jurnalinspirasi.co.id – Wali Kota Bogor Bima Arya meresmikan Museum Pajajaran, di Jalan Batu Tulis, Jumat (22/12).
Diketahui, museum yang dibangun selama 150 hari dan selesai tepat waktu pada (21/12) ini, diresmikan langsung Bima Arya didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor Iceu Pujiati.
Menurut dia, Museum Pajajaran ini dibangun untuk memuliakan sejarah dan untuk menempatkan nilai masa lalu sebagai bekal menghadapi masa depan. Museum ini akan menjadi tempat bagi semua warga dan anak-anak muda Bogor untuk belajar dari kebesaran masa lalu dalam melangkah ke masa depan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah semaksimal mungkin mendengarkan aspirasi dari semua warga, sejarawan dan budayawan dengan memastikan semua aspirasi itu sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Bima.
Kata dia, Pemkot Bogor tidak akan berhenti sampai di sini saja. Pihaknya akan menganggarkan semua yang dibutuhkan agar Museum Pajajaran ini semakin menginspirasi. Pembangunan akan dilanjutkan, tamannya akan lebih indah, furniture-nya akan lebih nyaman dan museum ini akan bermanfaat bukan untuk satu atau dua kelompok saja tapi bermanfaat untuk semua.
“Dinu Kiwari Ngancik Nu Bihari, Seja Ayeuna Sampeureun Jaga, yang kita nikmati hari ini adalah warisan dari ikhtiar masa lalu dan yang kita lakukan hari ini untuk kejayaan dan kebanggaan di masa depan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disparbud Kota Bogor Iceu Pujiati menuturkan, kegiatan ini dilaksanakan di tahun anggaran 2023 dengan nama kegiatan pembangunan museum Pajajaran yang dananya bersumber dari APBD Kota Bogor.
Pembangunan Museum Pajajaran, sambungnya, dikerjakan selama 150 hari dan selesai tepat waktu di 21 Desember 2023. “Operasional Museum Pajajaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum,” tegasnya.
Lebih lanjut, kata dia, Museum Pajajaran ini akan dilengkapi sesuai dengan syarat-syarat pembangunan museum. Mulai dari visi misi, nama museum, lokasi bangunan, anggaran, koleksi, pengelolaan SDM dan pendanaan yang tetap.
“Ya, tujuan dari pembangunan Museum Pajajaran ini sebagai sarana pelestarian budaya, edukasi serta menjadi destinasi wisata budaya dan sejarah. Semoga pembangunan museum ini dapat bermanfaat bagi semua dan dapat menjadi ikon baru bagi Kota Bogor,” tandasnya.* Fredy Kristianto
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merampungkan pembangunan ulang Jembatan Otista. Sejak Selasa (19/12/2023), jembatan yang menelan biaya Rp 49 miliar itu sudah bisa dilalui kendaraan bermotor. Jalur sistem satu arah (SSA) lingkar Kebun Raya Bogor juga kembali diberlakukan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya sumringah. Orang nomor satu di Kota Bogor ini setiap hari mengawasi pelaksanaan pembangunan ulang Jembatan Otista. Puncaknya pada Selasa (19/12/2023) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jembatan tersebut. “Presiden setiap hari lewat Jembatan Otista, saya sering melaporkan progresnya dan sudah saya sampaikan Jembatan Otista selesai,” ujar Bima Arya sebelum peresmian. Penentuan waktu peresmian dan pembukaan Jembatan Otista akhirnya menyesuaikan jadwal kepala negara. Tanggal 19 Desember 2023 dipilih lantaran Presiden Jokowi sudah pulang dari kunjungan kerjanya ke Tokyo, Jepang.
Saat ini Pemkot Bogot tengah memastikan sejumlah persiapan berjalan matang. Hal itu agar tidak terjadi lagi kemacetan lalu lintas pasca Jalur Otista dibuka. Sementara itu, SSA lingkar Kebun Raya Bogor kembali berlaku setelah peresmian Jembatan Otista oleh Presiden Joko Widodo. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, Kompol Galih Apria mengatakan, dalam proses pengembalian sistem dua arah menjadi satu arah di lingkar Kebun Raya Bogor pihaknya tidak melakukan penyekatan kendaraan. Satlantas Polresta Bogor Kota akan menjalankan sistem Adaptasi SSA. Pada sistem ini, jalur dari Simpang BTM, Jalan Ir. H. Juanda, hingga Jalan Jalak Harupat akan diterapkan satu arah. Mulai pukul 10.00 WIB kendaraan dari Simpang BTM tidak bisa lagi ke arah Jalan Otista. Kendaraan dari Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Arsitek F. Silaban hanya bisa berbelok ke kiri ke Jalan Ir. H. Juanda, begitu juga dengan kendaraan dari RRI dan Jalan Pajajaran tidak bisa ke Jalan Jalak Harupat.
Sementara Jalan Pajajaran dari titik Plaza Keboen Raya atau hingga Tugu Kujang masih berlaku dua arah. Kendaraan dari arah Baranangsiang pun akan diluruskan (tidak bisa ke Jembatan Otista) ke arah Warung Jambu. Galih mengatakan, sistem Adaptasi SSA ini akan berjalan hingga Presiden Jokowi meninggalkan Jembatan Otista. Setelah itu maka SSA akan diberlakukan 100 persen. Jalan Pajajaran yang sebelumnya dua arah menjadi satu arah ke Jalan Otista. “Tidak ada penyekatan. sistem Adaptasi SSA ini, kami terapkan agar lalu lintas tetap berjalan dan supaya saat Jembatan Otista dibuka arus sudah lancar,” jelas Galih. Untuk mempersiapkan kembalinya SSA lingkar Kebun Raya Bogor pihaknya mulai menarik kembali water barrier yang selama ini dipasang saat pemberlakuan Sistem Dua Arah. Pihaknya mulai mengangkut 80 persen water barrier mulai Senin malam.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menerjunkan seluruh personelnya pada hari pertama pemberlakuan kembali SSA. Menurut Plt. Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Putra pihaknya berjaga selama 24 jam penuh di sepanjang SSA untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas. “Kami khawatir informasi mengenai pemberlakuan SSA ini belum tersampaikan secara menyeluruh. Terlebih pada hari pertama para pengendara masih beradaptasi, jadi kami akan berjaga siang dan malam,” tuturnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Rena Da Frina menjelaskan, Jembatan Otista baru memiliki panjang 50 meter dan lebar 17 meter. Lebar jembatan baru ini bertambah hampir dua kali lipat dari besaran awal yang hanya 9 meter dengan panjang 35 meter. Jembatan Otista lama yang awalnya hanya memiliki dua lajur kendaraan, satu jalur sepeda, dan dua jalur pedestrian kini jauh lebih lebar dengan empat jalur kendaraan, satu jalur sepeda, satu jalur trem (sementara ditutup aspal dan digunakan untuk kendaran) dan dua jalur pedestrian. Jembatan Otista juga tampak lebih estetik dibanding sebelumnya. Jembatan yang melintang di atas Sungai Ciliwung ini dijaga dengan railing konsep kolonial berbahan GRC dan berwarna putih yang akan menyala di malam hari. “Untuk lampu penerangan jalan umum dipasang oleh Dishub sementara pakai eksisting sampai tahun depan. Selanjutnya tahun depan akan digarap Dishub, model perencanaannya ada di Dishub,” ujar Rena. Bagian bawah Jembatan Otista juga ditata dengan cantik sebagai deks inspeksi yang instagramable. Selain untuk memantau kondisi Sungai Ciliwung, desk inspeksi itu juga dapat digunakan sebagai spot foto. “Latar pelengkung Jembatan Otista lama kami pertahankan, karena sebelumnya diduga sebagai Cagar Budaya. Pelengkung itu kami cat putih dan akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, edukasi mengenai nilai budaya,” katanya. Berbeda dari jembatan lama, Jembatan Otista baru tidak akan memiliki plang nama. Rena menjelaskan sejak awal konsep yang diusung tidak menyertakan papan nama. “Tapi kalau memang mau (ditambahkan nama) bisa diusulkan untuk dibuatkan tahun depan,” jelasnya.
GRAFIS PROYEK PERGANTIAN JEMBATAN OTISTA
*Sumber anggaran Dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
*Pagu anggaran Rp52.684.200.000
*Pemenang tender/ lelang PT Mina Fajar Abadi
*Nilai Kontrak Rp49.066.819.311
*Mulai Ditutup 1 Mei 2023
*Tanggal habis kontrak 8 Desember 2023
/Perbedaan Jembatan Otista Lama dan baru/
*Jembatan Lama – Panjang 35 meter – Lebar 9 meter – 2 lajur kendaraan – 2 jalur pedestrian – 1 lajur sepeda
*Jembatan Baru – Tidak ada bottleneck – Panjang 50 meter – Lebar 17 meter – 4 lajur kendaraan – 1 jalur trem – 2 jalur pedestrian – 1 jalur sepeda
/Garis waktu Proyek Jembatan Otista/
Senin, 1 Mei 2023 *Jalan Otista resmi ditutup
Jumat, 5 Mei 2023 *Jembatan Otista mulai dibongkar
Kamis, 1 Juni 2023 *Penggalian fondasi jembatan utama
Senin, 19 Juni 2023 *Membangun jembatan utilitas
Senin 4 September 2023 *Jembatan utilitas rampung dan utilitas direlokasi
Selasa 3 September 2023 *Launcher gantry untuk memasang balok girder tiba dan mulai dipasang
Selasa 24 Oktober 2023 *Pemasangan balok girder perdana
Selasa, 5 Desember 2023 *Jembatan utama rampung diaspal
Sabtu, 9 Desember 2023 *Forkopimda Kota Bogor menggelar rapat koordinasi pembukaan Jembatan Otista
Kamis, 14 Desember 2023 *Pengujian beban dengan kendaraan bertonase tinggi
Minggu, 17 Desember 2023 *Tasyakuran atas selesainya Jembatan Otista
Selasa, 19 Desember 2023 *Jembatan Otista diresmikan dan dibuka sekaligus pemberlakuan kembali SSA
/Hasil Uji Beban Jembatan Otista/
-Melibatkan vendor khusus
Metode – Statis dan Dinamis – Menggunakan 9 Unit dump truck – Total beban 180 Ton – Durasi 2-3 jam
Hasil – Nilai lendutan 24 milimeter – Nilai tegangan 5 megapascal
Ambang batas – Nilai lendutan 55 mili meter – Nilai tegangan 28,8 megapascal
Jakarta | Jurnal Bogor Hasil manis baru saja dipetik skuad Galaxy Stars Bogor (GSB). Buktinya, mereka berhasil meraih gelar juara setelah skuad Kelompok Umur (KU) 11 menjadi juara, pada turnamen Falcons Cup 2023.
Bertanding pada laga final kontra Blitz di Gelanggang Olahraga (GOR) Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (21/12/2023), GSB menang dengan skor akhir 16-20.
Dengan hasil tersebut, GSB berhasil meraih empat gelar. Tim KU 9 putra berhasil finis sebagai peringkat ketiga disusul KU 9 putri juara kedua, dan KU 11 putri di posisi runner-up. Sedangkan KU 11 putra baru saja berpesta usai meraih kemenangan di laga final.
Gelar yang baru saja diraih KU 11 putra membuat Ketua GSB, Rd Iman Firmansyah bangga akan perjuangan para pemainnya.
“Intinya bersyukur sekaligus bangga atas capaian anak-anak Galaxy Stars. Semoga di tahun depan lebih banyak lagi prestasi-prestasi yang ditorehkan di semua Kelompok Umur,” kata Rd Iman Firmansyah.
Garut | Jurnal Bogor Tim Taekwondo Kabupaten Bogor berhasil menorehkan hasil yang gemilang pada hari pertama pertandingan Taekwondo Piala Gubernur Cup III di Kabupaten Garut, Kamsi, 21 Desember 2023 lalu.
Arnlody Salim saat pengalungan medali
Pada hari pertama kejuaraan Taekwondo Piala Gubernur Jabar III ini, skuad Taekwondo Kabupaten Bogor yang langsung didampingi Arnlody Salim selaku Ketua Pengcab Taekwondo Kabupaten Bogor mampu menyabet 2 emas, 3 perak dan 3 perunggu.
Arnoldy Salim mengatakan, dua medali emas yang diraih Tim Taekwondo Kabupaten Bogor pada hari pertama Piala Gubernur Jabar disumbangkan oleh Alsa ( Junior U52) Putri dan Adhetian ( Senior U87) Putra.
Tiga medali perak Tim Taekwondo Kabupaten Bogor didapat dari Argio ( Pra Cadet U24) Putra, Mahardika ( Junior U68 ) Putra dan Revalina ( Senior U57) Putri .
Sedangkan, tiga atlet Taekwondo Kabupaten Bogor yang berhasil memberikan Konstribusi medali pada Piala Gubernur Jabar III tahun 2023 hari pertama diantaranya Pranaditha ( Junior U52) Putri, Arya ( Cadet U33) Putra dan Octavia ( Senior U62 ) Putri.
” Alhamdulilah para atlet Taekwondo Kabupaten Bogor pada hari pertama sudah bisa menyumbangkan 2 emas 3 perak dan 3 perunggu. Mudah mudahan masih ada banyak medali lagi yang bisa diraih para atlet Taekwondo Kabupaten Bogor pada Piala Gubernur Jabar III kali ini,” ujar Arnoldy Salim, Jumat, 22 Desember 2023.
Arnoldy Salim yang mendampingi langsung perjuangan para atlet Taekwondo dalam event kali ini mengatakan Tim Taekwondo Kabupaten Bogor masih punya peluang besar menambah pundi pundi emasnya dalam Piala Gubernur Jabar III tahun 2023.
” Tim Taekwondo Kabupaten Bogor masih punya peluang besar meraih 4 sampai 5 medali emas lagi pada hari kedua Piala Gubernur Jabar III, Jumat (22/12). Mohon doanya yah semoga target hari ini tercapai,” ucap Arnoldy Salim.
Pada perhelatan Piala Gubernur Jabar III tahun 2023, Tim Taekwondo Kabupaten Bogor berkekuatan 55 personil diantaranya 47 atlet, 5 pelatih dan 3 official.
” Kita akan terus upayakan taekwondo kabupaten bogor terus berkembang dan semakin lebih baik dari hari ke hari, ” pungkas Arnoldy Salim.
Gunung Putri | Jurnal Bogor PT PLN (Persero) menggelar Apel Siaga Kelistrikan Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024 secara nasional pada Rabu (20/12). Apel ini juga diikuti oleh PLN Gunung Putri secara hybrid.
“Apel siaga yang dilaksanakan hari ini bukanlah sebagai suatu rutinitas melainkan sebagai wujud komitmen kami untuk menjaga kehandalan pasokan listrik khususnya dalam menyambut Natal 2023 dan Tahun baru 2024. Apel siaga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan personil dan kelengkapan peralatan siaga kelistrikan Nataru,” kata Manager PLN Gunung Putri Alamsyah Anwar, Kamis (21/12).
Selama periode siaga, 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024, PLN Gunung Putri menyiagakan lebih dari 80 pegawai, 1 Tim PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) yang terdiri dari 8 personil, dan lebih dari 180 personel Pelayanan Teknik yang akan siaga 24 jam menjaga keandalan listrik. Para petugas ini tersebar di 13 posko siaga PLN di wilayah PLN Gunung Putri.
Tidak hanya itu, para petugas juga dibekali dengan peralatan dan armada pendukung, berupa 4 unit Genset, 2 unit Uninteruptible Power Supply (UPS), 4 Unit Gardu Bergerak (UGB), 1 Unit Kabel Bergerak (UKB), 1 unit mobil crane, 20 unit kendaraan operasional roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2.
Demi memberi kenyamanan pada pengendara kendaraan listrik, PLN Gunung Putri juga menyiagakan petugas di 10 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3 lokasi yakni ULP Jonggol, ULP Cileungsi dan ULP Citeureup.
Sementara apel ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pasokan listrik dan petugas dalam menjaga pasokan dan keandalan listrik selama perayaan Nataru 2024 di seluruh penjuru Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan dalam momen Nataru ini, PLN siap menjaga keandalan listrik dan melayani seluruh kebutuhan pelanggan agar masyarakat bisa merayakan Nataru dengan aman dan nyaman.
“Dalam Apel siaga kali ini, kami memastikan kesiapan pasokan listrik, petugas siaga dan peralatan dalam kondisi aman. Kita ingin memastikan bahwa dalam rangka momentum Nataru ini harus zero mistake, zero tolerance, zero blackout, apapun tantangannya harus bisa kita selesaikan satu persatu,” ucap Darmawan.
Darmawan menjelaskan, tantangan perayaan Nataru 2024 kali ini adanya potensi cuaca ekstrem akibat dampak dari El Nino, seperti kekeringan panjang yang kemudian diikuti hujan dengan curah yang tinggi, disertai petir, angin kencang dan banjir. Hal tersebut juga mengancam instalasi ketenagalistrikan PLN.
“Untuk itu kami sudah mempersiapkan sejak jauh hari setiap pembangkit kami, jaringan transmisi, jaringan distribusi, control center hingga operasi layanan pelanggan,” kata Darmawan.
Sedangkan di Bandung, General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia menyampaikan terkait ketersediaan pasokan listrik bagi pelanggan, bahwa pasokan listrik untuk Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 cukup bahkan memiliki cadangan daya yang cukup aman, masyarakat tidak perlu khawatir dan bisa berlibur dengan tenang menikmati perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Saat ini PLN UID Jabar disuplai dari 17 subsistem dengan total kapasitas 14.041 MW dengan beban Puncak 8.295 MW. Cadangan daya mencapai 6.181 MW. Sehingga bisa dipastikan pelayanan ke masyarakat aman,” tambahnya.
Susi mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dalam musim penghujan karena kondisi cuaca ekstrim berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan listrik. Ia menambahkan, masyarakat yang hendak berpergian ke luar kota untuk bisa mengamankan listrik rumahnya masing-masing dengan mematikan sambungan listrik dan juga memastikan semua barang elektronik dalam kondisi mati.
Masyarakat yang membutuhkan layanan kelistrikan maupun melakukan pengaduan gangguan kelistrikan saat ini tak perlu repot datang ke kantor PLN. Semua informasi kelistrikan dapat diakses melalui SuperApp PLN Mobile yang dapat diunduh di Playstore dan Appstore.
Klapanunggal | Jurnal Bogor Pemerintah Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor melaksanakan tasyakuran milad yang ke-3 di aula kantor desa, Kamis (21/12/23).
Hadir dalam acara, Kepala Desa Klapanunggal Ade Endang Saripudin yang akrab dipanggil Gonon, Ketua MUI Kecamatan Klapanunggal, ketua DKM se Kecamatan Klapanunggal, Babinkamtibmas, Babinsa, Pol PP, Tamu undangan dan seluruh jajaran Pemerintah Desa Klapanunggal.
Ade Endang Saripudin mengatakan, milad ke-3 Desa Klapanunggal ini adalah bukti rasa syukur atas segala nikmat Allah SWT dan untuk mempererat tali silaturahmi antar Pemdes Klapanunggal dengan para alim ulama serta umat Islam khususnya warga Desa Klapanunggal dan umumnya dengan warga masyarakat diluar desa, sehingga bisa saling kenal lebih dekat lagi yang bisa menjadikan warga masyarakatnya damai dan sejahtera serta bersatu.
“Berharap bisa mensejahterakan masyarakat dan akses kecepatan pelayanan administrasi pemerintah desa lebih dekat,” ujarnya kepada Jurnal Bogor.
Di hari milad yang ke-3 ini ia menyebutkan perkembangan desa terus meningkat perekonomian dan pembangunan infrastruktur di Desa Klapanunggal juga meningkat.
Sementara, Dedi salah satu warga Desa Klapanunggal yang menghadiri acara milad ke-3 ini bersyukur adanya tasyakuran milad ini sehingga jadi ajang silaturahmi antara seluruh warga Desa Klapanunggal dengan Pemdes Klapanunggal yang menjadikan lebih kenal dan lebih dekat lagi.
” Semoga acara seperti ini selalu diadakan setiap tahunnya sehingga masyarakat Desa Klapanunggal bisa lebih bersatu dan lebih kenal lagi antara satu sama lainnya,” pungkasnya.
Ciampea | Jurnal Bogor Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor melayangkan surat somasi dan permintaan klarifikasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait adanya dugaan gratifikasi pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepala desa.
Diketahui kegiatan bimtek Kepala Desa se-Kabupaten Bogor sebanyak kurang lebih 376 Kepala Desa dipukul rata dengan membayar Rp 10 juta per desa. Hanya untuk mengikuti bimtek bertemakan Penyuluhan Hukum, dan Pengelolaan Keuangan Desa pada 17-20 Desember 2023 di Hotel Ibis Bandung Trans Studio Hotel, Jawa Barat.
“Kegiatan bimtek itu digelar oleh Yayasan Meraki Management Indonesia asal Cianjur. Kita sudah melayangkan somasi (teguran) kepada pihak Bupati, DPMD, dan APDESI Kabupaten Bogor. Dengan adanya dugaan penyalahgunaan dan gratifikasi pada kegiatan bimtek di Bandung,” kata Ketua KANNI Kabupaten Bogor Haidy Arsyad.
Dia menjelaskan, dari penelitian dan aduan masyarakat pihaknya melakukan analisis hukum dengan sistem sample dan uji petik berdasarkan pengumpulan barang bukti, wawancara lapangan dan audit independen, didapat dugaan perbuatan melawan hukum dan maladministrasi.
“Kami jajaran KANNI Kabupaten Bogor serta audit independen menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara bimtek dan ada keterlibatan oknum stakeholder,” jelasnya.
Pertama, kata dia, dari hasil investigasi pihak Meraki Management Indonesia tidak memiliki legalitas sebagai penyelenggara bimtek, bahkan alamat kantor yang tercantum pun tidak ditemukan.
“Harusnya sebagai penyelenggara wajib memiliki surat keterangan terdaftar dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, sementara dari hasil penelusuran bahwa Meraki sebagai penyelenggara bimtek tidak terdaftar di Assosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI),” bebernya.
Selain itu, Haidy menyayangkan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak selektif dalam menerima penyelenggara bimtek kepala desa. Karena, menurutnya hal itu tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi kehati-hatian, asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.
“Dengan ini kami menduga adanya kelalaian dalam penyelenggaraan dan patut dicurigai adanya praktik pelanggaran hukum dalam bentuk gratifikasi dan maladministrasi serta adanya pemaksaan terhadap para kepala desa untuk mengikuti bimtek tersebut,” tegasnya.
Dalam hal ini KANNI dalam surat somasinya meminta jawaban surat dalam waktu tiga hari, pihaknya menegaskan apabila tidak mendapatkan jawaban akan melakukan berbagai upaya hukum dan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti.
KANNI Kabupaten Bogor pun menilai tidak mengubah mindset dan ilmu pengetahuan para peserta, namun hanya untuk kepentingan formalitas dan buat kepentingan tertentu. Bahkan merugikan desa yang seharusnya dampak atau output tersebut bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih baik dan lebih maju bagi masyarakat.
“Hasil bimtek tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan desa, dari tahun ke tahun begitu-gitu saja. Seharusnya, bimtek tidak mesti keluar daerah, tapi cukup mendatangkan atau mengundang para pihak yang berkompeten ke Kabupaten Bogor, kegiatan tersebut telah bisa dilaksanakan di daerah,” ungkapnya.
Hasil pengalaman para kepala desa yang telah ikut bimtek tahun lalu ke luar daerah, tidak ada ilmu dari bimtek yang diterapkan di kampung-kampung. Buktinya, kata dia, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius.
“Padahal, kegiatan bimtek menjadi andalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, tapi belum menjadi solusi,” pungkasnya.
Dramaga l Jurnal Bogor Rekonstruksi bangunan Jalan Petir di wilayah Dramaga, Kabupaten Bogor belum mencapai target. Padahal pengerjaan jalan tersebut hingga akhir tahun 2023 harus sudah rampung.
Untuk memastikan progres pekerjaan dan banyak keluhan warga karena belum rampungnya proyek jalan utama tersebut, Camat Dramaga Atep S. Sumaryo mengontrog langsung ke lokasi pekerjaan jalan yang memiliki pagu anggaran Rp 4 miliar.
“Kami sempat telepon kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah Ciomas terkait pembangunan Jalan Petir sudah sejauh mana. Namun, telepon saya tidak dijawab dan WhatsApp juga tidak dibalas. Untuk mengetahui lebih jelas progres proyek tersebut kita langsung ke lokasi dan ternyata pekerjaan betonisasi jalan belum rampung dikerjakan,” ujar Atep S. Sumaryo, Kamis (21/12/2023).
Atep mengatakan, sejauh ini hasil monitoring dari tingkat Kecamatan Dramaga, proyek Jalan Petir yang dikerjakan oleh pihak ketiga yang merupakan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Kabupaten Bogor belum selesai 100 persen. Bahkan, di lokasi menemukan beberapa betonisasi jalan yang retak.
Meski demikian, dia berharap pihak kontraktor segera menyelesai pekerjaanya, karena proyek tersebut berhubungan erat dengan kelancaran mobilisasi warga.
“Persoalan proyek Jalan Petir yang belum rampung pekerjaan sudah dilaporkan ke Sekda Kabupaten Bogor. Termasuk bakal menyurati Dinas PUPR. Kita juga berharap cepat selesai supaya tidak menggangu kelancaran mobilitas warga arus lalulintas yang merugikan, baik secara ekonomi maupun sosial,” jelasnya.
Atep menegaskan, perusahaan rekanan atau pihak ketiga agar lebih profesional didalam pekerjaan dan memilik time line yang jelas. Supaya tidak terlalu lama terbengkalai sehingga dapat menggangu kelancaran arus lalulintas di Petir dan sebaliknya.
“Apalagi akhir akhir ini musim penghujan sudah masuk serta intensitas hujan cukup tinggi sehingga jalan yang seharusnya selesai pengerjaan ini menambah masalah baru,” tukasnya.
Cigudeg | Jurnal Bogor Penantian panjang korban bencana banjir bandang, dan tanah longsor pada awal tahun 2020 silam untuk mendapatkan hunian tetap (huntap) terjawab. Tahun 2023 ini ribuan unit huntap yang tersebar di 7 kecamatan, 25 titik dan di 20 desa diresmikan oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Peresmian dilakukan di lokasi huntap Desa Cigudeg dan Sukaraksa. Kedatangan Bupati Iwan Setiawan disambut antusias ratusan masyarakat setempat dan Camat Drs. Pardi serta jajarannya, Kamis (21/12).
“Alhamdulillah setelah menunggu sekian lama, terbangun kurang lebih 467 di tahap kedua dan di tahap ke satu sudah terbangun 205 untuk masyarakat Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya,” kata Camat Cigudeg Drs. Pardi.
Dia berterimakasih dan adanya huntap harus disyukuri karena Pemda Bogor sudah membangun rumah bagi korban bencana.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah membangun perumahan untuk korban bencana alam, ini suatu yang harus kita syukuri dan tentunya kepada masyarakat mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” bebernya.
Dia berpesan agar masyarakat dapat memelihara huntap tersebut dengan sebaik-baiknya dan bisa betah sehingga tidak sampai untuk dijualbelikan.
“Bangunan ini di atas HPL Pemda, artinya bangunan itu diberikan kepada masyarakat. Tetapi tanahnya masih milik pemerintah daerah sehingga jangan untuk diperjualbelikan. Atur, tata supaya bisa dihuni secara nyaman,” ujar Pardi.
Sementara Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, dalam pembangunan huntap masih tersisa, yaitu sekitar 850 huntap akan dibangun pada tahun 2024 mendatang.
“Pembangunan huntap 2.500 sudah bisa ditempati dan secara seremonial peresmian huntap dari 7 kecamatan di 25 titik 20 desa sisanya mungkin nanti 850 unit di periode 2024,” katanya.
Iwan menjelaskan, dengan kondisi bangunan saat ini yang sudah diresmikan harap dimaklumi dan jika ada kekurangan agar masyarakat sendiri untuk menambahkan.
“Hasilnya seperti ini memang anggarannya yang dari APBN cuman Rp50 juta kalau yang dari APBD 62 juta, mungkin nanti saya minta kepada masyarakat untuk memoles lagi biar bagus. Karena kita anggarannya cuman segitu, tidak ada kurang tidak ada lebih, tidak bisa dibikin mewah,” jelas Iwan.
Iwan membeberkan, tempat hibah dari PTPN tersebut adalah tempat yang dianggap paling aman untuk relokasi. Kontur tanah di huntap tempat lain banyak tebingan sehingga tak hanya fasilitas insfratruktur jalan dan drainase, TPT juga agar dapat dibangun.
“Huntap di tempat lain, yang kita lihat masih banyak tebingan memang kontur tanah disini begitu, saya minta bertahap infrasktuktur itu membangun TPT. Infrastruktur jalan dan drainase yang belum terlaksanakan, saya minta ke dinas untuk melengkapi infrastruktur jalan dan drainase supaya nyaman dan layak. Kalau instalasi air dan listrik sudah,” pungkasnya.
Dramaga l Jurnal Bogor Desa Ciherang, Dramaga, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.835 ribu jiwa. Di Pemilu 2024, Desa Ciherang menjadi desa dengan jumlah TPS terbanyak se-Kecamatan Dramaga yakni 54 TPS. Sedangkan Desa yang paling sedikit jumlah TPS-nya yakni Desa Purwasari dengan 23 TPS.
Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciherang Endi Suryadi menjelaskan, Desa Ciherang mempunyai daftar pemilih tetap sebanyak 12.307 jiwa, terdiri dari 6.241 pemilih laki-laki dan 6.066 pemilih perempuan.
“Pemilu 2024 terbanyak kedua TPS-nya Desa Petir yakni 47 TPS dan ketiga Desa Dramaga 36 TPS,” kata Endi, Kamis (21/12).
Saat ini pihak PPS tengah menyiapkan calon panitia KPPS di wilayah. Mereka yang menjadi KPPS tentunya harus mengisi formulir pendaftaran dan tidak sebagai pengurus partai .
“Namun bukan persoalan banyak TPS dan jumlah hak pemilih akan tetapi bagaimana antusias masyarakat datang ke TPS untuk mengunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Kita berharap tingkat partisipasi masyarakat tinggi untuk datang ke TPS,” harapnya.
