jurnalinspirasi.co.id – Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat (Jabar) baru akan dilaksanakan pada 2026 mendatang. Kendati demikian, Akuatik Kota Bogor terus berupaya memperbaiki catatan waktu enam perenang yang akan diturunkan.
Salah satunya melalui Kejuaraan Bogor Open yang mempertandingkan tujuh nomor pertandingan senior dan delapan kategori laga junior, serta diikuti oleh 720 peserta se-Indonesia di Kolam Renang Mila Kancana, akhir pekan lalu.
Ketua Panitia Bogor Open, Fariza Firmansyah mengatakan bahwa kejuaraan tersebut bertujuan untuk menambah jam terbang perenang Kota Bogor jelang Porprov.
“Jadi ini seperti ajang try in atau pra porprov bagi atlet Akuatik Kota Bogor,” ujar Fariza kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).
Sementara itu, Tim Pelatih Akuatik Kota Bogor, Adi Mandala menjelaskan bahwa berdasarkan kejuaraan tersebut hasilnya terlihat terjadi kenaikan signifikan dari catatan waktu.
“Ada kenaikan dari catatan waktu. Contohnya, di nomor gaya bebas 50 meter, catatan waktu kita 26 detik. Tapi masih kalah dari Kota Bandung, yang menorehkan 22 hingga 23 detik,” ucapnya.
Menurut dia, dalam kejuaraan tersebut sebanyak enam perenang Akuatik Kota Bogor yang diproyeksikan tampil di Porprov berhasil meraih sembilan medali emas.
“Kita nggak ada target di kejuaraan itu, tujuannya hanya memperbaiki catatan waktu saja. Perenang bisa saja mengalahkan Bandung, asalkan prosedur teknik kepelatihan diikuti,” tandasnya.
Megamendung – Jurnal Bogor Adanya mobilisasi belasan saksi yang dibawa oleh Kepala Desa Sukaresmi Iip Ibrahim di setiap sidang di PN Cibinong untuk 3 gugatan kasus sengketa tanah negara eks Cikopo Selatan di Blok Arca, Desa Sukaresmi membuat puluhan pengacara dari berbagai daerah terjun membantu para penggarap yang sedang menggugat BPN Kabupaten Bogor untuk membatalkan sertifikat HGU no 294 PTPN VIII Gunung Mas di PN Cibinong terus bergulir di meja sidang.
Tergugahnya para kuasa hukum terhadap kasus sengketa tanah negara, mereka bertujuan untuk membantu di gugatan yang dilakukan oleh penggarap bernama Linda dan para penggugat lainnya, dimana dilokasi tersebut terdapat ratusan tenaga kerja agrobisnis dan para petani, supaya para penegak hukum dalam menjalankan sidang perkaranya patuh terhadap perundang undangan tentang pertanahan yang tertera di PP nomor 18 tahun 2021, tentang penerbitan sertifikat HGU no 294 atas nama PTPN VIII Gunung Mas tahun 2008 silam, yang dinilai para kuasa hukum diduga cacad dalam penerbitannya.
Seperti yang dikatakan Indra dan kawan kawan kuasa hukum dari Linda. ” Di sertifikat HGU tersebut, sangat bertolak belakang isi redaksinya dinyatakan lokasi yang kini dikuasai para penggarap sebagai tanah kosong. Padahal, jauh jauh sebelum sertifikat tersebut terbit, lokasi dimaksud sudah dikuasai para petani penggarap sejak puluhan tahun silam termasuk klien kami.
Dengan demikian, sangat jelas keterangan disertifikat no 294 tersebut diduga tidak benar, yang secara otomatis sertifikatnya kalau mengacu kepada peraturan tentang penerbitan HGU, itu sudah menyalahi” tandas Indra.
Sementara itu hasil inpestigasi dilapangan, keberadaan para penggarap di blok Arca mereka memiliki surat oper alih garap yang dikeluarkan oleh setiap pergantian kepala desa di Sukaresmi. Mulai dari Kepala Desa bernana H. Darmaji ( alm), Kades Asep, dan Kades Iip Ibrahim yang kini tengah menjabat di desa itu.
“Penguasaan tanah negara eks Cikopo Selatan ini bukan hanya di phisik saja. Melainkan klien kami juga memiliki surat penggarap yang dikeluarkan oleh kepala desa. Baik itu oleh kepala desa yang lama maupun kepala desa bernama Pak Iip Ibrahim yang kini sedang menjabat. Dan untuk argumen ini saya bisa buktikan dengan data yang falid. Seharusnya, bagi Kepala Desa bersikap independen dalam keterlibatannya di proses hukum tersebut”, imbuh Indra.
Sementara di desa Kopo, Cisaru masih di lahah eks Cikopo Selatan, sudah terdapat dua putusan Mahkamah Agung. Dimana di dua putusan itu MA memenangkan gugatan yang dilakukan para penggarap. Hingga diwilayah itu kini sudah terbit puluhan bidang Sertifikat Hak Guna Pakai ( HGP). Dadang Supriatna.
Kabupaten Bogor | Jurnal Bogor – Akibat bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi dan Cianjur beberapa pekan lalu telah menyebabkan kerusakan serta melumpuhkan aktivitas masyarakat setempat mulai dari menghanyutkan sejumlah
Gabungan Ormas dari Kabupaten Bogor mengirimkan bantuan kepada masyarakat Sukabumi tepatnya di Desa Lembur Sawah, Kabupaten Sukabumi.
“Ada 10 Ormas yang ikut serta memberikan bantuan ke Sukabumi,” ujar Komeng perwakilan dari Ormas Gibas.
Lanjut Komeng, adapun jenis bantuan yang disalurkan ke sukabumi dalam bentuk sembako, pakaian baru serta obat obatan.
Tak hanya itu, Ormas Kabupaten Bogor turut menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa Sukabumi dan Cianjur.
“Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah ini diberikan kesabaran dan ketabahan,” tambahnya.
Harapan buat korban bencana agar sedikit bisa membantu serta meringankan beban dan memberikan support agar lebih kuat lagi menghadapi musibah. Yudi
Jurnal Inspirasi – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, meminta jangan sampai ada pupuk palsu yang beredar di Indramayu. Hal ini diungkapkan Mentan Amran saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024).
“Kami titip, pak Kasdam, Danrem Irwasda, aku titip jangan ada pupuk palsu yang beredar. Kalau ada hukum seberat-beratnya, jangan sampai ada yang menyakiti rakyat kecil ,“ tegasnya.
Selain itu Amran meminta kalau ada distributor mempermainkan pupuk subsidi agar dihukum seberat-beratnya dan tak ragu untuk mencabut izinnya. Mentan menyebut bahwa petani adalah pahlawan pangan Indonesia yang patut disayangi, karena tanpa pangan negara tidak ada.
Sementara, Bupati Indramayu Nina Agustina mengungkapkan sektor pertanian tanaman pangan menjadi sektor unggulan di Indramayu yang menjadi andalan nasional dalam mendukung penyediaan beras.
Luas baku sawah di Indramayu mencapai 125.442 hektar dan lahan sawah yang dilindungi (LSD) 112.965 hektar dan lahan pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 84,684 ha. Dari lahan tersebut membuat Indramayu berlabel lumbung pangan tingkat nasional.
“D iatas lahan tersebut telah diproduksi komoditas tanaman pangan terutama padi yang dapat diandalkan secara nasional. Tahun 2021 dan 2022 mendapat peringkat pertama sebagai nasional sebagai daerah pangan dengan produksi tertinggi yaitu sebesar 1.76 juta ton GKP, setara 1,45 juta ton GKG. Tahun 2022 1,79 juta ton GKP setara 1,49 juta ton GKG, “ urainya.
Nina melanjutkan, meski ada badai El Nino di tahun 2023, Indramayu masih tetap produktif menghasilkan padi terbesar nasional 1,67 juta ton yang mengantarkan Indramayu meraih penghargaan sebagai Kabupaten terbesar yang memiliki produksi dan produktivitas padi di Jawa Barat.
“ Untuk itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian, “ ucapnya.
Sebagai informasi Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan program modernisasi pertanian di Indonesia, dengan penanggungjawab Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Sukim Supandi. Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI telah mengalokasikan lahan seluas 10 ribu hektare di lima kecamatan untuk proyek ini.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan program pertanian modern bertujuan untuk memfasilitasi para petani di lapangan menggunakan alsintan sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Tamansari | Jurnal Bogor – Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri mengajak untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi pertanian di Kabupaten Bogor agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan Pj. Bupati Bogor saat menghadiri Rembug Paripurna Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bogor 2024 dengan Tema Membangun Strategi Menuju Ekosistem Pertanian Yang Tangguh Dan Mandiri di Gedung Pala GG Pala, Tamansari, pada Jumat (20/12).
Perlu diketahui, bahwa sektor pertanian merupakan sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dan lapangan pekerjaan sebesar 7,6 persen dari penduduk yang bekerja. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi PDRB sebesar 14,99 triliun rupiah atau 5,19 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor yang berjumlah 289,10 triliun rupiah.
“Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang laju pertumbuhan PDRBnya selalu positif setiap tahunnya. Untuk itu mari kita bersama-sama mengoptimalkan potensi pertanian di Kabupaten Bogor agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat,” tutur Bachril Bakri.
Lanjut Bachril Bakri menjelaskan, bahwa fungsi dan peran KTNA dapat lebih ditingkatkan terutama dalam pemberdayaan dan pembelajaran terhadap pelaku utama pembangunan pertanian. Melalui rembug paripurna KTNA Tahun 2024 ini semoga KTNA terus maju dan mampu menjadi motor penggerak dan penyalur aspirasi anggota dalam perumusan kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan petani.
“Serta dapat menjadi organisasi yang bisa membantu dan membangun skala usaha yang memiliki potensi tawar dan daya saing,” tandasnya. Yud
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tak tinggal diam melihat kesulitan warganya. Melalui Dinas Pendidikan (Disdik), Pemkot memiliki program dalam membantu siswa yang tergolong keluarga kurang mampu untuk menebus ijazahnya atau menunggak biaya pendidikannya.
Abdul Rochman (19) terlihat murung. Pemuda asal Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, ini belum bisa bekerja atau berkeinginan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
Hal ini karena ijazahnya masih ditahan pihak sekolah SMK swasta di Kota Bogor. Alasan pihak sekolah wajar menahan ijazah Rochman karena belum melunasi iuran bulan dan biaya-biaya pendidikan lainnya.
“Boro-boro mau kerja, niat untuk sekolah lagi saya sudah tidak ada. Selain terkendala biaya, ijazah saya juga masih tertahan di sekolah,’’ kata Rochman.
Begitu juga yang dialami Bayu Lesmana (18). Pemuda lulusan SMA swasta di Kota Bogor ini juga mengalami hal sama, yakni terkendala biaya pendidikan saat sekolah, sehingga dirinya tak bisa mengambil ijazahnya.
Dirinya berharap ada orang tua asuh atau dermawan yang bisa membantu kesulitannya mendapatkan ijazah.
“Semoga pemerintah bisa membantu untuk mendapatkan ijazahnya. Rencananya bila sudah ada ijazah bisa kan bisa untuk melamar pekerjaan,’’ kata Bayu.
Harapan Bayu dan pemuda-pemuda lulusan SMK/SMA di Kota Bogor ini bakal segera terealisasi pada 2025 ini. Hal ini karena Pemkot Bogor memastikan bakal menggelar Program Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan pada 2025 mendatang.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Elyis Sontikasyah mengatakan program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkendala atau menunggak biaya pendidikannya.
“Mengacu dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 50 Tahun 2023, bantuan untuk di jenjang SMP dan MTS maksimal Rp 2 juta. Kemudian untuk jenjang SMA dan MA sebesar Rp2,5 juta, sedangkan jenjang SMK Rp 3,5 juta,” bebernya.
Untuk mendapatkan manfaat dari program ini masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui Aplikasi Sahabat yang dikelola Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.
“Melalui program ini kami berharap para pelajar atau masyarakat bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,” ucap Elyis.
Ia mengungkapkan pada tahun 2025 terdapat 235 siswa dari 60 sekolah yang akan menerima manfaat program ini dengan usulan jumlah tunggakan Rp 524.268.000.
Sementara untuk jenjang SMA, MA, MK terdapat 1.474 orang siswa dari 85 yang mendapat manfaat program ini dengan anggaran mencapai Rp 4.839.500.000.
Pembahasan mengenai program ini telah dibahas Pemkot Bogor bersama DPRD Kota Bogor dan Para kepala SMA, MA, SMK se-Kota Bogor, dan Kantor Cabang Dinas (KCD) pada Selasa (5/11) lalu.
Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Abdul Wahid mengatakan belum dapat memastikan total anggaran yang akan dikeluarkan dalam program tersebut karena menunggu jumlah akhir ijazah yang akan ditebus.
Program pelunasan biaya pendidikan ini diakui Wahid menjadi aspirasi yang banyak disampaikan oleh masyarakat. Lewat program ini ia berharap para penerima manfaat bisa melamar kerja dengan ijazah yang mereka miliki.
Namun ia menekankan pelaksanaan program ini berpegang kepada aturan Perwali Kota Bogor. Calon penerima program ini ialah siswa Kota Bogor yang berdomisili Kota Bogor.
Pada awal tahun, DPRD Kota Bogor menganggarkan Rp 7,5 miliar untuk menebus ijazah 2.500 siswa kurang mampu yang masih tertahan di sekolah swasta.
jurnalinspirasi.co.id – Aspirasi Masyarakat Bogor Bersatu (AMBB) berunjukrasa di depan kantor Inspektorat Kota Bogor pada Kamis (19/12/2024).
Ketua AMBB Irfan Yoga mangatakan bahwa aksi ini merupakan kritik terhadap kinerja dan perilaku kepala inspektorat Kota Bogor
“Seperti yang kita ketahui bersama ada banyak permasalahan di Kota Bogor ini semestinya di tindak lanjuti sebagaimana kewenangan inspektorat sesua dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019,” katanya.
Menurut dia, AMBB mendesak dan menuntut kepala inspektorat untuk besikap tegas dalam melaksanakan tugas.
Ia mempertanyakan masalah kasus yang dilakukan oleh Pelaksanaan Tigas (PLT) dirut Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang pada saat itu jabat oleh Rakhmawati.
“Diduga menghilangkan alat bukti laporan keuangan milik PDJT, yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut nyata dari inspektorat Kota Bogor. Artinya jika laporan keuangan sengaja di hilangkan berpotensi anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
Kata dia, tak hanya permasalah PDJT berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)BPK Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun 2022 dan 2023.
Ia menyebutkan banyaknya proyek pembangunan di Kota Bogor kelebihan bayar yang semestinya menurut peraturan BPK RI harus di selesaikan selama 60 hari kerja bukan bertahun-tahun artinya ada dugaan potensi KKN di dalamnya.
“Kami menduga kepala inspektorat telah di bungkam dengan uang oknum pengusaha sehingga proses kelebihan bayar tersebut tidak di tindak lanjuti,” ungkapnya.
Hal ini, sambung dia, menunjukan bahwa kepala inspektorat minim etika dan perlu di audit harta kekayaannya berdasarkan tunjangan yang di dapat dan perilaku flexing yang di lakukan.
“Kami menduga kepala inspektorat melakukan hal-hal di luar aturan sehingga mampu membeli barang-barang mewah bahkan kami menduga barang-barang mewah tersebut pemeberian oknum-oknum tertentu,” imbuhnya.
AMBB menuntut agar mengusut kasus dugaan penggelapan laporan keuangan PDJT oleh mantan Plt. Kedua, usut dan selesaikan proses kelebihan bayar proyek pembangunan di Kota Bogor tahun 2022 serta 2023.
Selain itu, harus ada audit BB terhadap kekayaan kepala inspektorat Kota Bogor yang melakukan gelxing ditengah kemiskinan ekstrem masyarakat Kota Bogor.
“Kalau tuntutan kami tak diindahkan, kami akan kembali beraksi,” tandasnya.
jurnalinspirasi.co.id – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan masyarakat Kota Bogor dapat merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru)!dengan aman dan nyaman.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Polresta Bogor Kota, Kodim 0606, dan unsur lainnya, siap untuk menjaga keamanan dan memberikan jaminan kepada masyarakat selama Natal dan Tahun Baru.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut juga diundang para pengurus gereja, pengelola tempat wisata, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pihak lainnya.
“Yang kita amankan adalah objek terkait gereja maupun tempat yang digunakan untuk ibadah umat Kristiani. Pada tanggal 24, 25, 31 Desember, dan 1 Januari, serta hari-hari lain di luar itu yang menjadi puncaknya,” jelas Bismo.
Selain gereja, sambung Bismo, petugas juga akan mengamankan wilayah Kota Bogor, termasuk destinasi wisata dan pusat kuliner yang menjadi tempat kerumunan masyarakat. Termasuk stasiun dan mal, semua diamankan.
“Kami melaksanakan patroli bersama. Kemudian kami menyediakan enam pos pengamanan (pospam) dan satu pos terpadu untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, baik itu copet, curanmor, dan lainnya,” tegasnya.
Bismo juga menegaskan bahwa rumah kosong menjadi salah satu titik pengamanan prioritas. Masyarakat juga diminta melaporkan jika ingin meninggalkan rumah untuk berlibur selama Natal dan Tahun Baru.
Bahkan, Bismo juga menawarkan masyarakat untuk menitipkan kendaraannya di kantor polisi secara gratis, baik di Mapolresta Bogor Kota maupun polsek terdekat.
“Kami juga akan melaksanakan operasi miras, petasan, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan gesekan. Kami bekerja sama dengan petugas keamanan dari gereja, termasuk pemasangan CCTV dan detektor logam. Semua itu harus kita amankan,” jelasnya.
Bismo menambahkan, ada total 1.305 personel gabungan yang akan mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Rinciannya, 700 personel dari kepolisian, 185 personel TNI, dan sisanya dari Pemkot Bogor.
“Mereka mengontrol kemacetan, mengantisipasi pelanggaran arus, dan menjaga pintu masuk tempat wisata serta pusat kuliner. Juga ada tim urai menggunakan motor supaya lebih cepat dalam mitigasi,” ujar Bismo.
jurnalinspirasi.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bogor berhasil meraih dua penghargaan pada ajang Anugerah Kehumasan dan Datin Bawaslu Se-Jawa Barat 2024.
Penghargaan ini diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik di bidang pengawasan, dan pengelolaan data informasi.
Dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Holiday Inn Cikarang Jababeka, Bawaslu Kota Bogor meraih penghargaan sebagai Terbaik II dalam Kategori Pengawasan Siber dan Terbaik II dalam Kategori Konsistensi dan Keberlanjutan Pengelolaan Aplikasi Bale Data.
Penghargaan ini menegaskan komitmen Bawaslu Kota Bogor dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengelolaan data informasi dengan optimal.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bogor, Ahmad Fathoni, mengaku bersyukur atas raihan tersebut. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dalam mengawasi pemilihan dan mengelola data telah diakui.
“Kami akan terus meningkatkan kualitas kinerja agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (19/12/2024).
Sementara dalam kategori Pengawasan Siber, Bawaslu Kota Bogor dinilai berhasil mengimplementasikan strategi pengawasan berbasis teknologi informasi untuk memastikan proses pemilihan serentak 2024 di Kota Bogor tanpa hoaks, ujaran kebencian ataupun kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjatuhkan atau merugikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor pada tahapan kampanye pemilihan serentak 2024.
“Kami memahami pentingnya adaptasi teknologi dalam pengawasan pemilu, terutama di era digital seperti sekarang. Kami terus berinovasi untuk menjawab tantangan baru dalam pengawasan siber,” ucap Ahmad Fathoni.
Sedangkan penghargaan dalam kategori Konsistensi dan Kelanjutan Pengelolaan Aplikasi Bale Data diberikan atas upaya Bawaslu Kota Bogor dalam menjaga kualitas pengelolaan data dan informasi.
“Bawaslu Kota Bogor dengan konsisten melakukan pemutakhiran data dan memastikan akurasi informasi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara seluruh elemen di Bawaslu Kota Bogor,” jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bogor, Supriantona.
Ia menyebut bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bawaslu Kota Bogor untuk terus meningkatkan inovasi dan profesionalisme.
“Dengan tantangan pemilu yang semakin kompleks, Bawaslu Kota Bogor berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Diketahui, Anugerah Kehumasan dan Datin Bawaslu Se-Jawa Barat merupakan ajang tahunan yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja unggul.
Pada tahun 2024, acara ini diikuti oleh seluruh Bawaslu dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Melalui penghargaan ini, Bawaslu Kota Bogor berharap dapat terus memotivasi diri untuk berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
“Kami percaya bahwa pengawasan yang baik akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu, kami akan terus berinovasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan visi tersebut,” tandas Supriantona.
Jurnal Inspirasi – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengutarakan akan mengoptimalkan sembilan bendungan besar di Jawa Barat, untuk meningkatkan produksi pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.
“ Tahun ini pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 12 triliun rupiah untuk perbaikan irigasi baik irigasi tersier, sekunder dan primer, diseluruh Indonesia. Segera data irigasi – irigasi yang rusak laporkan untuk perbaikan, primer tersier dan sekunder, “ ungkapnya, di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024).
Menteri Pertanian meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) mengatur dan menyalurkan air untuk petani. Mentan Amran menekankan juga agar BBWS melaporkan semua irigasi yang perlu diperbaiki.
Mengenai ketersediaan air Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) juga menggarisbawahi betapa pentingnya penyediaan air untuk pertanian, agar target pertanian nasional tercapai.
“Air adalah sumber daya vital. Jika kita tidak mengelola air dengan baik, produktivitas pertanian akan terganggu,” ujar Santi.
Sementara itu Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan produksi padi yang telah dicapai Indramayu akan meningkat jika bendungan Cipanas yang ada di perbatasan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka dioptimalkan.
Bendungan tersebut berkapasitas 250, 81 juta kubik dan cakupan luas irigasi sebesar 9,273 ha untuk mengairi wilayah Majalengka dan sebagian besar Indramayu.
