ICAT Sebut Konflik Lebih Baik Diselesaikan Secara Internal

JURNAL INSPIRASI – Polemik SMP At Taufiq dibawah kepemimpinan Plt Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Ahmad Furqon terus bergulir.

Bahkan, persoalan tersebut hingga kini belum menemui titik terang meskipun telah dilakukan beberapa kali mediasi antara Disdik Kota Bogor dengan manajemen sekolah yang meliputi Lembaga Pendidikan YATIB dan Badan Pengelola YAAB.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi angkat mengatakan, persoalan yang terjadi hingga saat ini didasari permasalahan sebelumnya, sebab terjadi konflik kedua belah pihak antara Yayasan At-Taufiq Bogor (Yatib) dan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bogor (YAAB).

Lantaran konflik terus berjalan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya mengambil langkah tegas dengan memutuskan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah At-Taufiq baik SD maupun SMP diambil alih pemerintah.

“Pengambil alihan oleh pemerintah ini kepentingannya hanya satu yakni menyelamatkan sekolah karena disitu ada murid, terlebih menyelamatkan KBM agar tetap berjalan. Soal konflik dualisme antara yayasan, kita tidak ada urusan,” ucapnya kepada awak media di aula Disdik Kota Bogor, Selasa (18/1).

Hanafi mengaku, konflik yang terjadi di sekolah At-Taufiq hingga kini belum ada titik terang. Padahal, Disdik menginginkan agar guru di At-Taufiq tetap mengajar.

Terlebih, kata Hanafi, sekarang sudah ada Plt. Kepala Sekolah, seharusnya didiskusikan bagaimana KBM bisa terus berjalan.

“Kenyataannya KBM tidak berjalan dengan baik, bahkan Plt. Kepala Sekolah pun tidak diperbolehkan masuk ke sekolah, gerbangnya di kunci. Sementara sekarang KBM berjalan secara daring,” jelasnya.

Hanafi juga menegaskan bahwa Plt yang ditunjuknya tidak melakukan hal-hal yang didugakan oleh orangtua murid. Sebab, sambungnya, Disdik Kota Bogor menugaskan seseorang sebagai kepala sekolah itu sudah sesuai dengan kompetensinya.

“Sudah saya katakan bahwa untuk pelaksanakan KBM perlu ada manajemen. Manajemen ini sudah ditunjuk dari kedua belah pihak. Sudah beberapa kali pertemuan dan mereka paham hal itu. Jadi ranah keuangan maupun operasional bukan kepala sekolah yang mengatur, melainkan mereka (manajemen),” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Hanafi, proses KBM juga perlu biaya seperti untuk gaji guru dan sebagainya. Pihaknya telah membuat surat untuk hal itu dan disetujui kedua belah pihak, tetapi pada pelaksanaannya itu tidak berjalan.

“Soal operasional itu kembali lagi ke manajemen. Manajemen ini dari kedua belah pihak. Jadi bukan dari Plt. Kepala Sekolah yang membuat kebijakan itu, tetapi manajemen juga. Sekarang kalau kedua belah pihak atau manajemen tidak ingin diatur oleh pemerintah, yaa buat surat kepada kami untuk saya laporkan ke pimpinan, sampai sekarang tidak ada surat tersebut,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Lembaga Pendidikan Islamic Centre At Taufiq Irma Dewiyana mengatakan, pihaknya telah menyampaikan dua aspirasi secara tulis kepada Kadisdik yang isinya memohon Disdik untuk tidak lagi melibatkan Lembaga Pendidikan yang berada di bawah Yatib dalam pengambilan keputusan perihal tenaga kependidikan dan pengelolaan keuangan, karena hal tersebut merupakan kewenangan Yayasan, dan mendorong untuk kedua yayasan untuk dipertemukan.

Selain itu, ia mengaku pihaknya sudah melayangkan permohonan agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah At-Taufiq dapat dijalankan.

“Kami berharap Jangan sampai konflik ini “mengorbankan” anak-anak. Kadisdik menyampaikan bahwa surat dari kami akan di kaji dan beliau akan menindaklanjuti. Belum tahu responnya seperti apa, mudah-mudahan yang terbaik untuk anak anak,” harapnya.

Senada, Ketua Yayasan At Taufiq ICAT Bogor Syarief Ahmad Abdul Kadir Azz berharap semua persoalan yang terjadi di At-Taufiq dapat diselesaikan secara internal antar yayasan.

“Ayolah kita terbuka, saling bertemu Yayasan At-Taufiq dan Yayasan Al Irsyad. Itu lebih baik sehingga kedepan bisa fokus membina terus mengurus dan mengawas. Jadi clear-kan masalah ini, jangan sampai kemudian hari muncul lagi. Saya yakin, kalo kedua yayasan duduk bareng akan beres persoalan ini,” ujarnya.

“Kita juga sudah kirim surat, memberikan permintaan kita untuk di tarik permasalahannya ke yayasan. Dan surat sudah dikirimkan dari tanggal 14 Januari 2022 lalu. Saya berharap juga dengan kepala dinas untuk suratnya di bisa di jawab,” tambahnya.

Sementara itu, Pembina Yayasan At Taufiq ICAT Bogor Said Awad Hayaza menjelaskan, sekolah At Taufiq sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Bogor. Bahkan, Wali Kota Bogor Bima Arya mengakui bahwa sekolah itu merupakan sekolah islam terbaik di Bogor.

“Kami berharap At-Taufiq ini tetap berkibar, bahkan bisa mengembangkan diri untuk bisa mencerdaskan anak bangsa terutama di Bogor. Masalah konflik ini akan kami selesaikan secara profesional nantinya di tingkat atas, karena sepertinya akan selesai ditingkat atas, karena ada yang terpotong, ada yang tidak nyambung ditingkat bawah, kemungkinan seperti itu,” katanya.

Dari tingkat atas itu, sambungnya, dimaksud yayasan saja baik itu pembina, pengurus sampai direktur, yang mana mereka itu belum pernah turun. Selama ini yang turun hanya direktur dan lembaga sehingga tidak sinkron dengan yang di atas.

Padahal, kata Said, pihaknya sudah bertemu dengan wali kota sebelum adanya penetapan Plt. Apalagi permasalahan At-Taufiq ini sudah lahir sebelum Plt datang

“Kami meminta agar pak wali membuat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menunjuk Plt supaya netral, menjaga dan menjalankan,” katanya.

“Bukan dari kami, dan juga bukan dari Al Irsyad. Rupanya dalam perjalanan ini ada yang buntu lagi, akhirnya kita sampaikan tadi tolong supaya Plt itu fungsinya sebagai Plt-lah, adapun masalah dokumen dan sebagainya kami sudah punya data murid semuanya. Karena At-Taufiq ini dari 2002 sudah ada, dan 2013 hingga sekarang tidak ada masalah, tetap berjalan, dengan baik dan tidak beribah. Mungkin ada kebuntuan komunikasi di tingkat bawah sehingga persoalan ini menjadi melebar” tegasnya.

Kedepan, lanjut Said, melalui kepala dinas pihaknya telah menyampaikan dan meminta tidak lagi lembaga atau yayasan yang berurusan dengan dinas, tetapi cukup antar yayasan saja. “Mudah-mudahan akan ada jalan keluar, mungkin itu solusi,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto