BOC Galuh LTT, Kementan Siapkan Penyuluh Jadi Garda Depan Swasembada Pangan

April 18, 2025

Bengkulu — Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Melalui program Bertani on Cloud (BOC) Volume 302 bertajuk Gerakan Penyuluh Mendorong Luas Tambah Tanam (GALUH LTT), Kementan menggerakkan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia untuk beraksi nyata tidak hanya di lahan, tapi juga melalui pelaporan digital di aplikasi e-Pusluh.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa penyuluh memiliki peran strategis sebagai ujung tombak swasembada pangan. Penyuluh tidak hanya bertugas mendampingi petani, tetapi juga menjadi penghubung langsung antara kondisi lapangan dan arah kebijakan nasional melalui data yang mereka laporkan.

“Penyuluh kita adalah garda terdepan pembangunan pertanian. Gerakan GALUH LTT ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah nyata mendorong tanam tepat waktu dan pelaporan harian yang akurat. Kementan mendukung penuh dengan sistem dan SDM penyuluhan yang kuat,” ujar Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa BOC GALUH LTT menjadi sarana strategis untuk menyamakan pemahaman teknis, mengonsolidasikan data lapangan, serta memastikan setiap penyuluh memiliki komitmen dalam melaporkan capaian tanam melalui e-Pusluh secara harian.

“Kita ingin pastikan bahwa pelaporan digital dilakukan secara disiplin dan real time. Target kita, minimal 95% penyuluh aktif input data LTT harian. Ini penting sebagai dasar intervensi dan perencanaan program Kementan,” jelas Santi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di BPPSDMP, Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) mendapatkan penugasan sebagai Penanggung Jawab (PJ) LTT Provinsi Bengkulu.

BBPMKP turut menggelar sesi BOC ini secara hybrid, dengan mengumpulkan para Pernyuluh Pertanian di Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Bengkulu, sekaligus memfasilitasi peserta lainnya untuk dapat bergabung secara daring.

Sebagai penguatan sisi kebijakan dan teknis penyuluhan, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari pusat, yakni Rina Yulianti Sofyan, Kepala Kelompok Substansi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Penyuluhan, Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), BPPSDMP.

Dalam paparannya, Rina menyampaikan materi berjudul “Gerakan Penyuluh Pertanian Mendorong LTT dalam Swasembada Pangan (GALUH LTT)”, yang menekankan pentingnya peran aktif penyuluh dalam pendampingan tanam serta kedisiplinan pelaporan untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.

Kegiatan juga diiringi dengan praktik langsung penginputan data e-Pusluh oleh peserta, serta pemantauan progres pelaporan dari masing-masing wilayah secara harian.

Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menegaskan bahwa BOC GALUH LTT dirancang sebagai kombinasi antara edukasi, aksi, dan penguatan komitmen penyuluh di lapangan.

“Kami tidak hanya memberi materi, tetapi langsung memfasilitasi input data, membangun sistem pemantauan, dan memastikan tindak lanjut berjalan. Penyuluh harus bergerak dengan data, dan BBPMKP sebagai UPT siap mengawal dari depan,” tegas Sukim.

BOC GALUH LTT menjadi representasi nyata transformasi digital di sektor penyuluhan. Dengan sinergi yang kuat, serta dukungan teknologi, Kementan optimistis penyuluh )mampu menjadi garda depan dalam keberhasilan swasembada pangan berkelanjutan.

(bbpmkp

Kementan Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Lewat Brigade Pangan

Admin

April 18, 2025

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan akan fokus dalam upaya meningkatkan produksi pangan utama dalam hal ini beras, sebagai bagian dalam upaya mengejar target swasembada pangan. Salah satu yang digalakkan untuk mencapai target swasembada pangan adalah optimalisasi lahan pertanian melalui pembentukan Brigade Pangan (BP).

“Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menyampaikan sambutan pembukaan pelatihan bagi Brigade Pangan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Amran mengatakan melalui Brigade Pangan, Kementan berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda.

“Brigade Pangan mengelola lahan pertanian secara terstruktur, dengan skala pengelolaan mencapai sekitar 200 hektar per brigade. Program ini juga mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal dan pencetakan sawah rakyat, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, Brigade Pangan diberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, pelatihan, serta akses ke benih unggul, pupuk, dan pestisida. “Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan nasional tetapi juga menciptakan ekosistem agribisnis modern yang memberdayakan generasi muda,” katanya.

Salah satu kunci sukses peningkatan produksi pangan menurut Amran adalah pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan pemanfaatan alsintan, dapat membantu mempercepat proses pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

“Dalam situasi di mana tenaga kerja pertanian semakin berkurang, alsintan menjadi solusi untuk memastikan proses pertanian tetap berjalan lancar. Dengan penggunaan alsintan pengelolaan lahan lebih terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa dan pencetakan sawah rakyat,” tutur Menteri Amran.

“Alsintan bukan hanya alat,
tetapi juga simbol modernisasi pertanian yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional. Dengan bantuan alsintan, Brigade Pangan dapat mencapai target swasembada pangan melalui percepatan olah tanah, tanam, dan panen secara serempak,” papar Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan pihaknya menargetkan pembentukan 4.224 Brigade Pangan. Saat ini, jumlah Brigade Pangan yang telah terbentuk sebanyak 1.900 yang tersebar di 16 Provinsi, yaitu 1.779 pada tahun 2024 dan 121 pada tahun 2025.

“Saat ini, Brigade Pangan yang sudah beroperasi mencapai 1.154 BP dengan cakupan luas lahan mencapai 230.800 Hektar yang tersebar di 12 Provinsi,” ungkap Santi.

Dengan jumlah Brigade Pangan dan luas lahan wilayah kerja Brigade Pangan tersebut, Brigade Pangan telah mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 2.347 unit berupa Traktor Roda 4 sebanyak 647 unit, TR2 sebanyak 1.391 unit, dan Crawler sebanyak 309 unit.

Santi menjelaskan dalam rangka meningkatkan kompetensi petani pengelola Brigade Pangan dalam mengoptimalkan kinerja alat dan mesin pertanian, maka Kementan melalui BPPSDMP melaksanakan rangkaian kegiatan peningkatan kapabilitas SDM Pertanian yaitu Pelatihan bagi Brigade Pangan.

Sementara Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty juga menjelaskan secara teknis bahwa Pelatihan dilaksanakan dengan beberapa sesi dimana setiap pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari secara offline.

“Pelatihan yang dibuka serentak di 12 provinsi lokasi Oplah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola Brigade Pangan dalam mengoperasikan TR2 dan TR4 untuk mengoptimalkan olah tanah di wilayah kerja BP dan menyusun laporan usaha tani serta penyisihan pendapatan untuk biaya penyusutan Alsintan,” terang Inneke.

Ditambahkan Inneke, untuk Bulan April Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 30 April 2025 di 12 Provinsi wilayah Oplah. Dengan target peserta pelatihan sebanyak 16.382 orang.

“Diharapkan dengan diberikannya pelatihan ini bisa mendorong pertanaman dan panen padi khususnya di 12 provinsi lokasi Oplah ini, guna mendorong terwujudnya swasembada pangan dalam waktu dekat
ini”, tegas Inneke.

(bbpmkp)

Masuki Tahap MoU, Pemprov Bengkulu Optimis Brigade Pangan Segera Terbentuk

Admin

April 17, 2025

Bogor | Jurnal Bogor

Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) sebagai penanggungjawab swasembada pangan provinsi Bengkulu dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu optimis Brigade Pangan (BP) di Provinsi Bengkulu segera terbentuk.

Pembentukan BP di Provinsi Bengkulu saat ini memasuki tahap persiapan. Mengikuti gerak cepat terkait program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah rakyat (CSR) yang sudah memasuki tahap MoU, diharapkan ketika fisik telah selesai dan BP siap maka program segera terlaksana.

Program BP menjadi salah satu langkah strategis Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menarik generasi muda, dan mendukung ketahanan pangan nasional melalui teknologi modern dan pengelolaan berkelanjutan, sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman.

Mentan menyebutkan pentingnya pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan dengan pembentukan brigade dari kaum millenial untuk mengolah lahan.

”Kita perlu melibatkan kaum millenial dalam proses produksi pertanian agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dan kreatif,” ujarnya.

Menyoroti peran generasi muda dibidang pertanian Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan, dalam kondisi petani-petani di Indonesia yang sudah semakin tua dan kebutuhan pangan terus meningkat, sangat penting mendorong regenerasi petani.

Santi menekankan pentingnya peran aktif dari generasi muda di sektor pertanian yang tentunya akan menyokong ketahanan pangan melalui BP.

Sementara Kepala BBPMKP Sukim Supandi menjelaskan BP membidik dua tujuan utama salah satunya melibatkan generasi muda untuk mewujudkan agribisnis pertanian modern guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, modern yang melibatkan generasi muda guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Mengutip pemaparan materi narasumber Amaluddin Saragih dan Tri Novita Wulandari Penyuluh dari Balai Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Bengkulu,pada acara Bertani On Cloud Volume 301 yang menjadi ajang literasi Brigade Pangan seri 17 Kamis, (10/04/2025), penumbuhan BP terbagi dua tahap, persiapan dan pembentukan.

Persiapan diawali dengan pemetaan oleh PJ Provinsi/Kabupaten, meliputi SDM, ketersediaan alsintan, sarana produksi pertanian dan infrastruktur yang dapat mendukung produksi pangan.

Dilanjutkan dengan PJ provinsi melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dimana brigade pangan akan dibentuk.

” Sosialisasi ini mulai dari masyarakat, petani, kelembagaan petani, pamong desa terkait pola bisnis dan kemitraanya, ” ujar Tri Novita.

Berkolaborasi dengan pamong desa, penyuluh pertanian, kelembagaan petani, babinsa, petani milenial dan masyarakat setempat PJ Provinsi/Kabupaten kemudian memfasilitasi pembentukan BP melalui musyawarah. Hasilnya akan dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani dan diketahui Pamong Desa/Kepala Desa dimana BP terbentuk serta diketahui juga oleh penyuluh pertanian, babinsa dan manager dari Brigade Pangan.

” Melakukan musyawarah terkait siapa saja anggota yang akan tegabung dalam brigade pangan dan kemudian akan dibentuk kedalam SK, ” ucap Tri Novita.

Berikutnya dilakukan pendampingan pengelolaan usaha tani, dilahan OPLAH dan CSR yang telah disepakati oleh pemilik lahan sebagai mitra.
Tahap kedua adalah pembentukan BP melalui musyawarah pada lahan OPLAH dengan indeks pertanaman (IP) 100, atau 1,5.

” Brigade Pangan dapat meningkatkan IP dilokasi tersebut. Sesuai arahan bapak Menteri, dimana BP terbentuk IP harus menjadi 300 , ” kata Tri Novita.

Langkah selanjutnya kata Tri Novita yakni penetapan pengurus dan anggota brigade pangan terdiri dari manajer (Ketua), sekretaris dan kepala divisi yang saling mendukung dengan kegiatan brigade pangan. Setelah itu pengukuhan brigade pangan oleh Pamong Desa atau Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan. Nama- nama pengurus dan anggota kemudian diinput ke dalam aplikasi SIMLUHTAN.

” Input pengurus dan anggota BP oleh penyuluh atau koordinator penyuluh sangat penting, karena ini merupakan pencatatan dan pendataan resmi dari pemerintah pusat (Kementan), bahwa betul dilokasi tersebut ada BP. Karena segala sifat bantuan yang akan diberikan kepada BP berdasarkan SIMLUHTAN ini, ” papar Tri Novita.

Terkait kualifikasi keanggotan BP, Amaluddin menyampaikan bahwa BP diutamakan warga setempat yang mempunyai keinginan berusaha tani, dapat juga dari luar wilayah. Adapun syaratnya pendidikan minimal SLTA untuk anggota dari luar wilayah, SD untuk lokal dan Diploma 3 untuk manajer.

Setiap unit BP terdiri dari 15 orang yang akan mengelola 200 hektar lahan dan mendapatkan dukungan penuh pemerintah dalam bentuk subsidi alat dan bahan pertanian.

Sesuai tujuannya, keberhasilan pembentukan BP, salah satunya diukur dengan meningkatnya produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) dilahan CSR dan OPLAH yang dikelola BP dengan minimal hasil produksi 5 ton/hektar.

Pendapatan petani BP ini diproyeksikan mencapai Rp10 Juta per bulan.

(bbpmkp)

Belanda Kucurkan Rp5,72 Triliun untuk Proyek Infrastruktur Air

Admin

April 17, 2025

Jakarta | Jurnal Bogor
Pemerintah Belanda menyatakan komitmennya untuk mendukung program prioritas RI di bidang sumber daya air (SDA). Dukungan tersebut salah satunya untuk merealisasikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Hal itu dibahas dalam pertemuan antara Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste dan Asean Marc Gerritsen di Kantor Kementerian PU, pada Kamis, 10 April. Pertemuan tersebut untuk membahas kerja sama bidang sumber daya air di bawah kerangka MoU on Water.

Gerritsen menyampaikan, suntikan pendanaan itu diberikan melalui lembaga pendanaan Invest International sebesar 300 juta euro atau sekitar Rp5,72 triliun (asumsi kurs 1 euro= Rp19.083).

“Invest International melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia telah menyiapkan paket pendanaan senilai 300 juta euro dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak untuk mendukung proyek-proyek strategis di sektor air, energi terbarukan dan pengelolaan sampah,” ujar Gerritsen seperti dikutip Voi.id, Kamis (17/4/2025).

Pendanaan tersebut di antaranya direncanakan untuk beberapa inisiatif prioritas, antara lain perlindungan pesisir pantai seperti di Demak dan Cirebon sebagai bagian dari inisiatif Giant Sea Wall, pembangunan instalasi pengolahan air gambut menjadi air minum di Riau dan Kalimantan Selatan serta waste to energy di TPA Legok Nangka, Jawa Barat.

Menurut Gerritsen, sejak 2008, Pemerintah Belanda telah terlibat dalam tahap awal perencanaan dan studi teknis proyek pengamanan pesisir utara Jawa melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Dia juga menegaskan komitmen negara tersebut untuk mendukung implementasi berkelanjutan melalui pendekatan integratif yang mencakup solusi berbasis alam, perlindungan sosial dan koordinasi lintas kementerian.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi dukungan dan kerja sama Pemerintah Belanda terhadap infrastruktur RI, khususnya di bidang sumber daya air.

Dody menilai, pihaknya belajar banyak dari pengalaman Belanda dalam mengelola sumber daya air. Dia pun merincikan, saat ini program prioritas pemerintah bidang sumber daya air di antaranya adalah irigasi, air siap minum, pengendalian banjir dan juga pengamanan pesisir.

“Giant Sea Wall merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo untuk melindungi pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman banjir rob, abrasi dan land subsidence,” tutur Dody.

Untuk diketahui, Kementerian PU serta Kementerian Infrastruktur dan Sumber Daya Air Belanda memiliki kerja sama bidang air di bawah naungan MoU on Water sejak 2000 dan saat ini telah memasuki periode kelima dari kerja sama dengan pembaharuan MoU yang ditandatangani pada 2022 dan berlaku hingga 2027.

(Dedi R)

Taman Safari Diterpa Isu HAM

Admin

April 17, 2025

Mantan Oriental Circus Mengaku Alami Penyiksaan

Bogor | Jurnal Bogor
Mantan pekerja Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia mengaku mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang ditayangkan diakun Youtube Forum Keadilan TV, mereka mengungkapkan bagaimana pemilik Taman Safari termasuk Taman Safari Bogor memperlakukannya.

Didampingi pengacara Cak Sholeh, Vivi dan Butet yang jadi korban perlakuan tidak manusiawi tersebut menceritakan nasib pilu.

Mereka mengaku mengalami berbagai perlakuan tidak manusiawi sejak masih anak-anak hingga dewasa. Dalam kesaksiannya, para korban mengungkap bahwa mereka diperlakukan seperti binatang peliharaan, disiksa, disetrum, bahkan dirantai hingga mengalami kesulitan untuk buang air.

“Pernah saya kabur karena sudah gak tahan,” kata Vivi pada podcast dengan host Reza Indragiri, Pakar Psikologi dikutip, Rabu (16/4/2025).

“Namun akhirnya saya dibawa lagi, saya diseret dan dipukuli terus dirantai kaki saya,” ungkap Vivi.

Begitu juga dengan Butet menceritakan bagaimana dia hidup jadi pekerja OCI itu tidak mengenal dunia luar.

“Tidak boleh berhubungan dengan dunia luar, kita tidak mengenal luar itu seperti apa tidak tahu, hanya disitu saja. Kalau jelek main kita dipukulin. Saya tidak berani melawan, sangat tertekan,” kata Butet.

Sementara Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto Sipin ketika menerima audiensi dari perwakilan mantan pekerja OCI di Kantor Kementrian HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/4) mengaku telah mengikuti pemberitaan soal kasus ini.

“Kami tadi menegaskan permintaan maaf kepada mereka karena kami harus meminta mereka menyampaikan testimoni. Dan testimoni tentang hal-hal yang bersifat traumatik, yang menyakitkan, yang pahit, itu kan tidak mudah. Tapi kami membutuhkan itu,” kata Mugiyanto.

Menurutnya, testimoni langsung dari korban sangat penting untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Oriental Circus. Ia juga mencatat kemungkinan terjadinya berbagai tindak pidana dalam kasus ini.

“Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka,” ucapnya.

Mugiyanto juga menyoroti pentingnya pemulihan identitas para korban yang sejak kecil kehilangan hak-hak dasarnya. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah konkret akan diambil agar kasus serupa tidak terulang, mengingat ada kemungkinan praktik semacam itu masih berlangsung hingga kini.

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM serta mengupayakan konfirmasi dari pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku kekerasan.

Meski kasus ini terjadi sejak era 1970-an hingga 1980-an, saat Indonesia belum memiliki payung hukum HAM yang memadai, Mugiyanto memastikan bahwa proses hukum tetap bisa ditempuh.

“Tantangannya, karena ini peristiwa lama. Pada masa itu kita belum memiliki undang-undang tentang HAM. Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 baru keluar tahun itu. Undang-Undang tentang pengadilan HAM juga baru tahun 2000. Tapi bukan berarti tindak pidana yang terjadi itu tidak bisa dihukum,” tegasnya.

Namun menyikapi hal itu, Taman Safari Indonesia menyatakan konteks permasalahan tersebut melibatkan individu tertentu. TSI juga menyampaikan klarifikasi terkait permasalahan itu.

“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut,” bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan dikutip dari CNN, Rabu (16/4).

“Perlu kami sampaikan bahwa Taman Safari Indonesia Group adalah badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud. Kami memahami bahwa dalam forum tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu,” lanjut pernyataan itu.

“Namun, kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan. Adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya, namun kami berharap agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkut pautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kami, terutama tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum,” jelas pernyataan TSI.

(yev)

Dorong Swasembada Pangan, Kementan Kawal Program Percepatan Tanam di Bengkulu Selatan

Admin

April 16, 2025

Bengkulu Selatan | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat peran aktifnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui langkah konkret di lapangan.

Salah satunya ditunjukkan dengan pendampingan dan monitoring langsung di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yang dilakukan oleh tim gabungan dari Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) dan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP), Selasa (15/4/2025).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa upaya percepatan tanam dan optimalisasi lahan di seluruh wilayah Indonesia menjadi instrumen penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

“Kita tidak bisa menunggu musim atau kondisi ideal untuk bertanam. Setiap jengkal tanah yang bisa ditanami harus dimanfaatkan, dan negara hadir memastikan bahwa petani dibantu, didampingi, dan difasilitasi untuk bisa tanam lebih cepat dan lebih baik,” ujarnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa pengawalan langsung oleh unit pelaksana teknis di bawah Kementan merupakan bagian dari strategi peningkatan efektivitas program di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program seperti optimalisasi lahan, cetak sawah rakyat, hingga peningkatan LTT benar-benar menyentuh kebutuhan petani. Pendekatan partisipatif dan berbasis data sangat diperlukan agar kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.

Santi menambahkan, keterlibatan penyuluh serta integrasi sistem pelaporan digital melalui e-Pusluh menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas dan percepatan intervensi.

“Di era ini, data menjadi senjata. Kita ingin gerakan di lapangan tercatat dengan baik dan langsung bisa ditindaklanjuti,” tambah Santi.

Kegiatan koordinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan bersama jajaran bidang teknis, meliputi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyuluhan, serta Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah agenda strategis, termasuk target Luas Tambah Tanam (LTT) padi sawah untuk bulan April seluas 52 hektare, yang diperkirakan akan mencapai puncak pada bulan Juni mendatang.

Selain itu, program Optimalisasi Lahan (Oplah) ditargetkan mencapai 1.400 hektare yang tersebar di enam kecamatan, sementara program Cetak Sawah Rakyat (CSR) ditargetkan seluas 240 hektare.

Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menyatakan bahwa pihaknya sebagai penanggung jawab program pertanian di Provinsi Bengkulu secara aktif mengawal dan mendampingi proses pelaksanaan kegiatan di daerah.

“Kami hadir langsung untuk menyerap kondisi riil di lapangan, sekaligus memastikan penyusunan strategi percepatan tanam berjalan berdasarkan data dan kolaborasi lintas pihak. Tantangan seperti irigasi rusak atau akses lahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan menjadi bagian dari fokus penanganan kami,” tegas Sukim.

Selain pertemuan koordinasi, juga dilakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi sawah potensial, di antaranya Kelurahan Pasar di Kecamatan Kota Manna dengan potensi tanam seluas 8 hektare dan Desa Ketaping, Kecamatan Manna, dengan potensi 3 hektare. Di Desa Lubuk Sirih Ulu, Kecamatan Manna, kegiatan Oplah dengan layanan 20 hektare juga diobservasi, di mana ditemukan kendala kerusakan jaringan irigasi yang menyebabkan aliran air tidak optimal.

Kementerian Pertanian melalui sinergi pusat dan daerah berkomitmen untuk terus memperkuat program percepatan tanam sebagai bagian dari upaya menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

(Restu/Humas)

Dukung Swasembada Pangan, Kementan Dorong Percepatan Tanam di Kabupaten Bengkulu Tengah

Admin

April 16, 2025

Bengkulu Tengah | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan tanam sebagai bagian dari strategi nasional ketahanan pangan.

Melalui rapat koordinasi di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kementan bersama pemerintah daerah dan mitra strategis menyatukan langkah untuk mengakselerasi capaian Luas Tambah Tanam (LTT), khususnya menjelang akhir musim tanam pertama tahun ini.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan nasional tidak bisa menunggu.

“Percepatan tanam bukan hanya soal kuantitas, tapi juga efisiensi, teknologi, dan kolaborasi. Kita tidak boleh kalah oleh musim atau tantangan lapangan. Setiap hektare yang berhasil ditanami adalah kemenangan untuk kedaulatan pangan bangsa,” tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa keberhasilan percepatan tanam sangat bergantung pada kekuatan sumber daya manusia, khususnya para penyuluh.

“Capaian LTT baru akan berdampak signifikan jika semua pihak bergerak bersama. Penyuluh menjadi ujung tombak di lapangan. Terlebih saat ini, kinerja mereka telah terhubung langsung dengan sistem penilaian Kementan, sehingga kontribusi mereka akan terlihat secara nyata,” ujar Santi.

Sebagai Penanggung Jawab Program Pertanian di Provinsi Bengkulu, Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) mendorong percepatan tanam melalui penguatan koordinasi dan pelaporan.

“Kami hadir bersama penyuluh, dinas, dan petani untuk menyusun strategi percepatan LTT yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ungkap Irfan, perwakilan PJ Provinsi Bengkulu dari BBPMKP.

Rapat koordinasi yang digelar di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah Selasa 15 April 2025, menghadirkan narasumber dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, serta BBPMKP. Agenda utama meliputi evaluasi capaian LTT, sosialisasi pelaporan di e-Pusluh, serta strategi percepatan tanam padi gogo dan sawah tadah hujan.

Dedy Irwandi, Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, menekankan pentingnya teknologi dan pemanfaatan lahan marginal.

“Kita punya potensi besar dari lahan cetak sawah rakyat hingga program pertanian presisi. Tapi itu tidak akan maksimal tanpa sinergi lintas pihak, termasuk TNI/Polri, petani, penyuluh, dan pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Ansoni, memaparkan bahwa sekitar 2.200 hektare lahan potensial masih bisa dioptimalkan, meskipun menghadapi banyak kendala.

“Kami dorong pembentukan Brigade Pangan sebagai langkah percepatan tanam berbasis wilayah,” ujarnya.

Berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi benih, irigasi rusak, dan keterbatasan teknologi pertanian juga diungkap oleh para penyuluh pertanian dalam forum ini. Namun semangat untuk bangkit tetap kuat, dengan ajakan membangun sistem tanam yang lebih sinkron dengan musim serta perbaikan sistem pelaporan digital.

Melalui kolaborasi pusat dan daerah, Kementerian Pertanian berharap percepatan LTT di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mencapai target yang ditetapkan, sekaligus menjadi model sinergi penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

(Restu/Humas)

Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Independen Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor Periode 2025 – 2029

Redaksi

April 15, 2025

Galian Kabel Rusak Jalan Raya Bocimi

Admin

April 14, 2025

Cigombong | Jurnal Bogor
Aktivitas proyek galian kabel PLN untuk keperluan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang dikelola MNC Land kembali menimbulkan permasalahan.

Pantauan di sepanjang ruas Jalan Raya Bocimi, tepatnya di Desa Srogol dari Gerbang SPN Lido hingga Danau Lido puluhan pekerja terus menggali tanah di sepanjang trotoar jalan. Selain menggali trotoar, di beberapa titik terlihat pekerja juga merusak aspal Jalan Raya Bocimi.

Selain menyebabkan sebagian aspal jalan bolong-bolong, sejumlah pengguna jalan pun mengaku terganggu dengan aktivitas galian kabel tersebut. Para pejalan kaki terpaksa berjalan di bahu jalan karena trotoar di sepanjang jalur tersebut terhalang lobang dan tumpukan tanah galian.

Di beberapa titik, tampak badan jalan menjadi kotor dan licin akibat tumpahan air galian bercampur tanah.

“Ya, saya sebagai warga di sini merasa terganggu. Karena kalau jalan tidak bisa di pinggir, sepanjang trotoar semua digali, jadi saya harus menginjak aspal jalan. Ini kan berbahaya,” ujar Saepul, tokoh pemuda Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, warga tidak tahu menahu dan merasa tidak dimintaizin oleh pelaksana proyek galian tersebut. “Sepengetahuan saya tidak ada informasi, musyawarah, atau permintaan izin ke warga sebelum aktivitas galian kabel itu dimulai,” imbuhnya.

Beberapa pengguna kendaraan juga mengeluhkan aktivitas galian kabel tersebut karena menyebabkan badan jalan menyempit. “Jalan jadi sempit. Ini berbahaya. Apalagi arus lalu lintas di Jalan Raya Bocimi ini sangat ramai,” ucap Imron, sopir angkot yang setiap hari melintas di jalur Bocimi.

Terpisah, Kepala Desa Srogol Asep Irwan Koswara, menyatakan bahwa aktivitas galian kabel PLN ke lokasi KEK Lido tersebut belum mendapat izin dari Pemerintah Desa Srogol.

“Belum. Tidak ada koordinasi,” tegas Asep Irwan Koswara saat dikonfirmasi perihal galian tersebut.

(Dadang Supriatna)

Sampah di Puncak Belum Tertangani Dengan Maksimal

Admin

April 14, 2025

Cisarua | Jurnal Bogor
Keberadaan sampah di desa-desa yang ada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor hingga saat ini belum tertangani dengan maksimal. Hal ini seiring dengan ke keberadaan sampah di kawasan pariwisata ini masih menjadi pemandangan utama di saat wisatawan memasuki kawasan Puncak.

Seperti mulai dari wilayah Desa Gadog Kecamatan Megamendung, tumpukan sampah ditempat penampungan sementara selalu menjadi buah bibir masyarakat juga para pengendara.

Bukan hanya di wilayah Gadog, jika naik ke atas tepatnya di samping Hotel Puri Avia Cipayung terjadi hal yang serupa. Bahkan , sampah di sana selalu meluber ke badan jalan raya hingga mengganggu para pengguna jalan.

“Kita miris melihat kota wisata yang sampahnya belum tertangani dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang perlu melakukan gebrakan untuk menangani sampah di jalur Puncak”, ujar Mustofa, warga Cipayung.

Tidak hanya di tepi jalan raya, di sejumlah desa di wilayah itu, penangan sampahnya masih amburadul. Program penangan sampah oleh sebagian Ketua RT masih belum direspons positif oleh warganya. Warga masih banyak yang tidak mengikuti program tersebut. Mereka masih membuang sampah sembarangan secara kucing-kucingan.

“Saya merasa kesal, tanah saya yang berasa dipinggir jalan kerap menjadi tempat membuang sampah dari pengendara. Perlu diburu para pembuang sampah yang seenaknya itu,” timpal Mulyana.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kini tengah menyorot sampah yang ada di desa desa. Jika desa tersebut tidak peduli dengan sampah atau tidak melakukan penanganan secara serius, gubernur akan menyetop berbagai bantuan program pembangunan ke desa tersebut.

“Ya bagi desa yang wilayahnya pehuh sampah atau jorok, kita Pemprov Jabar akan menyetop bantuan ke desa tersebut,” ujar gubernur dalam akun Tiktoknya.

(Dadang Supriatna)

1...313233...1,598 Page 32 of 1,598

Buy now