30.3 C
Bogor
Sunday, August 31, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 20

Mentan: Terima Kasih Kepada Petani Dan Seluruh Stakeholders Atas Capaian Spektakuler 4 Juta Ton Cadangan Beras

Jakarta – Pemerintah mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada 1969, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka fantastis 4 juta ton. Berdasarkan laporan real-time per Kamis, 29 Mei 2025 pukul 21.41 WIB, serapan setara beras oleh Bulog telah mencapai 2.407.257 ton, dan total stok beras nasional resmi tercatat sebesar 4.001.059 ton. Angka ini menjadi simbol konkret keberhasilan kolaborasi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mensejahterakan petani Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian ini.

“Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia, Komisi IV DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan,, Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Pertanian, PIHC, Perum Bulog, para pengamat, akademisi, pelaku usaha penggilingan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan para media. Semua pihak telah bekerja bahu-membahu hingga Indonesia mencapai cadangan beras terbesar dalam sejarah,” ungkap Mentan Amran di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Mentan menyebut bahwa capaian spektakuler ini tak lepas dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten mendorong berbagai terobosan strategis melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat produksi dan memudahkan petani dalam berusaha tani.

“Presiden Prabowo memberi perhatian luar biasa pada pertanian. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500/kg dan penghapusan sistem rafaksi menjadi bukti nyata. Petani kini menikmati harga jual yang menguntungkan, bahkan di saat panen raya,” tambahnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada Januari–Mei 2025 diperkirakan mencapai 16,55 juta ton, meningkat tajam 11, 95% dari tahun sebelumnya.

Capaian tersebut juga sejalan dengan kinerja serapan Bulog yang mencatat rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Hingga akhir Mei 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 2,4 juta ton beras lokal, melonjak lebih dari 400% dibandingkan rata-rata serapan dalam periode sama 5 tahun terakhir yang hanya berada di kisaran 1,2 juta ton.

“Ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri tidak hanya meningkat, tapi juga diserap secara masif langsung dari petani. Langkah ini efektif memperkuat cadangan nasional dan menjaga kestabilan harga di tingkat petani,” terang Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan bahwa pencapaian 4 juta ton bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kuat dari meningkatnya kesejahteraan petani dan kemandirian bangsa.

“Dulu saat panen raya, harga gabah kerap anjlok dan petani merugi. Kini, mayoritas petani bisa menjual GKP minimal Rp6.500 per kg sesuai HPP, bahkan lebih. Ini buah dari kebijakan yang berpihak pada petani,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi khusus pada strategi agresif jemput bola yang dilakukan oleh Bulog dalam menyerap gabah petani secara langsung.

“Langkah Bulog menjemput hasil panen langsung dari petani sangat efektif. Ini bukan hanya memperkuat cadangan beras pemerintah, tapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani kita,” jelas Mentan.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan kebijakan strategis yang tepat sasaran, pemerintah optimistis bahwa ketahanan pangan Indonesia bukan lagi impian, tetapi realitas yang terus dibangun dan dijaga.

#Restu /BBPMKP

DPRD Kota Bogor Finalisasi Raperda P3NAPZA

jurnalinspirasi.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor terus menunjukkan komitmen serius dalam memerangi ancaman narkotika di tengah masyarakat.

Melalui Panitia Khusus (Pansus), DPRD Kota Bogor telah memasuki tahap finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (P3NAPZA).

Langkah ini tentu menjadi pondasi kuat untuk memperkuat landasan hukum dalam menciptakan Kota Bogor yang bebas dari jeratan narkotika.

Pansus yang dibentuk untuk membahas Raperda P3NAPZA ini telah melakukan serangkaian pembahasan, melibatkan bebagai pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Bagan Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

Wakil Pansus P3NAPZA, Tri Riyanto Andhika Putra, menegaskan bahwa Raperda ini dirancang bukan hanya sekedar regulasi semata, tetapi harus menghasilkan Raperda yang berkualitas dan efektif dalam mendeteksi dini, mencegah, serta memfasilitasi penanganan masalah narkoba di Kota Bogor.

“Dengan difinalisaasinya Raperda P3NAPZA ini diharapkan mampu memperketat pengawasan terhadap peredaran narkotika serta menindak tegas bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkotika,” keterangan politisi Partai NasDem, Tri Riyanto Andhika Putra, di Kantor DPRD Kota Bogor, Rabu (28/5/2025).

Dalam draf Raperda P3NAPZA terkandung sebanyak 25 pasal yang akan menjaga Kota Bogor dari ancaman bahaya narkoba di masa yang akan datang dengan memperkuat program pencegahan peredaran narkoba yang telah di jalankan dan akan semakin diperkuat degan menghasilkan turunan regulasi seperti Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Keputusan Wali Kota, khususnya terkait pembentukan tim gabungan yang akan berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum, dinas-dinas terkait, dan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) untuk Kota Bogor.

“Tentu tugas kita tidak hanya berhenti sampai disini, tetapi kita juga tetap harus mengkawal bagaimana pelaksanaan Raperda ini ketika di implementasikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawal pembentukan Perda ini hingga enar-benar siap diterapkan di lapangan.

Dengan finalisasi P3NAPZA ini, diharapkan Kota Bogor memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi warganya, terutama bagi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk mewujudkan Kota Bogor yang bersih dari narkotika, menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif untuk masyarakat menjadi kawasan kampung bersinar.

** Fredy Kristianto

Gencarkan Program Swasembada Pangan, UPT Pelatihan Kementan Gandeng Pemkab Kaur

KAUR – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat implementasi program swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu bentuk konkret dari upaya ini diwujudkan melalui audiensi yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan swasembada pangan bersama Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Selasa (27/5/2025).

Audiensi yang berlangsung di ruang Wakil Bupati Kaur ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat capaian program Kementan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai kegiatan utama Kementan yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Kaur, seperti Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Reguler, LTT Optimalisasi Lahan (Oplah), penanaman padi gogo, penguatan Brigade Pangan, serta dukungan alat dan mesin pertanian.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya percepatan tanam dan kerja kolaboratif dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, penguatan kerja sama lintas lembaga dan keberpihakan nyata kepada petani adalah kunci keberhasilan program strategis.

“Program swasembada pangan adalah gerakan bersama. Pemerintah pusat dan daerah harus kompak mendukung petani dengan pendampingan nyata di lapangan, agar produksi pangan terus meningkat dan kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi secara mandiri,” ujar Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa keberhasilan program pangan di daerah sangat bergantung pada sinergi dan penguatan kapasitas SDM pertanian. BBPMKP sebagai unit pelaksana teknis BPPSDMP memiliki peran kunci dalam mendampingi dan memperkuat kelembagaan petani.

“Program ini tidak hanya bicara tanam dan panen, tetapi bagaimana kita membangun sistem pertanian yang berkelanjutan. SDM dan kelembagaan petani harus terus diperkuat agar program swasembada pangan memberikan hasil yang nyata dan bertahan jangka panjang,” ungkap Santi.

Penanggung Jawab Kegiatan Swasembada Pangan Provinsi Bengkulu yang yakni Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, memimpin langsung audiensi bersama Wakil Bupati Kaur. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa BBPMKP siap memastikan pendampingan program berjalan optimal dari hulu hingga hilir.

“Program strategis seperti ini membutuhkan sinergi menyeluruh, dari pusat hingga ke lapangan. Petani tidak boleh jalan sendiri. Pendampingan harus nyata, dan semua unsur harus bergerak dalam satu arah,” ujar Sukim.

Sementara itu, Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran langsung dari Kementan melalui BBPMKP. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mendukung penuh program swasembada pangan.

“Kami siap bersinergi dan mendukung penuh program strategis ini. Pertanian adalah kekuatan utama pembangunan di Kabupaten Kaur. Dengan sinergi dan dukungan dari pusat, kami optimistis bisa menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, dan bahagia,” tegasnya.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang SDM, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Kepala Bidang Tanaman Pangan, LO BPMP Provinsi Bengkulu wilayah Kabupaten Kaur, serta tim pelaksana kegiatan swasembada pangan.

Kementan berkomitmen untuk terus hadir dan aktif dalam penguatan manajemen pelaksanaan kegiatan di daerah. Dengan pengawalan yang menyeluruh, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan kelembagaan, program swasembada pangan diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi petani serta ketahanan pangan nasional.

#Restu /BBPMKP

Gelar Tanam Serempak Padi Gogo di Kabupaten Kaur, Kementan Perkuat Barisan Swasembada Pangan

KAUR – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan tanam dan perluasan areal tanam padi gogo. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Gerakan Tanam (Gertam) Padi Gogo yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Selasa (27/5/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Kementan dalam menjaga ketersediaan pangan nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tadah hujan.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pelaku pertanian dalam mendukung program percepatan tanam guna meningkatkan produksi pangan.

“Percepatan tanam padi gogo di lahan tadah hujan merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Kementan mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program ini,” ujar Amran.

Senada dengan Menteri, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa keberhasilan program Kementan di daerah sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah dan petani di lapangan.

“Kegiatan tanam ini harus menjadi gerakan bersama. Pendampingan, kolaborasi, dan percepatan tanam adalah kunci menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani,” kata Santi.

Gertam Padi Gogo di Kabupaten Kaur dipusatkan di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, Kepala BBPMKP Sukim Supandi, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, camat, kepala desa, Babinsa, penyuluh, serta para petani.

Total luas tanam mencapai 31 hektare, tersebar di empat kecamatan: Tanjung Kemuning, Muara Sahung, Kelam Tengah, dan Semidang Gumai. Kegiatan ini menggunakan varietas padi gogo Silentik Kuku Balam, varietas lokal unggulan yang adaptif terhadap kondisi lahan tadah hujan.

Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, selaku Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Bengkulu, menekankan pentingnya sinergi menyeluruh antar pihak untuk memastikan program pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Program strategis seperti swasembada pangan tidak bisa dijalankan sendiri. Diperlukan keterlibatan aktif dari semua lini, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Petani, penyuluh, Babinsa, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur pendukung di lapangan harus terlibat dalam satu arah yang sama agar kegiatan tanam ini tepat sasaran dan memberikan hasil optimal bagi petani,” ungkapnya.

Sukim menambahkan, keberhasilan percepatan tanam tidak hanya diukur dari luas areal yang dicapai, tetapi juga dari bagaimana seluruh unsur bergerak bersama, saling memperkuat, dan hadir secara nyata mendampingi petani dari awal hingga panen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif swasembada pangan Kementan.

“Kami siap mendukung penuh dan berkolaborasi dengan Kementan serta semua pihak terkait. Pertanian harus menjadi kekuatan utama dalam pembangunan daerah,” tegas Abdul Hamid.

Kementan berharap melalui gerakan tanam serentak ini, pertanian di Bengkulu dapat tumbuh secara produktif dan berkelanjutan. Dengan penguatan kelembagaan petani, pemanfaatan varietas unggul, serta pendampingan intensif, target swasembada pangan nasional akan semakin dekat untuk diwujudkan.

#Restu/BBPMKP

Ratusan Warga Huntap Terima Sertifikat, Bupati: Kita Benahi Juga Prasarana dan Sarana Umum

Sukajaya l Jurnal Bogor
Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Jaro Ade menyambangi Kampung Adat Urug, di Desa Urug, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Rabu (28/5/2025).

Kunjungan Forkopimda yang disambut antusias masyarakat hingga pelajar guna membagikan sebanyak 409 sertifikat hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak bencana alam beberapa tahun lalu.

“Ini merupakan tahap awal dari upaya kami menuntaskan dampak bencana tahun 2020. Bahkan, sebagian penerima sertifikat juga terdampak bencana tahun 2024,” ujarnya usai melakukan penyerahan sertifikat.

Rudy mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah 1 Kabupaten Bogor. yang dinilai cepat dan berkomitmen menyelesaikan sertifikasi lahan bagi warga terdampak.

“Belum sebulan menjabat, BPN sudah menunjukkan komitmen yang luar biasa. Kami optimistis, karena secara administratif data sudah lengkap. Tinggal menunggu proses di kantor pertanahan,” katanya.

Selain menyerahkan sertifikat, Pemkab Bogor juga berkomitmen membenahi prasarana dan sarana umum (PSU) seperti jalan dan sekolah di wilayah terdampak bencana.

Dalam kunjungan itu, rombongan juga menyempatkan diri mengunjungi rumah adat milik Abah Ukat.

Rudy menyampaikan bahwa ia sangat bersyukur karena disambut oleh masyarakat yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Ia menilai etika budaya di Kampung Urug masih sangat dijaga, sehingga sebagai kampung adat, wilayah tersebut harus dilindungi, baik dari sisi benda warisan leluhur maupun nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakatnya.

“Kami sangat bersyukur disambut masyarakat yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Etika budayanya sangat dijaga. Kampung Urug sebagai kampung adat harus kita lindungi, baik benda warisan leluhur maupun nilai-nilai budaya masyarakatnya,” katanya.

Dia member kan batik yang dikenakannya memiliki motif khas Desa Urug, sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal.

“Bahkan batik yang kita pakai pun adalah batik motif desa urug, jadi bukan hanya sampai disitu. Kita ingin betul-betul ini harus terpelihara, lestari, harus terjaga dan tentunya kita harus kembangkan agar dunia luar melihat bahwa kita punya sebuah budaya besar yang ada di kabupaten Bogor,” tukasnya.

(Arip Ekon)

Waspadai Praktik ‘Tembak’ KK

jurnalinspirasi.co.id – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor akan dimulai pada 2 Juni 2025 mendatang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berjanji akan memperketat pengawasan terhadap berbagai potensi kecurangan dalam proses penerimaan siswa, khususnya terkait praktik penitipan Kartu Keluarga (KK).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatalan bahwa pihaknya menggandeng Dinas Pendidikan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna memastikan keabsahan data domisili calon peserta didik.

Hal ini, sambung dia, dilakukan untuk menjamin penerimaan siswa berlangsung adil dan sesuai aturan.

“Kita coba telaah lagi supaya ketahuan mana yang murni domisili orang tua, mana yang hanya dititipkan. Nanti kelihatan dari pola pendaftarannya,” ujar Dedie.

Dedie menegaskan, tidak boleh ada lagi kasus siswa dititipkan di KK keluarga lain semata-mata demi bisa diterima di sekolah favorit yang lokasinya lebih dekat dari alamat penitipan tersebut.

Terpisah, Kepala Disdik Kota Bogor, Irwan Riyanto, mengatakan, terdapat beberapa persyaratan utama dalam pendaftaran SPMB tahun ini.

Yakni, calon siswa harus berusia maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2025, dibuktikan dengan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA).

Kemudian, kata dia, peserta telah lulus jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan bukti ijazah, surat keterangan lulus (SKL), atau kartu peserta ujian. Ketiga, wajib menyertakan KK.

Sementara yang terakhir, sambungnya, bagi lulusan sebelum tahun 2025 harus melampirkan surat keterangan tidak sedang bersekolah yang ditandatangani wali dan diketahui oleh Lurah setempat.

** Fredy Kristianto

DPRD Usulkan Perumda Kelola Perparkiran Kota Bogor

jurnalinspirasi.co.id – Wacana Dinas Perhubungan (Dishub) menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan sektor perparkiran di Kota Bogor, mendapat sorotan Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H Zenal Abidin. Menurutnya, mengerjasamakan parkir dengan pihak ketiga baik dilakukan.

Hal itu lantaran pihak ketiga akan bisa memaksimalkan sumber daya manusia untuk menarik retribusi. Namun, disisi lain langkah tersebut kemungkinan besar bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Atas dasar itu, sambung dia, lebih baik pengelolaan parkir dilakukan oleh perusahaan umum daerah (perumda). Sehingga pendapatan retribusi akan sepenuhnya masuk ke kas daerah lantaran dikelola badan pemerintah.

“Kota Bogor sudah punya Perumda. Yang namanya Perumda itu boleh menjalankan core business apapun, asalkan ada kajiannya,” ujar H Zenal kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

Misalnya, sambung dia, Dishub dapat bekerjasama dengan Perumda Transportasi Pakuan (PTP).

“Lebih baik menggandeng Perumda. Itu lebih jelas, bisa menambah pemasukan Perumda agar lebih sehat,” tandasnya.

Politisi Gerindra itu menyebut akan mengagendakan rapat bersama lintas sektor untuk membahas secara khusus mengenai pengelolaan sektor perparkiran di Kota Bogor.

“Kami akan coba agendakan untuk rapat bersama lintas sektor membahas hal ini. Sebab, dewan menginginkan agar pendapatan retribusi dari sektor parkir dapat meningkat,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengakui bahwa diperlukan adanya inovasi dan skema kerjasama yang diatur.

“Sejauh ini memang parkir belum semua titik ditetapkan sebagai titik parkir,” katanya.

Hal itu, sambung dia, seiring dengan arahan dari DPRD yang mendukung untuk adanya kolaborasi pengelolaan parkir.

“Rencananya akan menggandeng pihak ketiga. Tapi memang perlu dibahas bersama dulu dengan pihak terkait, terutama BKAD, Bapenda dan Bag Kerjasama,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Gelar Panen Raya di Kabupaten Bengkulu Utara

BENGKULU UTARA – Kementerian Pertanian terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi, perluasan areal tanam, dan modernisasi pertanian.

Salah satu buktinya tampak dalam panen raya padi seluas 80 hektare di Desa Karyajaya, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dilaksanakan dengan dukungan penuh Kementan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan.

“Panen raya adalah bukti bahwa kita mampu menjaga produksi pangan nasional bahkan di tengah tantangan. Kementan terus mendorong luas tambah tanam, perbaikan irigasi, dan penggunaan alat mesin pertanian modern agar petani lebih sejahtera dan produktivitas meningkat,” tegas Mentan Amran.

Panen kali ini memanfaatkan empat unit combine harvester yang mampu mempercepat panen dan mengurangi kehilangan hasil. Gabah petani juga langsung diserap oleh Bulog dengan harga Rp6.500/kg, menunjukkan jaminan pasar bagi hasil panen.

Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa penguatan SDM dan dukungan sarana adalah kunci keberhasilan pertanian.

“Melalui pendampingan, dan fasilitasi alsintan, Kementan hadir memastikan petani tidak hanya bertanam, tetapi juga mengelola usaha tani secara efisien dan berkelanjutan.” ujar Santi.

Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Utara menyampaikan bahwa program 100 hari kerja bidang pertanian telah berjalan, panen raya seluas 80 hektar di Desa Karyajaya merupakan hasil dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya Kementerian Pertanian.

Dukungan sarana dan prasarana seperti alat mesin pertanian, benih unggul, serta pendampingan teknis telah mendorong peningkatan luas tambah tanam di wilayah tersebut.

Upaya perbaikan irigasi juga terus dilakukan agar petani tidak kehilangan musim tanam. Pemerintah mendorong penggunaan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan pendekatan terpadu dan pemanfaatan teknologi seperti combine harvester dan drone, pertanian di Bengkulu Utara diarahkan untuk tumbuh lebih produktif dan adaptif.

Selain panen, digelar pula bazar pupuk organik untuk mendorong peralihan dari pupuk kimia yang menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Hasil panen dengan pupuk organik bahkan bisa mencapai 7–9 ton per hektare, lebih tinggi dibanding pemakaian pupuk kimia yang hanya menghasilkan sekitar 4,5 ton.

Bupati Bengkulu Utara yang hadir dalam panen raya menyatakan dukungannya terhadap kesuksesan pertanian di Bengkulu Utara.

“Ini bentuk komitmen bersama agar ketahanan pangan tetap terjaga. Kami akan menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas dengan perbaikan irigasi, penguatan kelompok tani, hingga pemanfaatan teknologi pertanian,” ujarnya.

Kepala BBPMKP Sukim Supandi, menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memberikan dukungan penuh melalui penguatan kapasitas SDM pertanian termasuk di Bengkulu Utara. Kegiatan panen raya ini mencerminkan semangat bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dengan pendekatan kolaboratif, dukungan teknologi, dan pemberdayaan petani, Kementan optimistis swasembada pangan dapat terwujud secara merata.

(Restu/BBPMKP)

Panen Raya di Bengkulu, Kementan Pastikan Dukungan Nyata untuk Petani

BENGKULU – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui kegiatan Panen Raya Padi Sawah yang digelar di Kota Bengkulu, Jumat (23/5/2025).

Bertempat di areal seluas 200 hektare, panen ini menjadi bukti nyata bahwa dukungan pemerintah berdampak langsung bagi petani.

Panen raya ini dihadiri oleh Walikota Bengkulu, anggota DPRD Kota Bengkulu, Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, Babinsa, penyuluh pertanian, serta petani setempat. Kementan melalui dua unit pelaksananya yaitu BBPMKP dan BPMP Provinsi Bengkulu, turut hadir memberikan pendampingan teknis dan memastikan kelancaran kegiatan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan pertanian tidak lepas dari dukungan nyata kepada petani. Negara hadir untuk memastikan petani dapat bertani dengan tenang, panen tepat waktu, dan hasil pertanian tetap berkelanjutan.

“Panen ini membuktikan bahwa ketika petani mendapat dukungan yang tepat, pertanian akan terus bergerak dan berkontribusi menjaga ketersediaan pangan,” ujar Mentan Amran.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementan telah menyalurkan 12,5 ton benih padi untuk mendukung pertanaman seluas 500 hektare di Kota Bengkulu.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa keberhasilan panen ini tak lepas dari kerja keras semua pihak di lapangan, terutama penyuluh dan pendamping petani.

“Ini hasil dari kerja keras bersama dan kehadiran langsung para pendamping di lapangan. Program pemerintah bisa berjalan kalau kita turun langsung dan terus mendampingi petani,” ujar Santi.

Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menambahkan bahwa kehadiran BBPMKP di Bengkulu ini merupakan bagian dari upaya pendampingan agar program pertanian berjalan lancar di daerah.

“Kami hadir di Bengkulu untuk memastikan petani mendapat dukungan teknis dan motivasi. Pendampingan ini bertujuan memastikan program berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di lapangan.” ujar Sukim.

Panen ini tidak hanya menunjukkan hasil produksi yang baik, tapi juga semangat baru bagi petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Kolaborasi yang terbangun diharapkan terus memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

(Restu/BBPMKP)

Calon Jemaah Haji Asal Kota Bogor Sukacita Menuju Tanah Suci

SeluruhCalon Jemaah Haji Asal Kota Bogor Sukacita Menuju Tanah Suci Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kota Bogor akhirnya sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Total ada 960 orang jemaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini.

Agus S (63) terharu bisa berangkat ke tanah suci tahun ini. Warga Taman Yasmin, Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat ini meneteskan air matanya saat melihat sanak saudaranya yang mengantarkan ke Masjid Raya Bogor. Meski begitu dirinya bahagia bisa menunaikan rukan Islam ke-5. ‘

“Saya tak menyangka bisa berangkat tahun ini,’’ kata Agus S.

Dirinya mengaku ibadah haji tahun ini yang kedua kalinya. Makanya ia tak merencanakan sebelumnya, karena sudah menganggap sudah menunaikan ibadah haji pada tahun 2003.

Hal senada juga dialami Teguh W. Dirinya pertama kali menjalankan ibadah haji. Makanya ia mengaku senang dan siap menjalankan ibadah haji, baik secara fisik maupun mental.

‘’Saya sudah lolos tes kesehatan, dan kebugaran tubuh saya siap menjalankan ibadah haji,’’ kata Teguh yang juga merupakan pensiunan guru.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor, Indra Karmawan mengatakan pada tahun ini jemaah haji Kota Bogor terbagi dalam 3 kloter yakni kloter 29, 48, dan 52.

“Sebelum terbang ke Arab Saudi mereka akan berkumpul terlebih dahulu di Asrama Haji. Baru setelaj itu diberangkatkan ke Madinah,” beber Indra.

Pihaknya akan lebih berfokus pada CJH lanjut usia (lansia). Mereka bahkan mengusung tagline Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Total terdapat 18 orang CJH asal Kota Bogor yang masuk kategori lansia dengan usia tertua mencapai 90 tahun
.
“Mereka (CJH Lansia) akan mendapatkan pelayanan murud dan tanazul. Jadi nanti tidak menetap di tenda Mina tapi di hotel,” jelasnya.

Dia pun berpesan, kepada para CJH untuk menjaga kesehatan fisik. Sebab, di Arab Saudi saat ini tengah memasuki cuaca kemarau. Para jemaah diwanti-wanti untuk senantiasa menjaga asupan minumnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor, Eko Prabowo meminta kepada para jemaah untuk saling tolong menolong dan tidak egois selama di tanah suci. Dia juga mendorong para jemaah selalu berkoordinasi dengan petugas haji.

“Kami imbau untuk memperhatikan hal-hal yang boleh dan dilarang selama pelaksanaan haji. Ikuti arahan petugas,” kata dia.

Eko berdoa agar para jemaah senantiasa dalam kondisi sehat dan selamat. Dia berharap para CJH bisa kembali ke Kota Bogor dalam keadaan sehat.

Sementara itu, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan 55 dapur katering di Mekah. Tiap dapur mampu memproduksi 3.500 hingga 5.000 porsi makanan setiap hari. Salah satunya adalah Dapur Ragheeb di kawasan Shauqiah yang kemarin dikunjungi tim Media Center Haji (MCH).

”Setiap 11 dapur kita tempatkan satu konsultan tenaga ahli konsumsi. Jadi, total ada lima orang untuk wilayah Makkah dan dua di Madinah,” jelas Agung Ilham, konsultan tenaga ahli konsumsi PPIH Arab Saudi.

Dapur Ragheeb menangani kebutuhan makan sekitar 3.500 jemaah dari berbagai kloter. Proses produksi makanan dilakukan dengan tahapan ketat dan sistematis.

Untuk makan malam, misalnya, proses memasak dimulai sejak pukul 12.00 WAS. Setelah matang dan dikemas dalam wadah aluminium, makanan dimasukkan ke hotbox atau kontainer khusus yang menjaga suhu tetap stabil di atas 60 derajat Celsius.

”Distribusi dari dapur ke hotel dilakukan setelah dikemas dalam hotbox. Biasanya mulai pukul 16.00. Pukul 18.00 makanan sudah sampai di hotel,” kata Agung.

Meski begitu, jemaah diminta memperhatikan masa konsumsi.

“Batas konsumsi makan malam adalah pukul 21.00. Setelah itu harus dibuang jika belum dimakan. Ini menyangkut standar keamanan pangan,” tegasnya.