27.1 C
Bogor
Friday, May 8, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 2

Inflasi Penjilat

0

Sudah 80 tahun Indonesia merdeka namun perlawana atas feodalisme dan budaya paternalistik masih bersarang dan belum usai. Praktik feodalisme malahan makin kuat dan massif menyebar di semua lini birokrasi, partai politik dan lingkar kekuasaan.

Akibatnya, terjadi inflasi penjilat di semua lini kehidupan. Praktik menjilat kekuasaan rela dilakukan demi mencapai tujuan-tujuan bertahan hidup. Ya cuma sekedar bertahan hidup. Seperti hidup di hutan belantara atau di padang pasir tandus. Hanya untuk cari makan dan memenuhi dorongan syhawat. Utamanya syahwat duniawi!

Padahal kehidupan kita akan tetap terus berjalan tanpa perlu menjilat pemilik modal, penguasa politik bahkan menjilat ludah sendiri. Namun praktik menjilat kini lazim dan sangat umum berlaku di sekitar kita. Kita hanya butuh sedikit untuk cukup pada kebutuhan dasar, makan, sandang, papan. Selebihnya syhawat duniawi.

Inflasi penjilat juga menggerogoti aktivis di tengah suara keras mereka soal kondisi problematika hukum, ekonomi dan sosial budaya di sekitar kita yang makin degradasi dari cita ideal berdirinya Republik Indonesia. Godaan .asuk dalam struktur kekuasaan selalu ada di depan pintu rumah mereka. Saat ini, nyaris semua elemen gerakan aktivis sudah masuk dalam struktur kekuasaan. Menambah populasi penjilat kekuasaan sehingga mengerek angka para penjilat menjadi over populasi. Jadilah inflasi penjilat.

Kenaikan jumlah penjilat di sekitar kehidupan kita juga diiringi dengan memburuknya kondisi ekonomi untuk keberlangsungan hidup. Seandainya kehidupan ekonomi dasar lapisan masyarakat menengah bawah terjamin murah, mudah diakses dan berkualitas baik, kita meyakini tidak akan terjadi over populasi penjilat yang menyebabkan inflasi penjilat.

Sudah jadi suratan takdir bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru tercapai karena peran penting para aktivials muda penggerak bandul revolusi. Mereka yang namanya tak semasyur Bung Karno, Bung Hatta termasuk Tan Malaka, adalah faktor penentu sehingga 2 bung besar itu bersedia membacakan proklamasi di Gedung Joang 45, Jakarta. Proklamasi itu terjadi karena perbandingan jumlah aktivis penjilat dan aktivis organik profetik berat sebelah. Lebih banyak aktivis profetik organik yang tulus dan murni ingin mencapai kemerdekaan sejati.

Sayangnya, saat ini jumlah aktivis profetik-organik itu kalah jumlah dengan aktivis penjilat yang hanya mementingkan isi perut dan dorongan syahwat segelintir orang. Cuma 1 persen dari 267 juta rakyat Indonesia yang mengatur dan memainkan bandul termasuk menciptakan para penjilat. Sisanya mengambang, tanpa arah, tersesat arus deras kebingungan mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Postruth politics era. Apalagi suasana itu diperkeruh dengan inflasi penjilat. Makin kusut benang layangan republik untuk mengudara.

Kini, saatnya percepatan perbaikan kondisi ekonomi rakyat sipil di menengah ke bawah. Agar ruang permainan para penjilat dibatasi hanya pada elit saja. Karena menjilat perlu seni tersendiri. Ada kalanya atraktif dan ada saatnya bermain halus. Anda ada di mana? Tabik!

Makanan Terbuang MBG Telan 1,27 Triliun Perhari

Bogor | Jurnal Bogor

Studi Internal yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap potensi kerugian akibat makanan yang terbuang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 1,27 triliun setiap pekan. CELIOS merekomendasikan pemerintah untuk melakukan moratorium sementara terhadap program MBG untuk melakukan reformasi tata kelola.
“Kalau kita membicarakan MBG memang tidak ada habisnya. Banyak sekali keresahan terutama dari para orang tua. Makanannya itu banyak yang dibuang dan belum ada yang bisa meng-capture sebenarnya loss-nya itu seberapa,” ujar Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu.
Isnawati mengatakan, CELIOS mencoba melakukan kalkulasi untuk memperkirakan potensi uang negara yang terbuang akibat makanan yang ditolak atau tidak dikonsumsi anak-anak. Ada sejumlah faktor menyebabkan penolakan, antara lain rasa yang tidak sesuai, kebersihan yang dinilai kurang higienis, serta kualitas gizi yang dianggap belum memadai.
CELIOS menghitungnya dalam dua skenario, yakni minimal dan maksimal. Skenario minimal yakni mencapai 62 juta porsi terbuang setiap minggu, dengan estimasi kerugian mencapai Rp 622 miliar per minggu.
Sedangkan dalam skenario maksimal potensi kerugian bisa mencapai Rp1,27 triliun per minggu jika tingkat penolakan lebih tinggi. 
“Kalau kita menggunakan asumsi penolakan maksimal, itu bisa mencapai Rp 1,27 triliun setiap minggunya,” kata Isnawati.
Sebagai informasi, pada kuartal pertama tahun ini, pemerintah berencana membelanjakan APBN sebesar Rp 62 triliun untuk program MBG. Sedangkan pada tahun lalu realisasi belanja sepanjang tahun mencapai Rp 51,5 triliun.  
Menurut perhitungan CELIOS, dalam skenario minimal, dana yang terbuang per bulan setara dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 15,5 juta jiwa selama satu bulan penuh.
Sementara dalam skenario maksimal, dana tersebut setara dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 31,6 juta jiwa selama satu bulan.
“Jadi sebenarnya uang yang terbuang sebanyak itu dalam perminggunya, kalau kita asumsikan satu bulan saja, bisa untuk membayar BPJS masyarakat secara gratis,” ujarnya. 
Atas temuan tersebut, CELIOS merekomendasikan moratorium sementara program MBG, diikuti reformasi total dalam tata kelola dan distribusi. Selain itu, diperlukan audit transparan serta evaluasi menyeluruh guna mencegah pemborosan anggaran yang lebih besar.
“Rekomendasi kami konsisten, yaitu moratorium, reformasi total MBG, dan audit transparan evaluasi, sehingga mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar,” kata Isnawati.n Irwan Hasby

Viral Wisatawan Terbawa Arus di Curug Cisadane

0

Cigombong- Viral di Media Sosial (Medsos) seorang wisatawan tewas terbawa arus deras di area Ciwaluh, Curug Cisadane, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, pada Jum’at (6/5/2026).

Di konfirmasi, Sekdes Watesjaya, Wawan, membenarkan adanya peristiwa naas yang menimpa wisatawan berjenis perempuan tersebut. Pihaknya mengaku tidak tahu persis atas musibah yang terjadi.

“Kalau infonya tiga orang wisatawan tengah menyebrang. Tiba-tiba datang air bah datang sehingga mereka terjebak di sebrang sungai. kemungkinan waktu itu cuaca LG buruk,”terang Wawan kepada Jurnal Bogor, Rabu (6/5/2026).

Wawan pun menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui pengelola tempat wisata yang telah menelan korban tersebut. Sebab kata dia, pihak pengelola belum berkoordinasi dengan pihak desa setempat.

“Justru saya tahu ada tempat wisata itu setelah viral ada yang kena musibah. Untuk lokasinya itu jauh di daerah Ciwaluh,”terangnya.

Kapolsek Cijeruk Kompol Uba Subrata membenarkan kejadian itu. Dia mengatakan peristiwa itu sendiri terjadi pada hari Jumat (1/5) lalu.

“Sudah ketemu, satu orang informasi yang meninggal. Sudah dievakuasi,” kata dia.

Uba mengatakan korban berjenis kelamin perempuan. Korban saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Selain itu, dia mengimbau pengelola wisata agar memperhatikan keselamatan wisatawan.

“Sudah diserahin ke keluarga, kita juga mengimbau ke pengelola itu (wisata) artinya utamakan faktor keselamatan dan harus mitigasi bencana musim hujan,” pungkasnya.n Herry Setiawan (AR)

Cigombong Lumbung Ayam Petelur

0

Cigombong | Jurnal Bogor

Wilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menjadi lumbung telur ayam. Musababnya, hampir semua desa di daerah ujung paling selatan di Bumi Tegar Beriman itu memiliki peternakan ayam yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Seperti disampaikan, Sekcam Cigombong, Yedi Surachman bahwa, peternakan ayam telur di hampir setiap desa merupakan implementasi dari program Ketahanan Pangan (Ketapan) 2004-2005 tersebut.

“Kecuali Desa Tugu Jaya, menjadi ternak kambing dan Desa Cigombong disektor perikanan juga ayam. Selebihnya desa-desa berternak ayam telur. Ini merupakan program Ketapan,”jelas Yedi saat ditemu Jurnal Bogor, di salah satu rumah makan depan Kantor Kecamatan Cigombong, Rabu (6/4/2026).

Dilanjutkan, untuk sementara, tiap desa tidak memiliki kendala dalam mengembangkan usaha ternak ayam petelur. Bahkan untuk pemasaran, jelas Yedi, setiap desa sudah memiliki pasar sendiri untuk penjualan telur.

“Alhamdulillah, dalam prosesnya tidak ada kendala. Karena untuk pasar mereka rata-rata sudah ada penampungnya. Apalagi untuk Desa Ciburayut tiap harinya sudah menghasilkan 300-400 butir telur,”Lanjutnya.

Dijelaskannya juga, bahkan ada desa yang sudah menyuplai kebutuhan telur untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan begitu, keberadaan dapur MBG menjadi salah satu potensi pasar penjualan telur.

“Sudah ada juga desa yang bekerjasama dengan dapur MBG. Meskipun terkadang kebutuhan telurnya disesuaikan dengan menu,” pungkasnya.n Herry Setiawan (AR)

KMPD Watesjaya Lirik Lahan MNC Land

0

Cigombong | Jurnal Bogor

Dinilai sangat strategis dan ditunjang oleh akses yang memadai, Koperasi Merah Putih Desa (KMPD) Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, melirik lahan milik PT. MNC Land untuk dijadikan lokasi pembangunan gerai koperasi desa.

“Sehubung di sini tidak memiliki aset pemerintah seperti lahan bengkok. Kami pun mencari solusi alternatif dan terdapat dua lokasi yaitu lahan milik PT KAI dan lahan MNC. Kalau yang strategis yaitu lahan milik MNC yang lokasinya di samping Mesjid Al-Azim ,”jelas Sekdes Watesjaya, Wawan, menyampaikan kepada Jurnal Bogor, di ruang kerjanya, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut Wawan menjelaskan, untuk menindaklanjuti program nasional yang masih terkendala lokasi lahan, pemerintah desa pun, kata dia, telah berkirim surat permohonan ke pihak MNC Land. Kini, pihak desa tengah menunggu respon dari perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo.

“Kan sebelumnya sudah ditinjau oleh pihak Koramil, namun yang lebih strategis itu lahan MNC. Mudah-mudahan diberikan izin untuk membangun gedung koperasi,”harapnya.

Kendati masih bingung untuk lokasi lahan, Ia pun menyampaikan, jika untuk kepengurusan koperasi sudah terbentuk jauh-jauh hari. Sosialisasi pun tengah di gencarkan kepada masyarakat untuk merekrut ke anggotaan.

“Alhamdulillah, kepengurusan sudah terbentuk dan untuk sementara anggotanya pegawai desa berikut perangkatnya. Untuk kegiatannya sendiri dan permodalannya sedang di bahas,”terangnya.

Dia pun berharap, ditengah kendala lokasi lahan dan sumber permodalan awal untuk kegiatan usaha, pemerintah desa Watesjaya akan semaksimal mungkin dalam menindaklanjuti koperasi desa.

“Karena kalau siklusnya sudah berjalan tentunya akan memberikan dampak positif terhadap roda perekonomian masyarakat,”pungkasnya.Herry Setiawan (AR)

PWOB-CS Gelar Syukuran Kantor, Pererat Silaturahmi dan Perkuat Soliditas Organisasi

0

Caringin | Jurnal Bogor – Pengurus Pusat Persaudaraan Wartawan Online Bogor, Sukabumi, dan Cianjur (PWOB-CS) menggelar acara syukuran kantor sebagai bentuk rasa syukur atas berdirinya sekretariat pusat organisasi. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat, lancar, dan penuh kebersamaan.

Acara ini dihadiri sejumlah tamu undangan dari berbagai instansi, tokoh masyarakat, serta jajaran pengurus organisasi. Hadir pula Dewan Pembina PWOB-CS, Firman, yang memberikan dukungan dan motivasi demi kemajuan organisasi.

Ketua Umum PWOB-CS, Ujang Maturidi, bersama jajaran pengurus pusat turut hadir dan berperan aktif dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ujang Maturidi menyampaikan bahwa syukuran kantor ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antaranggota sekaligus memperkuat soliditas organisasi.

“PWOB-CS berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Sementara itu, Dewan Pembina PWOB-CS, Firman, berharap PWOB-CS dapat terus berkembang menjadi organisasi pers yang profesional, independen, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Ia juga mengapresiasi kekompakan seluruh jajaran pengurus dan anggota yang telah berkontribusi sehingga acara syukuran tersebut dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan. Yudi

Kawasan Kumuh di Cisarua Masih Berdiri

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Puluhan kios milik pengusaha di Cisarua, yang berdiri diatas lahan terbuka hijau masih berdiri. Keberadaan kios-kios permanen tersebut diduga tidak memiliki perizinan dari instansi terkait. Lurah Cisarua Heru Hendrawan membenarkan hal tersebut.

“Kios kios yang berada di pertigaan Jalan Gapura itu tidak memiliki IMB. Dan lahan tempat berdirinya kios tersebut merupakan lahan terbuka hijau, ” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, berkaitan dengan program penataan kawasan Puncak tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor hingga keberadaan kios itu terancam ditertibkan. Baru-baru ini tim dari Pemerintah Kecamatan Cisarua dan instansi terkait sudah melakukan pendataan terhadap kios-kios dan sejumlah bangunan lainnya.

“Di titik itu akan dilakukan pelebaran jalan. Karena, lokasi tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan di jalan raya Puncak. Bangunan seperti kios dan jenis bangunan lainnya sudah dilakukan pendataan oleh tim yang terdiri dari pihak kecamatan dan Tata Bangunan, ” ujar Camat Cisarua, Heri Risnandar.

Menurut warga setempat, Suryadi, keberadaan kios tersebut kini menjadi sumber kekotoran. Sampah dari para pedagang tidak dikelola dengan tepat. Beberapa pedagang melakukan pembuangan sampah ke lokasi lain hingga menimbulkan permasalahan.

“Sampah di kawasan kios itu tidak dikelola dengan baik. Bahkan beberapa pedagang membuang sampah ke lokasi Pafesta, hal itu menimbulkan permasalahan, ” pungkasnya.

** Dadang Supriatna

Harga Material Naik Tajam

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Sudah dua pekan ini harga-harga kebutuhan pembangunan atau material bangunan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan para pengusaha proyek untuk sementara berhenti operasi. Mereka harus kembali melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan material dan komitmen dengan pemilik bangunan.

Seperti yang dilakukan Suhendi, pengusaha yang bergerak di pembangunan vila juga kolam renang, dia kini tertegun dengan harga-harga material seperti semen, cat dan yang lainnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

“Sangat berat dirasakan menjalankan pekerjaan sekarang ini. Harga-harga untuk pembangunan mengalami kenaikan. Semen Jayamik yang biasa kita beli Rp 50 ribu untuk satu saknya, kini menjadi 58 ribu. Begitu juga di berbagai jenis cat tembok dan besi mengalami hal kenaikan. Cat tembok merk Apitex sebelumnya 140 ribu untuk kemasan 5 kilo, kini menjadi 160 ribu, ” tuturnya.

Untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di dua unit pembangunan vila, ia kini berusaha untuk melakukan musyawarah kembali bersama pemilik vilanya. Alasannya, jika diteruskan pekerjaannya bukannya mendapatkan untung, malah akan merugi.

“Dengan adanya kenaikan harga bahan bangunan itu, kita harus kembali melakukan musyawarah bersama pemilik bangunan. Karena jika diteruskan dengan hitungan nilai yang lama, kita bisa merugi. Untuk ini harus ada musyawarah kembali untuk menentukan biaya pembangunan sesuai dengan harga bahan bangunan sekarang ini, ” imbuh Suhendi.

Sementara itu, sejak terjadinya kenaikan bahan bangunan tersebut, banyak kegiatan pembangunan dihentikan kegiatannya.

“Orderan material banyak yang di-cancel. Ini karena terjadinya perubahan keuangan yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha pembangunan. Terjadinya kenaikan bahan bangunan menjadikan usaha material kita jadi sepi, ” pungkas H. Sugio, toko material di Cisarua.

** Dadang Supriatna

Jalan Menuju TSI Alami Longsor

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Ruas jalan Cikopo Selatan, tepatnya di wilayah Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor terus terjadi. Jalan alternatif itu merupakan akses penting bagi para pengunjung ke tempat wisata Taman Safari Indonesia (TSI) dan ke berbagai tempat wisata lainnya. Para wisatawan menjadikan jalur itu merupakan jalur yang cukup ideal untuk menghindari kemacetan di jalan raya Puncak.

Doni, salah satu pengendara asal Bojonggede mengaku selalu menggunakan jalan alternatif tersebut.

“Jika saya mau ke TSI atau ke tempat wisata lainnya, kami selalu menggunakan jalur ini. Karena, selain terhindar dari kemacetan, kita juga terhindar dari rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh petugas di jalan raya. Tetapi, dengan adanya longsor di wilayah Citeko, yang mengancam terhadap badan jalan, kita menjadi khawatir untuk melintas di kawasan tersebut. Untuk ini kami terpaksa menggunakan jalan raya meskipun harus macet-macetan,” tuturnya.

Sementara itu badan jalan yang berada di tepi jurang itu, retakan tanahnya terus memanjang. Hal ini semakin membahayakan bagi para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, warga sekitar memberi tanda berupa pagar di sepanjang badan jalan yang tanahnya longsor.

“Retakan tanahnya terus memanjang, untuk memberi tanda kepada para pengendara ini dipasang pagar bambu. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang melakukan perbaikan di titik ini. Karena, jika terus dibiarkan longsorannya bisa memutuskan badan jalan, ” pungkas Sobari.

** Dadang Supriatna

Bupati Minta Lahan 6 Kantor Desa Dilepas PTPN

0

Megamendung | Jurnal Bogor
Sebanyak 6 kantor desa yang berada di dua kecamatan, yakni Cisarua dan di Megamendung untuk status lahan yang dipergunakan sebagai kantor desa sejak berdiri merupakan lahan milik PTPN 1 regional II Gunung Mas. Keenam kantor desa itu adalah Desa Citeko dan Kopo di Kecamatan Cisarua, sementara untuk di Kecamatan Megamendung adalah Desa Sukaresmi, Sukagalih, Sukakarya dan Desa Kuta.

Bupati Bogor Rudy Susmanto, beberapa waktu lalu melakukan langkah ke pihak PTPN untuk legalitas status tanah kantor desa tersebut. Langkah bupati tersebut merujuk kepada pengajuan pihak desa dan kecamatan supaya status tanah kantor desa mendapat kepastian yang jelas.

“Kita dari pihak desa sudah mengajukan surat permohonan terkait lahan kantor desa. Dan pemimpin kita, yaitu bupati telah bersurat kepada pihak perkebunan. Kita berharap, permohonan pelepasan tersebut bisa dikabulkan di tahun 2026 ini, ” ujar Kepala Desa Kuta, Kusnadi.

Sementara itu, diterangkan Asisten Manajer PTPN 1 Regional II Asep Zaenal Mutaqin, pihaknya membenarkan adanya pengajuan yang dilakukan oleh Pemkab Bogor untuk status lahan keenam kantor desa itu.

“Pemkab Bogor sudah mengajukan pelepasan terkait lahan PTPN yang dipakai untuk kantor desa selama ini. Dan dalam pengajuannya kepada pihak PTPN berupa pinjam pakai. Dengan demikian, sesuai dengan pengajuan tersebut, jika permohonan itu sudah terkabulkan, maka status lahan kantor desa itu adalah pinjam pakai, ” tandas Zaenal.

Tidak hanya 6 kantor desa saja yang mengajukan permohonan itu, melainkan beberapa fasilitas seperti Koramil Megamendung, Polsek dan beberapa tempat pendidikan melakukan hal serupa.

** Dadang Supriatna