Bogor | Jurnal Bogor
Jelang pengumuman tiga besar lelang jabatan atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus), jagat media sosial diramaikan oleh flyer dukungan dari Forum Pemerhati Perumahan Rakyat kepada salah satu peserta, yakni Rena Da Frina.
Dalam flayer tersebut tertulis bahwa “Forum Pemerhati Perumahan Rakyat Turut mendukung Ibu Rena Da Frina SP, MM Menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor 2023”.
Sementara itu, Rena Da Frina yang juga kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kota Bogor mengatakan bahwa flyer yang beredar tersebut merupakan bentuk dukungan dan doa.
“Dukungan itu doa, doa itu secara umum yang baik-aik, siapa sih yang nggak mau didoain. Jadi mau dari siapapun dukungannya itu Alhamdulillah terima kasih, tinggal nanti garis tangannya ada nggak kesana. Karena hasil open biding juga belum,” ujar Rena dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (2/3).
Terlepas dari hal itu, kata Rena, siapapun yang akan bakal lolos open biding pastilah yang terbaik dan dipercaya mengemban tugas besar.
“Tugas besarnya sesuai dengan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan serta memberi dampak manfaat bagi orang banyak,” ucap Rena.
Kata dia, apabila nantinya ia terpilih sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, dia bakal menguatkan team work di dalamnya.
“Karena PUPR banyak karyawannya, kita kompakan dulu di dalam. Karena untuk mencapai tujuan itu pasti di dukung team worknya, saya tidak mungkin bisa bekerja sendiri, itu yang paling prioritas,” ungkap Rena.
Yang kedua, lanjut Rena, memperkuar segi pengawasan, sebab bila perencanaan kegiatan bagus yang perencanaannya sudah bagus, tetapi pelaksanaanya tidak sesuai perencanaan, maka kondisi di lapangan akan berubah-ubah.
“Nah itu butuh pengawasan disitu mungkin saya bisa hadir untuk pengawasannya. Saya juga ajak apartur wilayah untuk sama-sama mengawasi kegaitan pembangunan yang ada di wilayah masing masing, dan membuka ruang diskusi masalah apa yang ada di wilayah,” ucapnya.
Sebab, sambung Rena, basicnya adalah di wilayah, sehingga ia paham betul terkait beberapa permasalahan.
“Saya paham betul permasalahan teman teman itu terkait dengan pengaduan kemudian dengan masukan masukan terkait infrastruktur yang ada di wilayah,” tandasnya.
Sementara itu beredarnya flyer dukungan tersebut di media sosial juga mendapat respon dari Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor, Mahpudi Ismail. Ia justru mempertanyakan mengapa open bidding kali ini terasa seperti pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Ini open bidding apa kampanye pilkada, pakai dukung mendukung segala. Ini baru terjadi di Kota Bogor,” ujar Mahpudi.
Menurutnya, birokrasi harus terbebas dari unsur politis seperti dukung mendukung dari eksternal, yang berujung kepada ranah subyektif. “Kalau ada dukung mendukung masuk ranah subyektif seperti ada intervensi dan kampanye politik. Sedangkan untuk memilih kepala dinas kan kembali ke keinginan kepala daerah,” tegasnya.
Mahpudi menilai bahwa lelang jabatan atau open bidding harus steril dari sifat dukung mendukung. “Jangan sampai ada nuansa penggiringan ke arah politik untuk mensukseskan jabatan tertentu,” ucapnya.
Kata dia, apabila mekanisme dukung mendukung bisa memberikan efek, maka open bidding lebih baik diganti dengan pengerahan massa.
Sebenarnya, kata Mahpudi, pembuatan flyer dukung mendukung sangat tidak etis, mengingat tim pansel pasti sudah memiliki parameter untuk menentukan siapa dan dimana sosok yang tepat untuk mengisi jabatan kepala dinas.
“Jangan sampai ada tumpang tindih, dan azas subyektifitas dalam lelang jabatan,” tandasnya.* Fredy Kristianto
