32.1 C
Bogor
Monday, April 27, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 589

Hadirkan Berbagai Inovasi, Stand BPPSDMP di PENAS XVI 2023 di Banjiri Pengunjung

0

Padang | Jurnal Bogor

Gempita gelaran Pekan Nasional (PENAS) XVI Petani Nelayan Indonesia tahun 2023 di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sangat terasa. Resmi dibuka oleh  Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga  Hartanto, secara virtual, Sabtu (10/6/2023), PENAS XVI Petani Nelayan Indonesia menjadi momentum yang legendaris, sangat ditunggu, dirindukan petani, nelayan, pekebun.

Seperti diketahui, pada pembukaan PENAS Tani Nelayan tersebut dilaksanakan di Lanud Sutan Sjahrir, Padang, dihadiri sebanyak 28.000 peserta dari 37 provinsi di Indonesia. Dan juga dihadiri 14 orang Gubernur serta 293 Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menilai PENAS memiliki peran yang sangat strategis.

“PENAS Petani Nelayan XVI harus menjadi bagian strategis dari upaya konsolidasi bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional ditengah ancaman krisis pangan,” katanya.

Mentan menambahkan, kegiatan ini adalah bagian-bagian untuk mengkonsolidasi, kekuatan dan potensi pertanian.

“Khususnya untuk menjaga ketahanan pangan nasional kita. Acara PENAS harus menjadi puncak komunikasi emosional kita”, ungkap Mentan lagi.

Sebagai salah satu ajang promosi tingginya potensi pertanian, PENAS Petani Nelayan XVI dimeriahkan dengan pameran pembangunan dan pameran UMKM yang diikuti oleh berbagai Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) pun tak ingin melepaskan moment terbaik ini. Menampilkan berbagai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pertanian baik dari berbagai inovasi produk olahan produksi dari  mahasiswa Politeknik Pembangunan pertanian (Polbangtan), P4S, kelompok tani binaan UPT BPPSDMP hingga inovasi alat mesin pertanian produksi mahasiswa Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa bertani merupakan sarana untuk mendapatkan keuntungan, maka harus dibangun sistem bisnis pertanian yang kokoh dari hulu sampai hilir.

“Harus dibangun sistem agribisnis yang kokoh dimulai dari pemberdayaan petani dan penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.  Pertanian harus menjadi bisnis. Pertanian itu harus sustainable dan menarik. Pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri tetapi harus bisa menghasilkan uang,” tutur Dedi Nursyamsi.

Angel salah satu pengunjung yang berasal dari Pekanbaru, sangat antusias melihat mesin pemarut kelapa mini produksi dari PEPI. “Untuk kami yang sangat sering menggunakan kelapa untuk memasak, alat ini sangat berguna. Apalagi daya listriknya tidak terlalu besar dan harganya masih ramah di kantong”, ungkapnya.

Ia pun sangat tertarik dengan olahan sabun serai dari SMKPP Sembawa, serta produk pameran lain yang diprodukai oleh  SMKPP Banjarbaru, Polbangtan YoMa,Bogor, Malang,Gowa, BBPP Batu, Balai Pertanian Jambi, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi serta beberapa PHLN seperti READSI, YESS, IPDMIP serta SIMURP.

** ppmkp

Ikut Antisipasi Perubahan Iklim dan Krisis Pangan, Kementan Gelar Forum Temu Profesi Duta Petani Milenial – Duta Petani Andalan

0

Padang | Jurnal Bogor

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BPPSDMP) melalui Pusat Pendidikan Pertanian, bersama Badan Pengurus Harian Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan menyelenggarakan Temu Profesi DPM/DPA di Aula Bagindo Aziz Chan, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (10/6/2023).

Temu Profesi DPM/DPA ini merupakan bagian dari Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVI di Padang.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyambut baik kegiatan ini. Ia berharap DPM dan DPA dapat menjadi bagian dari regenerasi petani, dan mampu untuk mengantisipasi perubahan iklim dan krisis pangan global.

“Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan adalah masa depan pertanian bangsa ini. Oleh sebab itu, lewat kegiatan ini kita berharap ada usulan untuk memajukan lagi sektor pertanian. Khususnya mengantisipasi perubahan iklim dan krisis pangan global,” sebut Syahrul.

Mentan Syahrul melanjutkan, dunia akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan global, di mana 30 persen produktivitas pertanian diprediksi akan terus menurun.

“Oleh karenanya harus ada gagasan-gagasan, terobosan-terobosan seperti tiap kabupaten harus dapat menjadi lumbung pangan dan juga lebih mendorong penggunaan pupuk organik,” tutur Syahrul.

Ia juga mengimbau petani memanfaatkan fasilitas permodalan seperti KUR.

“Satu hal lainnya adalah pemanfaatan KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis pertanian,” ucap Mentan Syahrul.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi.

“Masa depan pembangunan pertanian ada di tangan kalian, sepuluh tahun kedepan kalian lah yang mengambil bagian dari proses regenerasi petani, untuk itu kalian harus bersiap untuk menerima tongkat estafet” sebut Dedi.

“Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan kita harapkan bisa menularkan inspirasi tentang pengelolaan pertanian di masa depan. Dan Temu Profesi ini adalah ajang tepat untuk sharing bagaimana menjadi petani dan pebisnis yang tangguh,” ujar Dedi.

Sementara itu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Idha Widi Arsanti, mengatakan acara Temu Profesi DPM/DPA berlangsung dua hari

“Acara Temu Profesi akan berlangsung selama dua hari, hingga Minggu (11/6/2023). Kita pun menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten,” paparnya.

Pada hari pertama, narasumber antara lain Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Maros Chaidir Syam.

Pada hari kedua, narasumber yang dihadirkan adalah Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Rektor IPB University Arif Satria.

“Selain itu, narasumber lainnya pada hari kedua antara lain BUMD Pelalawan PD Tuah Sekato, dan perwakilan Bayer Indonesia,” tuturnya.

** ppmkp

Derita Stroke Puluhan Tahun, Nenek di Cibadak Seusia Kemerdekaan RI Ini Butuh Kursi Roda

0

Ciampea | Jurnal Bogor

Mak Uun kelahiran 1945 warga di Kampung Cibadak Karang Mas RT 01 RW 01 Desa Cibadak, Ciampea, Kabupaten Bogor membutuhkan kursi roda.

Pasalnya, Mak Uum sudah sejak lama kondisinya lumpuh, akibat penyakit stroke dan jantung yang dideritanya.

Segala aktivitas Mak Uun kini harus dibantu oleh orang lain meski hanya untuk menjemur badan di teras rumahnya.

Menurut Ketua RT setempat Wawan, Mak Uun sudah di tinggal suaminya terlebih dahulu sehingga saat ini tinggal di rumah sendiri.

“Sakit yang dideritanya stroke sama jantung sudah puluhan tahun, jadi gak bisa jalan sama kali. Dengan keterbatasan ekonomi Mak Uun tidak mampu membeli kursi roda,” katanya, Minggu (11/6/2023).

Dia menjelaskan, dengan tidak adanya kursi roda Mak Uun terpaksa jika ingin menjemur badannya pun harus dibopong.

“Dia dari kemarin itu pengen ngejemur badannya di teras rumah terpaksa harus digotong. Kalau ada kursi roda kan kita tinggal naikin jemur gitu di luar,” katanya.

Sementara, di wilayah yang sama di RT 02 RW 03, sekitar ada empat warga yang membutuhkan kursi roda karena stroke dan tidak bisa jalan, diantaranya, Ibu Atih (56) dan Nenek Nurmanah (77).

Bu Atih (56) Hanya bisa berbaring di tempat tidur

Kedua perempuan yang sudah lanjut usia, saat ini sangat membutuhkan bantuan kursi roda.

“Kalau di wilayah kita sekitar ada empat orang dengan kondisi yang tidak bisa jalan sehingga membutuhkan kursi roda,” kata Ketua RW 03 Oji.

Dia menjelaskan, selain kursi Roda di wilayahnya nya pun membutuhkan tandu. Pasalnya, wilayah tersebut amat jauh dengan jalan raya dan masuk kendaraan roda empat.

“Selain kursi roda juga kita butuh tandu, untuk pasien yang darurat. Karena kan di wilayah sini cukup jauh sama jalan dan tidak bisa masuk mobil,” pungkasnya.

Andres

Mentan SYL Apresiasi Kehadiran Industri dan Peneliti di Penas Petani

0

Padang | Jurnal Bogor

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengapresiasi kehadiran pelaku industri dan para peneliti pertanian Indonesia yang menghadirkan berbagai varietas unggul terutama untuk menghadapi musim kemarau panjang atau cuaca ektrem el nino.

Menurut SYL, kehadiran industri dan peneliti semakin menambah daya gedor produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dan yang terpenting, kata SYL, kolaborasi semua pihak harus ditingkatkan untuk menjaga posisi indonesia aman dari ancaman krisis dunia.

“Saya kira banyak hal yang membuat semua optimis dalam menatap masa depan. Di antaranya kehadiran industri dan peneliti dalam mengambil bagian menghadirkan varietas baru tahan panas untuk menghadapi el nino,” ujar SYL di Penas Petani ke XVI yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 10 Juni 2023.

Ke depan, kata SYL, pemerintah akan mengawal permodalan pelaku usaha tani melalui serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini sejalan dengan perintah Presiden Jokowi yang menginginkan tumbuh kembangnya usaha tani sebagai penguat ekonomi nasional.

“Salah satu yang bapak Presiden dorong adalah bagaimana memberi modal pada petani tidak ada lagi hanya bagi bagi tetapi memberikan modal dan memberikan gagasan. Kemudian kita jaga sama sama untuk kemajuan pertanian Indonesia,” katanya.

Terkait hal ini, SYL berharap peranan perbankan menjadi sentra utama dalam memberi layanan modal kepada para petani Indonesia. Kehadiran bank akan memperkokoh ketersediaan pangan baik disisi hulu maupun hilir.

