jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih mematangkan regulasi, teknis, dan skema keuangan agar program Buy The Service (BTS) Biskita dapat segera ditenderkan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa seluruh persyaratan masih dimatangkan, dan akan dibahas dengan seluruh OPD pada Rabu (5/2/2025).

“Regulasi ada di Bagian Hukum, untuk keuangan ada di BKAD, dan teknisnya di Dishub,” ujar Marse kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

Menurut dia, untuk dapat mentenderkan program BTS, tentunya seluruh spesifikasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

Namun yang paling penting, kata Marse, pemerintah sekarang masih menyiapkan Surat Keputusan Standa Pelayanan Minimal (SK SPM) serta Surat Keputusan Standar Operasional Prosedur (SK SOP). Sebab, selama ini hal-hal tersebut hanya dimiliki oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), karena BTS adalah produk mereka.

“Mudah-mudahan pekan ini, produk hukum berupa regulasi selesai,” kata Marse.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Bogor sepenuhnya mengadopsi e-katalog yang sebelumnya digunakan BPTJ untuk mentenderkan Biskita

“Masih menggunakan e-katalog versi 5, sebab versi 6 belum ada etalase di dalamnya,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai peluang besar Kodjari kembali mengoperasikan Biskita lantaran telah berpengalaman mengikuti tender di BPTJ. Marse menyatakan bahwa tender tersebut terbuka bagi perusahaan manapun. Termasuk, eks operator Biskita dari Denpasar, Jogjakarta, dan Padang.

“Yang penting syarat teknis dipenuhi, seperti memiliki unit bus,” tegas mantan Camat Bogor Utara itu.

Ditanya perihal PTP yang ‘nyerah’ untuk mengikuti lelang BTS. Marse menyatakan bahwa perusahaan pelat merah itu belum bisa mendaftarkan diri dalam e-katalog. Selain itu, mereka juga tidak memiliki unit bus.

“Jadi nanti PTP akan kerjasama sistemnya. Mereka jadi pengelola halte Biskita,” ucapnya.

** Fredy Kristianto

jurnalinspirasi.co.id – Tidak mengaspalnya Biskita di Kota Bogor sejak 1 Januari 2025 lantaran distopnya subsidi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), rupanya menarik perhatian Pengamat Transportasi dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Trsnsportasi Infonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

Ia justru menyinggung DPRD yang dinilai tidak berpihak terhadap alokasi anggaran transportasi.

“Tinggal bagaimana APBD Kota Bogor saja, dimasa peralihan dari pusat ke daerah, tinggal bagaimana Bogor menganggarkan untuk biskita,” ungkapnya.

Apabila alasan tidak setuju lantaran keterbatasan anggaran atau kecilnya APBD. Ia pun mempertanyakan daerah lain yang APBD dibawah Kota Bogor, namun tetap bisa menganggarkan.

“Nggak usah beli bis, pakai saja bis yang ada operator yang ada, sambil berproses kalau Perumda kedepan ingin membeli unit dan ikut menjadi operator yang bisa saja nanti kedepan seperti itu,” katanya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo justru menilai bahwa tersendatnya Biskita di Kota Bogor lantaran Pemkot Bogor sejak awal terkesan lalai dalam mempersiapkan langkah strategis, pasca Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menstop subsidi BTS.

“Dari awal pemerintah kan sudah tahu, kalau subsidi ini tidak abadi. Mestinya disiapkan langkah strategis untuk menyikapi bila subsidi distop,” ucapnya.

Dwi mengaku tak sependapat bila tidak mengaspalnya Biskita di Kota Bogor lantaran tidak berpihaknya DPRD terhadap penganggaran.

“Saya nggak setuju, sebab APBD kita terbatas, dan di Kota Bogor masih banyak permasalahan sosial yang mesti dientaskan, seperti sarana pendidikan, kesehatan, RTLH, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Justru, sambung dia, apabila Pemkot Bogor sejak awal menyiapkan kajian skema pembiayaan Biskita pasca distopnya subsidi, polemik seperti saat ini takkan terjadi.

“Ini murni kesalahan Pemkot Bogor. Karena sejak awal tidak mempersiapkan langkah strategis, bila subsidi distop pusat,” tandasnya.

Lebih lanjut, Dwi berharap agar Pemkot Bogor dapat memberikan full support kepada PTP agar dapat berkembang. Di antaranya dengan memberikan kepercayaan PTP mengelola Biskita ke depannya.

Namun untuk saat ini, sambung dia, sharing profit antara pemenang tender Biskita dan PTP harus transparan, dengan persentase yang adil.

“Persentasenya harus adil, jangan sampai kehadiran Biskita hanya menguntungkan swasta. Sementara PTP kembali merana, hidup segan mati tak mau,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto