JURNAL INSPIRASI – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Bogor pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen. Padahal, Kota Bogor sudah memenuhi syarat menyelenggarakan PTM 100 persen sesuai SK Empat Menteri.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi mengatakan bahwa PTM tetap dilaksanakan 50 persen bukan karena maraknya hepatitis akut, melainkan memang sudah direncanakan sebelumnya.

“Bukan karena adanya hepatitis. Kita bisa PTM 100 persen karena pencapaian vaksin di tenaga pendidikan sudah diatas 80 persen, tapi kami di Kota Bogor tetap melaksanakan PTM 50 persen. Bila nantinya melihat kondisi Covid-19 landai akan kita lakukan 100 persen,” ujar Hanafi, Kamis, (12/5).

Kata dia, walaupun PTM 50 persen, keberadaan kantin sekolah tetap diperbolehkan untuk buka. Tetapi, harus menggunakan protokol kesehatan (prokes) ketat.
diperbolehkan.

Sedangkan, sambungnya, untuk pelaksanaan PTM secara 100 persen, rencananya akan digelar pada tahun ajaran baru di bulan Juli mendatang. 

Terkait dengan antisipasi hepatitis akut yang menyerang anak, Hanafi mengaku, pihaknya secara fungsional terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, dan membuat surat edaran terkait penyakit tersebut agar sekolah dan orangtuan dapat menjaga kesehatan anak-anak.

“Sifatnya menghimbau kepada orang tua siswa. Menganjurkan kepada orang tua untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Kita belum mengambil kebijakan-kebijakan lain soal penyebaran penyakit itu,” ungkap dia.** Fredy Kristianto

JURNAL INSPIRASI – Belum diserahkannya laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 dan program Buy The Service (BTS) oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi kepada DPRD terus menjadi sorotan, seiring dengan mundurnya Lies Permana Lestari dari kursi direktur.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyebut bahwa laporan keuangan itu bersifat satu paket dari managemen Perumda Jasa Transportasi bukan berasal dari direktur saja.

“Syarat pengunduran diri Bu Lies itu memberikan laporan selama menjabat termasuk keuangan dan PR yang masih harus diselesaikan,” kata Dedie kepada wartawan, Kamis (12/5).

Dedie menyebut bahwa Lies sudah menyerahkan laporan, hanya saja untuk laporan ke DPRD masig dalam proses. Namun, ia mengaku belum mengetahui sedetail apa laporannya.

“Saya ngga hafal atuh sedetail apa. Teknisnya tanya Bu Sekda,” tegas Dedie.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin mengkritisi penunjukan plt direktur utama perusahaan pelat merah itu. Menurutnya, pemkot jangan asal menunjuk, sebab dalam pelaksanaan pekerjaannya harus dibarengi dengan rencana apa yang akan dilakukan baik itu tata kelola perusahaan kemudian pembenahan menajemen serta pengelolaan armada.

“Harus dibarengi dengan rencana itu, kalau tidak ada rencana atau belum ada rencana, ya sama aja bohong, nunjuk siapapun ya akan seperti itu,” ujarnya.

Ia pun heran kenapa direktur Perumda Jasa Transportasi mengundurkan diri. Padahal, posisi direktur merupakan hasil dari seleksi yang dilakukan Pemkot Bogor.

“Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Sebab, perumda masih tercatat perusahaan milik pemerintah daerah. Oleh karenanya, harus disikapi dengan serius oleh Wali Kota Bogor,” ungkapnya.

Kata dia, selama tidak ada tindakan atau action yang arahnya untuk pembenahan ke manajemen, tata kelola perusahaan maupun pengelolaan armada, bisa saja nanti plt juga ikut mengundurkan diri.

“Banyak permasalahan di perusahaan itu. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa PDJT itu sebenarnya statusnya jadi BLUD saja, tapi ternyata sekarang menjadi perumda. Kemudian menggandeng beberapa pihak perusahaan untuk bekerja sama, ya otomatis lebih kompleks dan ini harus ada tindakan serius dari pemkot,” tandasnya.** Fredy Kristianto

.

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menunggu keputusan Presiden Jokowi untuk merevitalisasi kawasan Stadion Pajajaran. Hal itu lantaran biaya pengerjaannya bakal bersumber dari APBN.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebut bahwa kebutuhan anggaran pembangunan Stadion Pajajaran diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Sehingga dibutuhkan arahan Jokowi, apakah dana bantuan nantinya diperuntukan bagi pusat pemerintahan atau Stadion Pajajaran.

Ia berharap, bila Presiden Jokowi bisa menyetujui anggaran pembangunan Stadion Pajajaran, sehingga pelaksanaan dapat dimulai 2023 mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Herry Karnadi mengatakan bahwa tahapan pembangunan Stadion Pajajaran tinggal menunggu tandatangan dari Presiden Jokowi. Sebab, pembuatan drafting Intruksi Presiden (Inpres) sudah selesai. 

“Persyaratan administrasinya sudah selesai, sekarang tinggal proses dua tahap lagi nih, penandatanganan Inpres oleh pak presiden dan penganggaran sebelumnya masih empat tahap. Tetapi setelah drafting Inpresnya selesai tinggal tanda tanggan presiden dan penganggaran setelah itu,” ucap Herry.

Kendati demikian, Herry tidak menjelaskan secara rinci anggaran kebutuhan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat.

Namun, kata dia, kebutuhan anggaran untuk revitaliasai stadion mencapai ratusan miliar.

“Masih kita godok lagi belum ada angka pastinya karena semua di kementerian PU. Target pembangunannya tahun depan,” pungkasnya.** Fredy Kristianto