Jakarta, Jurnal Inspirasi
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menyampaikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tidak paham dengan apa yang termaktub dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja. Airlangga sebelumnya menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja jauh berbeda dengan UU Ketenagakerjaan seperti yang dipersoalkan kaum buruh. “Masak sebagai orang punya jabatan strategis tak tahu apa yang harus diucap dan dipahami sih,” ucap Nining, Rabu(26/2).
Menurutnya, isi dari naskah akademik RUU kontroversial itu justru menyengsarakan nasib buruh. “Apa yang disebut menko judulnya sih memang buat penciptaan lapangan kerja, tapi kontennya justru mencabut atau merusak isi UU Ketenagakerjaan,” urainya. “Bukan hanya judul, RUU Cilaka itu memang akan membuat rakyat celaka,” tambahnya.
Nining menegaskan pemerintah kerap memutarbalikkan fakta, dan tidak konsisten dengan apa yang diwacanakan terkait omnibus law Cipta Kerja. “Kok pemerintah itu enggak konsisten, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan realitas yang ada,” tutupnya.
Sementara sejumlah elemen buruh akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 23 Maret mendatang, bertepatan dengan sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Demo bertujuan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan demo digelar serentak di Jakarta dan daerah lain di Indonesia. “Aksinya, rencananya melibatkan semua serikat dari FSPI, ada KSPSI, ada KSPSI SPLEM, ada KSBI. Gabungan serikat buruh itu akan aksi di sidang paripurna pertama sekitar tanggal 23 Maret,” kata Said Iqbal.
Meski begitu, Said tak merinci titik pusat demonstrasi di Jakarta dan daerah lain. Yang jelas, kata dia, aksi buruh pada 23 Maret tidak hanya digelar di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia. “Seluruh daerah serempak, tetapi enggak semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing, sedangkan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, itu masuk ke Jakarta,” kata dia.
Khusus demo di Jakarta, Said memprediksi akan diikuti 100 ribu buruh. Said menyatakan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian, termasuk menyangkut izin demonstrasi buruh besar-besaran ini. “Kalau perizinan pasti kami akan ajukan sesuai prosedur. Aksi kami damai tertib,” kata dia. Lebih lanjut, Said mengaku telah memberi masukan secara langsung ke pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
Salah satu masukannya menyoroti pembahasan undang-undang yang menurutnya dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik. “Kami menyampaikan beberapa hal, pertama kami minta RUU Cipta Kerja ini didiskusikan ulang. Karena kami merasa proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini tertutup, tidak melibatkan partisipasi publik dan tergesa-gesa,” kata Said.
Tak hanya itu, dia merasa Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo. Omnibus Law Cipta Kerja, kata dia, hanya menguntungkan investor tanpa memandang kesejahteraan buruh. “Kami berpendapat tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden yaitu mengundang investasi datang ke Indonesia, tetapi secara bersamaan tetap menjaga kesejahteraan para buruh,” kata dia.
Asep Saepudin Sayyev |*
