan dan Sulawesi,”
kata pria yang kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua APCASI ini.

Kendati demikian, kata Dikki, APCASI sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah untuk menggunakan cangkang kelapa sawit di dalam negeri.

Saat disinggung mengenai dukungan pemerintah terkait regulasi mengenai bisnis cangkang kelapa sawit. Dikki menyebut bahwa regulasi yang saat ini diterapkan justru menghambat para pengusaha.

“Regulasi pemerintah menghambat kita, dengan tingginya pajak ekspor dan pungutan. Baru pada Februari 2022 diturunkan dari 30 US dollar menjadi 16 US dollar, artinya belum sepenuhnya didukung malah cukup menghambat dengan tingginya pajak,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Seminar dan Expo RSUD Anggota APEKSI dalam rangka Summit Kabupaten/Kota Sehat 2022 pada 28-30 Maret 2022 di Kota Semarang.

Dalam Seminar Nasional yang bertajuk Inovasi Penguatan Kemandirian dan Tata Kelola & Best Practice RSUD itu, turut hadir Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya, dengan narasumber Wali Kota Madiun, Maidi, Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir dan Dirut RSUD Kota Semarang, Susi Herawati.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan ujian kepemimpinan, kesehatan dan keimanan.
“Ini ujian yang maha dahsyat, ini ujian tentang kualitas hidup manusia, karena kesehatan dan kualitas hidup itu penting sekali,” katanya, Selasa (29/3).

Menurutnya, ujian ini tidak hanya mengatasi pandemi saja, tetapi menjemput dan menyongsong bonus demografi dimana usia produktif akan lebih banyak.
“Ini (bonus demografi) siap atau tidak. Urusannya stunting, penyakit menahun dan membangun jaringan paliatif. Jadi tidak hanya infrastruktur saja,” jelasnya.

Untuk itu Wali Kota Bogor ini berharap melalui kegiatan yang menghadirkan para pelaku kesehatan dan pemangku kepentingan daerah di Indonesia ini, selain untuk berbagi pengalaman, juga menjadi ajang mencari ilmu untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kesehatan.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah strategis dalam menjemput masa depan yang lebih normal untuk menjadikan kesehatan sebagai panglima,” tegas Bima Arya.

Sementara itu, Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir memaparkan mengenai tema ‘RSUD Kota Bogor Menjawab Tantangan’ dengan mengawali pemutaran profil.

Dia mengatakan, Kota Bogor memiliki visi mewujudkan kota yang ramah keluarga dengan misi menjadikan Kota Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

“RSUD Kota Bogor masuk di misi Kota Sehat dengan program unggulan Bogor Merenah, Bogor Kasohor, Bogor Samawa, Abdi Bogor,” katanya.

Ilham menyatakan, RSUD Kota Bogor masuk rumah sakit tipe B dengan pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh. Memiliki kapasitas tempat tidur berjumlah 425 bed dan akan terus diperluas.

Selain itu, ada 45 jenis pelayanan dan 2 layanan unggulan di RSUD Kota Bogor dengan jumlah 1.242 pegawai, termasuk 90 orang ASN.

Pada kesempatan itu, Ilham menyampaikan sedikit perjalanan RSUD Kota Bogor yang awalnya rumah sakit swasta kemudian diakuisisi Pemkot Bogor.

Saat ini RSUD Kota Bogor berkembang menjadi rumah sakit riset dan pendidikan dengan kelengkapan fasilitas alat kesehatan MRI 3 Tesla, CT-Scan 128 Slice dan ESWL.

“Saat ini sudah menjadi rumah sakit pendidikan, dengan adanya Covid-19 ini penelitian-penelitian banyak dilakukan di RSUD, sehingga ini membuka langkah untuk kita membuat rumah sakit pendidikan bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan), nanti bulan Agustus kita akan kerja sama dengan FKUI,” katanya.

Disamping itu pihaknya ingin menjadikan RSUD Kota Bogor menjadi rumah sakit rujukan regional, digitalisasi rumah sakit, rumah sakit penelitian, rumah sakit unggulan layanan kanker, jantung dan rumah sakit tipe A.

“Saat ini ada kebijakan perubahan SOTK dari 2 wadir (wakil direktur) menjadi 3 wadir yang didorong pak wali untuk mempercepat akselerasi,” ungkapnya.** Fredy Kristianto