Cibinong | Jurnal Inspirasi 

Ketua Harian Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kabupaten Bogor, Walter Rumsory sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, dalam melakukan penyemprotan cair disinfektan di sasana olahraga tinju Pertina yang ada di Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong.

“Kami sangat mengapresisi langkah yang dilakukan jajaran KONI. Apalagi penyemprotan disinfektan tersebut tujuannya menyeterilkan tempat latihan anak-anak tinju yang ada dibawah pembinaan Pengcab Pertina Kabupaten Bogor, dari wabah virus Covid-19, yang saat ini terus merebah,” ujar Walter Rumsory, Rabu (13/5).

Wolter menjelaskan, bahwa kepedulian KONI untuk membantu tugas Bupati Ade Yasin, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, dalam memerangi wabah Covid-19 di ‘Bumi Tegar Beriman’ patut di acungi jempol. Karena sejak awal penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Bogor hingga saat ini, jajaran KONI terus bergerak bahu membahu untuk memerangi Covid-19. Mulai dari penyerahan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), Masker ke Puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor, maupun melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke lingkungan masyarakat, dan sekarang ke sasana tinju Pertina.

“Yang pasti kita berterima kasih atas kepedulian KONI, dalam melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sasana tinju Pertina Kabupaten Bogor,” pungkasnya. 

Sementara itu Wakil Ketua II KONI Kabupaten Bogor, Wawan Darmawan, yang memimpin langsung penyemprotan cairan disinfektan di sasana tinju Pertina Kabupaten Bogor, mengatakan, jika penyemprotan tersebut, bagian dari kepedulian, serta keseriusan KONI untuk membantu tugas Bupati Ade Yasin, dan Pemkab Bogor, dalam memerangi, serta memutus mata rantai dari penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Bogor.

“Kita berharap, dengan penyemprotan disinfektan di sasana tinju Kabupaten Bogor, setidaknya kita bisa memutus mata rantai dari penyebaran wabah Covid-19 dilingkungan tempat atlet berlatih,” kata Wawan Darmawan.

** Asep Syahmid

Leuwisadeng | Jurnal Inspirasi

Akibat curah hujan yang tinggi disertai angin, belasan rumah di Kampung Suluduk, Desa Wangunjaya, Kecamatan leuwisadeng, rata dengan tanah setelah dihantam longsor berasal daru Gunung Pawaja yang mulai gundul akibat penebangan hutan untuk dijadikan wisata alam. Dari pristiwa tersebut satu orang meninggal setelah sebelumnya tertimbun material lumpur sedalam empat meter.

“Bencana yang semalam terjadi ada dua kali. Pertama jam 1 yang ke dua jam 4 pagi membuat kampung ini terbawa arus dan ada 14 rumah hanyut dan ada sekitar 60 kk terdampak,” kata Bupati Bogor Ade Yasin usai meninjau langsung ke lokasi bersama Kapolres dan Dandim Kabupaten Bogor, Rabu (13/5).

Ade juga menjelaskan, selain merusak belasan rumah, pristiwa tersebut menelan satu korban jiwa yang sempat tertimbun material lumpur.

“Yang satu meninggal baru ditemukan. Baru satu jam lalu di kedalaman sekitar 4 meter. Saya meninjau ke sini ingin melihat kondisinya seperti apa. Dan jalan terputus ini akibat longsor dari atas dari Gunung Pawaja,” jelasnya.

Bupati berharap kondisi di lokasi bisa segera pulih. Dia melihat harus dilakukan penghijauan dengan vetiver karena area tersebut memang sangat rawan longsori. “Di sebelah sini rawan jadi sebelah gunung itu juga ada beberapa penduduk yang dievakuasi untuk tidak tinggal di sana. Jadi jaga-jaga jangan sampai ada kejadian terulang. Jadi lebih baik untuk meninggalkan dulu rumahnya sementara waktu sampai kondisinya baik lagi,” tambahnya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

KSP Nasari Cabang Bogor memberikan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) dan sarung tangan ke Puskesmas Tanah Sareal dan Kedung Badak, Rabu (13/5). Pemberian donasi ini sebagai wujud kepedulian KSP Nasari Cabang Bogor terhadap pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih mewabah di Tanah Air, khususnya di Kota Bogor. “Meskipun sekarang trennya sekarang ini disini (Bogor) menurun, tapi APD masih diperlukan untuk digunakan tenaga medis,” ujar Pimpinan Cabang KSP Nasari Bogor, Budi Irawan kepada Jurnal Bogor.

Lembaga yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam milik masyarakat dengan para anggota pensiunan PNS, TNI dan Polri, diakui Budi Irawan tak terlalu terdampak Covid-19. “Alhamdulillah kami masih eksis dan tidak ada karyawan yang dirumahkan. Pengelolaan keuangan disini aman, sudah 11 tahun di Bogor dan 21 tahun berdiri yang pusatnya di Semarang,” jelasnya.

Mengenai donasinya ke Puskesmas Tanah Sareal dan Kedung Badak, diberikan 22 set APD plus sarung tangan. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 dikatakan Budi Irawan harus waspada. “Sekarang di Bogor sedang PSBB ketiga dan tenaga kesehatan jangan sampai terkena virus ini. Makanya kita pilih donasi APD ini, dan kalau dari Nasari pusat donasi diberikan ke RS Muhamadiyah,” kata dia. Tak hanya saat wabah Corona ini, Nasari juga peduli jika ada bencana alam seperti di Palu dan Lombok beberapa waktu lalu.

Sementara pihak Puskesmas Tanah Sareal menyambut baik upaya KSP Nasari Cabang Bogor. Pemberiannya tersebut menjadi nilai plus, karena meskipun bukan sebagai lembaga keuangan yang besar di Indonesia, tapi masih bisa melakukan donasi. “Kami sangat apresiasi, Alhamdulillah ya, hazmat yang diberikan bukan produk yang murah. Kami disini memang masih butuh, banyak petugas setiap hari memerlukannya seperti perawat dan petugas ambulans,” ujar Bagian Umum Puskesmas Tanah Sareal, Anwar Sadad yang akrab disapa Feri.

Hal yang sama dikatakan Heni dari Puskesmas Kedung Badak. Bantuan berupa APD memang masih diperlukan seperti handscoon atau sarung tangan ukuran S karena kebanyakan donatur memberikan yang berukuran besar seperti L. Handscoon ukuran S diperlukan tenaga kesehatan karena ukurannya pas sehingga tidak cepat robek. “Pemberian ini bermanfaat buat kami, semoga Allah membalas kebaikan pihak Nasari,” ungkapnya.

** Asep Saepudin Sayyev

• Seorang Warga Masih Tertimbun

Leuwisadeng | Jurnal Inspirasi

Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor pada Selasa malam (12/5) hingga Rabu (13/5) pagi mengakibatkan banjir bandang dan longsor di Kampung Suluduk RT 01, Desa Wangun Jaya, Kecamatan leuwisadeng. Akibatnya belasan  rumah warga dan persawahan pun rata dengan tanah. Sementara beberapa rumah, hewan ternak kendaraan roda dua dan satu mobil terbawa terjangan bajir dan longsor. Tak hanya itu seorang warga disebutkan tertimbun longsor dan kini masih dilakukan pencarian.

“Hujan begitu deras dan mengakibatkan banjir lalu pada Rabu pagi (13/5) saat waktu sahur terjadi longsor tidak begitu besar, namun satu jam kemudian terjadi longsor susulan yang begitu cepat sehingga satu warga bernama Samsu tertimbun longsor,” kata Adi yang juga Adik Kandung Samsu menceritakan.

Warga yang selamat akibat longsor itu pergi untuk mengungsi ke rumah saudaranya dari lokasi itu karena takut terjadi longsor susulan.

Camat Leuwisadeng Hendarsah mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bogor bahkan rencananya Bupati dan Kapolres sedang meluncur ke lokasi bencana. “Kami pun (Muspika) bersama Kades Wangun Jaya sudah menyiapkan pokso untuk korban yang selamat di salah satu SD di Desa Wangun Jaya,” kata Hendarsah.

Sementara Kasi Ekbang Kecamatan Leuwisadeng, Engkos Kosasih menyatakan, korban terdampak dari 1 RT berjumlah 69 KK dengan jumlah warga sebanyak  242 jiwa. ** Cepi Kurniawan | Arip Ekon

14 Rumah yang Tertimbun dan Dihuni 51 Jiwa

1. Muhsin
2.  Usup
3. Mad Halim (60 th)
4. Toto (50)
5. Rokib (40)
6. Syahroni
7. Husen (60)
8. Rasid
9. Sadi
10. Haer (35)
11. Asep (30)
12. Khotib (50)
13. Ukat
14. Boim

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Bantuan Presiden yang tidak sesuai dengan berita acara pengiriman dan jumlah barang yang dikirim, menjadi dilema pemerintah desa saat ini. Satu sisi masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut, namun disisi lain seolah dimanfaatkan oleh oknum pengusaha. Direktorat jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos RI saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, jika ada Bantuan Presiden yang tidak sesuai dengan berita acara jumlah barangnya, maka desa jangan mau menandatangani dan kembalikan lagi kepada perusahaan pengirim.

