22.4 C
Bogor
Tuesday, April 7, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 323

Pemkab Bogor Tak Mampu Selesaikan Persil 84, Kades Minta Negara Hadir

0

jurnalinspirasi.co.id – Dibalik kesempurnaan program yang diraih oleh Pemerintahan Desa Gunungputri, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, terselip satu persoalan sengketa lahan yang tak kunjung terselesaikan bahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sekalipun.

Lokasi Persil 84

Persoalan tanah di Persil Nomor 84, Desa Gunungputri masih menjadi momok yang menghantui warga, terutama warga yang tanahnya ada di persil tersebut. Pasalnya, persil tersebut diklaim oleh 5 perusahaan dan warga setempat, dimana sudah 40 tahun persoalan itu tak kunjung selesai.

” Saat Bupati Iwan Setiawan itu sudah ada surat keputusan, namun sampai pak Iwan gak jadi Bupati, hal ini gak jua bisa selesai,” ungkap Kepala Desa Gunungputri Damanhuri kepada Jurnal Bogor, Selasa (6/2/24).

Damanhuri menyebut, dirinya beserta jajaran sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bahkan membawa nama Kabupaten Bogor sampai ke luar Negeri. Tapi hal yang sangat disayangkan, ada kasus sengketa lahan sampai 40 tahun ternyata tak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

” Saya sudah berusaha semampu saya, makanya saya berharap dengan duduknya Pj Bupati yang notabene adalah orang pusat, saya berharap bisa menangani persoalan Persil 84 yang ada di Gunung Putri,” harapnya.

Efek dari sengketa tersebut, sambung A Heri sapaannya, warga jadi tidak bisa melakukan transaksi, seperti jual beli, bagi waris bahkan bayar pajak. Karena Persil itu sudah diblokir dari pusat dan tidak bisa dilakukan pemberkasan apapun.

” Jika memang benar bisa diselesaikan, itu adalah hal yang mudah sebetulnya, namun disini yang turun harus negara, karena Pemkab saya anggap tidak mampu menangani kasus ini, jika mampu tidak mungkin sampai 40 tahun tidak terselesaikan,” cetusnya.

Oleh karena itu, upaya apapun dirinya akan melakukan dan kasus Persil 84 itu jadi pekerjaan khusus untuknya sebelum berakhir masa jabatannya.

” Saya punya keinginan, dan saya akan berusaha sebisa mungkin sebelum jabatan saya habis , persoalan di Persil 84 itu harus selesai. Kasihan warga saya, akibat diklaim perusahaan, tanah mereka jadi korban,” pungkasnya.

(nay nur’ain)

Galian C di Cikadu Diprotes Warga, Sebabkan Banjir dan Rusak Jembatan

0

jurnalinspirasi.co.id – Akibat ulah operasi galian C di wilayah Kampung Cikadu, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, jalan yang dibangun dari bantuan pemerintah yaitu satu miliar satu desa (Samisade) mengalami kerusakan cukup parah.

Dampak dari aktivitas galian diduga ilegal tersebut sangat menghantui warga pemukiman yang tidak jauh di lokasi galian tersebut. Selain jalan ratusan meter yang dibangun oleh bantuan Samisade mengalami kerusakan juga menyebabkan banjir di permukiman warga.

Terlihat di lokasi, ada dua alat berat satu diantaranya sedang beroperasi mengeruk dan menumpukan tanah. Memang tidak ada aktivitas truk. Disebutkan warga sekitar bahwa pada Selasa (6/2/2024) truk tersebut sedang libur.

Namun akibat ulah aktivitas  galian  tersebut jembatan yang diresmikan oleh mantan Bupati Bogor yaitu Ade Yasin ini terancam ambrol. Keretakan memanjang dan licin karena tanah yang berserakan ke jalan.  Selaan itu beton pembatas jembatan tersebut sudah miring hampir roboh.

“Saya baru denger kabar minggu-minggu ini, bahwa di lokasi tersebut ada galian untuk bahan bentonit kalau tidak salah,” kata salah satu tokoh masyarakat di Desa Sadeng, Agus Anggawa, Selasa (6/02/2024).

Agus Anggawa yang juga merupakan mantan Kepala Desa Sadeng ini menjelaskan, pada saat dirinya menjabat sempat ada. Akan tetapi dia tidak mengijinkan karena aktivitas tersebut akan merusak lingkungan.

“Dampaknya kalau longsor atau banjir benar-benar akan berdampak  ke permukiman warga. Kemarin saja ada pohon longsor satu, luar biasa dampaknya ke pemukiman jadi banjir. Kita khawatir kan ini kebendung hujan besar ya pasti habis kampung tersebut,” jelasnya.

Kata dia, selain itu jalan di lokasi tersebut juga mengalami hancur terlebih jalan tersebut peruntukannya bukan untuk angkutan berat.

“Masyarakat meminta galian tersebut untuk ditutup. Yang saya tahu baru dua minggu ini beroperasi, saya juga tidak tau apakah ini sudah ijin. Yang jelas banyak aduan masyarakat  ke saya tidak ada kompromi, masyarakat meminta untuk ditutup aktivitas galian tersebut,” bebernya.

Di tempat terpisah warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengatakan, aktivitas galian yang jaraknya hanya puluhan meter dengan pemukiman warga tidak ada ijin lingkungan.

Menurut dia, bahwa aktivitas galian tersebut pengambilan teras atau tanah yang akan dibawa ke daerah Leuwiliang.

“Sampai saat ini belum ada ijin dari warga juga, bahkan semua warga tidak setuju dengan aktivitas galian itu karena bikin rugi masyarakat salah satunya jalan banyak yang amblas dan banjir. Tapi gak ada yang berani ngomong, cuma rame di belakang aja,” katanya.

Sementara saat dihubungi  melalui WhatsApp Kanit Satpol PP Kecamatan Leuwisadeng Cecep Tarmizi, mengaku baru mengetahui dari laporan warga sekitar. Dia baru akan turun ke lapangan.

“Iya saya baru tahu, ada laporan tadi pagi ke saya. Saya belum mengecek legalitasnya dan ijin lingkungan dari warga seperti apa. Paling besok saya akan kesitu, mudah-mudahan  cuaca mendukung,” pungkasnya.

(tm)

PWI Akan Gelar Acara Tumpengan, Memperingati HUT PWI Ke-78 Tanggal 9 Februari

0

jurnalinspirasi.co.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan tertua di Indonesia, akan mengadakan acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PWI ke-78 tanggal 9 Februari mendatang. Acara tersebut akan dilaksanakan secara sederhana di Kantor PWI Pusat di Gedung Dewan Pers, Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

“Acara tumpengan dalam rangka peringatan HUT PWI ke-78 itu akan diadakan secara sederhana,” ujar Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah di Kantor PWI Pusat, Senin (5/2/2024).

PWI adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia yang lahir di Surakarta atau Solo pada tanggal 9 Februari 1946. Ketua PWI pertama adalah Mr. Sumanang Surjowinoto. Pada tanggal 9-10 Februari 1946 diadakan Kongres PWI pertama.

Sayid Iskandarsyah mengatakan dalam peringatan HUT PWI ke-78, pengurus akan mengundang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Dikbudristek Nadiem Anwar Makarim serta Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pepen Masduki juga Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Selain itu, PWI juga mengundang tamu kehormatan lainnya, seperti Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Diharapkan pula, HUT PWI ke-78 akan dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu; wartawan-wartawan senior PWI; Ketua PWI se-Indonesia; pimpinan media massa serta konstituen Dewan Pers seperti dari AJI, PFI, SPS, PRRSNI, ATVSI, AMSI dan sebagainya.

Dalam perkembangan nya, hari lahir PWI kemudian ditetapkan pemerintah sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Soeharto tanggal 23 Januari 1985.

Hingga kini, HPN diperingati setiap tahun. Untuk tahun 2024, perayaan HPN akan diadakan tanggal 17-20 Februari mendatang.

Kepengurusan PWI Pusat saat ini, periode 2023-2028, yang diketuai oleh Hendry Ch Bangun, terpilih dalam Kongres PWI XXV di Bandung tanggal 27 September 2023 lalu. Itu artinya, HPN 2024 adalah HPN pertama bagi PWI di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mencanangkan PWI kembali ke khittah, jati dirinya. Untuk memberi kontribusi bagi kemajuan demokrasi, PWI dalam rangka menyongsong HUT ke-78 dan HPN 2024, telah mengundang tiga calon presiden (Capres), masing-masing Anies Baswedan; Prabowo Subianto dan Ganjar Subianto.

Saat ini, anggota PWI tersebar di 38 provinsi dan cabang khusus Solo, kota kelahiran PWI.

“PWI tak perlu malu untuk ikut campur dan berkontribusi pemikiran dan gagasan untuk kedaulatan dan kemajuan Indonesia,”demikian pendapat Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.

(yev/r)

Pj Gubernur Tanggapi Gaya Kades Gunung Menyan Saat Aksi Demo

0

jurnalinspirasi.co.id – Ramainya diberitakan seorang Kepala Desa Gunung Menyan, Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang dinilai bergaya hedon saat aksi demo di depan gedung DPR RI beberapa waktu, ditanggapi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.

Menurut Bey, kepala desa itu harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat serta menjaga sikap. Apa yang dilakukan oleh kades tersebut sangat disayangkan karena memamerkan gaya hidup yang mewah.

“Kadeskan aparat harusnya memberikan contoh kepada masyarakat bukan dengan cara yang baik bukan contoh yang tidak baik dan pamer-pamer,” kata Bey Machmudin di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (5/2).

Lebih lanjut bey mengatakan, bahwa seharusnya penggunaan media sosial bisa dilakukan dengan cara yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dengan cara memberikan informasi-informasi positif. Bukan malah digunakan sebagai alat ajang pamer harta.

“Jadi medsos ini  digunakan untuk yang baiklah misalnya kegiatan dia bekerja atau kegiatan pembangunan dan sebagainya jangan  untuk pamer-pamer buat apa sih,” katanya.

Sebelumnya Kades Gunung Menyan, Wiwi Komalasari mendadak viral di media sosial Instagram dan Tiktok lantaran gayanya yang  membawa barang dengan harga ratusan juta saat melakukan  demo kades di DPR, Rabu, 31 Januari 2024 lalu yang menuntut salah satunya soal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Padahal seperti diketahui gaji kades di Indonesia hanya kisaran Rp3-4 juta per bulan.

(andres)

Tunggu Arahan KPU, Desa Kota Batu Masih Kurang Kotak Suara DPRD

0

jurnalinspirasi.co.id – Pelaksanaan pesta Demokrasi Pemilu  tahun 2024 sembilan hari lagi, namun Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas masih kurang tiga kotak suara DPRD Kabupaten Bogor. Kekurangan kotak suara tersebut saat ini masih menunggu arahan dari KPU Kabupaten Bogor

Ketua PPK Kecamatan Ciomas Ihwan Supian menjelaskan, untuk  pergeseran logistik Pemilu dari Gudang KPU ke Gudang Logistik Kecamatan Ciomas mulai dari kotak suara DPRD Kabupaten Bogor hingga Pilpres sudah selesai dikirim.

Namun, setelah dilakukan pengecekan untuk kotak suara Desa Kota Batu kurang tiga kotak lagi. Hal tersebut sudah dilaporkan ke KPU Kabupaten Bogor dan tinggal menunggu arahan.

“Kekurangan tiga Kotak suara DPRD Kabupaten, kita menunggu arahan dari KPU Kabupaten Bogor. Menurut informasi bukan hanya Kecamatan Ciomas , kekurangan kotak suara DPRD Kabupaten Bogor terjadi juga di sembilan kecamatan lain,” ungkapnya, Senin (5/2).

Ihwan menambahkan Pemilu 2024 di Kecamatan Ciomas ada 421 TPS dan untuk TPS terbanyak di Desa Kota batu yakni 64 TPS dan Desa Sukaharja sebanyak 20 TPS.

Menurut informasi dari BPBD Kabupaten Bogor, untuk wilayah Ciomas tidak ada bencana alam longsor tidak ada.  Namun untuk angin puting beliung biasanya terjadi di Desa Sukamakmur dan Sukaharja. Hal tersebut  juga sudah dilakukan antisipasi yakni dengan berkoordinasi ke pihak KPPS.

“Ketika di hari H pemungutan suara ada bencana alam angin puting beliung di desa tersebut , kita siapkan TPS penggantinya,” ujarnya.

Terpisah, Camat Ciomas Tirta Juarsa mengaku pihaknya bersama Muspika Kecamatan Ciomas mengecek kesiapan logistik Pemilu di Gudang Pemilu Saung Hijau, Desa Pagelaran, Ciomas.

Logistik Pemilu 2024, sudah semuanya di masuk ke gudang kecamatan. Namun, yang perlu diantisipasi yakni gudang tersebut dipastikan aman dari hujan dan logistik pemilu tidak ada yang rusak. Ia juga meminta ke masyarakat Ciomas agar datang ke TPS  menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 2024.

“Kita pastikan logistik Pemilu di gudang aman hingga  pendistribusian ke TPS.  Gudang Logistik selama ini dijaga oleh petugas piket dari unsur TNI, Polri dan anggota Pol PP Kecamatan Ciomas,” tukasnya.

(arip ekon)

Meski Melimpah Sayur-mayur, Kabupaten Bogor tak Miliki Pasar Induk

0

jurnalinspirasi.co.id – Luas wilayah Kabupaten Bogor 2.071,21 Km2, yang terdiri dari 40 kecamatan, namun hingga kini tidak memiliki pasar induk. 

Alhasil, melimpahnya sayur mayur dan hasil pertanian yang ada di Kabupaten Bogor kerap kali dijual ke Pasar Induk Jakarta dan Pasar Induk TU Kota Bogor.

Melihat kondisi tersebut,  Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor bakal membuat pasar induk di lima titik.

Kepala Disperindag Kabupaten Bogor, Arif Rahman mengungkapkan, pascakebakaran di Pasar Leuwilang, Pemerintah Kabupaten Bogor bakal merevitalisasi Pasar Leuwilang menjadi pasar induk.

Konsep pasar induk nantinya tidak hanya Pasar Leuwilang, Pemerintah  Kabupaten Bogor berencana bakal membentuk lima pasar induk di Kabupaten Bogor.

Pasar induk diantaranya berada di Bogor Barat yaitu Pasar Induk Leuwilang,  Bogor Timur yakni Pasar Cileungsi, Bogor Selatan di Pasar Ciawi. Lalu, Bogor Tengah di  Pasar Cibinong dan Bogor Utara di Pasar Parung.

“Tidak adanya pasar induk, akhirnya para petani menjual hasil pertaniannya ke Jakarta sehingga sangat pentingnya ada pasar Induk di setiap wilayah ,” ujar Arif yang juga mantan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Senin (5/2/2024).

Arif mengaku alasan dibentuk pasar Induk tak lain untuk memutus pendistribusian sayur-mayur ke luar Kabupaten Bogor. Ketika ada pasar induk di setiap wilayah para petani bisa langsung menjual hasil pertaniannya ke pasar induk yang ada di wilayah.

“Selama ini Kabupaten Bogor belum memiliki pasar induk, percontohannya Pasar Leuwilang dulu. Setelah itu diharapkan setiap wilayah bakal memiliki pasar induk,” ujarnya.

 Arif menambahkan untuk Pasar Laladon,  saat ini masih terikat kontrak yang menyisakan sekitar satu tahun lagi.

Pasar Laladon terintergrasi dengan terminal dan berbatasan dengan Kota Bogor.  Kedepan Pasar tersebut bisa menjadi pasar tematik atau tempat berjualan sparepart kendaraan atau yang lainnya. Hal tersebut merupakan tugasnya pihak PD Pasar Tohaga.

“Pihak PD Tohaga sudah berkomunikasi dengan pengelola nantinya apakah diambil alih atau diperpanjang. Belum tau seperti apa,” tukasnya.

(arip ekon)

Panwascam Nanggung Lakukan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2024

0

jurnalinspirasi.co.id – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menggelar press release persiapan pengawasan logistik, baik yang sudah dilewati maupun yang akan dilakukan.

Kegiatan press release tersebut dipimpin Ketua Komisioner Panwaslu Kecamatan Nanggung, didampingi anggota jajaran dan diikuti oleh jajaran pengawas mulai dari unsur komisioner panwascam, serta melibatkan organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna dan KNPI.

Ketua Panwaslu Kecamatan Nanggung Asep Hudri mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi proses distribusi pasokan logistik untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pengawasan akan dilakukan hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kita menginstruksikan PKD dengan pengawasan logistik ini supaya mereka mengawasi mulai dari distribusi dari gudang PPK hingga ke TPS di masing-masing desa,” katanya. 

Asep menjelaskan, tugas Panwas adalah salah satunya memastikan setiap tahapan pemilu tepat waktu, tepat sasaran dan efektif efesien.

“Kegiatan tahapan dalam pengawasan logistik terus kami lakukan, kita sudah mengawasi pengiriman logistik bilik suara sejumlah 1.100 bilik suara yang dikirim Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor ke gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian di tanggal berikutnya kelengkapan pemungutan suara,” jelasnya, Minggu (4/02/2024).

Dia membeberkan, pada tanggal 28 dikirimkan kotak suara antara lain kota suara Presiden, DPD dan DPR-RI dengan jumlah 825 kotak suara dengan pengiriman menggunakan 6 unit mobil box, setelahnya disusul dengan kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sebanyak 550 yang dikirim akan menggunakan 3 mobil box.

“Untuk pendistribusian logistik dari gudang ke PPS berkordinasi dengan PPK, yang mana ada dua wilayah desa yang secara letak geografis dengan medan yang sangat susah. Sehingga kita akan menyiapkan beberapa strategi baru yang akan diterapkan dalam proses pengawasan logistik pemilu,” bebernya.

Dia berharap pemilu di kecamatan Nanggung aman kondusif berkualitas dan bermartabat. “Mari kita semua berpartisipasi dalam proses pemilu dan berkontribusi dalam menciptakan pemilihan yang demokratis,” pungkasnya.

(andres)

Anies Ungkap Bahaya Ketimpangan

0

jurnalinspirasi.co.id – Beberapa isu terkait ketimpangan hingga ketidaksetaraan diungkap Calon Presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat kelima atau terakhir Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Minggu (4/2). Anies menyinggung saat ini ada persoalan besar bangsa Indonesia seperti ketimpangan daerah misalnya Jakarta dan luar Jakarta.

“Persoalan terbesar bangsa kita hari ini republik terbesar ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan,” kata Anies.

Anies menyebut contoh ketimpangan itu satu persatu. “Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa dengan luar Jawa, kaya miskin, desa kota, pendidikan umum, pendidikan agama. Pendidikan kejuruan dan pendidikan teknis,” lanjut Anies.

Bagi dia, kondisi itu adalah ketimpangan yang bisa membahayakan kondisi republik Indonesia. Pun, untuk sektor perekonomian, ia menyinggung ada segelintir orang yang menguasai sektor ekonomi negara.

“Ini semua ketimpangan yang jadi fenomena membahayakan bagi republik  ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai besar  perekonomian kita,” jelas Anies.

Anies menjelaskan saat Republik Indonesia didirikan para Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). “Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60 puluhan orang anggota BPUPKI mereka dari orang terdidik, mereka dari kaum privilege. Tapi, mereka mendirikan republik untuk semua, bukan untuk golongan atau keluarganya,” tutur Anies.

Debat capres kelima yang menyangkut isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi ini, Anies juga menyatakan bakal memperjelas nasib guru honorer hingga 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi

Anies Baswedan mengatakan ada jutaan guru yang belum tersertifikasi. Padahal, kata dia, pendidik itu menjadi kunci ketika berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa. “Masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribuan guru honorer belum diangkat menjadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi,” kata Anies.

Menurut dia, pemerintah harus bertanggungjawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya agar bisa konsentrasi mendidik anak-anak. Maka, kata dia, prinsip itu yang harus dipegang oleh seluruh penanggungjawab kebijakan di seluruh Indonesia.

“Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya atas pertanyaan, apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat anda bertanggungjawab sudah mendapatkan penghasilan yg adil, penghasilan yang setara,” ujar mantan Menteri Pendidikan ini.

Oleh karenanya, Anies akan mengerjakan percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu honorer menjadi guru P3K, beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak ketenagapendidikan. “Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas,” jelas dia.

Kemudian, kata dia, penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja serta mengurangi beban administrasi. “Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar,” pungkasnya.

(yev/rmol/viva/sind)

Tingginya Kepedulian Pada Bisnis Berkelanjutan, Penggunaan Energi Hijau Meningkat 148%

0

jurnalinspirasi.co.id – Penggunaan energi hijau dengan kepemilikan Renewable Energy Certificate (REC) kian diminati oleh pelanggan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Pada tahun 2023 lalu, bahkan pertumbuhannya semakin masif. Total penggunaan REC mencapai 340,45 Mega Watt hour (MWh) dengan peningkatan sebesar 148 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 137.43 MWh.

REC merupakan bentuk layanan PLN kepada pelanggan yang memudahkan pelanggan untuk mendapatkan pengakuan atas penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik per megawatt-hour (MWh) yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit EBT atau non fosil.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran menjelaskan bahwa bentuk layanan REC PLN sejalan dengan strategi PT PLN (Persero) dalam menjalankan bisnis berkelanjutan melalui Implementasi ESG pada program dekarbonisasi, khususnya pada sektor industri dan bisnis.

Pada akhir tahun 2022, REC hanya dimiliki oleh 56 pelanggan di PLN UID Jakarta Raya. Namun, kenaikan pesat terjadi di tahun 2023 dimana hingga akhir tahun 2023, sebanyak 657 pelanggan PLN UID Jakarta Raya telah menggunakan REC PLN.

Lasiran menyampaikan bahwa transisi energi ini akan berkembang terus seiring dengan kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan untuk masa depan.

“PLN sebagai leader di sektor percepatan penggunaan energi baru terbarukan akan mendukung daya saing industri nasional dengan mendorong penggunaan energi bersih sebagai basis kelistrikan,” kata Lasiran.

Lebih lanjut Lasiran menjelaskan PLN UID Jakarta Raya mendukung penuh bentuk layanan REC PLN untuk mendukung Net Zero Emission 2060.

“Kami akan terus meningkatkan layanan REC PLN untuk tahun 2024 dan seterusnya. Peningkatan daya beli REC menjadi pendorong bagi PLN untuk meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dalam penyediaan energi hijau bagi generasi yang akan datang,” tutup Lasiran.

(yev/r)