Keberadaan bahu jalan raya Antam Pongkor tepatnya di Kampung Parempeng, Desa Pangkaljaya, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor saat ini kondisinya banyak sampah yang berserakan dan merusak pemandangan pengguna jalan.
Padahal pemerintah desa (Pemdes) setempat sudah sering kali memberikan imbauan dan menulis larangan agar tidak membuang sampah di tempat tersebut.
“Kita sudah seringkali himbau dan beberapa kali kita pemerintah desa sudah membersihkan tempat itu tapi tetep aja, oknum warga ini seperti nya membuang sampah di jam malam,” ungkap Kepala Desa Pangkaljaya Taufik Sumarna kepada Jurnal Bogor, Kamis (2/06/2022).
Dia menyebut, diduga oknum warga dari luar desanya yang membuang sampah sembarangan, dengan begitu pihaknya pun merasa malu. Terlebih jalan tersebut adalah jalan umum yang dilalui banyak orang.
“Ia kita sebagai pemerintah desa jadi malu dengan kondisi seperti itu, akan tetapi kita kedepan akan ada perencanaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS),” ujarnya.
Jadi kata dia, harus ada kesadaran masyarakat yang memang sengaja membuang sampah sembarang di pinggir jalan tersebut. “Masyarakat harus sadar untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat atau lokasi,” tandasnya.
Sementara itu, Satgas DLH Kecamatan Nanggung Neneng Julaeha mengatakan, sejauh ini belum ada laporan ke pihaknya terkait hal itu. Bahkan dirinya, sudah menanggulangi untuk warga yang buang sampah sembarangan, tapi tetap aja masih ada oknum warga yang bandel.
“Saya berharap ingin ada kerja sama kita lakukan opsi bersama-sama dengan pihak desa dan pihak kecamatan juga akan melakukan tindak lanjut,”
Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan, karena pihaknya sudah ada program bank sampah jadi harus bisa berinovasi karena sampah juga bisa menjadi berharga.
“Sampahnya dipilah apa susahnya diolah di rumah kan. Kadang emang tadi kalau tidak ada edukasi ke masyarakat tidak cukup sekali, harus berkali-kali,” pungkasnya.
UPT Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat mulai memoles jalur provinsi sepanjang lajur Jonggol – Cianjur yang sudah rusak parah dan sering menimbulkan kemacetan panjang bahkan kecelakaan.
Rudi Rahman, warga sekitar mengapresiasi tindakan yang dilakukan UPT DPUPR Provinsi dengan membenahi lajur jalan yang berlubang dan rusak parah. Namun perbaikannya diharapkan benar – benar diperbaiki jangan baru beberapa bulan diperbaiki sudah berlubang lagi.
“Saya emeng bukan ahli konstruksi tapi secara kasat mata memang setiap jalan yang diperbaiki tidak pernah lama pasti sudah berlubang lagi,” papar Rudi kepada Jurnal Bogor, Kamis (2/6).
Menurutnya, cepat rusaknya jalan entah memang aspalnya yang tidak terlalu panas sehingga tidak menempel dengan bahan lainnya, atau memang kinerja yang kurang hingga asal – asalan yang penting menggugurkan kewajiban.
“Ya harapan saya sih untuk pemangku jabatan dan pekerja di lapangannya bekerja dengan sungguh dalam memperbaiki akses jalur provinsi ini, dimana ini merupakan jalur yang sering dilalui masyarakat dari Cianjur ke Bogor dan Sukabumi jadi harus bener- bener pengerjaannya supaya awet dan tahan lama,” ucapnya penuh harap.
Terpisah Pengawas UPT DPUPR Provinsi di bidang pemeliharaan Hari mengatakan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki jalan – jalan yang merupakan tanggung jawab Provinsi Jawa Barat, dan dia harapkan masyarakat bersabar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Kita berupaya walaupun tidak sempurna, karena memang keterbatasan anggaran dan personil, kami tidak bisa langsung memperbaiki harus mengikuti pola anggaran turun terlebih dahulu baru kita bis memperbaiki per titik, dan kita upayakan untuk jalan yang memiliki lubang lebih dari 5 centimeter untuk menghindari kecelakaan,” pungkas Hari.
Lepas sambut Komando Rayon Militer (Koramil) 0621-17/Nanggung, Kodim 0621 Kabupaten Bogor dari Kapten Corp Ajudan Jendral (CAJ) Suwignyo kepada Komandan Kapten Infanteri Tumbur Marbun berlangsung hangat dan penuh keakraban.
Acara yang digelar di aula Koramil Nanggung tersebut dilakukan sederhana dan menerapkan protokol kesehatan. Acara tersebut diikuti stakeholder terutama tokoh masyarakat Nanggung.
Diantaranya yang hadir Muspika Nanggung dan sejumlah Ibu-ibu Bhayangkari dari Mapolsek setempat serta para istri anggota Koramil yang tergabung dalam Persatuan Istri Tentara (Persit), juga hadir kepala desa se-Kecamatan Nanggung, tokoh masyarakat, alim ulama, dan tokoh pemuda.
Danramil yang saat ini Kapten Infanteri Tumbur Marbun S,H. mengatakan, kedepan akan melakukan sinergitas dan memajukan wilayah Kecamatan Nanggung.
“Jadi kepada rekan-rekan muspika dan semua stakeholder yang ada di Nanggung ini, agar kita sama-sama bersinergi untuk memajukan Kecamatan Nanggung,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, Kamis (2/6).
Menurutnya, selain program dari Kodim sebelumnya, dia rencananya akan membuat terobosan. “Adapun program-program kedepan, saya akan melaksanakan penghijauan di Nanggung ini, dimana tahun-tahun lalu kan banyak longsor di wilayah ini. Mungkin ini perlu dukungan juga dari semua pihak dalam program ini agar kelestarian alam ini terjaga,” ujarnya.
Lanjut dia, di tengah kondisi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, dia berharap semua pihak bisa menjaga prokes di masing-masing desa dengan mengikuti aturan pemerintah.
“Saya berharap masyarakat dapat membantu program Koramil terkait dengan pembinaan teritorial,” sambungnya.
Sebelumnya dia yang bertugas di Koramil Klapa Nunggal bogor timur itu berpesan kepada semua pihak agar dapat menerima kehadirannya di Kecamatan Nanggung.
“Semoga dengan kehadiran saya membawa Kecamatan Nanggung ini akan lebih baik, baik masyarakatnya maupun lingkungannya. Saya mohon dengan sangat kepada semua elemen masyarakat dapat menerima kehadiran kami,” pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – Rekayasa lalu lintas akan dilakukan oleh Polresta Bogor Kota selama Helaran Hari Jadi Bogor (HJB) ke-540 di Alun Alun Kota Bogor pada Jumat (3/6) sejak pukul 15.00 hingga 23.00 WIB.
Kabag Ops Polresta Bogor Kota, Kompol Prasetyo Purbo mengatakan bahwa contra flow akan dilakukan dari jalur kanan yang menuju Kapten Muslihat. Nantinya, sambung dia, bakal ada penutupan jalur pada saat setelah start di Balai Kota.
“Penutupan juga akan dilakukan dari arah Merdeka kemudian akan dialihkan melalui Jalan Paledang.Jalan Kapten Muslihat akan dialihkan sampai pukul 16.00,” ucap Prasetyo.
Sementara penutupan Jalan Dewi Sartika akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB, agar tak terjadi penumpukan saat helaran.
“Dari Jalan Dewi Sartika belakang Hotel Salak akan dibelokan ke kanan mulai pukul ditutup mulai jam 13.00 WIB dan dibuka pada 23.00 WIB, clear tidak boleh melintas Alun Alun dibelokan ke kanan semua,” katanya.
Sedangkan Jalan Kapten Muslihat, sambung dia, akan dibuka kembali 30 menit setelah forkopimda tiba di Alun-Alun.
Polisi, kata dia, mengerahkan 130 personel untuk mengamankan jalur, dan dibantu oleh Satpol PP dan Dishub. “Jadi total personel gabungan ada 300 orang,” tandasnya.** Fredy Kristianto
Hari ini, 3 Juni 2022 Kota Bogor genap berusia 540 tahun. Hari jadi Bogor (HJB) tahun ini diperiingati dengan tema ‘Abhinaya Satya Lestari’. Abhinaya berarti Semangat. Satya berarti Tulus dan Lestari berarti tidak berubah, atau bertahan terus hidup. Jadi tema HJB kali ini bermakna semangat yang tulus untuk menghadirkan program-program berkelanjutan bagi lingkungan agar bumi terus hidup atau lestari. Pemerintah Kota Bogor memberi arti pada tema ini dengan tekad untuk terus bekerja mengabdi melalui program-program berkelanjutan, agar alam dan lingkungan Kota Bogor tetap lestari dan agar kehidupan aman tentram dan sejahtera terwujud bagi setiap warganya. Setidaknya tiga aspek dijadikan focus untuk menjabarkan program-program berkelanjutan. Masing-masing adalah kelestarian alam lingkungan Kota Bogor, memelihara persatuan, kebersamaan, kesetaraan di tengah kebhinekaan dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
Baru-baru ini Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan tentang local proud, bangga dengan produk lokal. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung tumbuhnya bisnis para pengusaha lokal. Juga kebijakan ini diarahkan ke depannya untuk mendukung konsep green economi. Langkah ini diwali dengan menertbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 tahun 2022, yang mengatur soal berpakaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
“Setiap Selasa, saya perintahkan dan wajibkan seluruh ASN di Kota Bogor menggunakan produk lokal. Kita dorong industri kreatif yang memang perlu dikembangkan,” ungkap Wali Kota Bogor, Bima Arya Sedangkan setiap Kamis para ASN diminta berpakaian tradisional Sunda dan Juatnya memakai batim atau pakaian etnik lainnya.
Dengan kebijakan ini Bima berharap, ASN menjadi motor penggerak kebangkitan produk lokal dan UMKM. “Kalau semua ASN belanja produk lokal dari distro-distro yang ada di Kota Bogor, maka akan ada perputaran uang Rp 3,5 miliar. Saya tadi tanya random, mereka minimal membelanjakan Rp500.000. Di Kota Bogor ini ada sekitar 6.980 ASN,” lanjutnya.
Kebijakan yang pro terhadap industri kreatif lokal ini diharapkan mampu menghasilkan perputaran uang yang besar sehingga mampu menjadi angin segar pasca pandemi Covid-19. Bima juga berharap langkah ini baik bagi recovery economi nasional. “ASN harus jadi kekuatan yang paling depan untuk membangkitkan kebanggaan lokal. Kita mulai di Kota Bogor. Tapi nanti dorong juga di APEKSI. Ada 98 kota di APEKSI, ada 4 juta ASN di seluruh Indonesia, kalau ada kebijakan serentak seperti ini dahsyat untuk kebangkitan UMKM,” tandasnya.
Saat ini ada sekitar 70 brand distro lokal Kota Bogor yang bergerak di produksi fashion dan aksesoris. Beberapa diantaranya sudah menggapai pasar di luar Kota Bogor. Sebagian diantaranya saat ini beroperasi di wilayah Ciheuleut. Bilal, pengelola Distro Avenue di kawasan Ciheuleut, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor terhadap pelaku industri kreatif.
“Program yang mewajibkan ASN menggunakan produk lokal tentunya sangat membantu meningkatkan penjualan,” katanya seraya berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan pembenahan infrastruktur antara lain untuk kawasan Ciheuleut yang sudah dikenal sebagai sentra distro. “Sampai saat ini masih jadi ikonik dan menjadi destinasi belanja outfit anak-anak muda. Sehingga perlu pengembanhan lebih terhadap kawasan ini,” terang Bilal.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim sejalan dengan harapan itu. Ia mendorong dinas-dinas terkait untuk merumuskan konsep penataan, baik infrastruktur maupun arus lalu lintas. “Ibaratnya Bandung kecilnya ada di Ciheuleut. Kita perlu dorong Ciheuleut menjadi Kampung Distro yang akan menambah value dari kawasan ini,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Bogor, Atep Budiman mengungkapkan, produk lokal yang dibuat para pelaku usaha ini mengusung semangat ramah lingkungan. “Mereka berproduksi dengan menekan timbulnya limbah dan sebagai mendaur ulang limbah untuk produknya,” kata Atep. Semangat ini tentu sejalan dengan sikap Pemerintah Kota Bogor tentang upaya membangun green economi di waktu mendatang.
Menumbuhkan green economi adalah langkah yang sejalan dengan sikap Pemerintah Kota Bogor selama ini dalam hal pengelolaan lingkungan. Sejauh ini sudah banyak aktivtas dan program kerja berkelanjutan yang telah digarap. Secara fisik dalam satu dekade ini wajah Kota Bogor telah berubah signifikan. Taman-taman kota tampil lebih cantik sebagai ruang publik yang banyak dimanfaatkan warga untuk berolahraga, rekreasi dan interaksi diantara sesama. Bima Arya memandang, taman kota tidak sebatas untuk fungsi lingkungan. “Taman Kota adalah ruang interaksi bagi setiap keluarga yang datang, untuk memelihara kebersamaan dan komunikasi sambil berekreasi,” katanya.
Sejalan dengan itu, potensi wisata dengan pendekatan alam juga ditata untuk tumbuh sebagai destinasi wisata alam. Antara lain seperti Agro Eduwisata Organik yang kini sudah berkembang di Kapamupng Ciharashas, Kelurahan Mulyaharja. Begitupun dengan penataan sungai, seperti yang telah dilakukan dalam program penataan Ciliiwung. Sementara itu beberapa kampung kumuh telah didorong untuk berubah menjadi kampung wisata tematik. Sedangkan dalam hal pengelolaan sampah, telah banyak langkah yang diambil. Salah satunya adalah konsistensi pemerintah Kota Bogor untuk mengelola sampah dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle (3R). Pengeolaan sampah dengan pendekatan ini telah dijabarkan di liingkungan warga dengan membentuk 29 TPS 3R dan 360 bank sampah. Di setiap TPS 3 R, kegiatan pemilahan sampah organik dan non organik telah menghasilkan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi warga sekitar. Sampah non organik telah dimanfaatkan sebagai sampah bernilai ekonomis dan sampah organik telah dimanfaatkan untuk mengembangkan ternak maggot, sebagai pakan ternak ikan lele.
Untuk skala kota telah dibentuk Bank sampah Induk yang ditujukan untuk menampung kegiatan pengumpulan sampah non organik yang dilakukan ban-bank sampah yang ada di tingkat RTdan RW.Seiring dengan itu sejak 2018 telah diberlakukan perauran tentang pengurangan penggunaan sampah plastik di pusat-pusat perbelanjaan. Sekaligus hal ini menjadi perluang bagi industi kraetif untuk menyediakan kantong belanja alternatif non plastik. Langkah pelestarian lingkungan merupakan langkah yang butuh berkelanjutan, agar Bogor bisa memberi sumbangsih bagi perubahan iklm dunia yang tengah terjadi. Selain mewujudkan lingkungan alam yang lestari, kesejahteraan hidup warga Kota Bogor juga didukung dengan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memelihara kehidupan masyarakat yang damai, tentram di tengah berbagai keragaman suku, etnis, budaya dan tradisi serta agama dan kepercayaan. Dalam upaya memelihara kerukunan hidup di masyarakat, Pemerintah Kota Bogor diantaranya telah memperoleh capaian tinggi pada Indeks Kota Toleran (IKT). Laporan IKT ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia. Dalam hal ini Kota Bogor telah masukdi dalam peningkatan kurva tertinggi dari 10 kota terendah yang naik 21 rangking dari rangking 88 di IKT 2018 ke rangking 67 di IKT 2020. Kemudian lanjut naik ke rangking 33 pada IKT 2021. Wali Kota Bogor dinilai telah menjadi aktor penggerak toleransi, terutama setelah mengabaikan secara berulang hasil IKT di 2015 dan 2017. Pemerintah Kota Bogor memang telah menggerakkan muspida, tokoh lintas iman, pemuda serta Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) untuk secara bersama-sama mendeklarasikan “Bogor Kota Toleran”. Semangat itu diwujudkan melalui program dialog lintas agama, merayakan secara terbuka perbedaan dan keberagaman, menarasikan kembali kearifan lokal kota Bogor melalui perhelatan kesenian dan kebudayaan di acara Bogor Street Festival CGM 2020. Langkah-langkah tersebut berhasil membuat Bogor keluar dari jurang konflik intoleransi. Memang seperti yang diungkap Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta mengungkapkan, SETARA Institute sempat merilis Kota Bogor sebagai kota intoleran berdasarkan Laporan Indeks Kota Toleran Tahun 2017. Kota Bogor saat itu menempati urutan ketiga sebagai kota paling intoleran dari 94 kota yang diteliti di tanah air.
Merespon hal itu, Pemerintah Kota Bogor bersama unsur yang lain melakukan berbagai upaya, dan inovasi agar dapat keluar dari stigma kota intoleran tersebut. “Pemkot Bogor tentunya sudah mencoba melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif (membuka diri), kaum yang sebelumnya marjinal, disabilitas, diskriminasi, tidak diberikan ruang apresiasi dan partisipasi, justeru kini semuanya dilindungi,” katanya. “Jargon intoleransi, koruptif, berangsur hilang. Dan itu yang harus diselaraskan,” katanya. Penyelesaian konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, sambung dia, merupakan suatu momentum terbaik yang dicapai Pemkot Bogor dalam membuktikan kota yang toleran. “Alhamdulillah, banyak peraturan yang kita batalkan, kita cabut sebagai bentuk kita meminimalisir adanya diskriminasi melalui peraturan,” tegas Alma. Kemudian, Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD menerbitkan peraturan yang lebih ramah untuk seluruh kelurga, dan masyarakat, sehingga tidak ada pembedaan antara orang asli Bogor dengan luar asli Bogor, baik dalam hal pelayanan dan sebagainya. “Kami membuat aturan secara publik agar bisa diakses, dan melindungi semuanya, salah satunya terbitnya Perda Pencegahan, dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual (P4S),” jelas Alma. Segudang masalah saat ini masih harus ditangani. Setumpuk masalah akan muncul di kemudian hari. Itulah realita kehidupan. Tetapi hukum alam itu telah disikapi oleh Pemerintah Kota Bogor dengan menerapkan nilai yang telah diamanaatkan para leluhur Sunda Bogor. Apa yang kita nikmati hari ini adalah warisan yang kita peroleh dari para leluhur dan apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kehidupan di masa depan. Jadi teruslah berkarya untuk mewujudkan kehidupan lebih baik di masa depan dengan senantiasa bersyukur atas apa yang dapat dinikmati di masa sekarang. Itulah sikap dan langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor.(Advertorial)
Gebyar Hari Lahir Pancasila dilaksanakan mahasiswa Polbangtan Bogor Fasha Maulana sebagai Duta Bela Negara Provinsi Jawa Barat bersama para Kader Penyuluh Wawasan Kebangsaan ( KPWK ) di Paud Tunas Bangsa, RT 2 RW 2 Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur dan Kedung Halang, Bogor Utara, Kota Bogor, Selasa (1/05).
Gebyar ini dilaksanakan di wilayahnya masing masing oleh KPWK. Mereka melatih anak anak Paud dengan pengenalan wawasan kebangsaan yang terkandung dalam lima sila pada anak usia dini yaitu tata cara upacara yang benar, memasang puzzle gambar burung Garuda sebagai lambang negara, Ideologi Pancasila. Duta Bela Negara utusan Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan KPWK “ tutur Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kota Bogor Aep Syaefudin” kepada awak media.
Tujuan dilaksanakannya gebyar ini untuk mengenalkan Pancasila, jadi bukan hanya kepada masyarakat dewasa saja, tetapi anak usia dini pun dapat mengenal Pancasila dan jiwa nasionalisme lebih meningkat, dan mereks selalu ingat Hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Dalam rangka mengingatkan akan perjuangan sebuah ideologi bangsa yang kita cintai.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bakesbangpol Kota Bogor, Duta Bela Negara, KPWK, guru SPS Tunas Bangsa, siswa siswi Paud Tunas Bangsa dan para orang tua murid.
Fasha Maulana sendiri mengstakan, sebagai Duta Bela Negara dengan diadakannya kegiatan tersebut akan mempersiapkan generasi kedepannya untuk senantiasa menerapkan falsafah dan ideologi bangsa yakni Pancasila.
Sebab sudah disadari pengaruh budaya barat dan timur yang kian menghadang menjadikan suatu ancaman akan kebanggaan memiliki Pancasila. Selain itu, dengan pengenalan dari dini anak akan senantiasa teringat dan terpacu untuk terus belajar menerapkan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Generasi muda adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya. Sebab baik buruknya suatu bangsa dan generasi tergantung pada bagaimana kita mempersiapkan dan memberikan pembelajaran yang kita berikan,” kata dia.
Selain itu, dia harap seluruh elemen masyarakat bersatu dan berkolaborasi untuk bersama sama membuat program yang masif dan berdampak bagi generasi muda kedepannya agar negara Indonesia makin siap menghadapi bonus demografi 2045.
“Harapannya tugas sosialisasi dan pengenalan ini bukan hanya tugas beberapa orang saja, namun kita semua harus turun ikut andil dalam membumikan Pancasila,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono mengajak seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Kementan untuk mengoptimalkan komunikasi publik dalam menyampaikan capaian kinerja kementan. Hal tersebut ia sampaikan pada kesempatan menutup PKA Angkatan IV di PPMKP Ciawi, beberapa hari lalu.
“Semua instrumen jajaran Kementan harus menunjukkan apa yang kita capai, optimalkan komunikasi publik” pesan Kasdi.
Sektor pertanian merupakan sektor yang tumbuh positif di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Banyak capaian yang telah ditorehkan oleh Kementerian Pertanian di tengah kondisi dan dinamika krisis saat ini. Namun sayangnya, hal tersebut belum optimal disampaikan pada publik. Hal inilah yang menjadi perhatian Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo agar seluruh jajarannya dapat mengoptimalkan komunikasi publik dalam menyampaikan prestasi dan kinerja Kementan sehingga mereka mengetahui apa yang telah dan sedang dikerjakan oleh Kementan.
“Pak Mentan selalu menyampaikan pada kita agar publikasikan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sudah menjadi output kita pada publik, ayo gunakan komunikasi publik untuk sampaikan prestasi dan kerja kita”, ujar Kasdi.
Seperti diketahui, saat ini kita dihadapkan pada permasalahan pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan konflik politik yang tidak pasti, namun Kementerian Pertanian mampu bertahan dengan berbagai capaian yang membanggakan diantaranya pertumbuhan positif PDB dari sektor pertanian yang juga merupakan capaian tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tangguh dalam menghadapi berbagai kondisi. Selain itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional per Maret 2022 sebesar 109,25 atau naik 0,67 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya.
Di samping itu, Presiden Jokowi baru-baru ini juga menyebutkan bahwa Indonesia sudah tidak mengimpor beras selama tiga tahun terakhir setelah sebelumnya mengimpor 1,5–2 juta ton beras setiap tahun. Hal tersebut juga merupakan salah satu capaian kinerja Kementerian Pertanian dalam menggenjot produktivitas petani beras di dalam negeri.
Hal-hal seperti inilah yang menurut Kasdi justru harus disampaikan pada publik. Kasdi pun mengatakan komunikasi publik juga diperlukan saat terjadinya krisis, seperti yang terjadi saat ini, dimana hewan ternak kita tengah dilanda Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), khususnya di daerah Jawa Timur dan Aceh, maka seluruh jajaran Kementerian Pertanian wajib menginformasikan dan mensosialisasikan mengenai PMK.
“Seluruh jajaran Kementan harus menyampaikan informasi terbaru terkait PMK, sosialisasikan pada publik. Saya harap semuanya dapat mempelajari itu”, terang Kasdi.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan pentingnya layanan dan akses data dan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu instrumen komunikasi publik dalam menjalankan roda pembangunan pertanian masa depan yang memiliki misi maju, mandiri dan modern.
“Di masa sekarang ini informasi publik menjadi sangat penting, informasi publik membuat kita mampu membangun hal-hal baru dan melahirkan konsepsi serta program yang berbasiskan pada data. Yang lebih penting informasi publik mampu melahirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Mentan.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan pentingnya komunikasi publik, utamanya diseminasi informasi dalam pembangunan pertanian.
“Publik juga berhak mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan. Ada tanggungjawab yang harus disampaikan kepada publik termasuk informasi dan inovasi. Mereka juga harus berpartisipasi dalam pembangunan pertanian”, kata Dedi.
PKA berlangsung sejak tanggal 7 Februari hingga 27 Mei 2022, dilakukan secara blended learning, yaitu pembelajaran secara online dan offline. Tujuannya,mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Administrator.
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mendeklarasikan Kecamatan Sukamakmur sebagai Kampung Kopi. Selain itu, Sukamakmur juga akan menjadi sentra penjualan kopi di Kabupaten Bogor. Bahkan kopi asal Sukamakmur disebut juga Kopi Bogor dan sudah diakui dengan nama Robusta Java Bogor.
“Kami ingin ada sentralisasi perdagangan kopi, jadi Kopi Bogor ini tiap panen tidak ada sentralisasi perdagangan untuk orang luar membeli kopi, jadi ke depannya kita ingin saat orang luar mencari kopi itu ke Sukamakmur,” ujarnya kepada Jurnal Bogor saat panen raya kopi, Selasa (30/05/22)
Menurutnya, saat panen, biasanya kopi-kopi di Bogor dibawa keluar daerah untuk dipasarkan. “Sebelumnya kan setiap panen dibawa keluar, nah kita ingin nanti itu setiap panen pasarnya disini, jadi nantinya selain untuk destinasi wisata, Sukamakmur itu sebagai pasar Kopi Bogor,” jelasnya.
Iwan mengatakan, Kecamatan Sukamakmur yang memiliki ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut (MDPL) cocok sebagai wilayah produksi kopi Robusta.
“Pemerintah Kabupaten Bogor serius dan mengkonsentrasikan apapun kegiatan dan bantuan untuk meningkatkan produksi kopi ini ada di wilayah timur Kabupaten Bogor ini,” kata Iwan.
Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap petani kopi memberikan sejumlah bantuan berupa mesin dan alat-alat pertanian yang disebut bantuan pada bagian hulu.
“Selain di hulu, dihilirnya Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan membantu disisi lain, tentang bagaimana memanen kopi hingga mendapatkan garansi standar,” singkatnya.
Sementara itu, Kepala Distanhorbun, Siti Nuryanti mengatakan, sebagai daerah yang memiliki lahan kopi terluas se-Jabar dengan luas mencapai 6.090 hektare, pihaknya akan fokus membantu petani di hilir proses panen kopi.
“Ke depan ini harus menjadi fokus karena kita tau pasaran Robusta itu khusus, setelah ini, petani akan menjadi pembinaan kita selanjutnya, baik dari benihnya, peralatan, proses, olahan hingga hasilnya. Jadi kita membina dihilirnya,” ungkapnya.
Siti mengatakan, kualitas kopi Robusta Kabupaten Bogor sudah mendapatkan Indikasi Geografis dari Drijen HAKI Kemenkumham.
“Kopi Bogor sudah diakui dengan nama Robusta Java Bogor, kita berharap kualitasnya lebih baik lagi, selain itu kita pun pernah beberapa kali mendapatkan juara baik di nasional hingga internasional,” paparnya.
Siti menuturkan, dalam satu tahun masa panen, produksi kopi di Bogor bisa mencapai ribuan ton. “Kalo produksi kopi Robusta di Kabupaten Bogor sendiri, terakhir pada tahun 2021 mencapai 4.151 ton,” jelasnya.
Terjadinya begal payudara di Kampung Sanding, Desa Bojong Nangka, Kabupaten Bogor yang dialami oleh seorang karyawati saat pulang malam hari baru direspons Kades Bojong Nangka H.Amir Arsyad. Dia mengaku baru mengetahui dan tidak ada laporan baik dari RT, RW maupun Kadus.
“Saat saya ditanya oleh Kapolsek Gunung Putri saya justeru tidak tahu adanya kejadian begal payudara di Kampung Sanding, karena dari aparat di bawah juga tidak tahu dan tidak ada yang melaporkan kepada saya,” katanya kepada Jurnal Bogor, Selasa (30/05/22).
Menurutnya, kendala di wilayah Kampung Sanding memang selain jalan yang rusak juga minim penerangan. Dia sudah pernah mengajukan kepada Dishub untuk dipasang PJU, namun sampai saat ini tidak kunjung direalisasikan.
“Untuk CCTV kita coba upayakan, tapi untuk saat ini kita sedang fokus kepada infrastuktur,” jelasnya.
Sedangkan untuk jalan raya di Kampung Sanding itu bukan jalan desa melainkan jalan Kabupaten Bogor. Pihak desa pun berinisiatif untuk membetulkan jalan, namun khawatir disalahkan. Pengalaman sebelumnya, jalan tersebut pernah dilebarkan oleh kepala desa sebelum dia agar jalan tersebut agak lebar dan bisa dilalu mobil minimal 2, namun ternyata upaya itupun disalahkan oleh pihak dinas.
“Jadi, bukan desa tidak peduli, namun memang bukan kewenangan desa kecuali jika dari Kabupaten Bogor memperbolehkan untuk desa ikut memperbaiki jalan tersebut, minimal mah bisa kita tambal yang bolong – bolong itu, ” pungkas H. Amir Arsyad.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Nasional Padjajaran (LSM Genpar) melaporkan kepala Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ke Polda Jabar.
Pasalnya, Kepala Desa Tangkil diduga terlibat dalam menjual belikan lahan tanah garapan milik warga seluas dua hektar dengan cara membuat surat over alih garapan menjadi atas nama orang lain.
Ketua LSM Genpar Sambas Alamsyah mengatakan, ihwal pelaporan kepala desa yang dilaporkan oleh pihaknya, adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh ahli waris bernama Adhi Purnama yang memberikan surat kuasa pendampingan terhadapnya.
“Kita sudah mengirimkan surat pengaduan ke direskrimum Polda Jabar, terkait permasalahan over alih tanah garapan seluas 20.000 m2 di blok 011 (blok Cawal/TG) RT 01 RW 01 Desa Tangkil atas nama almarhum Sumirat menjadi atas nama Polawison,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, belum lama ini.
Sehingga atas kejadian tersebut ahli waris Alm.Sumirat merasa dirugikan dan telah kehilangan hak-haknya untuk menggarap tanah tersebut.
Sambas menjelaskan, bahwa terjadinya proses perpindahan atas hak atau over alih garapan dari Almarhum Sumirat kepada Polawison itu terjadi pada tahun 2010 yang mana diduga dilakukan oleh H Darma melalui moderator Sapei tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris keluarga Almarhum Sumirat.
“Namun dalam hal ini transaksi jual beli diketahui oleh kepala Desa Tangkil, sesuai dengan surat keterangan kades, dengan begitu diduga perbuatan melawan hukum yang mana telah melakukan tindakan konspirasi dan maladministrasi,” jelasnya.
Menurut dia, dirinya sudah melakukan investigasi dengan cara turun dan melihat objek wilayah tersebut, namun objek tersebut sudah berubah total yang mana saat ini menjadi vila.
Padahal yang mengetahui jelas, adalah kepala desa. Dasarnya kata Sambas untuk merespons hal itu mengapa kepala desa berani mengeluarkan surat, bahwa nama (Almarhum Sumirat) pernah menggarap dan mengapa kades juga memfasilitasi transaksi jual beli tanah garapan tersebut.
“Kita telusuri memang secara bukti otentik surat kepemilikan lahan garapan milik dari Almarhum (Pak Sumirat) memang kita tidak pegang, namun bukti kita adalah surat keterangan yang ditandatangani oleh pihak kepala Desa Tangkil Acep Awaludin,” paparnya.
Namun saat ini kata Sambas, untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut sang kades sangat sulit ditemui.
“Sejauh ini kita sangat sulit menemui kepala desa, kita sudah melakukan secara tersurat untuk mengklarifikasi,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Desa Tangkil Acep Awaludin, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp tidak merespons.