“Desa jangan mau menandatangani berita acara/serah terima barang jika jumlah barang tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat serah terimanya, kembalikan dan minta dikirim sesuai dengan jumlah barang yang tertera dalam berita acara/serah terima,” katanya, kemarin.

“Desa jangan diam tapi laporkan, suruh mereka mengirim sesuai yang sudah ditentukan, jika ada yang menyimpang kembalikan dan jangan mau tanda tangan serah terima barang tersebut,” singkatnya.

Sebelumnya disebutkan, Desa Sanja dan Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, mendapat pengiriman jumlah beras yang tidak sesuai dengan berita acara sehingga menjadi dilema untuk dibagikan kepada masyarakat.

Sekdes Leuwinutug Yayan yang sudah berkoordinasi dengan TKSK Kecamatan Citeureup memilih untuk menunda membagikan Bantuan Presiden tersebut karena barang tidak sesuia dengan jumlah berita acara yang dituliskan.

“PT.SDS sebagai pengirim barang tersebut, beras yang seharusnya dikirim sebanyak 15Kg namun kenyataannya dikirim hanya 10Kg, kami sudah komplain kepada anggota yang kebetulan mengawal pengiriman barang tersebut namun memang mereka hanya mengirim tidak mempunyai kapasitas lebih, oleh karena itu atas dasar kesepakatan Pemdes Leuwinutug memutuskan untuk menunda membagikan Bantuan Presiden kepada warga sampai jumlahnya sesuai dengan berita acara,” jelas Yayan.

** Nay Nur’ain

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak Perpu Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Meski mendapat penolakan, Perpu ini telah disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, membacakan catatan Fraksi PKS, setidaknya ada 22 catatan yang diberikan oleh PKS terkait Perpu tersebut dan setelah disederhanakan. Ada 4 poin yang ditekankan PKS. Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi disebabkan beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara, misalnya pada Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan Postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. 

“Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-undang atau yang setara. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun.  Kemudian, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD RI Tahun 1945,” begitu catatan PKS yang dibacakan Said Abdullah saat Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/5).

Hal lainnya yang menjadi sorotan PKS yakni bunyi Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Fraksi PKS mencermati terkait dengan Batas Atas Defisit yang tidak ditentukan akan mereduksi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Perpu No. 1 Tahun 2020 dalam Pasal 2 menetapkan batasan defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari PDB. Menurut PKS, klausul dalam Perppu itu hanya menyebutkan melampaui 3 persen dari PDB, tetapi tidak menjelaskan batas atas. 

“Fraksi PKS berpendapat tidak adanya batas atas dalam penentuan defisit APBN terhadap PDB, berpotensi menjadi tidak terkontrol dan dapat membuat belanja APBN menjadi tidak prudent atau memenuhi unsur kehati-hatian dan membengkaknya utang,” seperti dibacakan Said.

Tidak ada batas atas itu juga beresiko dimasukkan kepentingan-kepentingan belanja lainnya yang tidak tepat dan tidak perlu. “Batas atas defisit diperlukan agar adanya kepastian hukum, dan agar risiko keuangan akibat defisit menjadi terukur dan managable,” ujarnya

Keempat, Fraksi PKS juga  berpendapat bahwa skema bail-out selalu berpotensi melahirkan skandal penyimpangan kekuasaan keuangan negara atas penanganan krisis yang telah menimbulkan biaya yang besar dan telah mengingatkan publik atas trauma krisis ekonomi 1997-1998. 

Penyimpangan tersebut telah membebani negara lebih dari Rp650 triliun ditambah dengan beban bunganya. Beban berat ini kemudian ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan melalui beban pajak dan inflasi yang berkelanjutan. Sementara, segelintir kelompok konglomerat menikmati kebijakan yang tidak adil dari fasilitas BLBI dan Obligasi Rekap dan tetap menjadi penguasa modal paska reformasi sampai sekarang.

“Mereka tetap memiliki privilege menjadi oligarki ekonomi dan modal yang bahkan mempengaruhi lanskap sosial dan politik hari ini. Fraksi PKS menolak skema bail-out dari keuangan negara atas kerugian perusahaan swasta baik bank, maupun lembaga keuangan,” ujar Said.

Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mengganti Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Perpu yang memperhatikan dan memasukkan poin-poin dalam Pendapat Mini Fraksi PKS tersebut di atas agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang merugikan keuangan negara dan rakyat di kemudian hari.

Asep Saepudin Sayyev |*