23.5 C
Bogor
Saturday, April 4, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 400

Siswi Smansan Juara 2 Pencak Silat Tingkat Nasional

Redaksi
-
0
Siswi Smansan Juara 2 Pencak Silat Tingkat Nasional

Paskibra SMAN 1 Nanggung Masuk 16 Besar Tingkat Kabupaten Bogor

Nanggung l Jurnal Bogor
Siswi SMAN 1 Nanggung, Kabupaten Bogor Yulia Putri Andini meraih juara kedua pada kejuaraan Jakarta Pencak Silat National Championship 2023 belum lama ini. Dengan hasil runner up, siswi kelas 12 IPA 2 Smansan (julukan SMAN 1 Nanggung) ini masih bisa bersaing dengan banyak pesilat dari sekolah lainnya.

Tim Paskibra SMAN 1 Nanggung

Bagi Yulia, selain mengembangkan bakat bergabung di perguruan PSHT, pencak silat salah satu olahraga beladiri yang harus dilestarikan. Sudah ada 16 sertifikat kejuaraan yang dimiliki Yulia mulai dari tingkat Kabupaten Bogor hingga nasional.

“Dengan meraih juara, saya berharap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi mudah-mudahan bisa lebih mudah dan masuk di universitas yang saya mau,” harapnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (21/11).

Sementara Jakarta Pencak Silat National Championship 2023 merupakan kejuaraan tahunan yang ke-16 yang berlangsung di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur bulan lalu. Kejuaraan ini diikuti perwakilan dari 8 provinsi yaitu Jambi, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Tak hanya memiliki pesilat, SMAN 1 Nanggung juga berkiprah di Paskibra (pasukan pengibar bendera) dan masuk 16 besar tingkat Kabupaten Bogor. Laela Siti Kamilah, pembina Paskibra Smansan tak menyangka dengan persaingan begitu ketat anak didiknya itu masuk 16 besar.

“Meski tidak juara, namun cukup membanggakan bagi sekolah ini sudah menyenangkan, mereka bisa tampil dan cukup berani untuk maju,” jelasnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Nanggung Nia Elisa Yulianti juga mengaku bersyukur sekolah yang  dibinanya  kini telah mengalami kemajuan, mulai  bertambahnya jumlah siswa yang signifikan hingga anak didiknya diganjar prestasi dari berbagai ajang lomba.

“Walaupun SMA Nanggung berada di pelosok, dengan semangat yang tinggi hal ini membuktikan bahwa mereka pasti bisa,” kata dia.

(arip ekon)

Jasa Marga Kabur, Satpol PP dan Warga Bentrok Saat Pembongkaran

Redaksi
-
0
Jasa Marga Kabur, Satpol PP dan Warga Bentrok Saat Pembongkaran

Ciawi | Jurnal Bogor
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, bentrok dengan warga saat melakukan pembongkaran di lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR) yang dikelola pihak Jasa Marga di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa (21/11).

Aksi baku hantam dan kejar-kejaran antara Satpol PP dengan warga yang mengatasnamakan Pemuda Batak Bersatu (PBB), saat kedatangan anggota dewan Kabupaten Bogor dari Fraksi PDIP, Robinson. Suasana yang awalnya kondusif menjadi memanas, setelah adanya lemparan batu dari warga kepada anggota Satpol PP yang hendak mengeksekusi bangunan milik mereka.

Beruntung keributan bisa dilerai oleh anggota kepolisian, baik dari Polres Bogor maupun Polsek Ciawi serta anggota Danramil Ciawi.

Dalam kejadian tersebut, sekitar sepuluh orang menjadi korban, baik terkena lemparan batu maupun akibat diserang balik anggota Satpol PP yang merasa tidak menerima dengan tindakan kekerasan warga.

Kepala Satpol PP (Kasat Pol PP) Kabupaten Bogor, Cecep Imam mengaku, akibat terjadinya bentrokan tersebut, anggota Satpol PP dan Sabhara Polres Bogor harus dilarikan ke Inap Gawat Darurat (IGD) RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis.

 “Ada dua anggota yang terkena lemparan batu warga, yakni Surya, Komandan Pleton (Danton) Pol PP Park Ranger dan anggota Sabhara. Keduanya mengalami luka di kepala, kalau Surya mendapat perawatan medis sebanyak tujuh jahitan dan anggota Sabhara empat jahitan,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor saat dikonfirmasi di lokasi pembongkaran.

Menurutnya, pembongkaran yang dilakukan Satpol PP dengan meminta bantuan anggota kepolisian, mulai Polres Bogor, Polsek Ciawi maupun Danramil Ciawi, karena bangunan-bangunan tersebut berada di lahan milik Kementerian PUPR yang secara pengelolaannya dilakukan pihak Jasa Marga.

 “Kami melakukan pembongkaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Semua bangunan yang dibongkar ini, berada di lahan bukan milik mereka,” paparnya.

Sementara, Kuasa Hukum PBB, Frengky menyatakan, penolakan yang dilakukan warga agar bangunannya tidak dibongkar bukan tanpa alasan. Sebab, saat menempati lahan ini, mereka membeli dari salah seorang warga sebesar 8 juta.

“Jadi mereka yang sekarang menempati lahan ini membeli ke salah seorang warga. Warga yang menjual lahan ini sudah lama bermukim,” akunya.

Tidak hanya membeli lahan, lanjut Frengky, setiap bulannya pun warga yang menempati lahan, memberikan uang kepada salah seorang oknum dari Jasa Marga bernama Saepul.

“Setiap bulan sebanyak 35 pemilik bangunan membayar uang sebesar ratusan ribu ke oknum Jasa Marga tersebut. Bukti pembayarannya juga ada, karena setiap bulan pemilik bangunan membayar melalui transfer,” imbuhnya.

Adapun dalam bentrokan itu, sambung Frengky, sebanyak delapan warga yang berupaya meminta agar Satpol PP tidak membongkar dengan menggunakan alat berat atau excavator, menjadi korban.

 “Ke delapan warga kami mengalami luka-luka akibat dikeroyok oleh Satpol PP,” tukasnya.

Saat mengetahui adanya bentrokan antara Satpol PP dan warga pemilik bangunan, pegawai Kemen PUPR dan Jasa Marga seakan lepas tanggungjawab dengan meninggalkan lokasi pembongkaran.

(dede suhendar)

Cuaca Ekstrem, Warga yang Berada di Pemukiman Rawan Longsor dan Banjir Diminta Waspada

Redaksi
-
0
Cuaca Ekstrem, Warga yang Berada di Pemukiman Rawan Longsor dan Banjir Diminta Waspada

Ciseeng | Jurnal Bogor
Pemerintah Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor menghimbau warganya terutama yang berada di pemukiman rawan longsor dan banjir agar selalu tetap waspada dan selalu berhati-hati di musim hujan dan cuaca ekstrem yang saat ini tengah berlangsung.

Camat Ciseeng Yodi Ermaya mengatakan,  aparatur pemerintahan desa dan masyarakat sekitar agar mengantisipasi dan tetap bersiaga dalam menghadapi turun hujan deras disertai angin kencang.

“Terutama untuk di wilayah-wilayah yang memang rawan longsor harus waspada. Seperi di wilayah Desa Karihkil, Putatnutug dan Cibeuteungmuara. Karena itu berada di pinggir kali Cisadane,” katanya, baru baru ini.

Yodi menjelaskan, untuk mengantisipasi bencana alam, warga diminta harus cepat tanggap dan cepat bertindak, termasuk RT/ RW dan Kades itu harus cepat respons dan segera melaporkan ke BPBD maupun ke pihak terkait.

“Jadi sekarang RT/RW dan Kades itu harus seperti tentara-TNI, dia tuh harus cepat tanggap dan bertindak, paling tidak harus cepat lapor. Sebetulnya kalau itu bisa dilaksanakan insya Allah apapun yang terjadi akan cepat tertanggulangi,” jelas pria yabg belum lama menjabat sebagai Camat Ciseeng itu.

Yodi menuturkan, adapun permasalahan kondisi seperti itu jika dibiarkan serta lambat dalam pelaporan akan menjadi efek domino dan memperlambat dalam penanganan maupun bantuan.

“Makanya saya sering kali meminta pada aparatur dibawah supaya cepat tanggap, cepat tindak dan cepat lapor. Dan sebetulnya itukan selogannya TNI, tinggal realisasi dan pelaksanaannya seperti apa?,” pintanya.

Ia juga menyampaikan bahwa beberapa hari sebelumnya telah terjadi bencana alam puting beliung yang melanda wilayah Kecamatan Ciseeng.

“Ada beberapa rumah di dua desa yang terkena angin puting beliung. Desa Cibeueteung Udik dan Ciseeng, tapi Alhamdulillah sudah kita tangani dan bantuan juga dari pihak terkait sudah tersalurkan. Kalau soal bencana alam itukan sebetulnya kita yang harus bisa menjaga kelestarian alam dan lingkungan,” pungkasnya.

(andres)

LHI Datangi KPK, Pemanggilan Terhadap HW Dinilai tak Tepat

Sayyev
-
0
LHI Datangi KPK, Pemanggilan Terhadap HW Dinilai tak Tepat

Jakarta | Jurnal Bogor
Advokat Kantor Firma Hukum Edy Tj. & Suhendar – Paralegal Lembaga Hukum Indonesia (LHI) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/11/2023). LHI menilai pemanggilan terhadap kliennya HW dinilai tak tepat.

“Bahwa undangan permintaan keterangan terhadap klien kami tidak tepat, karena tidak diatur di KUHAP dan kedudukan klien HW belum didudukan sebagai saksi atau apa belum jelas. Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum HW pada hari Selasa ini tanggal 21 November 2023 mendatangi KPK untuk meminta kejelasan dan menanyakan dasar undangan kepada klien kami sebagai apa kedudukannya,” kata Kuasa Hukum HW, Suhendar, SH.,MM dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

Masalahnya HW disurati kembali oleh KPK untuk dimintai keterangan dan melengkapi bukti- bukti, dengan nomor surat : R-2536/Lid.01.01/22/11/2023 tertanggal 03 November 2023. Advokat LHI Edy Tjahjono, SH berpandangan, “Setelah mendengar kronologis kejadian dari Sdr. HW, klien kami lebih tepat kedudukannya sebagai korban dibanding sebagai saksi atau yang ikut terlibat atau mengetahui atas dugaan pemberian gratifikasi kepada salah satu pejabat yang informasinya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di KPK.”

“Dan permintaan keterangan penyelidikan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHAP. Bahwa kedudukan KPK selaku penyidik PNS (PPNS), kedudukannya agar telah memanggil saksi,dugaan tersangka berdasarkan 2 alat bukti mengacu ke Pasal 184 KUHAP, timbul sebaliknya KPK, melakukan penyidikan, mengundang seseorang tanpa dasar hukum dengan “frasa ” Pro-Justitia baik saksi atau korban berdasarkan UURI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akibatnya oscure libel atau kabur,” tegas Edy Tj.

Sebelumnya KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada HW atas dugaan keterlibatan pemberian gratifikasi kepada pejabat di Sekretariat Jenderal Majelis Pemusyawaratan Rakyat (Setjen MPR).

Tepatnya, pada medio 2021, HW dipertemukan oleh kawannya untuk bertemu berbicara mengenai bisnis pengadaan jasa katering di Setjen MPR, kala itu HW dimintakan kawannya untuk support pendanaan bisnis tersebut, HW yang tidak memiliki background rekanan pemerintah tidak mengetahui alur menjadi rekanan pemerintah harus seperti apa dan bagaimana prosesnya, HW mempercayakan ke kawannya yang memiliki pengalaman dan perusahaan katering yang menyiapkan segala sesuatunya, HW hanya diposisikan sebagai pemodal.

Permintaan uang sebesar 100 juta, 200 juta hingga total 500 juta sudah dikeluarkan oleh HW melalui kawannya. Tapi pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung ada. Akhirnya HW pernah berkonsultasi dengan pihak berwenang untuk melaporkan orang-orang yang diduga telah menipunya, akan tetapi dikarenakan kurang bukti maka laporan HW tidak dapat diterima.

Pada bulan Agustus 2023, HW malah mendapat Surat Permintaan Keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan surat nomor : R-2171/Lid.01.01/22/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Dan HW saat itu mendatangi KPK serta memberikan keterangan yang diketahuinya sesuai yang dibutuhkan penyidik. Kini, HW meminta pendampingan hukum ke Kantor Firma Hukum Edy Tj. & Suhendar – Paralegal Lembaga Hukum Indonesia yang berkantor di Mampang Jakarta Selatan.  

(yev/rls)

Porpemda Jabar XV Tahun 2023, Kabupaten Bogor Target Masuk Lima Besar

Redaksi
-
0
Porpemda Jabar XV Tahun 2023, Kabupaten Bogor Target Masuk Lima Besar

Cirebon | Jurnal Bogor
Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP akan memimpin langsung Kontingen Bumi Tegar Beriman ( Kabupaten Bogor) dalam perhelatan Porpemda Jawa Barat XV Tahun 2023 yang akan dilangsungkan di Kabupaten Kuningan, 25 sampai 28 November 2023.

Asnan AP menegaskan, Kontingen Kabupaten Bogor yang ambil bagian dalam Porpemda Jabar XV Tahun 2023 mengirimkan 131 Atlet dan Official.

Selain itu, kata Asnan AP, para atlet yang membela Kontingen Kabupaten Bogor dalam Porpemda Jabar XV Tahun 2023 akan tampil pada 9 cabang olahraga dari 15 cabor yang dipertandingkan.

” Total Atlet dan Official yang masuk dalam Kontingen Kabupaten Bogor sebanyak 131 orang dan akan tanding pada 9 Cabor dari 15 cabor yang dipertandingkan pada Porpemda Jabar kali ini,” ujar Asnan AP, Selasa, 21 November 2021.

Lebih lanjut, sambung Asnan AP, ada 5 cabang olahraga yang menjadi unggulan Kontingen yang punya motto daerah Prayoga, Sayaga dan Tahaga pada Porpemda Jabar XV Tahun 2023.

” Lima cabor unggulan Kontingen Kabupaten Bogor dalam Porpemda Jabar tahun ini diantaranya, Tenis Lapangan, Catur, Golf, Bola Basket dan Bola Voli Putri, ” ucap Asnan AP.

Asnan AP optimis target Kontingen Kabupaten Bogor dalam Porpemda Jabar XV Tahun 2023 yakni masuk lima besar akan tercapai.

” Insya Allah pelepasan Kontingen Kabupaten Bogor menuju Porpemda Jabar XV Tahun 2023 akan dilakukan tanggal 25 November 2023 dan dilepas secara langsung oleh Bupati Bogor, H. Iwan Setiawan, ” pungkas Asnan AP.

(Asep Syahmid)

Keren, RSUD Leuwiliang Raih Juara Video Dokumentasi Penyuluhan Cegah Stunting

Redaksi
-
0
Keren, RSUD Leuwiliang Raih Juara Video Dokumentasi Penyuluhan Cegah Stunting

Cibinong | Jurnal Bogor
Selain memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, rupanya RSUD Leuwiliang pun memiliki segudang prestasi. Baru-baru ini, rumah sakit yang dipimpin Direktur RSUD Leuwiliang Vitrie Winastri menjadi juara 1 lomba video dokumentasi penyuluhan cegah stunting.

“Alhamdulilah, saat perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia (HUT IDI) RSUD Leuwiliang mendapatkan kado terindah, yakni juara satu lomba video dokumentasi penyuluhan cegah stunting,” kata Vitrie, Selasa (21/11/2023).

Menurut dokter Vitrie, esensi dari video tersebut bukan hanya sekedar untuk mengikuti sebuah perlombaan saja, namun pentingnya pengetahuan, pemahaman masyarakat bagaimana cara mencegah agar anak-anak khususnya di Kabupaten Bogor ini tidak mengalami stunting.

“Saya berharap dengan menonton video penyuluhan stunting ini, masarakat khususnya di kabupaten Bogor dapat memahamai bagaimana caranya mencegah agar anak-anaknya tidak stunting,” tandas Vitrie.

Sementara itu, lomba video dokumentasi penyuluhan cegah stunting langsung dinilai dan dewan jurinya pun terdiri dari Dr. Elis Tiahesara, Sp.KKLP, Dr. Ibnu Syifa, MKK, dan Dr. Billy Jeremia Tando.

Menurut para juri, penilaian video dokumentasi itu berdasarkan 5 aspek dengan mencapai total skor penilaian sebesar 1375.

“Keberhasilan ini mencerminkan kesesuaian dengan persyaratan lomba, kreativitas yang ditunjukkan, ketepatan waktu pelaksanaan, estetika multimedia yang diaplikasikan, serta kualitas narasi dalam penyuluhan stunting,” papar para juri itu.

Sebagai informasi, penyerahan piala juara 1 lomba video penyuluhan cehag stunting diberikan langsung kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor saat acara HUT IDI di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

(yev/rls)

Plt Gubernur Lemhanas Apresiasi Program PWI Wawasan Kebangsaan untuk Wartawan

Redaksi
-
0
Plt Gubernur Lemhanas Apresiasi Program PWI Wawasan Kebangsaan untuk Wartawan

Jakarta | Jurnal Bogor
Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah mengapresiasi inisiatif Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menyelenggarakan kelas pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan bagi wartawan dengan menjajaki  kerja sama dengan Lemhannas.

Maman Firmansyah mengatakan  nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan penting disebarluaskan kepada masyarakat. Kondisi geopolitik internasional yang semakin tak menentu serta kemajuan dan pemanfaatan teknologi yang semakin cepat meluas adalah alasan utama perlunya penyegaran   wawasan kebangsaan, tidak saja kepada calon-calon pemimpin nasional tapi juga kepada wartawan.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Firmansyah saat menerima pengurus PWI Pusat yang dipimpin ketua umumnya Hendry Ch Bangun di kantor Lemhannas di Jakarta, Senin (20/11). Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah, Ketua Komisi Pendidikan Marah Sakti Siregar dan Ketua Bidang Pendidikan PWI Haji Nasir. Sedangkan pejabat yang mendampingi Plt Gubernur Lemhannas, antara lain Deputi Kebangsaan Lemhannas Mayjen TNI Agus Arif Padillah, Kepala Biro Kerjasama & Hukum Brigjen TNI (Mar) Raja E Girsang, SE, MM, M.Sc serta Kepala Biro Humas Brigjen TNI Suratno.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyampaikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan adalah salah satu program unggulan PWI periode 2023-2028, disamping peningkatan kompetensi wartawan.

“Kami ingin wartawan dari daerah-daerah, mulai dari Aceh hingga Papua memperoleh kesempatan mengikuti kelas wawasan kebangsaan,”ujar Hendry.

Dikatakan, saat menyampaikan program kerja PWI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu, kepala negara sangat mengapresiasi program pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada wartawan.

Apresiasi yang sama disampaikan pula saat pengurus PWI Pusat bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Bahkan Menko Marves LBP langsung mengontak Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto untuk menanyakan kelas wawasan kebangsaan di Lemhannas dengan durasi pendidikan satu  minggu. Menko Marves LPB juga minta Gubernur Lemhannas saat itu mendukung program PWI tersebut.

Namun pembicaraan penjajakan kerja sama PWI Pusat dan Lemhannas baru bisa dilanjutkan pada tanggal 20 November 2023 karena Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menerima penunjukan sebagai Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah mengatakan selain pendidikan reguler tujuh bulan untuk calon-calon pemimpin nasional, Lemhannas juga memiliki pendidikan singkat selama seminggu. Terkait kurikulumnya, pendidikan ketahanan nasional tersebut meliputi penyampaian materi dasar, materi utama dan materi penunjang. Mulai dari pemantapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional hingga materi literasi digital dan cyber security. “Hanya untuk literasi digital dan cyber security disampaikan sebagai pengetahuan saja, bukan untuk ketrampilan,”tambah Deputi Kebangsaan Lemhannas Mayjen TNI Agus Arif Padillah.

Di akhir pertemuan, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah menyepakati untuk menindaklanjuti rencana kerjasama membuat kelas wawasan kebangsaan untuk wartawan termasuk menentukan format kerja samanya. Gubernur Lemhannas kemudian menunjuk Kepala Biro Kerjasama dan Hukum Raja E Girsang sebagai penanggung jawab dari pihak Lemhannas, sementara Ketum PWI Pusat  menunjuk Ketua Bidang Pendidikan Haji Nasir sebagai penanggung jawab dari pihak PWI Pusat.

“Namun untuk realisasi kerja sama ini, kemungkinan tak bisa dilakukan tahun 2023, kami akan mengupayakan tahun depan,”ujar Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah.

(yev/rls)

Terbanyak di Asia Tenggara! PLN Resmikan 21 Unit Green Hydrogen Plant, Mampu Produksi Hingga 199 Ton Hidrogen Per Tahun

Sayyev
-
0
Terbanyak di Asia Tenggara! PLN Resmikan 21 Unit Green Hydrogen Plant, Mampu Produksi Hingga 199 Ton Hidrogen Per Tahun

Gunung Putri | Jurnal Bogor
PT Pelayanan Listrik Negara (PLN Persero) meresmikan 21 unit Green Hydrogen Plant (GHP) tersebar di seluruh Indonesia,di pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Tanjung Priok, Jakarta, Senin (20/11/23).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan upaya ini membuat PLN menjadi perusahaan yang memiliki GHP terbanyak di Asia Tenggara. Sebelumnya pada bulan Oktober, PLN juga telah meresmikan GHP pertama di Indonesia yang berlokasi di PLTGU Muara Karang, Jakarta.

“Gebrakan PLN melalui inovasi ini mampu memproduksi 199 ton per tahun. Langkah ini juga membuat PLN menjadi pionir terbentuknya rantai pasok kebutuhan hidrogen hijau di masa depan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, sekaligus mendukung target Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) tahun 2060,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor.

Darmawan Prasodjo menjelaskan GHP adalah langkah strategis PLN untuk membangun rantai pasok green hydrogen pertama di Indonesia. Inisiatif hijau ini diharapkan mampu mengakselerasi transisi energi dan mencapai NZE tahun 2060.

“Hari ini menjadi bukti, we walk the talk bahwa komitmen ini kami wujudkan dalam bentuk nyata. Ini tidak hanya sekadar Green Hydrogen Plant,ini akan menjadi tonggak terbentuknya Supply Chain Green Hydrogen di Indonesia dan PLN menjadi pionirnya,” jelas Darmawan.

Lebih lanjut Darmawan menjelaskan, GHP besutan PLN ini diproduksi dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terdapat di area pembangkit. Selain dihasilkan dari PLTS yang terpasang, hidrogen hijau ini juga menggunakan Renewable Energy Certificate (REC) yang berasal dari beberapa pembangkit EBT di Indonesia.

” Dengan 21 unit GHP ini mampu memproduksi hampir 200 ton per tahun, dari sebelumnya hanya 51 ton hidrogen per tahun. Hasil produksi green hydrogen tersebut, sebanyak 75 ton per tahun digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit (cooling generator), sementara 124 ton lainnya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya untuk kendaraan,” tandasnya.

“Lewat GHP ini, kami membangun bagaimana transisi sektor transportasi ke low carbon transport ini berjalan dengan baik. Tentu saja kalau kita berbicara transportasi, terdapat dua mazhab. Satu mengenai mobil listrik yang berbasis pada baterai. Kendaraan listrik sudah kita bangun ekosistemnya. Kemudian ada mahzab lain yaitu berbasis pada hidrogen. Ini perlu ada rantai pasok yang khusus, ini perlu ada green hydrogen,” tambah Darmawan.

Dengan rata-rata konsumsi hidrogen kendaraan 0,8 kg per 100 kilometer, sambung Darmawan, maka 124 ton green hydrogen yang diproduksi bisa dipakai untuk 424 mobil per tahun yang bergerak 100 kilometer dalam sehari. Angka tersebut bisa menurunkan emisi karbon hingga 3,72 juta kg CO2 dan mengurangi impor BBM sebesar 1,55 juta liter per tahun, mengubah energi impor menjadi energi domestik.

Ke depan, lanjut dia, PLN tidak hanya menghadirkan GHP saja namun juga membuat Hydrogen Refueling Station (HRS) atau stasiun pengisian hidrogen dan juga pengoperasian Fuel Cell Generator yang berbahan bakar green hydrogen.

“Ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi PLN bersama Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM. Karya Inovasi untuk menjawab transisi energi,” pungkas Darmawan.

Mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Yudo Dwinanda Priaadi menjelaskan hidrogen merupakan bahan bakar masa depan yang sedang banyak dikembangkan di kancah global. Indonesia, memiliki potensi hidrogen yang besar, bahkan bisa menjadi pemasok kebutuhan hidrogen hijau di dunia.

“Indonesia punya potensi pengembangan hidrogen hijau yang besar. Bahkan bisa kita pakai sendiri, maupun menjadi potensi ekspor. Leadership yang luar biasa dari PLN untuk bisa mengakselerasi pengembangan hidrogen hijau ini,” ujar Yudo.

Yudo juga mengapresiasi langkah cepat PLN dalam mengembangkan hidrogen hijau di Indonesia. Dalam waktu satu bulan, PLN berhasil menambah 20 unit GHP tersebar di seluruh Indonesia.

“Setelah pertemuan terakhir pada bulan lalu di PLTU Muara Karang, PLN berjanji untuk memperbanyak hydrogen plant ini. PLN telah mengakselerasi langkah ini,” kata Yudo.

Untuk diketahui, berikut 21 GHP milik PLN terdapat di PLTU Pangkalan Susu, PLTGU Muara Karang, PLTU Suralaya 1-7, PLTU Suralaya 8, PLTGU Cilegon, PLTU Labuhan, PLTU Lontar, PLTGU Tanjung Priok, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Muara Tawar, PLTU Indramayu, PLTGU Tambak Lorok, PLTU Tanjung Jati B, PLTU Rembang, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTGU Gresik, PLTG Pemaron, PLTU Paiton, PLTU Grati, PLTU Pacitan, dan PLTU Adipala.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN Eniya Listiani Dewi, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Mohamad Priharto Dwinugroho, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo, Direktur Pembangkitan PLN Adi Lumakso, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah, dan Direktur Utama PLN Enjiniring Chairani Rachmatullah.

Seperti diketahui, PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.

(nay nur’ain)

Tekan Perokok Dini Hingga Bentuk KWTR

Redaksi
-
0
Tekan Perokok Dini Hingga Bentuk KWTR

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tak pernah melarang orang merokok. Pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan terhadap Perda Nomor 12 tahun 2009 tentang KTR, Pemkot hanya mengatur orang bisa merokok dan melindungi orang yang tidak merokok dari paparan asap rokok.

Zaenal Arifin (44)  marah saat mendapat teguran tak boleh merokok di Mini GOR bilangan Yasmin, Kecamatan Bogor Barat. Warga Bukit Cimanggu City (BCC) ini merasa tak mengganggu orang lain yang berolahraga saat dirinya menghisap vape atau rokok elektriknya. Dirinya mengklaim vape bukan rokok kretek, meski asapnya lebih banyak bila dibandingkan rokok kretek.

Kemarahan Zaenal Arifin ini redam saat pemilik GOR memperlihatkan papan pengumuman larangan merokok, baik vape maupun rokok tak boleh di sarana olahraga, seperti Mini GOR tersebut sesuai Perda Nomor 10 tahun 2018, yang didalamnya mengatur larangan vape/rokok elektrik dan shisha. 

Terlebih pemilik GOR mengancam akan melaporkan ke Satgas KTR Kota Bogor bila tetap membandel menghisap dan mengeluarkan asap rokok elektrik di dalam areal GOR.

“Dia enak saja menghisap dan mengeluarkan asap rokok elektriknya, saya juga punya hak menghirup udara bersih, terlebih saya sedang olahraga,’’ kata Agus S, perwakilan pemilik mini GOR Sulaeman.

Akhirnya dengan terpaksa Zaenal Arifin meninggalkan areal GOR dan memilih merokok di luar sarana olahraga tersebut. Di GOR tersebut memang sudah tersedia tempat untuk perokok menikmati dengan secangkir kopi dan pisang goreng.

Saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor melakukan sosialisasi Perda KTR, menegakkan Perda KTR dan mengevaluasi pelaksanaan Perda KTR.  Di dalam Perda KTR Nomor 10 tahun 2018 ini terdapat sembilan tempat kawasan tanpa rokok, yakni tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat ibadah, sarana olahraga dan tempat lain yang ditetapkan wali kota.

Dari sembilan tempat  ini hanya dua tempat, yakni tempat umum dan tempat kerja yang wajib ada kawasan untuk perokok atau smoking area. “Sedangkan di tujuh tempat lain seperti angkutan umum, tempat pelayanan kesehatan dan tempat belajar atau sekolah, tidak boleh ada smoking area,” kata Katimker Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Kota Bogor, Ika Lastyaningrum.

Menurutnya, pada Perda KTR Nomor 10 tahun 2018 tersebut bukan berarti orang tidak boleh merokok di wilayah Kota Bogor, tapi mengatur penyediaan area merokok. Jadi perokok boleh menghisap rokoknya selain di sembilan tempat tersebut sesuai dengan Perda dan tempat kawasan untuk perokok yang berada di tempat kerja dan tempat umum.

“Perokok yang kami maksud ini usianya harus 18 tahun keatas, bila masih anak-anak atau dibawah usia 18 tahun kebawah kami melindungi agar tidak terpengaruh ikut-ikutan merokok,’’ kata Ika sapaan akrabnya.

Bahkan, agar anak-anak ini tidak merokok ini juga tertuang dalam Perda Nomor 10 tahun 2018 tersebut, yakni larangan reklame rokok, larangan display di tempat penjualan rokok  baik di warung atau toko kelontong, minimarket maupun supermarket. Hal ini karena berdasarkan survei, anak-anak mengenal rokok dari iklan, baik itu di media elektronik, media massa dan media luar ruangan serta display rokok di tempat penjualannya.

Kerasnya Pemkot melalui Dinkes Kota Bogor ini menerapkan Perda KTR pernah mendapat gugatan dari pedagang tradisional dan usaha kecil menengah (UKM) Kota Bogor, yakni uji materiil Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018  tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan tersebut telah dilayangkan pada 5 Desember 2019 dan tercatat dengan Nomor Perkara 4P/HUM/2020. Namun gugatan tersebut tak dikabulkan Mahkamah Agung dan Perda KTR Nomor 10 tahun 2018 tetap berlaku hingga sekarang.

“Khusus untuk anak-anak ini kami kawal agar mereka menjauhi rokok dengan menyosialisasikan bahaya-bahayanya melalui Duta KTR, baik di tingkat SD, SMP, SMA/SMK,” tegas Ika.

Upaya ini tak lain agar para remaja ini tetap sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga bila setelah dewasa atau menginjak usia 18 tahun keatas bisa menentukan pilihan terbaiknya.

Selain di sekolah, Dinkes juga membentuk Komunitas Warga Tanpa Rokok (KWTR) di setiap kelurahan. KWTR ini merupakan bentukkan dari Puskesmas sekaligus membina komunitas warga yang sudah tahu tentang bahaya rokok. Tugas komunitas ini menyosialisasikan tempat-tempat yang dilarang untuk merokok,  khususnya di dalam rumah yang terdapat anak-anak.

Selain itu, meminta kesadaran perokok tidak merokok di sembarang tempat terlebih di kerumunan dalam ruangan di tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar atau sekolah, tempat anak bermain,  angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, sarana olahraga dan tempat lain yang ditetapkan wali kota. 

Sebelumnya, Pemkot bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor sepakat untuk mengkampanyekan tidak merokok di restoran. Upaya ini tak lain untuk meningkatkan dan ikut mengendalikan bahaya rokok, mewujudkan Kota Bogor yang sehat serta melindungi warga Kota Bogor, utamanya anak-anak dari bahaya rokok, di samping mencegah munculnya perokok pemula. Adalah situs NongkrongSehatBogor.com yang merupakan direktori yang berisi daftar restoran bebas rokok yang diharapkan dapat membantu wisatawan yang mencari lokasi wisata kuliner, termasuk restoran, kafe dan tempat makan dengan lingkungan yang sehat di Kota Bogor. Berdasarkan hasil pemantauan berkala yang dilakukan oleh Dinkes Kota Bogor, 77 persen masyarakat masih menemukan perokok di dalam tempat makan atau restoran.

Komitmen dan kolaborasi antara Pemkot dan PHRI, tidak hanya menaikkan tingkat kepatuhan KTR di restoran dan tempat makan, tapi juga dalam jangka panjang dapat membantu menurunkan prevalensi perokok Kota Bogor yang masih lebih dari 44,5 persen atau sekitar 446.325 jiwa. Konsep Smoke-Free Picnic atau Piknik Tanpa Rokok dalam peringatan HTTS yang menggunakan Alun-Alun Kota Bogor diharapkan menjadi satu tempat piknik bagi keluarga yang aman dari bahaya rokok.

Kementan Latih Pemangku Kebijakan Negara-Negara Afrika Agribisnis Padi

Redaksi
-
0
Kementan Latih Pemangku Kebijakan Negara-Negara Afrika Agribisnis Padi

Jakarta | Jurnal Bogor

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan agribisnis padi bagi pemangku kebijakan, dari negara-negara Afrika di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang yang digelar selama 8 hari, dari 19-26 November 2023.

Peserta yang dilatih pada kegiatan ini sebanyak 16 orang, yang berasal dari negara-negara Afrika, di antaranya Guinea, Zambia, Senegal, Gambia, Tanzania, Somalia dan Burundi.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan pangan merupakan aspek paling strategis yang wajib dibangun bersama. Sebab, ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara.

“Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Kalau krisis ekonomi itu kita mampu bertahan, kita bisa lewati, krisis kesehatan, covid 19 kita lewati, tapi kalau krisis pangan bisa berdampak pada lainnya. Jadi, kita harus betul-betul bersama menjaganya,” sebut Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Dedi Nursymasi yang membuka secara resmi pelatihan pada Senin (20/11/2023), menegaskan kembali, bahwa pangan adalah masalah yang sangat utama dan menentukan hidup matinya suatu bangsa.

“Karena itu, pemerintah akan terus mendukung seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pertanian, terutama kegiatan olah tanah, olah tanam, hingga masa panen oleh petani harus tetap berlangsung di tengah kondisi seperti saat ini,” terang Dedi.

Dedi menjelaskan, pelatihan agribisnis padi bagi pemangku kebijakan Afrika merupakan komitmen pemerintah untuk membina kerja sama internasional di bidang pertanian. Di samping itu, untuk memastikan ketahanan pangan di seluruh dunia.

“Pelatihan ini melambangkan komitmen terhadap pertukaran pengetahuan, memberdayakan negara-negara dengan alat dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai praktik pertanian berkelanjutan dan mendorong pembangunan ekonomi.

Dia berharap pelatihan ini memberikan kontribusi dalam membangun ketahanan dalam menghadapi tantangan terkait perubahan iklim, serta mendorong masa depan budidaya padi yang berkelanjutan baik di Indonesia maupun di Afrika.

“Mari kita tegaskan kembali niat baik Indonesia terhadap Afrika dan masyarakat global. Melalui upaya kolaboratif dan berbagi pengetahuan, kami bercita-cita dapat berkontribusi terhadap masa depan dan ketahanan pangan bagi semua,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementan, Ade Candra menyampaikan apresiasi kepada kementerian lembaga mitra diantaranya kementerian luar negeri dan kementerian keuangan atas dukungan dalam penyelenggaraan pelatihan ini.

Dia mengatakan, ancaman krisis pangan merupakan isu global yang perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu, kerja sama bilateral khusus di bidang pertanian melalui pelatihan menjadi salah satu solusi.

“Harapannya melalui pelatihan ini membawa dampak positif dalam upaya antisipasi krisis pangan global sekaligus mempererat kerja sama antara Indonesia dan negara negara di Afrika,” ujar dia.

Pembukaan kegiatan ini turut dihadiri, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI) Kementerian Luar Negeri, Maria Renata Hutagalung. Kepala Divisi Pengelolaan Investasi, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), Kementerian Keuangan, Masjhuri Sjuaib, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Muhammad Amin, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Ajat Jatnika dan Direktur Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI), Muharfiza.

(bbpmkp)

1...399400401...1,717Page 400 of 1,717

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi