23.5 C
Bogor
Tuesday, April 7, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 428

Empat Ruang Kelas Telantar Sejak 2019

0

Achmad Fathoni Prihatin Tinjau SDN 1 Bojongnangka

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni mendapati pemandangan 4 ruang kelas yang telantar bertahun-tahun ketika mengunjungi SDN 1 Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa (24/10).

“Setelah mendapat laporan dari Ketua DPRa PKS Desa Bojong Nangka tentang kondisi SDN 1 Bojongnangka, saya turun langsung untuk meninjau kondisi sebenarnya dengan didampingi Kepala Sekolah Bu Umyati beserta Guru dan Ketua RW setempat, meninjau bangunan kelas yang dilaporkan tersebut,” ungkap Fathoni sapaan akrabnya kepada Jurnal Bogor.

” Saya coba akan perjuangkan ini untuk jadi prioritas pembangunan di 2024. Syukur – syukur masih memungkinkan penanganannya dengan APBD P 2023, walau sepertinya sulit,” tambahnya.

Politisi PKS itu menyebut, kepala sekolah menyampaikan pada tahun 2021 pernah dapat informasi akan ada perbaikan, tapi ternyata tidak ada kabar lagi sampai sekarang.

” Saya merasa prihatin ternyata ada 3 ruang kelas dan 1 ruang guru yang sejak 2019 tidak bisa dipakai untuk aktivitas karena kondisi atapnya yang bocor. Plafon sebagian sudah runtuh dan sebagian lagi rawan runtuh,” bebernya.

Fathoni menyebut, akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajukan dan membahas kondisi SDN 1 Bojong Nangka ini. Dia berharap kedepannya bisa langsung menjadi prioritas mengingat kondisi tembok dan tiang beton banyak yang keropos dan terkelupas, bahkan beberapa kusen dan daun pintu lepas.

” Sepertinya kualitas bangunan memang di bawah standar ditambah lagi faktor usia. Tapi sebenarnya ini masih bisa diperbaiki dengan pertama memperbaiki atapnya. Ini rangkanya sudah pakai baja ringan, sehingga tinggal ganti penutup atapnya,” tukasnya.

Sementara Kepala Sekolah SDN 1 Bojong Nangka Umyati mengucapkan syukur atas kunjungan yang dilakukan oleh Achmad Fathoni. Kehadiran wakil rakyat secara langsung ke sekolah diharapkan ada perhatian dari Pemda dan segera dilakukan penanganan.

” Dengan kondisi ruang kelas yang sangat memprihatinkan, saya beserta guru memutuskan untuk tidak menggunakannya karena takut membahayakan murid dan guru. Karena bisa saja setiap saat plafon yang ada akan runtuh,” papar Umyati.

” Saya mengucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian Pak Dewan Achmad Fathoni. Semoga lepas dari kunjungan beliau kami bisa mendapatkan kabar baik, ” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Tak Kantongi Izin, Pemakaman Milik Yayasan Sinar Bumi Ditutup Sementara

0

Jonggol | Jurnal Bogor
Tak memiliki izin operasional, pemakaman bukan umum milik Yayasan Sinar Bumi yang berada di Desa Sukasirna, Jonggol, Kabupaten Bogor akan ditutup pada Rabu (25/10/2023). Hal tersebut disampaikan Kanit Trantib Satpol PP Kecamatan Jonggol, Dadang yang menyatakan aktivitas pemakaman itu sudah berjalan sejak 2021, namun ternyata pihak yayasan belum mengantongi izin operasional.

“ Mereka sudah melakukan aktivitas untuk pemakaman bukan umum itu sejak tahun 2021 dan pihak Pemcam baru tahun saat perkara internal dengan ahli waris mereka. Saat kita kroscek ternyata belum mengantongi izin operasional,” ungkap Dadang kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/10).

Dadang menyebut, besok pihaknya akan menggandeng PPNS untuk menutup sementara pemakaman bukan umum tersebut sesuai dengan instruksi Camat Jonggol. Menurutnya, Pemcam akan mengarahkan agar pihak yayasan menyelesaikan persoalan internalnya terlebih dahulu baru mengajukan perizinan untuk operasional pemakaman tersebut.

“ Mereka ini sesama ahli waris ada masalah internal, dan sebetulnya persoalan waris ini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri. Yang memang seharusnya jika sedang berperkara itu tidak boleh ada aktivitas apapun di lokasi tersebut,” tutur Dadang.

“ Walaupun pihak yayasan mengatakan ini sosial, saya menganggap itu hanya dalih. Karena faktanya itu bisnis pemakaman bukan umum dan sifatnya berbayar,” tambahnya.

Sementara Camat Jonggol Andri Rahman membenarkan adanya sengketa internal antara ahli waris di lokasi lahan pemakaman bukan umum yang dikelola oleh Yayasan SInar Bumi tersebut. Selain persoalan internal mereka, Andri juga mengatakan pihak yayasan tidak memilki izin operasional aktivitas yang mereka lakukan.

“ Pihak yayasan hanya mengantongi izin peruntukan lokasi yang dikeluarkan pada zaman Bupati Agus Utara. Namun untuk izin operasionalnya mereka belum menagntongi itu,” cetus Andri.

Walaupun, sambung Andri, salah satu dari ahli waris tersebut mengatakan saat ingin membuat izin terbentur gugatan dari ahli waris lainnya. Dengan kejadian tersebut pihaknya menyarankan agar mereka yang merupakan ahli waris untuk menyelesaikan persoalan internal mereka terlebih dahulu.

“ Ini ada persoalan internal yang belum terselesaikan, padalah mereka itu saudara. Saya menyarankan untuk diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti mereka yang merupakan 5 bersaudara ini mengajukan izin operasional untuk usaha Pemakaman Bukan Umum tersebut,” papar Andri.

“ Besok kami akan menutup sementara, dan mereka bisa beroperasi sampai mereka sudah mengantongi izin dan perkara di Pengadilan Negeri selesai,” tambahnya.

** Nay Nur’ain

Minim Safety, Pihak Sekolah Minta Kontraktor CV Betaprima Perhatikan Keselamatan

0

Jonggol | Jurnal Bogor
Rehabilitasi ruang kelas rencana bertingkat SDN Sukaati Jonggol, Kabupaten Bogor yang dikerjakan oleh CV Betaprima dan PT Inkoneksi Izi Konsultan yang memakan anggaran sebesar Rp400 juta dianggap minim safety oleh pihak sekolah.

Salah satu Guru SDN Sukaati Enjang mengucapkan rasa terimakasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang sudah memberikan bantuan pembangunan untuk sekolah ini. Walaupun menurut Enjang, ada sedikit kekecewaan yang dirasakan, karena pengajuan kepada dinas itu sebanyak 3 kelas, namun hanya disetujui 2 kelas saja.

“ Kami tetap mengucapkan terimakasih, dan kami harap untuk tahun berikutnya agar segera dibangun kembali ruang kelasnya. Mengingat, kebutuhan ruangan masih sangat mendesak di sekolah ini,” ungkap Enjang kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/10).

Selain itu, Enjang juga menyesalkan kepada pihak kontraktor yang seakan tidak memikirkan keselamatan kepada siswa yang notabene masih usia anak-anak ini. Selain itu juga, ia menyebutkan jarangnya pihak konsultan pengawas yang datang melihat ke lokasi pekerjaan ini.

“ Saya harap, pihak kontraktor untuk mengutamakan safety di sekolah, minimal ada seng pembatas pada lobang yang digali untuk cakar ayam ini, agar anak-anak juga tidak melintasi itu,” harapnya.

“ Namanya anak, tidak tahu akan bahaya, bahkan senang kalo melihat yang kerja. Saya minta kepada pihak kontraktor untuk ditingkatkan lagi safety-nya. Tolong dibuatkan rambu-rambu juga safety untuk yang bekerja,” tambahnya.

Sementara salah satu pekerja, Udin saat ditanya soal safety yang digunakan pekerja mengatakan sudah disediakan hanya baju dan helm saja.

“ Ada rompi dan helm, tapi kadang gerah dan ribet makenya, kalo sepatu gak ada. Dan untuk konsultan sendiri saya gak kenal karena belum pernah ke lokasi selama saya kerja disini,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Tingkatkan Produktivitas Padi Musim Rendeng, Kementan Buka Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh

0

Ciawi | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen meningkatkan produksi dan produktivitas padi pada musim rendeng 2023/2024. Kegiatan ini pun untuk mengejar target produksi padi 35 juta ton setara beras di awal tahun atau masa panen perdana 2024.

Plt Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo Adi, yang diwakili Plt Sekretariat Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto mengatakan, salah satu yang menjadi fokus Kementan saat ini adalah persiapan musim tanam.

“Pelatihan ini sesuai arahan Bapak Plt Mentan yaitu bagaimana meningkatkan produksi padi, bahkan targetnya 35 juta ton,” kata Prihasto pada Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PPSP) Vol. 9 dengan tema “Peningkatan Produktivitas Padi Musim Rendeng Tahun 2023/2024”, Selasa (24/10).

Prihasto mengatakan, pupuk, irigasi, alat mesin pertanian (Alsintan), dan ketersediaan benih unggul merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan produksi padi pada musim rendeng.

“Saya melihat peran benih itu sangat signifikan untuk meningkatkan produktivitas. Peran benih itu lebih dari 50 persen dalam peningkatan produktivitas. Kalau benih yang digunakan adalah benih unggul yang lain-lain akan mendukung peningkatan produktivitas,” kata dia.

Selain itu, dia juga meminta agar Alsintan, khususnya traktor roda dua yang telah diberikan Kementan agar lebih dimaksimalkan untuk mendongkrak produksi padi di musim rendeng ini.

Sebelumnya, Arief mengatakan, pihaknya sedang menyusun program untuk tiga bulan ke depan. Gerak cepat ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian.

“Kita memiliki presiden yang luar biasa, setiap hari menanyakan kondisi lapangan. Sehingga dengan program Quick Win dan konsolidasi yang dilakukan, kita akan terus kawal pekerjaan teman-teman di lapangan,” sebutnya.

Arief menyebutkan, persiapan musim tanam melibatkan kerja sama internal Kementan maupun dengan kementerian/lembaga lainnya.

“Misal, untuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan harus mempersiapkan area untuk tanam. Kemudian harus berkoordinasi dengan eselon I lainnya untuk penyediaan pupuk. Ini (pupuk.red) juga relate dengan BUMN,” jelas Arief.

Ia meminta ketersediaan pupuk harus terjamin sehingga produksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan benih yang akan ditanam haruslah benih unggul dan berkualitas. Di samping itu perbaikan irigasi juga harus dilakukan agar petani mendapat pasokan air yang cukup.

“Pupuk ini harus tersedia di 26.000 outlet dan saya pastikan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia untuk menyiapkan itu semua. Begitu juga dengan benih dan air irigasi yang harus kita perbaiki,” tegasnya.

PSPP merupakan salah satu Quick Win yang diinisiasi oleh BPPSDMP yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang metode dan strategi yang efektif meningkatkan produksi padi.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan, PSPP Vol. 9 ini ditujukan untuk mendongkrak produktivitas padi musim rendeng 2023-24 yang akan dipanen Februari, Maret dan April nanti.

“Pelatihan ini memiliki fokus seperti diarahkan plt Mentan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas padi di musim rendeng tahun 2023-2024. Kalau begitu pelatihan PSPP ini adalah bekal, yang ditujukan untuk mendongkrak padi sawah kita,” kata Dedi.

Untuk itu, Dedi meminta para penyuluh dan petani memastikan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian, seperti air, pupuk, benih bermutu, alat mesin pertanian, dan asuransi sebelum melakukan budidaya padi.

“Jadi, pastikan pupuk ada di lapangan, pastikan benih yang bermutu ada di lapangan, pastikan air dan irigasi berfungsi dengan baik, sehingga bisa menyediakan air yang diperlukan tanaman,” tutur Dedi.

Di musim tanam rendeng ini akan ada kemunduran musim tanam satu hingga tiga dasarian. Walau begitu, Dedi berharap produktivitas tidak menurun melainkan meningkat.

“Gara-gara mundur tanam, gara gara mundur panen ada mundur produksi selama satu bulan. Berarti kitbamemelurkka 2,2 juta untuk menutupi kemunduran tanam itu. Tentu saya berharap tanam boleh mundur panen boleh mundur, tetapi produktivitas tidak boleh mundur apalagi menurun,” imbuh dia.

Sebagai informasi, PSPP Volume 9 Tahun 2023 dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 24 – 26 Oktober 2023, baik secara tatap muka di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi dan secara online serentak di UPT Pelatihan Pertanian dan lokasi lainnya.

Hadir sebagai narasumber antara lain Badan Pangan Nasional; Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; BBPSIP Sukamandi; PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO); Praktisi; dan Widyaiswara.

Peserta pelatihan ditargetkan sebanyak 1.000.000 orang yang terdiri dari petani, penyuluh, dan insan pertanian lainnya di seluruh Indonesia. Di antaranya sebanyak 60 orang akan mengikuti secara tatap muka BBPMKP Ciawi.

** bbpmkp

Selain Vital Bagi Masyarakat, Jembatan di Hambaro Permudah Akses Pendidikan

0

Nanggung lJurnal Bogor
Pemerintah Desa Hambaro, Nanggung, Kabupaten Bogor mendukung program pendidikan dengan dibangunnya jembatan yang merupakan akses vital, baik bagi masyarakat maupun anak-anak SDN Hambaro yang setiap harinya melintasi jembatan tersebut.

Kepala Desa Hambaro H Firdaus menerangkan, jembatan yang biasa digunakan warga itu hanya setapak dan kondisinya sudah lapuk seiring usia jembatan itu  sudah puluhan tahun. Atas dasar itu, pihaknya memperlebar dan membangun jembatan dengan permanen.

Menurutnya, keberadaan jembatan yang masih berlangsung pembangunannya untuk mempermudah  akses rutin terutama bagi anak anak sekolah yang berasal dari Kampung Gunung Leutik. Musababnya, Kampung Gunung Leutik dari satu RT terdapat 40 kepala keluarga yang merupakan wilayah kampung terpencil di Hambaro.

Melalui program Samisade tahun 2023 ini pemanfaatan anggaran APBD Kabupaten Bogor selain  pembukaan jalan juga pengerasan diantaranya di wilayah Kampung Pabuaran, Cidudut Hambaro serta Kampung Gunung Leutik di lingkup  RW 01 RW 02 RW 05 RW 07 Dusun 01, 02 dan 04.

“Jembatan itu untuk menjawab kebutuhan, baik  masyarakat maupun pelajar yang akan sekolah di SDN Hambaro,” ujar Firdaus kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/10).

Diatas bentangan kali, tepatnya di Kampung Hambaro Gunung Leutik, jembatan itu  dibangun dengan diameter sepanjang 8 meter  dan lebar 3 meter. Keinginanan adanya jembatan lebih layak dari sebelumnya sudah disampaikan warga beberapa tahun lalu.

“Sudah disampaikan warga sebelumnya, lantaran jembatan yang ada,  itu hanya setapak. Lagi pula kondisi jembatan itu sudah lapuk  karena usianya sudah puluhan tahun. Jadi, sudah semestinya jembatan itu dibangun,” tandasnya.

** Arip Ekon

Awas Bahaya Gas Metan, Warga Dilarang Bakar Sampah dan Buang Puntung Rokok Sembarang di Sekitar TPA Galuga

0

Cibungbulang | Jurnal Bogor
Beberapa warga yang berdomisili di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, yakni di Kampung Moyan, Desa Galuga dan Desa Dukuh, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, selama kemarau ini mengaku ketar ketir, lantaran gas metan yang terbentuk dibawah gunungan sampah selama kemarau ini bisa memicu kebakaran apabila terjadi kelalaian.

Kosim, warga Kampung Moyan, Desa Galuga mengungkapkan kekhawatirannya, lantaran sudah ada beberapa contoh TPA sampah terbakar akibat gas metan seperti di Cimahi, Bandung, maupun di TPA daerah lainnya, sekiranya pihak pengelola sampah TPA Galuga, baik Kota maupun Kabupaten Bogor, tidak dapat mengantisipasinya selama kemarau panjang ini.

“Karena human error bisa saja menjadi penyebab utamanya,” kata Kosim, warga Kampung Moyan kepada Jurnal Bogor.

Kosim menambahkan, saat ini ketinggian tumpukan sampah di TPA Galuga sudah menyerupai bukit, ditambah kedalaman TPA juga sudah lebih dari 25 meter.

“Mau tidak mau, gas metan yang ada dibawah gunungan sampah di TPA Galuga pada musim kemarau ini beresiko bencana apabila tidak dilakukan antisipasinya,” tukasnya.

Liliana, warga Kampung Dukuh yang rumah kediaman pada bagian belakangnya sejarak 150 meter juga lokasi TPA Galuga, mengeluh dalam sebulan ini ia diselimuti kecemasan jika di tengah udara panas kemarau ini baik malam maupun siang, dapat menimbulkan musibah akibat gas metan.

“Kurang lebih sebulan ini saya dan keluarga selalu was-was, khawatir jika gunungan sampah yang lokasinya berjarak lebih dari seratus lima puluh meter yang ada dibelakang rumah saya, tiba gas metan dibawah gunungan sampahnya meledak, mudah mudahan saja hal itu tidak terjadi,” keluhnya

Camat Cibungbulang Agung Surachman menyatakan serupa, yakni awalnya ia juga merasakan kewaspadaan yang sama dialami oleh warga seputar TPA Galuga, namun setelah pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor mengeluarkan larangan dan peringatan kepada semua warga pemulung maupun pekerja di TPA agar tidak membakar sampah dekat TPA, termasuk jangan buang puntung rokok sembarangan di lokasi sampah.

“Bentuk peringatan dan larangan yang sudah dikeluarkan oleh Pihak DLH membuat saya tenang,” bebernya

Meskipun urusan TPA Galuga bukanlah tupoksi camat tambah dia, namun dalam hal ini, camat tetap melakukan pengawasan dan pantauan, agar hal hal yang tidak diinginkan bisa terhindar.

“Selama kemarau ini, kami Pemerintah Kecamatan Cibungbulang tetap melakukan pengawasan,” pungkasnya.

Sementara saat Jurnal Bogor mencoba mendatangi kantor UPT TPA Galuga Kota dan Kabupaten Bogor untuk menanyakan perihal penanganan gas metan di TPA tersebut, sayangnya kedua kantor sang penanggung jawab pengelola sampah TPA Galuga, kedapatan kosong tak ada petugasnya.

** Bayup

Diduga Banyak Usaha di JLD Ngemplang Izin

0

Dramaga | Jurnal Bogor
Sejak Jalan Lingkar Dramaga (JLD) selesai dibangun tahun 2018 lalu dan mulai dipergunakan oleh para pengendara sejak tahun 2019 sampai sekarang, tak ayal lagi, hampir di sepanjang kiri kanan bahu jalannya kini tumbuh bangunan bangunan permanen maupun bangunan non permanen, termasuk rumah-rumah penduduk, yang diperkirakan 80 persen diantaranya untuk bisnis usaha.

Kini kawasan Dramaga di sepanjang jalan Lingkar Dramaga (JLD) menuju perbatasan Terminal Laladon, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, yang dulunya semak belukar, kebun dan persawahan, sekarang berubah ramai dan punya potensi menjadi kawasan bisnis paling menjanjikan di Kabupaten Bogor bagian barat.

“Benar, kini Jalan Raya Lingkar Dramaga atau JLD, suasananya sudah ramai dilalui oleh berbagai kendaraan. Bahkan, di hampir sepanjang lahan yang ada dibahu kanan kirinya, juga banyak berdiri bangunan bangunan, baik bangunan permanen maupun non permanen.” kata Camat Dramaga Tenny Ramdhani kepada Jurnal Bogor.

Dijelaskan Tenny, terkait tingginya pertumbuhan bangunan untuk bisnis, termasuk rumah-rumah penduduk, pihaknya mulai ketat memonitoring dan melakukan pengawasan, terlebih pada bangunan baru yang belum mengantongi izin, maupun pada bangunan liar (bangli) yang sebelumnya pernah membuat repot jajaran Satpol PP kecamatan.

“Alhamdulilah, kini di sepanjang JLD mulai dari depan Hotel Duta Berlian hingga keperbatasan Laladon Kecamatan Ciomas, sudah tidak ada lagi bangli alias bangunan liar,” tegas Camat.

Namun demikian sambungnya, terutama bangunan yang digunakan untuk bisnis usaha, diperkirakan hampir semuanya belum mengantungi izin resmi.

“Kami dari Pemerintah Kecamatan Dramaga dan DPMPTSP Kabupaten Bogor, sudah berkali kali melakukan sosialisasi kepada para pemilik usaha di sepanjang JLD, namun sayangnya sampai saat ini belum menuai hasil yang maksimal, termasuk soal IMB-nya. Oleh karena itu, kami berharap agar semua pemilik usaha yang berada di JLD, kedepan sudah memiliki izin resmi, himbauan ini juga disampaikan termasuk kepada warga yang ingin mendirikan bangunan tempat tinggal agar terlebih dahulu mengurus IMB-nya,” harapnya.

Adi Sanaya, pemilik usaha rumah makan di JLD mengaku belum paham bagaimana cara mengurus izin usahanya melalui online. Sedangkan jika harus datang ke Cibinong, kata dia, jauhnya minta ampun.

“Ditambah ada informasi kalau ngurus izin usaha itu ribet, bahkan biayanya mahal, mending buat modal ajalah”, kata dia.

Terpisah, Ruslan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor menegaskan, besaran nilai untuk biaya pegurusan izin usaha dan lainnya itu, semuanya tergantung dari jenis usaha yang dikelola.

“Siapa bilang mengurus izin usaha itu mahal?. Sebab semuanya tergantung jenis usaha yang dijalankannya,” tandasnya.

** Bayup

Bisnis Ikan Hias di Bogor Masih Sepi

0

Ciomas | Jurnal Bogor
Sejumlah pedagang ikan hias di Pusat Promosi dan Pemasaran Produk Non Konsumsi Laladon, Desa Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor mengeluhkan masih sepi pembeli pasca-Covid 19 tahun ini.  Akibatnya, beberapa usaha mereka gulung tikar.

“Sudah lebih dari enam bulan pasca-Covid berlalu, kios-kios ikan hias kami di Laladon sudah jarang didatangi pembeli. Meskipun ada, itupun tak seberapa jumlahnya,” kata Minan, pedagang ikan Hias Laladon kepada Jurnal Bogor.

Sementara di masa masa pandemi Covid dulu kata dia, anehnya, tingkat penjualan justru meroket dan menguntungkan. “Waktu pandemi Covid, pendapatan saya sehari, bisa mencapai Rp 1 juta, tapi sekarang, paling banter cuma Rp 150 ribu saja,” ungkapnya.

Minan menambahkan, meski kini seluruh kios di Laladon sudah dipenuhi lagi oleh para pedagang yang menjual aneka ragam ikan hiasnya, serta menjual aneka akuarium, berikut aneka pernak pernik perlengkapannya.

“Tetap saja tidak bisa mendongkrak jumlah pengunjung yang datang ke kios kami,” bebernya.

Kata Minan lagi, meskipun lokasi Pusat Promosi dan Pemasaran Produk Non Konsumsi di Laladon tersebut adalah milik pemerintah, yakni dibawah pengelolaan Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bogor, namun para pedagang yang menempati 30 kiosnya, tidaklah gratis.

“Kami semua bayar sewa dengan harga murah setahun Rp 1,8 juta, sedangkan listrik dan air ledeng, beda lagi, karena pembayarannya kita setor ke Koperasi. Nah, meski sewa kiosnya murah, tapi tetap saja kalau pengunjungnya sepi, dapur kami di rumah bisa ambyar tidak ngebul,” tukasnya.

Dede, pedagang ikan hias Pasar Kebon Kembang (Pasar Anyar) Kota Bogor mengeluhkan hal sama.

“Bisnis ikan hias pasca-Covid di tahun politik sekarang ini, bukannya membawa untung, tapi malah buntung, pembeli sepi modal juga sulit kembali,” pungkasnya.

** Bayup

Purwasari Bangun Green House Bantuan dari NGO Human

0

Dramaga | Jurnal Bogor
Pemerintah Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor mendapat bantuan dana dari Turki untuk kemajuan program ketahanan pangan. Turki tertarik dengan pemberdayaan masyarakat di bidang perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang dikucurkan melalui Badan Human Inisiatif (HI), dan Nations Governmental Organization (NGO), yang bergerak pada bantuan dana sosial bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepala Desa Purwasari Yusuf Mustopa mengatakan, dana tersebut untuk pelaksanaan program mina aqua hidroponik, yakni mulai dari pembenihan perikanan hingga budidaya beragam jenis sayuran.

“Kami bersyukur, kini pembangunan progam ketahanan pangan melalui aqua mina hidroponik sudah berjalan, termasuk semua kesiapan sarana prasarananya juga sudah rampung dan selesai,” kata Yusuf Mustopa, kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/10/2023) kemarin.

Saat ini, kata Kades, masyarakat yang dilibatkan oleh desa untuk pengelolaan mina aqua hidroponik, di antaranya para petani, termasuk kelompok ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita tani (KWT).

“Saya yakin pelaksanaan ketahanan pangan di Desa kami Purwasari pada program Mina Aqua Hidroponik atas bantuan Turki ini, akan berhasil. Apalagi program ketahanan pangan ini juga merupakan program unggulan Pemerintah Pusat,”bebernya.

Ketua KTNA Kabupaten Bogor Didin Saprudin menambahkan, mengingat dirinya juga merupakan warga Desa Purwasari, maka ia siap mengawal dan mendampingi sampai pelaksanaan program mina aqua hidroponik di Purwasari hingga tuntas.

“Kami yakin Desa Purwasari akan berhasil dan bakal menjadi desa percontohan bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Bogor maupun di Jawa Barat,” pungkas Didin Saprudin.

** Bayup

Anggota DPRD Provinsi Jabar H. Supono Tampung Aspirasi Warga Cilebut

0

Sukaraja Jurnal Bogor
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional H. Supono melaksanakan Reses I Tahun Anggaran 2023-2024 di Kantor Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja.

Reses ini untuk menjaring aspirasi masyarakat Kecamatan Sukaraja, khususnya warga Desa Cilebut Timur dan dihadiri Kades Cilebut Timur, Ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat setempat.

H. Supono mengatakan, reses ini merupakan hal yang penting untuk menjaring aspirasi masyarakat, apalagi saya merupakan anggota DPRD Dapil VI Kabupaten Bogor memiliki kewajiban menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor.

“Ada beberapa aspirasi yang jadi prioritas masyarakat Cilebut Timur diantaranya, masalah pendidikan terkait Sekolah Negeri karena di Cilebut terkendala dengan sistem zonasi, yang kedua yaitu Puskesmas karena ini jadi pelayanan dasar kesehatan, berikutnya air bersih dan bahkan ada yang unik yaitu aspirasi soal keranda mayit, perlunya keranda cadangan di setiap Masjid guna memperlancar proses pemakaman jika ada dua orang yang meninggal di satu wilayah, “jelasnya.

Aspirasi masyarakat Cilebut Timur kita tampung dulu, terkait apa saja yang diajukan hari ini akan kita bahas nanti di sidang Dewan Provinsi Jabar.

“Saya sebagai anggota dewan provinsi yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Bogor, dirinya akan terus berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten bogor. Sebab masyarakat berharap kepada perwakilannya di provinsi agar perjuangan masyarakat dapat terealisasi “pungkasnya.

** Aga alamanda