JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi minyak goreng sebesar Rp300 ribu dan disalurkan mulai April 2022. Meski menilai kebijakan ini tidak banyak membantu mengatasi dampak masalah harga minyak goreng, Atang Trisnanto tetap meminta agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan di lapangan.

“Meski kebijakan ini tidak tepat untuk mengatasi masalah minyak goreng secara permanen, namun penyaluran BLT ini harus tepat sasaran sesuai target program dari Pemerintah, serta tidak ada penyimpangan di lapangan”, tegas Atang.

Menurut Kang Atang, panggilan akrabnya, Pemerintah Kota Bogor bisa membantu Pemerintah Pusat agar penyaluran BLT ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan. “Penentuan kelompok sasaran harus tepat. Untuk itu, datanya harus jelas dan valid. Terkonfirmasi secara berlapis untuk memastikan semua sasaran masuk dalam daftar penerima manfaat. Proses penyalurannya pun harus sesuai aturan, tidak ada penyimpangan,” tegasnya.

BLT dianggap oleh Atang tidak akan langsung menyelesaikan mahalnya harga minyak goreng yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab, meski sebagian masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan bantuan BLT, nasib masyarakat yang tidak mendapatkan BLT seperti dikesampingkan oleh pemerintah. Padahal, mereka memiliki permasalahan yang sama.

“Katakanlah yang dapat BLT bisa beli. Lalu, bagaimana yang tidak dapat BLT. Apakah nasibnya dibiarkan begitu saja. Saya yakin Pemerintah tidak siap dengan data berapa jumlah UMKM terdampak, berapa jumlah keluarga terdampak. Sebagaimana persoalan validitas data penerima BLT pandemi lalu,” ujar Atang.

Menurut Atang, Kebijakan ini semakin membuktikan bahwa Pemerintah tidak berdaya menghadapi penguasa pasar minyak goreng Indonesia. Ia pun sangat menyayangkan ketidakberdayaan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sudah berlangsung sejak awal tahun ini.

Padahal menurut Atang yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Bogor ini, pemerintah punya kekuatan, kekuasaan, kebijakan dan infrastruktur lengkap untuk mengeluarkan kebijakan. Terlebih, untuk mengatasi masalah kelangkaan produk yang sebenarnya Indonesia sebagai produsen terbesarnya.

Terakhir, Atang pun berpesan kepada pemerintah agar sesegera mungkin menyelesaikan urusan dengan para produsen CPO, para produsen minyak goreng, dan atur tata niaga serta distribusi pasokan dengan kekuatan negara.

“Insya Allah, menyelesaikan inti masalah tanpa harus keluar uang negara dan masyarakat pun merasakan semua manfaatnya,” pungkasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – emerintah Bogor dan Tim Satgas Covid-19 Kota Bogor saat ini tengah menggencarkan capaian vaksin booster. Ditargetkan dalam sembilan hari kedepan, capaian booster yang saat ini masih 30 persen, bisa mencapai 50 persen agar tidak terjadi lonjakan pasca lebaran.

Dalam rapat yang digelar di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Minggu (17/4). Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor. “Kami mendukung upaya total football yang dilakukan oleh satgas, sebagai bagian dari usaha melindungi kesehatan warga Kota Bogor”, tegasnya.

Menurut pria yang akrab dipanggil Kang Atang ini, ada empat masukan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian vaksin booster ini. Pertama adalah perlu adanya kejelasan data bagi masing-masing RW untuk mengetahui warganya apakah sudah divaksin atau belum. “Sehingga dalam waktu 9 hari kedepan, masing-masing ketua RW bisa mengetahui siapa saja yang perlu dimobilisasi untuk kemudian melakuan vaksinasi booster,” jelasnya.

Kedua, sentra vaksinasi di wilayah termasuk pilihan waktu vaksinasi perlu ditambah. Didalam momentum bulan Ramadhan, para aparatur wilayah bisa membuka gerai vaksin di Masjid dan Musholah yang saat ini menjadi pusat keramaian warga karena adanya kegiatan ibadah buka bersama dan sholat Taraweh.

“Saya kira sentra-sentranya bisa ditambah, termasuk juga dengan waktunya yang disesuaikan dengan potensi kegiatan warga. Contohnya jemput bola saat giat buka bersama, sholat isya dan taraweh, ataupun kegiatan lain. Sehingga hal ini bisa menambah jumlah target dan sasaran kita dalam pencapaian vaksinasi,” kata Atang.

Ketiga adalah perlu ditingkatkan lagi koordinasi antara Lurah dan RT/RW agar pemerataan sentra vaksin bisa merata. Hal ini dikarenakan tidak semua kelurahan memiiliki puskesmas yang bisa dimanfaatkan sebagai sentra vaksin. Sehingga, Atang menilai, program jemput bola yang terkoordinir bisa menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan capaian vaksin.

“Jika kita hitung kan target harian 17.000 warga dari 799 RW yang ada, maka ada target harian di setiap RW. Nah ini perlu ada koordinasi yang apik antara pihak puskesmas, kelurahan, dan RW agar bisa membagi fokus vaksinasi harian,” ujar Atang.

Keempat, untuk memastikan kelancaran program vaksinasi ini, Atang juga berpesan kepada Sekda Kota Bogor agar bisa menyiapkan anggaran operasional untuk menguatkan program yang ditarget dalam sembilan hari ini.

“Bu Sekda agar menyiapkan kebutuhan anggaran agar operasional vaksinasi di lapangan berjalan lancar. Mudah-mudahan tugas para RW RT dan Kelurahan serta Nakes yang berjibaku untuk kejar target vaksinasi di bulan ramadhan ini dimudahkan dan bernilai pahala terbaik di sisi Allah SWT”, pungkas Atang.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Jelang Idul Fitri 1433 Hijriah, komoditi kebutuhan masyarakat mulai meningkat. Diantaranya adalah meningkatnya permintaan daging sapi, yang menyebabkan menipisnya stok daging di rumah potong hewan (RPH).

“Mesti diantisipasi, jangan sampai harga daging tembus Rp160 ribu sampai Rp170 ribu,” ujar Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakkir kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurut dia, komoditi kebutuhan sembako di pasar di Kota Bogor hingga kini masih mencukupi.

Mengenai daging sapi, kata dia, memang masih menjadi isu selama Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Apalagi sempat tembus Rp150 ribu per kilogram. Namun sudah turun ke angka kisaran Rp135 ribu.

“Jadi beberapa komoditi juga mulai turun bertahap. Seperti telur, yang kini sudah Rp23 ribu per kilogram. Kan sempat tembus Rp28 ribu per kilogram,” katanya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor memfasilitasi mudik Lebaran gratis. Pendaftaran sendiri dibuka sejak 10 April hingga 26 April mendatang.

Kepala Dishub, Eko Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berencana menyiapkan 15 unit bus untuk program mudik gratis bagi perantau di Kota Bogor.

“Sejak pendaftaran dibuka sudah 100 orang yang daftar,” ujar Eko kepada wartawan, Senin (18/4).

Menurut dia, bus akan diberangkatkan dari Terminal Baranangsiang Bogor dengan tujuan 14 kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Masyarakat bisa mendaftarkan secara daring di situs mudikgratishubdat.dephub.go.id atau mendaftar langsung di booth/tenda di Kantor Dishub Kota Bogor, Jalan Raya Tajur, Kota Bogor. Syaratnya sudah mendapatkan suntikan vaksin,” jelasnya.

Eko menegaskan, pihaknya juga telah meminta perusahaan bus untuk mengecek kondisi kendaraan agar benar-benar laik jalan. Sebab, bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tersebut akan digunakan untuk jarak jauh.

“Kami juga akan memfasilitasi pengecekan kondisi kendaraan umum untuk mudik gratis,” tandasnya.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp500 ribu di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, disalurkan kepada 1.247 Kriteria Penerima Manfaat (KPM) pada Senin (18/4).

Lurah Cimahpar, Ronny Kunaefi mengatakan bahwa dari total Rp500 ribu, Rp300 ribunya diperuntukan untuk membeli minyak goreng. Sedangkan Rp200 ribu diperuntukan bagi pembelian sembako.

“Alhamdulilah pemberian bantuan berlangsung lancar,” ujar Ronny kepada wartawan.

Menurut dia, dalam penyaluran BPNT ini, pihak kecamatan bekerjasama dengan agen BNI menjual beras bagi KPM BPNT. Namun, sambung dia, tidak ada upaya-upaya untuk mengarahkan atau mewajibkan masyarakat membeli di tempat itu.

“Jadi kalau mau membeli silahkan. Tidak juga tak apa-apa. Nggak ada paksaan sama sekali,” kata dia.

Sementara itu, salah satu warga penerima BPNT yang namanya enggan dikorankan menyatakan bahwa ia sebenarnya mengharapkan agen menyediakan minyak goreng. “Saya maunya sih ada minyak goreng, tapi berhubung hanya ada beras. Ya saya beli saja, nggak ada pemaksaan kok. Ini kesadaran sendiri saja,” imbuhnya.

Dalam kesempatan berbeda, pemilik Agen BNI 46, Deni Kurnia mengatakan bahwa pihaknya hanya menyiapkan 500 karung beras untuk dijual ke masyarakat. “Karena warga memang tak diarahkan, jadi beras hanya laku 100 karung. Mau beli silahkan, tidak ya nggak apa-apa,” jelasnya.

Ia pun mengaku tak menyediakan minyak goreng kemasan karena adanya keterlambatan pengiriman barang dari supplier. “Memang banyak warga yang nanyain minyak, berhubung lambat dikirim, ya ditiadakan,” katanya.

Deni mengakui bahwa pada pembagian BPNT di Cibuluh pihaknya menyediakan 400 kantung minyal goreng kemasan isi dua liter dan beras. “Tapi yang banyak dibeli ya minyal goreng. Nah, besok (hari ini, red) kami akan siapkan 500 kantung minyak goreng dan 500 karung beras saat pembagian BPNT di Tanah Baru,” jelasnya.

Deni menuturkan bahwa pihaknya berjualan beras di lokasi pembagian BPNT bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga bahwa bantuan pemerintah itu diberikan kepada warga agar mereka dapat membeli kebutuhan dapur. Sekaligus mensosialisasikan, bila BPNT untuk periode April dan Juni kembali disalurkan melalui agen dengan sistem saldo.

“Jadi kami sekaligus mengedukasi dan mensosialisasikan ke warga. Kalau untuk BPNT periode Mei sudah disalurkan melalui Kantor Pos,” ungkapnya.

Ia juga mengaku bingung mengapa penyaluran BPNT periode Mei dilakukan Kantor Pos, sedangkan April dan Juni dikembalikan ke agen.

“Ya, agak bingung. Tapi kami menyambut baik pemerintah mengembalikan penyaluran BPNT ke agen. Saldonya sebagian dudah masuk ke KPM,” ucapnya.

Kata dia, kembalinya penyaluran BPNT ke agen, sudah sesuai dengan tujuan pemberian BPNT ke warga, yakni untuk membeli kebutuhan sehari-hari.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) Transportasi. Hal itu lantaran ‘Kota Hujan’ nantinya akan disinggahi oleh Light Rail Transit (LRT) dan memiliki Transit Oriented Development (TOD) di Terminal Baranangsiang dan Stasiun Bogor.

Selain itu, Pemkot Bogor juga akan menghadirkan moda transportasi berbasis rel, yakni trem yang rencananya akan beroperasi di jantung kota.

Alhasil, pada Senin (18/4), Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan rapat di Gedung DPRD, Jalan Pemuda, Kecmatan Tanahsareal.
Wakil Ketua Bapemperda, Endah Purwanti mengatakan, Kota Bogor mempunyai dua sistem transportasi, yakni jalan dan rel. Dengan demikian, kata dia, trem masuk di dalamnya.

Kendati demikian, sambung dia, DPRD masih mempertanyakan sampai sejauh mana kajian terhadap trem dilaksanakan. “Sebab itu menjadi dasar, kita ingin melihat kalau mengadakan trem itu kajiannnya seperti apa, hasil kajiannya mana? Memamg sudah diungkap, tapi nanti di pansus bakal didalami,” katanya.

Menurut Endah, DPRD masih menunggu review kajian Colas Rail terkait dampak ekonomi dan teknik. “Kalau kajian belum ada, tidak mungkin didorong untuk dibahas,” ucapnya.

Endah meminta agar Bappeda dapat menyerahkan draft rancangan peraturan daerah pada 20 April untuk kemudian dilaporkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

“Dalam regulasi transportasi itu nantinya, di dalamnya da TOD, LRT, trem, termasuk konversi angkot tiga menjadi satu bus dalam program BTS. Begitu juga rencana feeder angkot,” ungkap politisi PKS itu.

Kata dia, berdasarkan hasil pemaparan Bappeda, kehadiran trem untuk memecah ritase di Stasiun Bogor yang angkanya 150 ribu per hari.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Rudi Mashudi menuturkan bahwa rencana transportasi di Kota Bogor sudah dinaungi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai induk pengembangan.

“Dalam tata ruang itu ada pola ruang dan struktur ruang. Di struktur ruang itu ada pengembangan sarana prasarana, prasarana energi, utilitas dan sebagainya, termasuk transportasi,” jelasnya.

Pengembangan transportasi di Kota Bogor, sambungnya, terdapat dua jaringan berbasis jalan dan rel. Secara makro, perencanaan-perencanaan tranportasi mulai dari sarana prasarana jaringan jalan maupun rel sudah ada dalam rancangan tata ruang, hanya tinggal dikuatkan melalui perda tranportasi.

“Ada beberapa hal, termasuk mengadopsi beberapa peraturan yang sudah berubah seiring dengan undang undang cipta kerja yang mengatur undang undang transportasi,” ucapnya.

Sementara untuk kajian atau feasibility study (FS) trem, kata Rudi, sudah diselesaikan Colas Rail, dan saat ini sedang dalam proses review oleh PT KAI.

“Ada tiga review, teknis, infrastruktur dan ekonomi. Termasuk risiko-risiko yang ada,” katanya.

Ia berharap, review tersebut akan rampung paling lama lima bulan, untuk kemudian dilanjutkan dengan pendetailan hasil review. “Misalnya untuk trase, kemudian penyiapan stasiun Depo, dan hal lain yang sifatnya kelembagaan,” imbuhnya.** Fredy Kristianto