29.6 C
Bogor
Thursday, July 10, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 74

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Siapkan 10 Strategi Bangun Kelembagaan Lingkungan

jurnalinspirasi.co.id – Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam kabinet menteri pemerintahan Presiden Prabowo pada hari Senin (21/10/2024).

Pada penugasan barunya, Hanif menyampaikan, dirinya telah menyiapkan 10 rancangan strategis untuk membangun kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) periode 2024-2029.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo juga telah menunjuk Diaz Hendropriono untuk mendampingi Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menterinya. Presiden berpesan agar Menteri dan seluruh Wakil Menteri dapat bekerjasama dengan baik untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Saat ditanya wartawan, Menteri Lingkugan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa KLH/BPLH diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih responsif dan strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan dan efek perubahan iklim, serta mendukung visi besar Indonesia menuju tahun 2045, yaitu “Better Environment for Sustainable Investment.”

Hanif menegaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.

“Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup,” ucap Hanif Faisol Nurofiq Pada Senin (21/10/2024).

“Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan,” jelasnya.

Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.

“Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.

Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.

“Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum,” terang Hanif.

Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, KLH/BPLH juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.

“Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian,” jelas Hanif.

Terakhir adalah program Sumber Penerimaan Negara, dimana Hanif mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon, penguatan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati dan turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.

Dengan perencanaan yang matang, Hanif Faisol Nurofiq optimis bahwa kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Sendi-Melli Kampanyekan Program Bogor 15 Menit

Bogor – Masalah transportasi di Kota Bogor selama satu dekade terakhir menjadi sorotan utama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut satu, Sendi Fardiansyah dan Melli Darsa.

Menurut Sendi-Melli, banyak hal yang belum terurus dengan baik, khususnya terkait kemacetan yang tak kunjung terselesaikan dan minimnya integrasi transportasi publik yang efisien.

Selama 10 tahun terakhir, Bogor memang telah mencoba menerapkan beberapa kebijakan transportasi seperti Sistem Satu Arah (SSA) dan layanan Biskita. Namun, hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Sendi Fardiansyah menyoroti bagaimana SSA hanya bersifat sementara dan bahkan menyebabkan kemacetan di titik-titik lain yang tidak diprioritaskan.

“Kemacetan masih menjadi masalah besar, terutama pada jam sibuk dan akhir pekan di pusat kota. Sistem Satu Arah hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain, dan ini bukan solusi jangka panjang yang efektif,” tegas Sendi.

Selain itu, peluncuran moda transportasi berjenis Bus Rapid Transit (BRT), Biskita, juga dianggap masih belum terlalu efektif mengurai soal kemacetan.

“Rutenya masih terbatas. Keberlanjutan subsidi dari Kemebhub juga masih perlu kita hitung dalam kerangka fiskal 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini jadi tantangan,” ungkap Sendi.

Pasangan ini juga menyoroti minimnya integrasi transportasi antara Angkot, Biskita, dan kereta commuter line.

“Warga Bogor masih kesulitan untuk berpindah antarmoda transportasi. Angkot dan Biskita belum terintegrasi dengan kereta, padahal banyak warga yang menggunakan commuter line untuk bekerja di Jakarta,” tambah Sendi.

Program Bogor 15 Menit

Untuk mengatasi masalah ini, Sendi-Melli mencetuskan program “Bogor 15 Menit” yang berbasis pada layanan terpadu transportasi publik ramah lingkungan dan teknologi pintar.

Solusi ini dirancang untuk menciptakan sistem transportasi terintegrasi yang memudahkan warga Kota Bogor berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya.

Program Bogor 15 Menit akan menggabungkan moda transportasi seperti Angkot, Biskita, dan kereta commuter line dengan tiket terintegrasi berbasis digital, yang bisa diakses melalui satu aplikasi mirip dengan sistem yang sukses diterapkan di Copenhagen dan London​, sehingga akses ke seluruh penjuru Kota Bogor dapat dijangkau hanya dalam 15 menit.

“Saya lihat model integrasi transportasi berbasis digital seperti yang ada Copenhagen dan London, bisa kita bawa ke sini. Di Bogor harusnya ke mana-mana dekat, bisa 15 menit aja,” papar Sendi.

Di samping itu, Sendi-Melli akan menerapkan sistem Intelligent Transport System (ITS) seperti yang dilakukan di Singapura, yang memungkinkan pengelolaan lalu lintas secara real-time menggunakan IoT dan sensor lalu lintas.

“Sistem ini akan membantu mengurangi kemacetan di pusat kota, memberikan prioritas kepada transportasi publik di persimpangan, dan memastikan bahwa arus kendaraan dapat dikelola secara lebih efisien​,” terang Sendi.

Program ini juga akan mencakup pengembangan jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan transportasi publik, mendorong warga untuk beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

** Fredy Kristianto

Aparatur Wilayah Siap Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Peran aparatur wilayah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 sangatlah penting. Sebab, mereka menjadi garda terdepan untuk memastikan proses pemilihan berlangsung berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan peraturan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar sosialisasi Peran Aparatur Wilayah pada Pilkada Serentak 2024 yang menghadirkan narasumber dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor di Hotel Sahira, Kota Bogor, Kamis (17/10/2024).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo yang membuka acara menyampaikan, acara ini merupakan sosialisasi kesiapan peran serta aparatur wilayah dalam menyukseskan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

“Jadi kita ingin mengecek pemetaan kembali dan kesiapan teman-teman. Untuk itu dihadirkan beberapa narasumber, kami harus siap menyukseskan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.

Dia menambahkan, masing-masing narasumber itu menggambarkan sebuah gambaran tentang Pilkada Serentak 2024 hingga ke tingkat wilayah.

“Kalau KPU menggambarkan tadi peran serta yang perlu dibantu oleh teman-teman wilayah apa aja. Contohnya tempat TPS-nya, gudang logistiknya, kemudian pendistribusiannya. BPBD memetakan tingkat kerawanan apabila TPS itu ditempatkan satu titik itu, memetakan apakah bahaya, rawan bencana karena di Kota Bogor ada 1.530 TPS, tidak sedikit itu,” katanya.

Disamping itu BPBD juga sudah memetakan H-7 dan H+7 pemungutan suara ada peristiwa apa berdasarkan gambaran dari BMKG tentang peristiwa hidrometeorologi.

Pada kesempatan itu ia mengajak warga Kota Bogor khususnya untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Apalagi target partisipasi pemilih di Kota Bogor sebesar 85 persen harus dilampaui.

Selain itu, Eko kembali menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), jangan sampai ada pelanggaran.

“Sampai saat ini kita sering koordinasi dengan Bawaslu. Kita jaga netralitas, kita fokus dalam menyukseskan Pilkada, jaga kekompakannya, petakan betul tingkat kerawanannya, kita harus menjadi pendingin di kala bara api itu menjadi panas, karena posisi kita disamping pemilih juga harus netral selaku aparatur,” tegasnya.

Ia juga meminta aparatur di wilayah jika ada permasalahan tolong disampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti, apalagi aturan dan kaidah-kaidah normatif sudah disosialisasikan secara masif.

“Kalau ada isu pelanggaran ASN, kroscek, apalagi kalau sudah ada dua alat bukti. Kita di Desk Pilkada akan menindaklanjuti itu, mengklarifikasi ke yang bersangkutan, benar tidak dan sebagainya. Kita ingin jalannya Pilkada di daerah aman, lancar, damai,” katanya.

Ratusan Siswa-siswi Sekolah Gratis PKBM Bakti Nusa Ikuti Pelatihan Tentang Kebersihan Lingkungan

Bogor Timur | Jurnal Bogor – Ratusan siswa-siswi sekolah gratis PKBM Bakti Nusa Kota Bogor, begitu antusias mengikuti training cleaning servis dari clean sheet, pada Minggu (20/10).

Co-Founder Clean Sheet M. Sirojul Abidin mengatakan, kegiatan ini terkait pengenalan tentang cleaning servis dan menyisipkan juga Soft Skill, sehingga temen-temen semangat dan dapat bekal. Selain di dunia cleaning, kita juga didunia F&B.

“Dari temen-teman PKBM saya lihat sangat senang, antusias, dan semangat ingin belajar,” ujarnya.

Kita juga, kata dia, yang pertama mengenalkan clean sheet di bidang apa, histori clean sheet, serta pengenalan alat yang di bawa ranger sejauh ni.

“Utamanya dari segi semangat belajar, karena dari PKBM bisa kenal kita tidak terbatas. Ada yang mau join di clean sheet dan bakat mempunyai bakat lain, kami siap kolaborasi sama-sama membantu untuk kemajuan dan perkembangan,” jelasnya.

Sementara Tutor PKBM Bakti Nusa Bobby B. Manuhutu Rogier mengucapkan dua kata untuk Clean Sheet “Luar Biasa”, bidang yang dipandang sebelah mata dibeberapa kalangan tetapi sangat berpengaruh penting dalam lingkungan disekitar kita.

Sosialisasi serta mekanisme secara teknis dilapangan dapat diserap secara menyeluruh khususnya oleh siswa-siswi PKBM, dan prosedur perekrutan untuk menjadi Ranger clean sheet akan sangat memberi pembelajaran berharga bahwasanya inilah yang akan dihadapi sebagian besar dari siswa-siswi yang lulus dari SMA nanti dalam upaya melamar pekerjaan, melewati serangkaian interview, psikotes, serta pelatihan dasar.

“Dengan upaya giat dari minat siswa-siswi ang tergugah untuk merubah status serta memperbaiki sisi ekonomi dalam kehidupannya, clean sheet menjadi salah satu jalan yang berkomitmen dalam hal tersebut ditambah dengan adanya program Beasiswa dari Clean Sheet untuk ranger yang memang pantas diperjuangkan,” ungkap Bobby, Minggu (20/10).

Saya harap akan lebih banyak lagi terobosan-terobisan seperti clean sheet ini, dimana status (lulusan apapun), background (berasal dari manapun) untuk tetap dapat bekerja dan mempunyai pengahasilan.

“Kami yakin tidak akan menjadi halangan selama ada niatan baik dari individu itu sendiri untuk merubah kondisi dirinya sendiri,” tandasnya. Yudi

Promosikan Judol, Selebgram Diciduk Polresta Bogor Kota

jurnalinspirasi.co.id – Selebgram berinisial S ditangkap Polresta Bogor Kota lantaran diduga terlibat dalam promosi situs judi online (judol) bernama Kerang Slot Online.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, selebgram tersebut ditawari untuk menjadi brand ambassador situs judi online sejak April hingga Oktober 2024.

Menurut dia, S mendapatkan bayaran sebesar Rp2.150.000 setiap dua bulan, dengan kewajiban menayangkan konten promosi judi online di akun Instagram miliknya yang memiliki sekitar 5.900 pengikut.

“Pelaku ini kita amankan karena telah menyebarkan konten bermuatan judi online, yang diunggah dua hari sekali. Imbalannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar kost,” ujar Kombes Pol Bismo kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Bismo menegaskan, penangkapan S adalah bagian dari operasi besar yang dilakukan untuk menekan praktik perjudian di ‘Kota Hujan’.

“Kami akan terus melanjutkan operasi ini, agar masyarakat tahu bahwa perjudian adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh undang-undang,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Aji Riznaldi menjelaskan bahwa tersangka telah tiga kali menerima pembayaran dari pihak yang kini telah masuk ke dalam daftar buronan polisi.

Diketahui, situs judi yang dipromosikan oleh tersangka juga sudah dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk diblokir.

“Identitas pelaku lainnya sudah kami ketahui dan sedang dalam pengejaran. Kami juga sedang menyelidiki apakah server situs ini berada di dalam atau di luar negeri,” ucapnya.

Ia menyatakan bahwa polisi menjerat S dengan Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.

“S terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atas dugaan sengaja mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan perjudian,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Perbaikan Sarana Olahraga Jadi Prioritas

jurnalinspirasi.co.id – Calon Wali Kota Bogor nomor urut 1, Sendi Fardiansyah menyoroti pentingnya revitalisasi fasilitas olahraga di Kota Bogor, terutama menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.

Menurut dia, kondisi Stadion Pajajaran dan fasilitas olahraga lainnya masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Stadion Pajajaran belum menunjukkan progres signifikan, meski sudah ada pengajuan dana sekitar Rp120 miliar ke provinsi,” ujar Sendi kepada wartawan, Minggu (20/10/2024).

Kata dia, perbaikan sarana prasarana olahraga adalah kebutuhan mendesak guna meningkatkan kualitas pertandingan dan mendukung event besar, baik itu untuk pariwisata maupun olahraga.

“Jadi asilitas yang baik akan menarik masyarakat dari luar daerah untuk datang, terutama saat ada event besar,” jelasnya.

Kendati belum menjabat sebagai wali kota, Sendi mengaku telah berkomunikasi dengan Pemprov Jabar. Sehingga diharapkan pembangunan dapat dimulai pada awal 2025, termasuk pembangunan Kampung Atlet di kawasan Kayumanis.

“Pengajuan hibahnya sudah berjalan, jadi diharapkan pembangunan bisa dimulai tepat waktu,” ucap dia.

Sendi memperkirakan bahwa dana yang diperlukan untuk membangun Stadion Pajajaran dan fasilitas pendukung lainnya mencapai Rp290 miliar.

Kendati demikian, lantaran terbatasnya APBD, diperlukan dukungan dari pihak swasta.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD, kolaborasi dengan pihak swasta menjadi solusi,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Sendi, revitalisasi stadion harus diiringi dengan pembinaan ekosistem sepakbola yang lebih baik.

“Kita harus mengembangkan ekosistem sepak bola di Kota Bogor. Tidak hanya infrastruktur, tapi juga pembinaan pemain, pelatih, dan klub,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Dokter Rayendra – Eka Maulana Bakal Perjuangan Kesejahteraan Guru Honorer

jurnalinapirasi.co.id – Keluhan-keluhan terus disuarakan oleh masyarakat Kota Bogor kepada pasangan calon nomor urut 5 yaitu Dokter Rayendra-Eka Maulana.

Kali keluhan yang datang Dokter Rayendra-Eka Maulana terkait gaji guru honorer. Menurut warga, gaji guru sangatlah minim.

Menanggapi keluhan tersebut, Dokter Rayendra yang juga jebolan S3 IPB Universty mengatakan bahwa dirinya bersama wakilnya yaitu Eka Maulana, memiliki program terkait dengan kesejahteraan guru.

Menurut Dokter Rayendra, gaji honorer guru sangat lah kecil. Bahkan ada di salah satu sekolah negeri di Kota Bogor ada gaji guru honorer sebesar 1,6 juta per bulan dan dibayar tiga bulan. Padahal tugasnya berat mencerdaskan anak bangsa.

“Tapi saya bekerja sama dengan orang tua menggalang melalui peraturan menteri dan peraturan gubernur juga, kita menggalang dan komite dan akhirnya guru guru swasta bisa kita bantu,” kata Dokter Rayendra.

Tapi, lanjut Dokter Rayendra, kalau meliputi skup besar nanti dipelajari dulu kira-kira anggarannya dari mana untuk membuat guru outsourcing atau honorer bisa lebih sejahtera.

“Karena itu benar-benar harus dipikirkan, tidak bisa saya bilang nanti saya akan naikan dua kali lipat tidak bisa, anggarannya ada tidak, karena APBD Kota Bogor cuman Rp 3,2 Triliun” ucap Dokter Rayendra.

Dan, masih kata Dokter Rayendra, dana longgar cuman Rp500 miliar tidak cukup buat apa-apa.

“Karena buat pendidikan, buat kesehatan itu udah diambil 40% dari sumber APBD,” tutup Dokter Rayendra.

Untuk diketahui, pasangan calon nomor urut 5, Dokter Rayendra-Eka Maulana juga akan memberikan subsidi untuk sekolah swasta bagi keluarga kurang mampu.

“Kami tidak hanya berencana membangun sekolah negeri baru, tetapi juga ingin mendukung sekolah-sekolah swasta dengan memberikan subsidi, agar anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tandas Dokter Rayendra.

** Fredy Kristianto

Jebolan Forest Ranger Hanif Faisol Nurofiq Putra Bojonegoro Menjadi Calon Menteri Prabowo

jurnalinspirasi.co.id – Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hanif Faisol Nurofiq, disebut sebagai salah satu Calon Menteri di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bersama 49 tokoh lainnya, Hanif diundang ke kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta, pada 14 Oktober 2024. Dan keesokan harinya kembali ikut dalam proses pembekalan Calon Menteri bersama calon menteri lainnya di Hambalang.

Lalu siapakah sosok Hanif Faisol Nurofiq, dan prestasi apa saja yang telah didapat hingga menjadi kandidat menteri di Kabinet Prabowo Subianto.

Hanif Faisol Nurofiq lahir di Bojonegoro pada tahun 1971. Anak ke-8 dari 10 bersaudara ini menyelesaikan Pendidikan di SDN Kadipaten 2 Bojonegoro, SMPN 1 Bojonegoro dan SMAN 1 Bojonegoro.

Pria yang hoby naik gunung ini kemudian menyelesaikan S1 dan S2 nya di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Kalimantan Selatan. Dan berhasil menyandang gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

Karier Hanif Faisol dimulai di bidang kehutanan melalui Ikatan Dinas di Departemen Kehutanan, dengan mengikuti program forest Ranger atau Wirawana KLHK.

Perjalanan kariernya dimulai pada tahun 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, ia diangkat sebagai Kepala Resort Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, KPH Kota Baru.

Prestasinya dalam mengelola hutan dan memberdayakan masyarakat membuatnya terus dipromosikan hingga akhirnya pada tahun 1997 menjadi Kepala BKPH Sungai Kupang di Kalimantan Selatan.

Lalu, tiga tahun kemudian, Hanif promosikan menjadi kepala BKPH di BatuLicin pada tahun 1999, salah satu pusat peredaran kayu terbesar di Kalimantan Selatan Waktu itu.

Setelah itu, Hanif menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada tahun 2000.

Kemudian, Hanif pindah Kabupaten Kota Baru ke Tanah Bumbu sebagai Kepala Seksi Pemasaran hasil hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2007.

Pada tahun 2010, Hanif dipercaya menjadi kepala Bidang Pemolaan Hutan, dan dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 ia dipercaya menjadi Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu. Yang akhirnya di tahun 2014 Hanif Faisol Nurofiq dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Karirnya terus melesat, dan pada tahun 2016, Hanif diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai penggagas Revolusi Hijau, Hanif Faisol banyak meraih penghargaan. Dan pada tahun 2020, ia dipromosikan menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di KLHK.

Tiga tahun kemudian, pada 2023, Hanif diangkat sebagai Dirjen PKTL, posisi yang ia jabat hingga sekarang.

Pengalaman panjang Hanif Faisol Nurofiq di sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta prestasinya dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam, menjadikannya salah satu calon kuat untuk dipercaya masuk dalam jajaran Kabinet Prabowo Subianto.

** Fredy Kristianto

Warga Buntar Minta Prioritas Soal Infrastuktur, Jenal Mutaqin Beri Solusi dan Jawaban ini

jurnalinspirasi.co.id – Calon wakil walikota Bogor nomor urut 3, Jenal Mutaqin kembali mengunjungi Kampung Buntar, RW08, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam kunjungannya kali ini, Jenal sebagai calon wakil walikota mendampingi Dedie Rachim di Pilwalkot Bogor 2024, melihat langsung kondisi longsor jalan menuju Kampung Buntar, yang mengancam terputusnya akses mobilisasi antar kampung, dari Biotrof menuju Buntar.

Jenal mengaku prihatin melihat kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kampung Buntar. Karena sejak terjadinya longsor beberapa bulan lalu, hingga kini tidak diperbaiki oleh Pemkot Bogor. Namun demikian, pria yang akrab di sapa kang JM ini mengapresiasi kepada para pengurus RT dan RW setempat, karena telah berinisiasi menggerakkan warga untuk gotong royong, sehingga tebingan longsoran tersebut kini sudah dibangun TPT menggunakan anggaran murni dari swadaya masyarakat.

Asep Suhendar selaku Ketua RW setempat mengatakan, bahwa wilayah yang dipimpinnya itu merupakan wilayah paling terakhir yang ada Kelurahan Muarasari dan bisa dikatakan wilayah paling tertinggal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Kota Bogor.

“Maksud dari wilayah tertinggal itu, salah satunya soal masalah infrastruktur jalan. Yang mana infrastruktur jalan di RW08 ini kondisinya memprihatinkan, seperti di depan kita ini kondisi jalan menuju Kampung Buntar sangat curam, kemudian tebingnya bekas longsoran, sehingga kita berinisiasi untuk patungan membangun turap (TPT) agar akses jalan tersebut bisa dilalui dengan aman dan nyaman,” kata Asep.

Namun apa daya, sambung Asep, meski sudah patungan (swadaya) tetapi dalam membangun TPT ini belum bisa terlaksana dengan optimal, sebab anggaran yang dibutuhkan sangat besar sekitar Rp100 juta lebih, sedangkan anggaran dari hasil swadaya masyarakat terkumpul sebesar Rp60 juta, sehingga pelaksanaannya baru mencapai 50-60 persen.

Maka demikian, kata Asep, dengan hadirnya kang Jenal Mutaqin ke wilayahnya ini bisa memberikan solusi, karena harapan masyarakat yaitu pembangunan TPT ini bisa selesai 100 persen. Alasannya, karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses terdekat ke wilayah Tajur dan sekitarnya.

“Alhamdulillah, pada Agustus lalu kang Jenal silaturahmi ke sini dan memberikan bantuan secara pribadi untuk pembangunan TPT. Namun di sini kami berharap apabila kang Jenal terpilih di Pilwalkot Bogor, kampung kami bisa menjadi perhatian khusus baginya, agar nantinya bisa diintervensi, sehingga TPT yang saat ini kita bangun bisa selesai 100 persen,” jelasnya.

Mendengar adanya aspirasi tersebut, calon wakil walikota Bogor Jenal Mutaqin mengaku prihatin. Sebab, dibalik pembangunan yang pesat di Kota Bogor ini ternyata ada warga yang akses jalannya cukup mengkhawatirkan, dimana akses jalannya itu telah terjadi longsor beberapa bulan yang lalu.

“Yang menjadi saya miris itu adalah infrastruktur atas perbaikan kontruksi jadi longsor ini mereka murni swadaya, dan akhirnya saya sebagai warga bogor terketuk untuk berpartisipasi dan mudah-mudahan saya bisa mengajak donatur lain untuk sama-sama mendukung, termasuk dari pemerintah kita akan cek sejauh mana usulan ini karena memang dampaknya cukup luar biasa bagi warga Buntar,” kata Jenal.

Mantan anggota DPRD Kota Bogor 3 periode ini menyampaikan, secara kasat mata biaya untuk pembangunan TPT tersebut membutuhkan lebih dari Rp100 juta. Kemudian, Ia menilai jika pembangunan TPT ini harus swadaya tentu sangat memberatkan masyarakat.

“Kita memahami kondisi ekonomi masyarakat di kampung ini umumnya menengah ke bawah. Jadi ini butuh treatment maupun dukungan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah. Insya Allah, kedepan saya akan coba mengajak perusahaan-perusahaan untuk ikut berpartisipasi atau menyalurkan CSR-nya untuk membantu pembangunan TPT tersebut,” ujarnya.

Terlebih, lanjut JM, di kampung Buntar ini ada sekolah yakni SMK Negeri 4 Kota Bogor, yang mana setiap harinya itu sering dilalui oleh anak-anak sekolah.

“Jadi ini harus betul-betul menjadi perhatian, karena setiap harinya anak-anak sekolah lewat ke sini menuju sekolahnya, sehingga ini kita harus hadir agar akses jalan tersebut bisa dilalui dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kang JM bersama timnya mengajak masyarakat untuk makan bersama (ngeliwet). Kemudian, ditutup dengan penanam pohon di dekat akses jalan yang saat ini tengah dibangun TPT oleh masyarakat.

** Fredy Kristianto

Keluhkan RTLH Pemerintah Tak Optimal, Warga Curhat ke Cawalkot Bogor Dokter Rayendra

jurnalinspirasi.co.id – Tokoh warga Gunung Batu Kota Bogor, curhat soal permasalahan hunian warga kurang mampu ke Cawalkot Bogor nomor 5, Dokter Rayendra. Hal itu diutarakan saat dialog Ngariung Sehat pada Jum’at (18/10/2024).

Yanti, Ketua RT 02 RW 03 Gunung Batu menyampaikan, ia sering menerima keluhan warganya tentang program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sering salah sasaran. Alih-alih memberi pada warga kurang mampu, RTLH malah diberikan pada pihak yang punya sertifikat rumah.

“Keluhan yang saya terima itu warga yang kurang mampu dan nggak punya hunian. RTLH dari pemerintah malah diberikan pada orang yang punya sertifikat,” ujar Yanti.

Ia melanjutkan, banyak warga di wilayah pinggiran Kota Bogor punya masalah hunian. Yanti menilai masalah hunian tak jadi perhatian serius pemerintah.

“Orang-orang miskin itu bener-bener kasihan, Pak! Mereka terpaksa mengontrak sementara penghidupan mereka sulit,” lantang Yanti.

“Dari keluhan selama ini, mudah-mudahan Dokter Rayendra jika jadi Wali Kota Bogor punya program dan perhatian menyelesaikan masalah kami. Soalnya yang udah-udah mah nggak ada yang serius mengatasi keluhan kami ini,” tambahnya.

Mendengar keluhan itu, Dokter Rayendra turut geram. Pasalnya, keluhan seperti yang Yanti utarakan bukan pertama kalinya ia dengar.

“Kemarin saya ke Bondongan juga begitu. Mereka bilang hal yang sama. ‘Dok, rumah saya bocor, beli asbes saja saya nggak bisa’. Mereka mengajukan bantuan sudah lama, bahkan tanjakannya sudah longsor. Tapi belum ada solusi serius,” ujar Dokter Rayendra.

Dokter yang juga doktor jebolan S3 IPB University itu menyampaikan tekadnya menyiapkan solusi untuk warga. Apalagi selama berkeliling Bogor hampir dua tahun, ia menjumpai banyak warga mengontrak dan tunawisma.

“Karena kalau saya lihat misalnya warga kurang mampu ngontrak sebulan sejuta, itu pasti berat,” katanya.

“Nanti kita lihat sistem penyediaan rumah layak huni untuk warga Bogor yang kurang mampu seperti apa,” tambah Dokter Rayendra.

Dokter Rayendra menekankan, ada banyak solusi yang bisa disiapkan pemerintah asal benar-benar punya komitmen menyelesaikan masalah.

“Asal pemerintah benar-benar jujur dan punya komitmen menyelesaikan masalah, pasti ada solusinya,” tegasnya.

“Dalam konteks penyediaan hunian, bisa juga kita menyediakan cicilan untuk warga kurang mampu. Atau penyelesaian lain lewat kebijakan yang lebih adil dan manusiawi. Yang jelas, nanti kita perlu analisis lebih dalam cara menyelesaikan masalah itu,” tukas Dokter Rayendra.

** Fredy Kristianto