Ciawi | Jurnal Inspirasi

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bogor, akan memberikan dispensasi keringanan pembayaran pemakaian air kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Lia Sabaria mengatakan, sesuai instruksi Bupati Bogor No.90 Tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap pencegahan resiko Covid-19 dan pemberlakukan PSBB di Kabupaten Bogor, pihaknya memberikan dispensasi penundaan pembayaran ke masyarakat.

“Memang betul, kami memberikan itu kepada pelanggan, apalagi pada situasi sekarang. PDAM kan sebagai pelayan pelanggan,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, pemberian tersebut dibuktikan dengan sistem pengunduran waktu pembayaran. Dimana, yang biasa diberlakukan batas waktunya setiap tanggal 20, maka saat ini diundur hingga akhir bulan tanpa dikenakan denda.

“Jadi tidak ada diskon, hanya diberikan semacam bantuan yang diberikan sesuai kriteria pelanggan. Seperti pelanggan dengan kelompok rumah tangga sederhana  yang terdampak Covid-19, tapi itu juga nanti dikembalikan dalam bentuk pembayaran air,” papar Lia.

Ia menerangkan, dalam pemberian dispensasi ini, tidak diberikan kepada semua golongan, hanya pada dibawah rumah tangga menengah (3A). Untuk jangka waktunya sendiri belum bisa ditentukan.

“Mudah-mudah kondisi wabah corona ini bisa cepat berakhir, karena kami juga melihat pada situasi dan kondisi perkembangan Covid di wilayah Kabupaten Bogor. Intinya, pemberian dispensasi tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya,” jelasnya.

Sebelumnya, kata Lia, pihak PDAM telah mendistribusikan bantuan 1000 paket sembako untuk masyarakat disekitar instalasi-instalasi yang terdampak Covid-19. Bantuan itu, lanjut nya, akan dialokasikan ke beberapa kecamatan. Begitu juga bagi instalasi-instalasi akan diberikan bantuan dalam bentuk bingkisan hari raya (BHR)

“Bantuan sembako sudah kami berikan pada tanggal (12/5) lalu, dan bantuannya diserahkan langsung ke ibu Syarifah Sofiah selaku Kepala Bappedalitbang sekaligus juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor,” imbuhnya.

Sementara, Iwan, pelangan PDAM Tirta Kahuripan yang berdomisili di Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi mengaku senang dengan kabar adanya dispensasi pembayaran PDAM tersebut. “Alhamdulillah ada dispensasi waktu pembayaran,” tukasnya.

** Dede Suhendar

>> Dibatalkan MA, Diberlakukan Jokowi. DPR: Bertentangan dengan Undang-undang

Jakarta | Jurnal Bogor

Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun diam-diam ditengah pandemi virus Corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menaikkan lagi dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru yakni Perpres 64/ 2020. Menurut DPR RI, upaya ini menyalahi berbagai undang-undang dan bertentangan dengan putusan MA yang membatalkan kenaikan sebelumnya, yakni Pasal 34 Perpres 75/2019.

“Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020,” demikian alasan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan bunyi pertimbangan Perpres 64/2020 dikutip Rabu (13/5).

Selain itu, beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” ujar Jokowi, yang mengundangkan Perpres ini pada 6 Mei 2020.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, kenaikan kembali tarif BPJS Kesehatan yang diputuskan Jokowi melalui Perpres 64/ 2020, menyalahi berbagai undang-undang. Ia mengatakan, Perpres itu juga bertentangan dengan putusan MA yang membatalkan kenaikan sebelumnya, yakni Pasal 34 Perpres 75/2019

“Penerbitan Perpres ini bukan merupakan pelaksanaan amar putusan MA, dimana apa yang diperintahkan oleh MA untuk dilaksanakan tetap belum dilaksanakan,” kata Kurniasih.

Kurniasi mengakui, putusan MA hanya membatalkan ketentuan Pasal 34 dalam Perpres 75/2019. Sedangkan Perpres 64/2020 mengatur banyak hal lainnya yang tidak diputuskan oleh MA. Namun, alasan pembatalan MA atas Pasal 34 Perpres 75/2019 adalah bahwa pasal tersebut bertentangan dengan (a) UU SJSN dan (b) UU BPJS. Pasal 2 UU SJSN menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara, Pasal 2 UU BPJS menyebutkan bahwa: BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan putusan MA maka Perpres 64/2020 haruslah tidak bertentangan dengan 2 UU diatas. Dalam hal ini Perpres 64/2020 masih menggunakan persepsi dan logika yang sama dengan penerbitan Perpres 75/2019, dengan demikian maka Perpres 64/2020 ini tetap belum menjalankan amar putusan MA,” ujarnya.

Di samping itu, Penerbitan Perpres 64/2020 sangat tidak sesuai karena pada saat ini kondisi masyarakat masih dalam situasi Bencana Nasional Pandemi Covid 19, sebagaimana ditetapkan oleh Presiden sehingga masyarakat berada dalam kondisi krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan (Pandemi). 

Penjadwalan kenaikan dengan pemberian waktu tenggang, menurut Kurniasih juga bukan merupakan jawaban atau pelaksanaan putusan MA tersebut, melainkan merupakan skema finansial dalam rangka kebijakan keuangan dan hanya berlandaskan pada sudut pandang ekonomi dan bukan perwujudan keadilan sosial, dan jaminan sosial dalam bidang kesehatan. 

“Seharusnya Pemerintah membantu meringankan beban rakyat di saat Pandemi yang memberatkan ekonomi rakyat, bukan menambah beban rakyat. Regulasi ini juga pasti akan menjadi beban bagi APBD,” katanya.

Sementara anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, langkah Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 merupakan upaya pemerintah melawan putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, keputusan Presiden Jokowi ini sangat disayangkan. 

Namun, Saleh sudah menduga pemerintah akan berselancar melawan putusan MA sejak putusan yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan diketok. “Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA,” kata Saleh.

Ia menilai pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan MA yang membatalkan Perpres 75/2019 sebelumnya yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan.

Dalam Perpres 64/2020 itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II per Juli 2020. Sementara itu, tarif kelas III dinaikkan tahun depan yang dinilai Saleh agar pemerintah seolah peduli dengan masyarakat kelas bawah. “Uniknya lagi, iuran untuk kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin membawa pesan bahwa mereka peduli masyarakat menengah ke bawah,” kata Saleh.

Politikus PAN ini menilai pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, ada masa ketika pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya, yaitu kelas I sebesar Rp 80 ribu, kelas II sebesar Rp 51 ribu, dan kelas III sebesar Rp 25,500. “Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi,” kata Saleh.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai tidak memiliki empati kepada masyarakat. Terlebih, saat pandemi Covid-19 bukanlah waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan. “Masyarakat di mana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN itu.

Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tertulis bahwa iuran kelas I sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta. Iuran kelas II sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta. Iuran kelas III tahun 2020 sebesar Rp 25.500; tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu. n Asep Saepudin Sayyev |*

Rincian Iuran BPJS Kesehatan:

Awalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dibatalkan MA pada Februari 2020. Jadi iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2020 seiring dengan lahirnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

1. Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan, sebelumnya Rp 160 ribu.
2. Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang, sebelumnya Rp 110 ribu.
3. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, Tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu. Sebelumnya Rp 42 ribu.

Untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP adalah:

1. Kelas I sebesar Rp 160 ribu
2. Kelas II sebesar Rp 110 ribu
3. Kelas III sebesar Rp 42 ribu

Untuk April, Mei, dan Juni 2020 sebesar:

1. Kelas I sebesar Rp 80 ribu
2. Kelas II sebesar Rp 51 ribu
3. Kelas III sebesar Rp 25.500

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Sepuluh hari lagi jelang Lebaran, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa Nomor 28 tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19. Salah satu poin dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa shalat itu boleh dilaksanakan di rumah.

“Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjemaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid) terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5).

Dalam Fatwa tersebut juga dijelaskan, jika umat Islam berada di kawasan Covid-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H, maka salat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushala, atau tempat lain.

Selain itu, juga dijelaskan jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Covid-19 dan diyakini tidak terdapat penularan, seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen dan tidak ada keluar masuk orang, salat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid atau musala.
“Pelaksanaan shalat Idul Fitri, baik di masjid mau pun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan,” kata Niam.

Dalam pelaksanaan Salat Idul Fitri di rumah, dijelaskan bahwa salat dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan sendiri. Jika shalat Idul fitri dilaksanakan secara berjemaah, maka ketentuannya adalah jumlah jamaah minimal 4 orang, yang terdiri dari satu orang imam dan 3 orang makmum, serta dilaksanakan khutbah.

“Jika jumlah jemaah kurang dari empat orang atau jika dalam pelaksanaan salat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka salat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah,” ucap dia. 

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi 

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, menginginkan atlet-atlet yang bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Jawa Barat 2022 mendatang, harus atlet dibawah usia 20 tahun. Bahkan KONI Kabupaten Bogor juga bakal mengusulkan atlet-atlet level nasional, maupun internasional tidak perlu ikut lagi ikut bertanding di ajang Porprov 2020. Karena dengan bertandingnya atlet nasional, dan internasioal tersebut, tentunya akan membunuh prestasi atlet junior yang usianya masih dibawah 20 tahun, sehingga KONI ‘Bumi Tegar Beriman’ akan mengusulkan hal tersebut. Hal itu dikatakan Ketua KONI Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, usai mengikuti rapat vidio konfren dengan Ketua KONI Jawa Barat, dan Ketua KONI daerah se Jawa Barat, Rabu (13/5).

“Kami dari KONI Kabupaten Bogor, akan mengusulkan kepada KONI Jawa Barat, terkait batasan usia, ataupun atlet yang sudah masuk level nasional, dan internasional, sudah tidak harus bertanding pada Porprov 2022 mendatang. Karena itu akan menghambat prestasi dari atlet usia dibawa 20 tahun yang memang telah dibina oleh masing-masing cabor se Jawa Barat,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Junsam itu menjelaskan, bahwa dengan bertandingnya atlet level nasional maupun internasional di ajang Porprov 2022 mendatang. Maka regenerasi atlet junior akan tertinggal, bahkan tidak akan ada. Sebab semua prestasi tersebut, sudah pasti akan dipegang oleh atlet-atlet nasional, dan internasional yang bertanding dipentas olahraga empat tahunan di Tanah Pasunda. Oleh sebab itu, dari hasil rapat melalui vidio konfren ini KONI Kabupaten Bogor, berkesimpulan akan mengusulkan hal tersebut kepada KONI Jawa Barat.

“Kita akan buatkan surat secara tertulis kepada KONI Jawa Barat. Bahkan kita juga akan menyampaikan hal ini nanti dalam rapat berikutnya, terkait batasan usia, serta atlet nasional dan internasional tidak lagi harus ikut bertanding pada Porprov 2022,” tegasnya.

Selain akan mengusulkan dua hal diatas, sambung Junsam, KONI Kabupaten Bogor, juga mempertanyakan kepastian akan jadwal pelaksanaan Porprov 2022 mendatang digelar. Karena, kalau pelaksanaannya mundur, tentunya berdampak terhadap anggaran dari masing-masing KONI. Oleh sebab itu, KONI Kabupaten Bogor, telah mempertanyakan hal itu langsung dalam rapat vidio konfren dengan Ketum KONI Jawa Barat, yang disaksikan juga oleh pengurun KONI yang ada di Jawa Barat.

“Kita sudah pertanyakan. Bahkan informasinya, pelaksanaan Porprov 2022 akan digelar para bulan Juli. Hanya saja tinggal tanggal pelaksanaan yang belum ditetapkan, karena masih harus dibahas kembali. Tapi, kalau tidak ada halangan, di Juni atau Juli 2020 ini, tanggal pelaksanaannya sudah dipastikan dalam rapat berikutnya,” tegasnya.

Bukan hanya itu tambah Junsam, KONI Kabupaten Bogor juga tengah memantau, dan meminta kepastian soal 10 cabor baru yang akan dipertandikan pada Porprov 2022 sifatnya seperti apa. Apakah sifatnya dipertandingkan hanya eksebisi, atau tidak. Karena memang ada aturan atau syarat-syarat yang bisa dipertandingkan pada Porpov itu apa-apa saja. Tapi itu juga belum ada kepastiannya.

“Kalaupun misalnya tetap dipertandingkan KONI Kabupaten Bogor, tentunya akan melihat cabor mana yang perolehan medalinya banyak, dan kalau perolehan medalinya sedikit, apalagi tidak ada atlet kita tidak akan ikut dicabor baru tersebut,” tambah Junsam.

Adapun sepuluh cabor baru yang akan dipertandingkan pada Porprov 2022 mendatang, lanjut Junsam, di antaranya Barongsai, Woodball, dan Ju Jitsu di Kabupaten Bandung Barat, Korfball, Terbang Layang, dan Yongmoodo di Kabupaten Subang, Soft Tenis, dan Baseball di Kota Tasikmalaya, Layar Kota Tasikmalaya/Kabupaten Pangandaran, dan Renang Perairan Kota Tasikmalaya/Kabupaten Pangandaran.

** Asep Syahmid