Jurnal Bogor | Jakarta – PT PLN (Persero) mencatat lonjakan penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga 4,14 kali lipat selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1447 H.

Secara rinci, frekuensi pengisian daya pada periode 12–31 Maret 2026 mencapai 303.234 transaksi, meningkat dari 73.161 transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, konsumsi listrik tercatat sebesar 7,16 juta kilowatt hour (kWh), meningkat dari 1,75 juta kWh pada 2025.

“Lonjakan penggunaan SPKLU selama RAFI menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Hal ini tidak lepas dari kesiapan infrastruktur dan layanan yang kami hadirkan secara optimal selama periode mudik,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Kamis, 2 April.

Ia menambahkan, PLN bersama mitra telah menghadirkan 4.769 unit SPKLU di 3.097 titik di seluruh Indonesia, dengan rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 22 kilometer. Khusus di jalur mudik utama Trans Sumatra, Jawa, dan Bali, PLN menyediakan 1.681 unit SPKLU di 994 titik, meningkat sekitar 70 persen dibandingkan Idulfitri tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan darurat, PLN juga menyiagakan 15 unit SPKLU Mobile di titik-titik strategis, terutama di area exit tol, yang didukung oleh ribuan personel siaga.

Selain penambahan infrastruktur, PLN juga meningkatkan kualitas layanan melalui modernisasi teknologi pengisian daya. Beberapa SPKLU dengan tingkat penggunaan tinggi telah ditingkatkan dari standard charging menjadi fast charging hingga ultra fast charging sehingga proses pengisian menjadi lebih cepat.

Penguatan layanan ini turut didukung oleh pengembangan ekosistem digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) pada aplikasi PLN Mobile yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan SPKLU secara terintegrasi.

PLN juga menghadirkan fitur Trip Planner untuk membantu pengguna merencanakan perjalanan dengan informasi lokasi SPKLU dan ketersediaan konektor, serta fitur AntreEV yang memungkinkan pemantauan antrean secara real time.

Selain itu, PLN menghadirkan kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran elektronik EV-TAP yang tersedia di sejumlah SPKLU di jalur mudik Trans Jawa sehingga proses pengisian daya menjadi lebih cepat, praktis, dan tanpa hambatan.

“Kami akan terus memperkuat infrastruktur dan layanan kendaraan listrik agar masyarakat semakin nyaman beralih ke energi bersih,” tutup Darmawan. (Ded)

JurnalBogor | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengutarakan momentum mudik dan libur Lebaran 2026 mendorong lonjakan signifikan pergerakan masyarakat sekaligus memperkuat peran sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi nasional.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengungkapkan total pergerakan penumpang nasional berdasarkan data Kementerian Perhubungan mencapai sekitar 147,55 juta orang, meningkat 2,53 persen dibandingkan proyeksi awal. 

“Sekitar 12 persen atau setara dengan sekitar 17,27 juta orang memanfaatkan momentum Lebaran tahun ini untuk melakukan perjalanan ke lokasi wisata. Meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 6,3 persen,” ujar Wamenpar Ni Luh dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (2/4/2026).

Ni Luh menambahkan, angka tersebut adalah estimasi; data riil tentu akan menunggu dari BPS, karena kami berkolaborasi dengan BPS untuk penghitungan jumlah wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara.

Daya tarik wisata yang paling diminati wisatawan selama periode Lebaran lalu tercatat di antaranya yaitu Malioboro di Yogyakarta dengan total 468.004 wisatawan yang berkunjung, Ancol dikunjungi sebanyak 343.623 wisatawan, kemudian diikuti dengan daya tarik wisata Ragunan, Kota Lama Semarang, Masjid Al Jabar Bandung, Pantai Pangandaran, Monas, Masjid Agung Demak, Telaga Sarangan Magetan, serta Taman Safari Indonesia Bogor. 

Sementara untuk rata-rata pengeluaran wisatawan baik untuk pengeluaran per keluarga maupun per orang, jika dibandingkan dengan tahun lalu berdasarkan data pendekatan pengeluaran masyarakat dari Kementerian Perhubungan, mengalami sedikit penurunan. Tercatat dari sekitar Rp4,95 juta menjadi Rp3,78 juta per keluarga, serta dari Rp1,2 juta menjadi Rp1,15 juta per orang. 

