Megamendung | Jurnal Bogor
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo, menanggapi adanya dugaan permainan broker dalam kegiatan rapat sejumlah dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, karena hanya dilaksanakan di hotel-hotel tertentu. Ia mengaku tidak pernah dilibatkan ataupun adanya koordinasi dari dinas-dinas terkait kegiatan rapat maupun acara di hotel.
“Selama ini PHRI tidak pernah dilibatkan atau diajak bicara oleh dinas-dinas di Pemkab Bogor berkaitan dengan kegiatan acara maupun rapat mereka,” ujarnya saat ditemui wartawan di Hotel Mars Cipayung, Sabtu (18/06).
Soal adanya dugaan broker hotel, kata dia, jika memang ada harus diselidiki kebenaranya agar asumsi yang beredarnya tidak semakin meluas.
Menurut Budi, hotel yang bisa dijadikan lokasi kegiatan dinas pemerintah harus memenuhi berbagai persyaratan dan terdaftar di LPSE, namun dirinya tidak menampik jika kedekatan dengan panitia kegiatan atau pejabat terkait menjadi salah satu faktor pendukung.
“Legalitas harus lengkap dan terdaftar di LPSE baru bisa menjadi lokasi kegiatan dinas, tapi ya faktor kedekatan juga diperlukan,” ungkapnya.
Dari sekian banyaknya hotel dan restoran di Kabupaten Bogor, sambungnya, saat hanya hanya 128 hotel dan restoran yang tergabung di PHRI. Lebih lanjut, Budi menjelaskan, kegiatan rapat dinas tidak hanya dilakukan di hotel-hotel yang berada di kawasan Puncak tapi juga dilaksanakan di wilayah lainnya seperti di kawasan Sentul, Babakan Madang.
“Dalam menentukan lokasi acara tentu pihak panitia memiliki berbagai pertimbangan misalkan lokasi hotel yang tidak jauh dari persimpangan Gadog agar peserta rapat tidak terjebak kemacetan dan faktor lainnya. Setiap hotel ada bagian marketing tersendiri, jadi dalam mencari tamu hotel tidak melalui PHRI akan tetapi kami berharap Pemkab Bogor melalui dinas-dinas bisa melibatkan kami dalam kegiatan rapat,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Cipayung, Kecamatan Megamendung, Cacuh Budiawan, mengaku miris karena kegiatan rapat dinas dilaksanakan di hotel alias tidak merata, padahal pemerintah Desa Cipayung melalui Badan Usaha Milik Desa (Bum Des), mengelola hotel agar ada peningkatan pendapatan desa untuk dipergunakan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat.
“Hotel yang dikelola Bum Des Cipayung itu diresmikan oleh Bupati Bogor, tapi kenapa tidak pernah ada rapat dari dinas dilaksanakan disini? Harusnya berbagi lah, kan penghasilannya untuk pembangunan wilayah bukan masuk kantong pribadi pengusaha hotel,” katanya.
Cacuh menuding, adanya kekhawatiran sejumlah pengusaha terhadap kemajuan Bum Des yang mengelola hotel akan menggerus pendapatan mereka. Karena, jika hotel yang dikelola BumDes Cipayung bisa diandalkan dalam peningkatan pendapatan desa, tidak menutup kemungkinan semua BumDes di kawasan Puncak akan mengelola hotel di desa masing-masing.
“Apakah ada kekhawatiran jika pendapatan hotel yang dikelola Bum Des akan meningkat, sehingga merasa tersaingi,” kesalnya.
Sementara itu, Peneliti Indonesia Morality Watch (IMW) Bogor Raya, Reza Mahendra berpendapat, dibanding soal legalitas dan kapasitas hotel, dugaan faktor kedekatan dengan pejabat dan panitia kegiatan lebih dominan agar bisa menjadi lokasi kegiatan rapat dinas. Untuk itu, dinas terkait maupun aparat hukum diminta menyelidiki penggunaan anggaran kegiatan dinas di hotel karena bersumber dari uang rakyat.
“Soal legalitas dan fasilitas sudah tentu dimiliki hotel-hotel yang mengeluh karena tidak pernah dijadikan lokasi rapat dinas, karena mereka mengetahui secara pasti persyaratan yang dimaksud. Faktor kedekatan itu yang menjadi persoalan saat ini, jadi dinas terkait maupun aparat hukum musti menyelidiki kegiatan yang dibiayai duit rakyat tersebut,” tukasnya.
** Dede Suhendar