“Oleh karena itu kehadiran perbankan menjadi penting untuk menambah aktivitas pertanian baik di budidaya, pasca panen maupun proses perdagangan agri bisnisnya. Yang pasti kita jaga bersama untuk kemajuan bangsa dan negara,” katanya.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa kegiatan penas harus menjadi titik balik lahirnya sebuah semangat bersama dalam menjalankan komitmen program antisipasi perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global.

Diketahui, kementan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ancaman krisis pangan global. Salah satu kuncinya adalah petani harus terus dapat berproduksi tanpa mengalami kendala apapun.

“Identifikasi sudah kami lakukan terutama pada berbagai tantangan yang akan dihadapi sehubungan dengan ancaman perubahan iklim. Langkah mitigasi dan adaptasi tersebut tentu membutuhkan kerja sama lintas stakeholder yang baik agar petani tetap dapat berproduksi dan meningkatkan produktivitasnya,” jelasnya.

Penas XVI di Padang, Presiden Jokowi dan Mentan Mendapat Apresiasi dari Petani

0

Padang | Jurnal Bogor

Sejumlah petani yang hadir pada Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan Indonesia ke-XVI yang dihelat di Padang, Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pasalnya, meski di masa pandemi sektor pertanian masih bisa berproduksi maksimal dan diandalkan menopang perekonomian.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyatakan apresiasi nya kepada para petani yang telah menjadikan sektor pertanian sebagai bantalan ekonomi di masa pandemi.

“Kita harus berterimakasih kepada petani, karena pertanian menjadi bantalan ekonomi dalam menghadapi pandemi,” ujar Syahrul.

Ke depan, Syahrul melanjutkan, dunia akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan global, di mana 30 persen produktivitas pertanian diprediksi akan terus menurun.

“Kita harus siap mengantisipasi perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global” ujar Syahrul.

Untuk itu manfaatkan Momentum Penas XVI sebagai ajang konsolidasi emosional para petani dari sabang sampai merauke agar semakin siap dalam menghadapi tantangan dunia pertanian.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, menjelaskan jika program utama Kementan adalah juga untuk mengantisipasi El Nino dan antisipasi krisis pangan global sebagai dampak pandemi, perubahan iklim, perang Rusia-Ukrania.

“Untuk itu saya mengajak semua untuk menyamakan langkah dalam antisipasi masalah ini,” sebut Dedi.

Apresiasi terhadap kinerja pemerintah disampaikan oleh petani yang hadir pada acara pembukaan Penas XVI, Sabtu pagi (10/6)
Fauzi, petani berusia 58 tahun yang berasal dari Desa Galis Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dan Mentan SYL menurutnya telah berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mengangkat harkat dan martabat para petani.

“Dalam artian beliau berdua berupaya untuk kemajuan para petani dan meningkatkan hasil daripada petani,” katanya, Sabtu, 10 Juni 2023 di acara pembukaan Penas, di Lanud Sutan Syahrir, Kota Padang.

Fauzi berharap dengan pelaksanaan kegiatan Penas ini sebagai ajang nasional, peserta yang sebagaian besar petani bisa menggali dan menyampaikan segala teknologi dan informasi.

“Atas nama petani kami sampaikan terima kasih Pak Mentan dan Pak Jokowi,” imbuh Fauzi yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Sinta 2.

Hal senada disampaikan Suwarno, petani dari Desa Neranti, Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Di mata Suwarno, Mentan SYL telah menggalakkan pertanian di desa-desa atau di provinsi-provinsi.

“Program pertanian terasa di desa-desa. Kami yakin itu gunanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,* ujar Suwarno yang saat ini bersama anggota kelompok petani lainnya menggarap kelapa sawit.

** ppmkp

Peneliti BRIN Kritisi Kepopuleran Biosaka

0

Jakarta | Jurnal Bogor

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional mengkritisi kepopuleran biosaka dapat meningkatan pertumbuhan, efisiensi pupuk, dan hasil menjadi kurang valid untuk diterapkan secara umum dengan dasar hasil kajian TIM Fakultas Pertanian Universitas IPB lantaran bahan baku biosaka yang beragam dan tidak standar, memiliki kandungan bahan aktif yang bervariasi.

Hal ini dikemukakan oleh Dr Ir I Wayan Suastika, Peneliti OR Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional saat memoderatori diskusi tentang Pandangan HITI dan IPB terhadap Biosaka secara virtual pada Jumat, 9 Juni 2023.

Pendapat dari tim Pakultas Fertanian Universitas IPB, komposisi bahan baku yang beragam dan tidak terstandar, Biosaka akan menjadi larutan yang memiliki komposisi dan kandungan bahan aktif yang bervariasi. Biosaka tidak dapat distandardisasi secara ilmiah untuk mendapatkan peran bahan aktif Biosaka terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Klaim bahwa Biosaka dapat meningkatan pertumbuhan, meningkatkan efisiensi pupuk, dan meningkatkan hasil menjadi kurang valid untuk diterapkan secara umum.

Suatika menambahkan bahwa Biosaka sering disebut sebagai elisitor. Hubungan langsung antara elisitor dan peningkatan produksi dan efisiensi penggunaan pupuk, sampai saat ini belum dapat dijelaskan dengan baik. Kandungan jenis metabolit sekunder dari Biosaka akan selalu bervariasi tergantung pada jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku Biosaka.

Lebih lanjut Suatika menambahkan bahwa dari berbagai bahan aktif Biosaka, hanya fitohormon yang mungkin memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi tanaman, sehingga mungkin saja Biosaka dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Akan tetapi hal ini masih perlu pembuktian secara ilmiah, melalui percobaan yang didesain dan dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah yang benar.

Tanaman padi tetap memerlukan pupuk NPK, jika hanya diberi Biosaka maka hasilnya lebih rendah dari tanaman kontrol tanpa Biosaka. Klaim bahwa Biosaka dapat mensubtitusi 50% pupuk NPK dan meningkatkan hasil tidak dapat dibuktikan pada percobaan-percobaan tersebut. Perlakuan dengan Biosaka (P1) justru memberikan hasil yang lebih rendah dibanding perlakuan tanpa pupuk (P0).

“Penggunaan Biosaka harus tetap dibarengi dengan penggunaan pupuk anorganik dan/atau pupuk organik karena Biosaka tidak mengandung hara-hara esensial makro ataupun mikro yang cukup. Penggunaan Biosaka tanpa penambahan pupuk anorganik dan atau organik, dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menguras hara-hara tanah sehingga di kemudian hari tanah akan kehabisan hara-hara esensial”, tegas Suastika.

Pemanfaatan Biosaka dalam praktek budidaya tanaman harus selalu didasarkan pada status hara tanah dan kebutuhan minimal tumbuhan akan unsur hara. Oleh karena itu, pemberian Biosaka tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus diimbangi dengan pemberian pupuk organik dan/atau pupuk anorganik, agar keberlanjutan ketersediaan hara di dalam tanah selalu terjaga.

Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) sampai saat ini juga belum merekomendasikan pemanfaatan Biosaka sebelum ada hasil penelitian/uji/kajian dengan standar ilmiah lingkup ilmu-ilmu tanah-tanaman-lingkungan yang valid. Uji multi-lokasi sangat diperlukan dalam membuat rumusan, mengingat Indonesia mempunyai keragaman tanah dan lingkungan yang cukup besar.

Biosaka mungkin dapat memberi efek psikologis ke petani ketika harus menurunkan dosis pupuk kebiasaan yang berlebihan ke dosis rekomendasi, sehingga petani akan merasa aman untuk menerapkan dosis pupuk yang sesuai kebutuhan tanaman ketika dibarengi dengan aplikasi biosaka.

** ppmkp

HITI: Klaim biosaka tekan penggunaan pupuk kimia 50-90% dan lainnya perlu uji efikasi dan uji laboratarium untuk buktikan Klaim Biosaka

0

Jakarta | Jurnal Bogor

Rekomendasi hasil focus group discussion (FGD) Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) bersama Tim IPB dan Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian (BRIN) akhir Mei 2023 menklaim biosaka perlu menekankan penggunaan pupuk kimia 50-90% dan lainnya perlu dilakukan uji efikasi dan uji laboratorium

Sejalan dengan itu, Institut Pertanian Bogor [IPB] membentuk Tim Kajian Biosaka IPB beranggotakan 10 akademisi yang dipimpin Prof Dr Ir Mitfahudin MSi menyatakan bahwa Biosaka ‘tidak dapat distandarisasi secara ilmiah’ untuk mendapatkan peran bahan aktif Biosaka terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman.

Tim Kajian IPB, Dr Ir Arief Hartono MSc Agr mengemukakan hal itu pada webinar bertajuk ‘Pandangan HITI dan Tim IPB tentang Biosaka’ yang dihadiri Ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia [HITI] Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc dan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN] Dr Ir I Wayan Suastika di Jakarta pada Jumat [9/6].

Dr Ir Arief Hartono MSc Agr mengatakan Tim Kajian Biosaka IPB menyimpulkan komposisi bahan baku yang beragam dan tidak terstandar, Biosaka merupakan larutan yang memiliki komposisi dan kandungan bahan aktif yang bervariasi.

“Biosaka tidak dapat distandardisasi secara ilmiah untuk mendapatkan peran bahan aktif Biosaka terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman,” katanya.

Hal itu sejalan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa peningkatan produksi pertanian merupakan bentuk akselerasi menghadapi tantangan global.

“Untuk terus memperkuat stok pangan khususnya beras yang merupakan kebutuhan pokok dalam negeri, bahkan dibutuhkan di seluruh dunia,” katanya.

Dr Ir Arief Hartono MSc Agr mengatakan bahwa Tim Kajian Biosaka IPB dari hasil temuan lapangan di tiga kabupaten meliputi Karawang, Klaten dan Blitar pada medio Februari dan awal Maret 2023 maka klaim bahwa Biosaka dapat meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan efisiensi pupuk dan meningkatkan hasil menjadi kurang valid untuk diterapkan secara umum.

Dr Ir Arief Hartono MSc menambahkan bahwa Tim Kajian Biosaka IPB menggelar Focus Group Discussion [FGD] melalui kunjungan lapang ke Blitar, Jawa Timur pada 17 – 20 Februari dilanjutkan ke BBPOPT Jatisari di Karawang, Jawa Barat pada 10 Maret 2023 berlanjut ke Klaten di Jawa Tengah pada 10 – 12 Maret 2023.

“Wawancara Tim IPB dengan petani Blitar, Yudi dan Saipudin pada 18 Februari menyatakan Biosaka bisa dibuat dari berbagai jenis tumbuhan liar, minimal lima jenis, namun dinyatakan tidak terdapat jenis tumbuhan khusus yang harus ada,” katanya.

Menurut kedua petani Blitar tersebut, kata Dr Ir Arief Hartono MSc, tumbuhan yang biasa digunakan sebagai bahan baku Biosaka adalah babadotan [Ageratum conyzoides L.], tutup bumi [Elephantopus mollis Kunth], Kitolod [Hippobroma longiflora), maman ungu [Cleome rutidosperma], Patikan kebo [Euphorbia hirta L.], Meniran (Phyllanthus niruri L.), antinganting dan lainnya.

Sementara hasil uji lab Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan [BBPOPT] Jatisari menyatakan bahwa ‘Biosaka bukan pupuk, bukan pestisida, mengandung hormone, spora dan bakteri jauh lebih tinggi, bagus untuk pertanaman serta mengandung Bacillus sp sebagai Plant Growth Promotion Rhizobacteria [PGPR] untuk pertumbuhan dan produksi.

Klaim Biosaka dianggap sebagai paradigma baru yakni Elisitor, Epigenetik dan Kinesiologi, kata Dr Ir Arief Hartono MSc, maka Tim Kajian IPB menyimpulkan klaim sepihak tersebut tidak mudah dipahami, terutama terminologi kinesiologi dalam hubungannya dengan elisitor dan mekanisme epigenetik.

“Catatan Tim IPB, dari berbagai bahan aktif Biosaka, hanya fitohormon yang mungkin memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi tanaman, sehingga mungkin saja Biosaka dapat memengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman,” katanya lagi.

Akan tetapi, ungkap Dr Ir Arief Hartono MSc, hal itu masih perlu pembuktian secara ilmiah, melalui percobaan yang didesain dan dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah yang benar.

Rekomendasi HITI
Hal itu sejalan dengan rekomendasi HITI seperti diberitakan sebelumnya bahwa akademisi dan praktisi yang tergabung pada HITI merekomendasi ´kebijakan publik Biosaka harus berdasarkan kajian ilmiah´ mengingat hasil penelitian menunjukkan ternyata Biosaka tidak berpengaruh terhadap produksi padi.

Rekomendasi tersebut mengemuka pada Focus Group Discussion [FGD] yang digelar HITI bertajuk ´Sharing Pemanfaatan Biosaka untuk Tanaman Padi Sawah´ secara online pada Senin [29/5]. FGD dihadiri hampir 75 peserta online dari kalangan akademisi, praktisi, pejabat Kementan dan pejabat pemerintah daerah terkait serta penyuluh dan stakeholders.

Hadir narasumber dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada Balai Standarisasi Instrumen Pertanian [BSIP] Kementerian Pertanian RI dan akademisi IPB University, Dr Arif Hartono.

Acuannya, hasil penelitian Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada Balai Standarisasi Instrumen Pertanian [BSIP] Kementerian Pertanian RI menunjukkan ternyata Biosaka tidak berpengaruh terhadap produksi padi, serta tidak mengurangi kebutuhan pupuk 50% hingga 90%. Disamping itu, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa biosaka tidak berpengaruh terhadap produksi dan tidak berpengaruh pula terhadap takaran pupuk NPK

Sebagai tindak lanjut FGD, maka HITI meminta kepada seluruh Komisariat Daerah (Komda) untuk dapat melakukan pengamatan terhadap daerah yang telah menerapkan Biosaka dalam kegiatan budidaya pertanian.

HITI juga meminta kepada seluruh Komda untuk melaksanakan penelitian dan pengujian terkait efektivitas Biosaka dan suplemen lainnya pada kegiatan budidaya pertanian.

Sebagaimana diketahui, Biosaka adalah local knowledge hasil temuan atau invensi praktisi pertanian bernama Muhammad Anshar, warga Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Biosaka adalah cairan yang dibuat dari pucuk-pucuk daun atau rumput-rumputan sehat dan utuh tidak dimakan serangga yang diremas dalam air dengan takaran dan waktu tertentu.

Terkait hal itu, FGD digelar oleh HITI sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari petani, penyuluh, serta stakeholders pertanian lainnya terkait efektivitas penggunaan Biosaka.

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengujian standar instrumen tanah dan pupuk telah melakukan pengujian terkait penggunaan Biosaka di Blitar dengan tanaman indikator padi.

** ppmkp

Kementan dan KTNA Jalin Komitmen Antisipasi Perubahan Iklim dan Krisis Pangan Global

0

Padang | Jurnal Bogor

Kementerian Pertanian (Kementan) membangun komitmen bersama dengan KTNA (Kontak Tani Andalan Indonesia) dalam hal antisipasi perubahan iklim dan krisis pangan global.

Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disaksikan dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di akhir kegiatan Workshop Program Kementan, Komitmen KTNA dan Rekomendasi Antisipasi Perubahan Iklim dan Ancaman Krisis Pangan Global di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/6/2023).

Hadir pada kesempatan anggota Komisi IV DPR RI Hanan Abdul Razak dan Hermanto, Ketua Perhiptani Isran Noor serta delapan jajaran Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam keterangannya, SYL mengatakan, workshop yang diselenggarakan sehari itu tak akan cukup untuk terus-menerus menyamakan persepsi tentang pembangunan pertanian nasional. Oleh karenanya, diperlukan lagi koordinasi lanjutan antara Eselon I Kementerian Pertanian dengan KTNA untuk menjalankan program pembangunan pertanian nasional.

“Kita harus berterimakasih kepada petani, karena pertanian menjadi bantalan ekonomi dalam menghadapi pandemi,” kata Mentan SYL. Ke depan, Mentan SYL melanjutkan, dunia akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan global, di mana 30 persen produktivitas pertanian diprediksi akan terus menurun.

“Oleh karenanya harus ada gagasan-gagasan, terobosan-terobosan seperti tiap kabupaten harus menjadi lumbung pangan, dengan cara menanam di tiap kabupaten seluas 1.000 hektare,” tutur Syahrul.

Hal yang perlu diperhatikan dalam Bimtek selanjutnya juga menurut Mentan SYL adalah efisiensi pemakaian pupuk dan mulai menggunakan lebih banyak pupuk organik.

“Kita kurangi pemakaian pupuk kimia. Satu hal lainnya adalah pemanfaatan KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis pertanian,” ucap Mentan SYL.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi berharap, dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kementan dengan KTNA. Ia berharap setelah kegiatan PENAS XVI Petani-Nelayan akan terjalin sinergi bersama dalam menjalankan komitmen program antisipasi perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global.

“Komitmen bersama ini akan semakin membuat insan pertanian kita solid dalam mengantisipasi perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global,” kata Dedi.

Dikatakannya, Kementan sendiri telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global. Salah satu kuncinya adalah petani harus terus dapat berproduksi tanpa mengalami kendala apapun.

“Kami sudah melakukan identifikasi terhadap berbagai tantangan yang akan dihadapi sehubungan dengan ancaman perubahan iklim. Langkah mitigasi dan adaptasi tersebut tentu membutuhkan kerja sama lintas stakeholder yang baik agar petani tetap dapat berproduksi dan meningkatkan produktivitasnya,” harap Dedi.

Ketua KTNA, M Yadi Sofyan Noor mengatakan, Workshop Program Kementan yang merupakan bagian dari Rembug Utama KTNA yang menghasilkan rekomendasi dari eselon I Kementan.

“Ada delapan Eselon I Kementan yang akan bekerjasama dengan KTNA dalam mengantisipasi perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global. Saya kira ini menjadi gerak bersama untuk kita dalam membangun pertanian nasional,” kata Sofyan Noor.

** ppmkp

Kini, Kasus Korupsi Impor Emas Rp 47,1 Triliun Sudah Ada Tersangka

0

Bogor | Jurnal Bogor

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyidikan dugaan korupsi komoditas emas batangan sudah mengantongi tersangka.

Mahfud MD mengatakan, penyidikan korupsi importasi logam mulia itu bagian dari penelusuran laporan terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 189 triliun.

Mahfud mengatakan, dalam kasus korupsi emas, objek penyidikannya, salah-satunya berada di pintu masuk pelayanan bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta. “Kasus di Bandara Soekarno-Hatta itu (terkait) importasi emas yang di-nol-kan bea cukainya di kepabean, (proses penyidikannya) sudah di Kejaksaan Agung, dan sudah disita, dan sudah jadi (ada) tersangka,” kata Mahfud dikutip dari RMOL, Jumat (9/6/2023).

Terkait kasus tersebut, Mahfud menyebutkan angka kerugian negara dari penihilan importasi emas tersebut, mencapai Rp 49 triliun. Estimasi nilai kerugian negara ungkapan Mahfud tersebut, lebih besar dari penaksiran awal tim penyidikan di Kejagung yang menakar penghilangan hak negara dalam kasus tersebut, sebesar Rp 47,1 triliun.

Penyampaian proses kasus komoditas emas oleh Mahfud tersebut, terkait dengan arah maju kinerja tim gabungan pemberantasan TPPU. Sementara Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana saat dikonformasi menerangkan, proses pengungkapan dugaan korupsi komoditas emas yang dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) belum ada mengumumkan tersangka.

“Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik di Jampidsus. Sampai hari ini proses penyidikan masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Jika ada (tersangka), pasti kita umumkan,” kata Ketut, Jumat (9/6/2023).

Jampidsus Febrie Adriansyah, Kamis (8/6/2023) menyampaikan, penyidikan korupsi komoditas emas ini belum dapat mengumumkan tersangka. Karena dikatakan dia, tim penyidikannya masih melakukan telaah mendalam terkait dengan bentuk emas yang menjadi objek penyidikan kasus tersebut.

“Kita masih melakukan pendalaman untuk kita mengetahui tentang jenis emasnya seperti apa. Apakah itu dalam bentuk emas batangan, atau yang lain,” terang dia.

Febrie Adriansyah pernah menjelaskan, penyidikan korupsi komoditas emas ini terkait kegiatan ekspor-impor logam mulia, dan emas. “Konstruksi kasus ini, terkait dengan kegiatan ekspor-impor emas. Dari ekspor-impor itu oleh penyidik saat ini sedang didalami terkait dengan proses keluar-masuknya barang (emas), dan keabsahannya secara hukum,” kata Febrie, Selasa (23/5/2023).

“Dalam kegiatan ekspor-impor emas itu, ada kepentingan hak-hak negara disitu yang dirugikan. Terutama terkait dengan bea masuk (tarif pajak) dan lain-lainnya,” sambung Febrie.

Febrie menerangkan, di Jampidsus, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan emas ini sebetulnya sudah dilakukan sejak 2021. Akan tetapi baru meningkat ke penyidikan pada 10 Mei 2023 setelah para jaksa penyidik meyakini adanya bukti atas perbuatan pidana dalam proses ekspor-impor komoditas logam mulia tersebut.

“Jadi ini kita naik sidik (penyidikan) kasus ini, karena memang kita sudah punya alat bukti permulaan yang cukup bahwa ada perbuatan yang melawan hukum dalam proses pengelolaan emas ini. Dan itu kita melihat ada hak-hak negara yang dirugikan di dalam prosesnya,” sambung Febrie.

Febrie belum bersedia membeberkan berapa potensi kerugian negara terkait kasus tersebut. Akan tetapi, pada 14 Juni 2021 saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin terungkap, potensi kerugian negara dari manipulasi bea ekspor-impor emas tersebut mencapai Rp 47,1 triliun.

Pada April 2023 saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Mahfud MD juga mengungkapkan, adanya aliran TPPU senilai Rp 189 triliun di Dirjen Bea Cukai terkait dengan ekspor-impor emas batangan. Nilai tersebut, terungkap bagian dari Rp 349 triliun dugaan TPPU yang terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun Febrie menerangkan, kasus dugaan TPPU senilai Rp 189 triliun yang disampaikan Mahfud MD di Komisi III hanya berbeda jangka waktu peristiwa pidananya, dari kasus yang penyelidikannya sudah dilakukan sejak 2021. Akan tetapi Febrie mengatakan penyampaian oleh Menko Polhukam, dan penyidikan yang dilakukan Jampidsus terkait kasus tersebut saling beririsan.

“Sampai saat ini, dugaan yang disampaikan oleh Pak Menko (Mahfud MD) itu, tempus-nya berbeda. Di kita itu 2010-2022 dan di sana, itu sejak tahun 2000-an dan itu lebih jauh tempus-nya,” ujar Febrie menambahkan.

Terkait penyidikan di Jampidsus, Febrie juga pernah mengungkapkan, adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak di Dirjen Bea Cukai, dan PT Aneka Tambang (Antam) dalam kasus tersebut. Dalam penyidikan berjalan, tim di Jampidsus belakangan ini, sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan pejabat petinggi dari Dirjen Bea Cukai, termasuk para pejabat di Kantor Pelaanan Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Pun memeriksa puluhan petinggi di PT Antam. Penyidik juga sudah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan para petinggi perusahaan-perusahaan swasta di bidang logam mulia, dan ekspor-impor komoditas emas di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

** yev

Hasil Lebih Rendah, Biosaka Menekan Pupuk NPK 50% Tidak Terbukti

0

Jakarta | Jurnal Bogor

Klaim bahwa Biosaka dapat menjadi substitusi 50% pupuk NPK dan meningkatkan hasil produksi tanaman pangan, tidak dapat dibuktikan. Perlakuan dengan Biosaka justru memberikan hasil yang lebih rendah ketimbang perlakuan tanpa pupuk.

Sanggahan tersebut dikemukakan Dr Ir Arief Hartono MSc Agr dari Tim Kajian Institut Pertanian Bogor [IPB] pada webinar bertajuk ‘Pandangan HITI dan Tim IPB tentang Biosaka’ yang dihadiri Ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia [HITI] Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc dan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN] Dr Ir I Wayan Suastika di Jakarta pada Jumat [9/6].

Sebagaimana diketahui, IPB membentuk Tim Kajian Biosaka IPB beranggotakan 10 akademisi yang dipimpin Prof Dr Ir Mitfahudin MSi dari dari hasil kajian lapangan di tiga kabupaten meliputi Karawang, Klaten dan Blitar pada medio Februari dan awal Maret 2023.

Upaya tersebut sejalan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa peningkatan produksi pertanian merupakan bentuk akselerasi menghadapi tantangan global.

“Untuk terus memperkuat stok pangan khususnya beras yang merupakan kebutuhan pokok dalam negeri, bahkan dibutuhkan di seluruh dunia,” katanya.

Dr Ir Arief Hartono MSc Agr mengatakan dari hasil kajian lapangan, ddapati hampir semua percobaan demplot tidak ada pembanding pemberian Pupuk NPK saja, jadi hipotesis awal sudah misleading.

“Tanaman padi tetap memerlukan pupuk NPK, jika hanya diberi Biosaka maka hasilnya lebih rendah dari tanaman kontrol tanpa Biosaka,” katanya.

Klaim bahwa Biosaka dapat menggantikan pupuk NPK 50% tidak valid, karena kesimpulan tersebut hanya didasarkan pada demplot petani, tidak didasarkan atas hasil percobaan yang dirancang sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.

“Seharusnya di dalam membuat pembandingan dalam suatu penelitian atau percobaan, pembanding pupuk NPK+Urea 50% dan 100% harus disertakan, sehingga kesimpulan akan lebih valid,” kata Dr Ir Arief Hartono MSc Agr.

Menurutnya, dari hasil wawancara dengan staf Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemkab Blitar, didapat informasi bahwa sampai saat ini belum ada data resmi peningkatan produktivitas padi yang disebabkan oleh pemberikan Biosaka oleh petani.

“Informasi keberhasilan Biosaka hanya diperoleh dari data ubinan yang tidak diketahui faktor produksi apa saja yang telah diberikan petani di lahan pertaniannya,” kata Dr Ir Arief Hartono MSc Agr.

Tim IPB tentang Biosaka, katanya lagi, terlalu dini apabila penerapan Biosaka diklaim dapat menekan penggunaan pupuk NPK 50%, rujukannya hasil Demplot petani yang diklaim menunjukkan pertumbuhan tanaman dan hasil demplot yang tidak berbeda nyata antara perlakuan Biosaka + NPK 50% dengan Biosaka + 100% NPK.

“Klaim tersebut masih terlalu dini karena tidak didukung prosedur pengujian sesuai metode ilmiah. Penarikan kesimpulan menjadi tidak valid, karena perbandingan yang dilakukan tidak mendasarkan prosedur percobaan yang benar,” kata Dr Ir Arief Hartono MSc Agr.

Tim Kajian IPB mendapati fakta bahwa Biosaka diperoleh dengan cara memeras bahan organik dalam air tidak memenuhi mekanisme pelepasan hara dari bahan organik.

Hasil analisis Biosaka, katanya lagi, yang dilakukan Balai Penelitian Tanah menunjukkan bahwa Biosaka dapat dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur hara esensial (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo) karena kadarnya sangat rendah, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal sehingga disimpulkan Biosaka tidak termasuk pupuk cair.

Rekomendasi HITI
Hal itu sejalan dengan rekomendasi HITI seperti diberitakan sebelumnya bahwa akademisi dan praktisi yang tergabung pada HITI merekomendasi ´kebijakan publik Biosaka harus berdasarkan kajian ilmiah´ mengingat hasil penelitian menunjukkan ternyata Biosaka tidak berpengaruh terhadap produksi padi.

Rekomendasi tersebut mengemuka pada Focus Group Discussion [FGD] yang digelar HITI bertajuk ´Sharing Pemanfaatan Biosaka untuk Tanaman Padi Sawah´ secara online pada Senin [29/5]. FGD dihadiri hampir 75 peserta online dari kalangan akademisi, praktisi, pejabat Kementan dan pejabat pemerintah daerah terkait serta penyuluh dan stakeholders.

Hadir narasumber dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada Balai Standarisasi Instrumen Pertanian [BSIP] Kementerian Pertanian RI dan akademisi IPB University, Dr Arif Hartono.

Acuannya, hasil penelitian Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk pada Balai Standarisasi Instrumen Pertanian [BSIP] Kementerian Pertanian RI menunjukkan ternyata Biosaka tidak berpengaruh terhadap produksi padi, serta tidak mengurangi kebutuhan pupuk 50% hingga 90%.

Sebagai tindak lanjut FGD, maka HITI meminta kepada seluruh Komisariat Daerah (Komda) untuk dapat melakukan pengamatan terhadap daerah yang telah menerapkan Biosaka dalam kegiatan budidaya pertanian.

HITI juga meminta kepada seluruh Komda untuk melaksanakan penelitian dan pengujian terkait efektivitas Biosaka dan suplemen lainnya pada kegiatan budidaya pertanian.

Sebagaimana diketahui, Biosaka adalah local knowledge hasil temuan atau invensi praktisi pertanian bernama Muhammad Anshar, warga Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Biosaka adalah cairan yang dibuat dari pucuk-pucuk daun atau rumput-rumputan sehat dan utuh tidak dimakan serangga yang diremas dalam air dengan takaran dan waktu tertentu.

Terkait hal itu, FGD digelar oleh HITI sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari petani, penyuluh, serta stakeholders pertanian lainnya terkait efektivitas penggunaan Biosaka.

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengujian standar instrumen tanah dan pupuk telah melakukan pengujian terkait penggunaan Biosaka di Blitar dengan tanaman indikator padi.

** ppmkp