“Dengan meningkatnya jumlah pelaku perjalanan wisata, total pengeluaran pada sektor pariwisata mengalami kenaikan dari sekitar Rp11,04 triliun pada 2025 menjadi Rp19,86 triliun pada 2026. Hal ini menunjukkan ada pergeseran dari konsumsi berbasis rumah tangga menjadi konsumsi berbasis pengalaman, khususnya pada sektor pariwisata,” ujar Wamenpar. 

Kementerian Pariwisata secara khusus juga melakukan pemantauan jumlah kunjungan wisatawan ke 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR). 

Realisasi pergerakan penumpang ke-10 DPP periode Lebaran 2026 sebesar 6,66 juta pergerakan, mengalami peningkatan sebesar 13,74 persen dibandingkan periode Lebaran 2025 (5,86 juta pergerakan). Sedangkan 3 DPR juga mengalami peningkatan pergerakan penumpang pada Lebaran 2026 sebesar 6,1 juta pergerakan, meningkat 24,63 persen dibandingkan periode Lebaran 2025 sebesar 4,9 juta pergerakan. 

“Peningkatan terbesar terjadi di DPP Raja Ampat sebesar 19,9 persen dan Kepulauan Riau sebesar 125,5 persen untuk DPR,” kata Ni Luh Puspa. (DR)

Jurnal Bogor | Cibnong – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

“Yang terpenting adalah satu, kita tuntaskan bersama-sama. Kabupaten Bogor harus bersih dari narkotika dan obat-obatan terlarang,” ujar Rudy Susmanto, pada Rabu (1/4).

Rudy meminta masyarakat yang mengetahui adanya praktik penjualan obat-obatan terlarang, termasuk obat daftar G, untuk segera melaporkannya kepada pemerintah daerah. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui kanal pengaduan seperti DM Lapor Pak Bupati maupun saluran komunikasi resmi pemerintah daerah lainnya.

Ia menjelaskan, informasi dari masyarakat sangat penting untuk membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Masyarakat diminta menyampaikan informasi secara rinci, mulai dari nama toko, lokasi penjualan, hingga pemilik atau tempat penyimpanan barang.

“Segera kirim alamat tokonya, nama pemiliknya, lokasi tokonya, bahkan kalau mengetahui tempat penyimpanannya di mana. Informasi tersebut akan sangat membantu saat kita turun bersama-sama melakukan penindakan,” jelasnya.

Menurut Rudy, Kabupaten Bogor memiliki kekuatan kolaborasi yang solid dalam memberantas narkoba. Mulai dari jajaran kepolisian, Badan Narkotika Nasional, hingga perangkat daerah seperti Satpol PP dan Dinas Kesehatan siap bekerja bersama dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

“Di Kabupaten Bogor kita punya Kapolres dan jajaran yang hebat, di Jawa Barat ada Kapolda dan jajarannya, ada juga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor. Dari pemerintah daerah ada Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Dengan kolaborasi ini kita harus pastikan narkoba di Kabupaten Bogor bisa kita tuntaskan,” tegasnya.

Rudy menambahkan, langkah pemberantasan narkoba tersebut juga merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

“Kita harus lindungi generasi muda kita, khususnya yang ada di Kabupaten Bogor,” katanya.

Di sisi lain, Rudy juga menanggapi isu yang sempat beredar di media sosial terkait pencatutan namanya sebagai pembina salah satu media. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Saya pastikan tidak pernah ada permintaan secara resmi maupun tidak resmi kepada saya untuk menjadi pembina media tersebut. Saya juga tidak pernah menjadi pembina di media manapun,” ujarnya.

Ia menilai, jika seorang kepala daerah menjadi pembina media yang menerima biaya publikasi dari pemerintah daerah, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bahkan bisa mengarah pada persoalan hukum.

Meski demikian, Rudy menilai ramainya pembahasan isu tersebut di masyarakat justru membuka ruang informasi yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengungkap praktik peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Bogor.

“Semakin ramai justru semakin baik, karena informasi yang masuk semakin banyak dan semakin lengkap. Itu bisa membantu kita menindak dan memberantas bersama-sama,” pungkasnya. [*]