28.3 C
Bogor
Monday, April 6, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 336

Sekda Minta Optimalisasi Penggunaan SIPD

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Salah satu upaya meningkatkan upaya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mewakili Pj. Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin ajak pengelola keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia, yang berlangsung di Darmawan Park, pada Kamis (18/1/24).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia, dalam menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, sejalan dengan peraturan tersebut, Pemkab Bogor telah menerapkan SIPD-RI pada tahun 2023 untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2024. Untuk tahap penatausahaan dan akuntansi pelaporan, SIPD akan mulai diimplementasikan di penganggaran tahun 2024.

“Untuk itu, perlu sosialisasi implementasi SIPD kepada aparatur terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” terang Sekda.

Menurutnya, SIPD saat ini merupakan satu-satunya aplikasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang digunakan oleh seluruh pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya minta kepada seluruh aparatur pengelola keuangan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bogor untuk mengikuti sosialisasi ini dengan seksama, agar dapat memahami dan menggunakan aplikasi SIPD secara optimal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas,” tandasnya.

(asep syahmid)

Asmawa Tosepu Minta BPBD Edukasi Masyarakat Soal Tanggap Bencana

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu melakukan pengecekan langsung kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik personil, peralatan dan perlengkapan, untuk mengantisipasi bencana alam di wilayah Kabupaten Bogor. Pengecekan dilakukan usai dirinya memimpin apel pasukan di Halaman Kantor BPBD, Cibinong, Kamis (18/1).

Asmawa Tosepu mengatakan, wilayah Kabupaten bogor secara geografis dan topografis cukup labil dan rawan longsor, angin puting beliung, dan banjir. Perlu senantiasa menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.

” Antisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Bogor, kita senantiasa meningkatkan kemampuan para personel, memastikan kesiapan perlengkapan serta sarana prasarana. Kemudian BPBD memastikan kesiapsiagaan personal dengan piket tiga peleton, yang suatu saat bisa digerakan,” kata Asmawa.

Asmawa mengungkapkan, alhamdulillah tahun 2023-2024 ini terkait sarana prasarana ada pembaharuan dan penambahan agar dapat memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana. Kemampuan dan keterampilan anggota terus ditingkatkan agar siap secara pengetahuan, fisik, maupun mental sehingga lebih cakap dalam bertugas dan kualitas pelayanan penanganan bencana bagi masyarakat juga semakin meningkat.

“Namun yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang tanggap bencana. Sosialisasi dan edukasi tentang edukasi tentang tindakan preventif dan tanggap darurat kepada masyarakat harus terus dilakukan. Galakkan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang sudah terbentuk,” ungkap Asmawa.

Mantan Pj Walikota Kendari menambahkan, pentingnya penggunaan teknologi dalam pemantauan dan sistem informasi bencana untuk meningkatkan ketangguhan dan efektivitas penanggulangan bencana. Kemudian, kolaborasi dan sinergi adalah kunci. Maka harus diperkuat sinergi kolaborasi dengan pihak terkait seperti TNI, Polri, relawan, sektor swasta, dan pihak lainnya agar kita dapat merespons bencana dengan lebih efektif.

(asep syahmid)

Jualan Buah Pakai Mobil Lumayan Menguntungkan

0

Bogor | Jurnal Bogor
Sekarang ini penjual berbagai aneka buah-buahan menggunakan mobil pick up di pinggir jalan mudah ditemukan. Di mobil bak terbuka itu dijual berbagai macam buah-buahan seperti jeruk, nanas, pisang, salak, dan buah naga. Namun yang dijual hanya buah-buahan lokal saja karena masyakat lebih mencari harga murah. Keuntungan dari usaha ini sangat menjanjikan sekarang ini.

Salah seorang pedagang buah mobil keliling, Faisal yang menjual di Jalan Pandu Raya  mengaku keuntungan yang didapatnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam sehari Faisal mampu mendapatkan untung sekitar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu. Untuk satu kilogramnya dijual seharga Rp10-20 ribu seperti jeruk, salak, dan mangga.

“Sehari itu bisa laku 15 sampai 25 kilo ,” kata Faisal, Kamis (18/1/2024).

Sementara jika sepi hanya mampu mendapatkan keuntungan sekitar Rp100 ribu. Namun setiap harinya selalu ada saja yang membeli walaupun tidak terlalu ramai. Memasuki bulan-bulan tertentu, permintaan buah cukup meningkat drastis.

(wawan hermawanto)

Produk UMKM Rumah Zakat Desa Berdaya Cisolok Saba Kota

0

Bogor | Jurnal Bogor
Produsen UMKM terbantu pemasaran produknya oleh Rumah Zakat. Seperti halnya di awal Januari 2024, Bummas Simpen Berdaya Desa Cisolok mendapat pesanan 15 paket Abon Ikan Tuna segar kemasan 100 gram dan 15 toples gula semut mesh 18 kemasan 200 gram ke Kota Bandung.

“Bummas Simpen Berdaya Desa Cisolok menyediakan produk-produk UMKM binaan ROIS OJK dan Rumah Zakat seperti abon ikan tuna segar, sabun cuci piring, gula semut, gantungan kunci, souvenir dengan berbagai kemasan sesuai pesanan konsumen,” kata Brand Manager Rumah Zakat Bogor, Iwan TS ditemui Jurnal Bogor di kantornya di Jl. Pandu Raya Blok B2 No 8 Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor, Kamis (18/01/2024).

Menariknya, UMKM binaan ROIS OJK dan Rumah Zakat selalu siap sedia ketika ada pesanan dadakan, salah satunya produk Ibu Egeu (gula semut) yang didisplay di etalase Bummas Simpen Berdaya Cisolok.

“Alhamdulillah bulan ini dapat pesenan gula semut untuk dikirim ke Kota Bandung. ROIS OJK dan Rumah Zakat yang sudah membina serta memasarkan produk saya,” ujar ibu Egeu yang telah mendapat pendampingan dan kemitraan untuk produk- produk usaha kecil di wilayah binaan Rumah Zakat Cabang Bogor.

(wawan hermawanto)

Kabid Lalin Dishub Apresiasi Pengoperasian Kantong Parkir Tambang

0

Cibinong | Jurnal Bogor

Kabid Lalu Lintas (Lalin)Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih alias Dadang Hengky merasa kagum dengan gebrakan Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang telah berhasil mengoperasikan kantong parkir truk angkutan tambang di Kawsan Parung Panjang.

Dadang mengatakan Pj Bupati Bogor benar benar sangat fokus pada semua persoalan di Kabupaten Bogor termasuk kantong parkir truk tambang.

” Alhamdulilah sekarang Kantong Parkir Truk Tambang tahap pertama sudah beroperasi. Hal ini tak lepas dari gebrakan serius dari Pak Pj Bupati Bogor,” tegas Dadang Hengky, Kamis, 18 Januari 2024.

Lebih lanjut, kata Mantan Kasie Trantib Kecamatan Parung Panjang ini menegaskan pengopersian kantong parkir tahap awal ini bisa memuat 50 truk tambang.

” Pengoperasian Kantong Parkir Truk Tambang ini sebagai wujud dari Komitmen Pak Pj Bupati Bogor dan Pemkab Bogor dalam mengatasi persoalan jalur tambang di wilayah Parung Panjang,” ujar Dadang Hengky yang juga sebagai salah satu inisiator kantong Parkir truk tambang di Parung Panjang.

Lebih lanjut, tambah Dadang, Kantong Parkir Truk Tambang tahap awal ini dibangun diatas lahan 2,2 hektar

” Luar biasa Pak Pj Bupati Bogor terus monitor perkembangan kantong parkir dengan beberapa kali terjun langsung ke Lokasi,” papar Dadang Hengky.

(asep syahmid)

Waduh, 451 Titik TPS Rawan Bencana

0

jurnalinspirasi.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebut bahwa sebanyak 451 titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan bencana alam.

“Ada 451 titik yang memiliki potensi bencana itu berdasarkan hasil mitigasi BPBD terhadap bencana alam yang terjadi di Kota Bogor dalam kurun waktu dua tahun kebelakang,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh.

Hal itu, kata dia, berdasarkan hasil mitigasi terhadap 2.193 TPS yang mengacu kepada kebencanaan di 6 kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Bogor.

Menurutnya, 451 titik itu tersebar di Kota Bogor, diantaranya 115 titik di wilayah Bogor Selatan, 98 di Kecamatan Bogor Barat, 79 di Bogor Utara, 68 di Tanah Sareal, 61 di Bogor Tengah dan 30 titik di Bogor Timur.

“Titik-titik tersebut merupakan wilayah yang berpotensi bencana, misalnya pernah terjadi puting beliung, banjir lintasan dan longsor. Ini menjadi rujukan kami berdasarkan hasil mitigasi yang mengacu pada kejadian bencana dalam kurun waktu dua tahun kebelakang,” jelasnya.

Kata dia, data yang dimiliki BPBD ini pun, akan disebar ke aparatur wilayah mulai camat, lurah, PPK hingga petugas KPPS.

“Sebagai antisipasi pihaknya menyarankan untuk digeser ke tempat yang lebih aman, misalnya ke madrasah maupun sekolah-sekolah,” ucapnya.

Kendati demikian, ia menyebut bahwa hal itu dapat dilakukan jika kondisi cuaca pada saat mendekati hari pencoblosan sedang tidak baik-baik saja.

“Bogor ini salah satu daerah yang memiliki rawan bencana cukup tinggi, dalam setahun saja ada 1.011 kejadian dan ini menjadi rujukan kita. Kemudian prediksi BMKG terkait curah hujan yang cukup tinggi akan terjadi hingga Maret 2024,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Mirip ‘Kolam Ikan’, PUPR Diminta Benahi Terminal Bubulak

0

jurnalinspirasi.co.id -; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta oleh Wali Kota Bima Arya untuk mencari solusi sementara dalam menata kesemrawutan Terminal Bubulak, yang lebih mirip ‘kolam ikan’.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina pun mengaku, telah diinstruksikan Bima untuk meninjau langsung Terminal Bubulak sekaligus merumuskan sejumlah langkah untuk menangani hal itu.

“Terminal Bubulak sebenarnya tupoksi dari Dishub Kota Bogor. Hanya Pak Wali mengarahkan untuk cek ke sana. Apa yang bisa diintervensi oleh PUPR,” ujar Rena, Rabu (17/1).

Menurut dia, berdasarkan pengecekan lapangan, awalnya perbaikan bisa dilakukan seperti pemeliharaan jalan raya. Tetapi, tak memungkinkan lantaran wilayah yang luas dan lintasannya pun parah.

“Terminal Bubulak luas sekali. Kedua, rusaknya itu sudah ke fondasi jalannya, kalau pake hotmix atau aspal, aspalnya itu nggak bisa 5 cm, ya paling 15 cm atau dicor,” katanya.

Rena menegaskan bahwa area terminal dilintasi oleh kendaraan dengan tonase berat. Namun perbaikan dengan metode tersebut setelah dihitung bisa menelan anggaran sekitar Rp10 miliar.

“Iya balik lagi ke penganggaran. Saya juga sudah konfirmasi ke Dishub. Bilang tahun ini tidak ada intervensi di Terminal Bubulak,” katanya.

Kata Rena, Dishub pun sudah melakukan penanganan dengan menambal kasar lubang-lubang menggunakan bebatuan dan material lainnya.

“Kalau kita nunggu anggaran, bertahun-tahun ini tidak diintervensi. Jadi, mungkin salah satu solusi yang bisa PUPR bantu, kami akan cari bongkaran aspal nanti dihancurkan lagi dan padatkan,” bebernya.

Lebih lanjut, sambung dia, upaya penanganan yang dilakukan setidaknya bisa menghilangkan dahulu kondisi lintasan berkubangan yang bertahun-tahun belum ada intervensi tersebut.

“Minimal kubangannya nggak ada. Kasih saya waktu, sebulan dua bulan ini, jelang Maret lah untuk ngumpulin sisa bongkaran aspalnya dulu. Itu solusi sementara dari PUPR,” pungkasnya.* Fredy Kristianto

Buset, Revitalisasi Terminal Bubulak Butuh Rp180 M

0

jurnalinspirasi.co.id – Revitalisasi Terminal Bubulak rupanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor butuh sebesar Rp180 miliar untuk perbaikan tempat itu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa sejak 2019 pihaknya telah merencanakan perbaikan secara menyeluruh. Bahkan, Dishub telah membuat feasibility study (FS) hingga Detail Engineering Design (DED).

Namun, kata dia, pada 2021 dilakukan peninjauan kembali terhadap rencana penataan atau perbaikan Terminal Bubulak.

“Usulan tersebut kemudian diusulkan pada tahun 2023, dan telah muncul dalam Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) sebagai tahapan awal. Total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan mencapai Rp180 miliar,” ujar Marse kepada wartawan, Rabu (17/1).

Menurut dia, walau usulan emplasemen dasar atau pengecoran lintasan dasar senilai Rp23 miliar telah diajukan pada 2023, namun anggarannya belum dapat ditetapkan.

Hal itu, sambungnya, memicu upaya kerjasama dengan pihak ketiga sebagai solusi, mengingat keterbatasan anggaran.

“Jadi tidak ada kegiatan fisik pada tahun 2024, pelayanan tetap diupayakan dengan mencari investor dan pola kerjasama. Dalam upayanya untuk tetap memberikan pelayanan, kami sedang menyusun aturan untuk memungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya rencana menggandeng pihak ketiga, upaya membangun dan mengelola Terminal Bubulak kedepannya dapat berjalan baik sesuai regulasi yang ditentukan.

“Saat ini kami sedang menyusun aturan untuk bisa memuluskan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi nanti pihak ketiga yang akan coba untuk membangun dan mengelola Terminal Bubulak kedepan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Marse, Dishub telah mengupayakan pengajuan dukungan dari pusat dan DKI Jakarta. Hal itu lantaran, ada segmen penumpang yang menuju DKI Jakarta, meskipun hal ini masih dalam tahap pembahasan.

“Kami sempat mengundang beberapa investor, membahas aturan dan pelaksanaan kerjasama. Kami juga tidak mau disalahkan, jadi kita benarkan dulu aturannya, ada nggak aturan dasar hukumnya. Kemudian pelaksanaannya seperti apa, karena ini menggunakan anggaran pihak ketiga yang harus saling menguntungkan,” ungkapnya.

Kata dia, Dishub kini berfokus pada pelayanan agar masyarakat lebih nyaman menggunakan Terminal Bubulak.* Fredy Kristianto

Oknum ASN Tersandung Kasus Dugaan Aborsi, Begini Respon DPRD

0

jurnalinspirasi.co.id – Kasus dugaan aborsi yang menjerat salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) berinisial W, terus bergulir, meski yang bersangkutan sudah dijadikan tersangka dan diberhentikan sementara.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil Inspektorat perihal kasus yang menggemparkan ‘Kota Hujan’.

“Kami sudah panggil Inspektorat, dan jawaban mereka W sudah diberhentikan sementara,” ujar Endah kepada wartawan, Rabu (17/1).

Menurut Endah, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tak hanya melatih kemampuan ASN. Tetapi juga mengenai peningkatan masalah moral serta keimanan.

Selain itu, sambung Endah, mesti ada ketegasan dari Inspektorat ketika ada ASN yang melanggar aturan maupun etika. Kemudian, kata dia, saat promosi jabatan dilakukan, harus ada pertimbangan dari sisi moral maupun etika sebagai tambahan penilaian.

Endah mengaku prihatin dengan mencuatnya kasus tersebut, apalagi Kota Bogor belum lama ini meraih predikat Kota Layak Anak. Namun terlepas dari itu, sambungnya, perkara dugaan aborsi yang kini tengah ditangani polisi juga mencederai visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga.

“Kalau begini, Kota Bogor belum ramah keluarga. Kami prihatin, artinya Pemkot Bogor tak bisa mengawasi dan mengedukasi pegawainya. Kami menyarankan setiap dinas membuat kegiatan kerohanian,” katanya.

Seharusnya, kata Endah, apabila Pemkot Bogor benar-benar ingin mengimplementasikan Perda Ketahanan Keluarga, mestinya segera dibuat Perwali untuk mengatur teknisnya.

“Kalau serius harusnya segera dibuat perwalinya, toh perda sudah disahkan,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen, Pengusaha Menjerit

0

jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah pusat telah memutuskan untuk menaikan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Kebijakan itupun membuat sejumlah pengusaha di Kota Bogor menjerit dan menolak penerapan pajak hiburan tersebut.

Ketua Paguy­uban Pengusaha Bar, Cafe dan Restoran (Paus Bakar) Kota Bogor, Erik JW mengatakan bahwa kebijakan itu sangat memberatkan pengusaha hiburan.

“Sangat berat. Dua tahun lalu kita terpuruk akibat Pandemi. Kami masih berhutang, itupun belum selesai,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.

Ia pun meminta kepada pemerintah agar pajak hiburan tidak naik sebesar 40-75 persen.

“Ya, pokoknya jangan naik, 40 persen itu kita berat. Kita berharap usaha di seluruh Indonesia stabil lah, dan kalau menurut saya sekarang itu belum stabil,” ungkapnya.

Erik menilai bahwa kenaikan ini tentu akan berdampak kepada omzet. “Kalau kenaikan seperti itu dibebankan ke konsumen. Keberatan tidak. Bila mereka nggak mau ya omzet turun,” tegasnya.

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah agar memilih alternatif lain dengan menaikan pajak dari sektor lainnya.* Fredy Kristianto