Jurnalinspirasi-co.id – Nasib Ibu Kota Negara (IKN) semakin tidak jelas, alias ngawur. Jika kita mengikuti berbagai berita dan mendengar informasi yang ditayangkan di beberapa media sosial, elektronik, dan media cetak seperti Youtube, WA dan Twitter, TV dan majalah Tempo, sepertinya semakin ribet, mumet dibuatnya akibat regulasi yang tak tepat alias ngawur.
Ironinya ada statemen antara Presiden RI vs Menteri PUPR RI, ada pandangan Anggota DPR RI menanyakan soal keterlambatan pembayaran gaji karyawan kepada Kepala Otorita IKN Nusantara, minimnya upah tenaga pekerja atau buruh yang berkerja di proyek-proyek fisik sapras IKN dan lain-lain.
Sederet permasalahan tersebut bagi manusia waras dan peduli akan merasakan, yang membuat kita rakyat merasa prihatin terhadap kinerja tata kelola pemerintahan yang memburuk (bad governance) yang akhirnya membuat pemeritahan gagal (government failure), hal itu janganlah sampai terjadi, kasihan nasib rakyat yang akan menananggung deritanya.
Muncul fenomena sosial paradoksal ini sebagai akibat atau dampak public policy berupa regulasi yang diputuskan rezim penguasa (the ruling party) tidak tepat sebab tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaidah keilmuwan yang ada, para the ruling party tidak menggunakan otak (didn’t saintific) dan logika-akal sehat (not common sense) dalam perumusan dan menetapkan berbagai dokumen perencanaannya seperti naskah akadamik, studi kelayakan atau Amdal dan lain-lain agak seadanya dan diduga abal-abal berdasarkan wacana publik.
Nampaknya juga ada “hidden agenda” yang datang berbagai kepentingan irasional bermunculan kini dan ke depan terutama kepentingan para pemilik modal besar (oligarky) yang banyak memiliki lahan hutan di lokasi pengembangan tanah IKN Nusantara dan atau boleh jadi ada kepentingan “asing-aseng” , yang sempat menyelusup untuk memperlemah dignity NKRI di era destrupsi karena tanpa menghiraukan aspek-aspek strategis lainnya seperti masalah geopolitik, geologi, sosiologis-antropologis dan lain-lain. Konon kabarnya menurut data geologi (hasil riset dan disertasi Dr Andang Bachtiar, alumni geologi ITB) daerah Paser Utara Kaltim, tempat lokasi IKN Nusantara adalah daerah sangat rawan bencana alam.
Entahlah apa yang ada dalam benak (mindset) para elite politic (the ruling party) koalisi besar negeri ini, terutama sikap Presiden RI Bapak Jokowi yang pura-pura atau tidak mengerti tentang kondisi rakyat yang susah terkena musibah pandemi Covid 19, juga utang negara yang terus menumpuk dan cenderang membengkak fantastis, munculnya berbagai ketegangan dan konflik geopolitik di sejumlah negara, terutama perebutan sumberdaya alam di pesisiran laut China Selatan, ketegangan polarisasi kekuatan China vs Amerika Serikat, perang Rusia vs Ukrania dan lain-lain.
Akan tetapi mereka tetap berpikir paradoks bahkan irasional, kok disaat hidup rakyat sulit zaman now dan sementara anggaran pembangunan minim dan sangat terbatas, Pemerintah RI kok berencana membangun istana Ibu Kota Negara (IKN) baru yang dinamakan Nusantara itu.
Padahal ibu kota negara RI yang ada DKI Jakarta juga sedang berbenah dengan maraknya pembangunan berbagai bidang, terutama insfrastruktur transportasi seperti jejaringan jalan tol, kereta api (MRT dan LRT) , bus kota yang terintegrasi dan terkoneksi, gedung-gedung pencakar langit ysng sudah siap melayani kebutuhan public dan lain-lain.
Dilain pihak cukup banyak orang mempertanyakan, jika IKN DKI Jakarta berpindah ke IKN Nusantara Penajam Paser Utara, aset-aset negara dan dipublik yang modern akan dikemanakan dan untuk apa, serta kepada siapa?, dijual ke oligarki?
Now, dengan diputuskannya UU IKN Nusantara oleh DPR RI, proses pembangunan dimulai hingga kini berjalan terus, tapi dalam dinamika pembangunannya, Tuhan Allah SWT berikan seabrek permasalahan sosial-politik dan ekonomi (investasi) yg membuat mereka ribet dan mumet memikirkan pendanaannya, maaf sampai-sampai “mengemis” kepada investor aseng dan aseng, apakah regulasi-kebijakan dan perbuatan ini memperlemah kedaulatan negara (state dignity). Persoal-persoalan tersebut belum dijawab Pemerintah RI era Bapak Jokowi dengan tegas dan jelas.
Mereka yang tetap bersikukuh dan ngotot memaksa melaksakan gagasan IKN itu. Dan kini mereka mulai penat dan “pening dan sakit kepala” menghadapi berbagai kendala sepeti persoalan dana investasi swasta yang tidak kunjung ada dari investor.
Persoalan pelik lainnya adalah masalah agraria dimana rakyat memprotes lahannya dibayar murah. Juga besar potensi bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, pergeseran tanah dan banjir, kini pun datang sepeti banjir mulai menghadang sebagaimana yang diberitakan majalah Tempo. Selain itu sejumlah pejabat dan pegawai pengelola otorita IKN Nusantara sudah 9 bulan tidak menerima gaji dan terakhir ditambah isunya ramai-ramainya para pegawai otorita IKN mengundurkan diri.
Kemudian pengelolaan pembangunan fisik kota IKN yang baru bukan lagi oleh otorita IKN Nusantara, akan tetapi kini sudah berpindah tugas dan kewenangan kepada Kementerian PUPR RI, wow aneh.
Berdasarkan fakta dan kenyataan proses pembangunan dengan sengkarut persoalan tersebut, maka kita cukup prihatin, dan memang edan. Kok mengelola negara-bangsa yang besar ini tampak sekali kurang profesional (mismanagement), inkonsistensi dan irasional, serta ambisius dengan pola kerja “grasa-grusu” tanpa kajian ilmiah yang mendalam.
Apa yg terjadi saat ini dengan seabrek permasalahan, terutama ingkar janjinya the ruling party soal pendanaan pembangunan IKN Nusantara di Kaltim ini tidak menggunakan sumber dana dari APBN ternyata tak terpenuhi.
Kejadian yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan kita selaku rakyat Indonesia saat ini, mengingatkan saya sekitar 1-2 tahun lalu pernah menulis tentang nasib IKN Nusantara, yakni ada 4 atau 5 tulisan saya AA yang mengkritik pembangunan IKN Nusantara di daerah Penajam Paser Utara Kaltim adalah kurang tepat.
Tapi itulah kenyataan pahitnya tidak didengar suaranya dimana sejumlah pandangan kritis dan konstruktif dari para ilmuwan dan pakar Indonesia tersebut sepeti Dr Andang Bachtiar dan lain-lain, terutama ahli dan pakar lingkungan (ekologi-geologi)dan geopolitik-geostrategis tidak dihiraukan. Dengan ungkapan pribahasa yang lain “Anjing menggonggong, Kapilah tetap berlalu”.
Demikianlah pola berperilaku yang “aneh bin ajaib” dari rezim yang tengah berkuasa saat ini (the ruling party zaman now). Sangat disayangkan, eksekutif dengan legislatifnya tidak terjadi “check and balance”, terutama stakeholders kampus Perguruan Tinggi, kaum intelektualnya juga ikut membisu. Ya beginilah jadinya IKN Nusantara akan menjadi beban rakyat dan negara yang tak berkesudahan.
Save NKRI.. !!!
Semoga narasi singkat ini menyadarkan mereka yang berkuasa, agar kembali ke jalan yang benar dalam mengurus negara-bangsa yang megah dan besar ini, yang bernama Indonesia Raya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan cita-citanya yakni masyarakat adil dan makmur.
Syukron barakallah, Aamiin, aamiin, aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalam.
Penulis:
Dr. Ir. H. Apendi Arsyad, MSi
(Lulusan IPB University, Pendiri dan Dosen Universitas Djuanda Bogor, Pendiri-Wasek dam Wankar ICMI Pusat, Konsultan Proyek-proyek K/L Negara, Pegiat dan Pengamat Sosial)
