Bogor | Jurnal Inspirasi

Sidang lanjutan kasus investasi tiket biro perjalanan bodong dengan terdakwa Riska Mawarsari di Pengadilan Negeri (PN) Bogor pada Kamis (12/3), terpaksa ditunda. Hal itu lantaran terdakwa sakit.

Kuasa hukum Roosman Koeshendarto, Khusnul Na’im mengatakan bahwa ditundanya sidang lantaran terdakwa membawa surat keterangan sakit dengan catatan hypertensi 150/90. “Saya juga mengapresiasi kepada Kepala PN Bogor yang geram karena menduga bahwa hal itu bisa saja dibuat-buat oleh terdakwa. Karena gampang surat sakit itu,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurut dia, pihaknya kecewa atas ditundanya persidangan, padahal agenda kali ini adalah mendengarkan kesaksian dari saksi asal Antavaya yang berdomisili di Jakarta. “Kami minta kejaksaan untuk  memperlancar persidangan agar semua hak dari korban selaku pelapor itu bisa terpenuhi. Sebab persidangan ini semuanya sudah Serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ungkapnya. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan JPU, akan menghadirkan dokter pembanding agar tidak mudah kembali terjadinya penerbitan surat keterangan sakit.

Bahkan, ia juga mengaku akan membantu kliennya untuk membuat surat aduan kepada pihak-pihak terkait yang dalam hal ini mungkin kepada Kejagung terutama kepada Kemenkumham dan juga kepada Lembaga Pemasyarakatan Lapas Paledang. “Karena ini domainnya yang mengeluarkan surat ini adalah  dokter Lapas Paledang. Dan surat sakit itu sudah tiga kali diterbitkan,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, korban Roosman Koeshendarto tertipu sebesar Rp9,7 miliar dalam kasus investasi bodong itu. Dalam menjalankan aksinya Riska sendiri mengaku sebagai agen biro perjalanan ternama dari mulai El Nusa, Andaro, Antavaya, Mayapada yang telah menjalin kerjasama dengan SKK Migas, untuk meyakinkan calon korban. Bahkan belakangan diketahui bahwa Riska sebelumnya pada 2011 sempat terjerat kasus serupa dan divonis 12 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Namun, ia dibebaskan pada 2016.

Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kabupaten Bogor terus optimalisasi hasil produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Bumi Tegar Beriman. Ketua Dekranasda Kabupaten Bogor, Halimatu Sadiah mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya untuk menggali potensi UKM di Kabupaten Bogor.

“Kami lagi memilah produk untuk menjadi yang unggulan di Kabupaten Bogor ini. Rencana kerja saya itu, turun ke lokasi UMK sebulan sekali, untuk memunculkan produk unggulan,” ujar Halimatu kepada Jurnal Bogor, Kamis (12/3).

Istri Wakil Bupati (Wabup) Bogor Iwan Setiawan ini menambahkan, pihaknya melirik salah satu kerajinan dengan media kain untuk menjadi salah satu produk yang diunggulkan.

“Kita tuh lagi ingin kembangkan kain printing. Saya sudah turun ke lokasi pengrajin printing tersebut, tapi ada persoalan dalam modal,” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihaknya akan berperan dalam memecah persoalan yang memang dialami hampir semua pelaku UKM di wilayah Bumi Tegar Beriman.

“Insyaallah, Dekranasda akan berjuang untuk permodalam UKM ini dari segala potensi yang ada dan dimungkinkan, seperti CSR maupun pinjaman dari BUMD perbankan yang ada di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Ia memaparkan, pihaknya berharap agar perusahan plat merah di Pemkab Bogor memiliki kebijakan untuk turut andil dalam memajukan para pelaku UMK di wilayah Bumi Tegar Beriman.

“Ya, kami sih berharap agar suku bunga yang dibebankan pada kreditur pelaku UKM ini rendah, karena kemanjuan UKM itu akan berpengaruh pada indeks perekonomian daerah. UMK ini ada masyarakat yang ingin berpenghasilan mandiri dengan kemampuan yang dimiliki, jadi ini bagian dari memajukan ekonomi kerakyatan,” paparnya. 

Noverando H

Parung | Jurnal Inspirasi

Sebagai bagian dari agen perubahan, paguyuban istri Camat se-Kabupaten Bogor berdialog tatap muka dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Elly Rachmat Yasin, Parung, Kamis (12/3).

Puluhan istri Camat se-Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi warga di masing-masing wilayah yang suaminya (Camat-red) pimpin.

Ketua Paguyuban Istri Camat, Yeni Asnan mengatakan, kumpulnya istri Camat di wilayah Bumi Tegar Beriman ini untuk menyampaikan aspirasi yang dimungkinkan untuk dibawa anggota DPR RI ke pemerintah pusat.

“Istri camat se-Kabupaten Bogor yang jumlahnya 40 ini kumpul untuk berdialog langsung dengan Ibu Elly. Pastinya setiap kecamatan itu memiliki persoalan maupun potensi yang berbeda-beda,” ujar Yeni kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VI, Elly Rachmat Yasin mengungkapkan, istri camat menjadi bagian dalam pembangunan wilayah.

“Kita harus lihat adanya kesetaraan gender. Istri camat tidak menutup kemungkinan pro aktif dalam pembangunan karena era sekarang ini perempuan mampu menjadi agen perubahan,” tegas Elly.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor ini menerangkan, dirinya akan membawa aspirasi yang disampaikan para konstituennya di wilayah Dapil V Jawa Barat (Jabar) dalam masa Reses kedua ini.

“Seperti tadi ada aspirasi tentang Balai Latihan Kerja (BLK) dan UMKM baik terkait pelatihan maupun pemasaran. Hal itu akan saya bawa ke kementrian terkait ketika ada rapat dengar pendapat. Kalau pun ada aspirasi yang disampaikan tapi tidak sesuai tupoksi saya, saya tetap tampung untuk dilanjutkan kepada kawan-kawan DPR RI yang ada di komisi terkait,” terangnya.

Dalam kesempatan Reses Kedua tersebut, istri mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ini juga mengutarakan tentang adanya Undang-Undang (UU) nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“UU tentang Pesantren ini masuk Program Legislasi Nasional. UU tersebut merupakan produk dari Partai Persatuan Pembangunan yang sudah diresmikan masuk kedalam UU Republik Indonesia pada September Tahun 2018,” kata Elly.

Lebih lanjut ia memaparkan, adanya UU tesebut diharapkan jadi motovasi masyarakat untuk semakin antusias dalam pendidikan berbasis religius.

“Jadi ijasah pesantren itu setara dengan ijasah pendidikan pada umumnya. Untuk itu, ini menjadi kesetaraan akses bagi lulusan. Artinya ijasah pesantren berlaku untuk pendidikan lebih tinggi maupun melamar pekerjaan,” paparnya.

Noverando H

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Masih dalam proses pematangan lahan, pembangunan ratusan Hunian Tetap (Huntap) korban bencana alam di wilayah barat Kabupaten Bogor terancam lewat dari Idul Fitri 1441 Hijriah yakni bulan Mei.

Kabag Program dan Pengendalian Pembangunan pada Setda Kabupaten Bogor, A.R Jatnika mengatakan, proses pembangunan Huntap yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 sekarang, masih panjang.

“Tahun 2020 akan dibangun Huntap kurang lebih 200 lebih unit diatas lahan 3,8 hektar. Lokasi sekarang itu tidak semudah yang dibayangkan, karena ada kajian terlebih dahulu dari Badan Geologi. Kajian Geologi tersebut baru keluar hasilnya akhir Februari,” ujar Jatnika kepada Jurnal Bogor, Kamis (12/3).

Ia menerangkan, Pemkab Bogor memiliki tugas dalam pematangan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII Cikasunka yang masih menjadi perkebunan kepala sawit.

“Proses pencabutan pohon kelapa sawit itu menjadi tugas Pemkab Bogor, untuk pembiayaan Huntap dari Kementrian PU. Sempai sekarang, kami belum melakukan pencabuta pohon kelapa sawit itu,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, pihaknya kembali mengajukan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Huntap pada tahun 2021 depan.

“Sebenarnya kebutuhan Huntap itu untum relokasi 5000 rumah tapi 2021 itu, Pemkab Bogor mengusulkan Rp150 miliar untuk 2000 unit Huntap di wilayah Cigudeg dan Sukajaya,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menargetkan pembangunan Huntap untuk para korban bencana di wilayah barat Kabupaten Bogor itu, selesai sebelum bulan Ramadhan yang jatuh pada bulan depan alias April 2020. 

Noverando H

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memimpin upacara Pembaretan Pasukan FPU 12 UNAMID sebanyak 154 orang, pasukan terpilih untuk persiapan keberangkatan ke Gulu Sudan, Kamis (12/03). Persiapan keberangkatan pasukan ini untuk menggantikan tugas dari FPU 11 sebagai kelanjutan dari program kerja biro misinter yang telah dilakukan berbagai macam kegiatan salah satunya adalah pembaretan.

“Prosesi pembaretan adalah merupakan prosesi terakhir setelah personil polri tersebut selesai melaksanakan berbagai macam kegiatan mulai dari prosesi seleksi dan prosesi pelatihan yang sudah berjalan sejak bulan November lalu,” jelas Kapolri Idham Azis.

Ini adalah pembaretan ke-2 untuk FPU yang dilakukan oleh Kapolri yang sebelumnya dilakukan oleh Sutarman tahun 2014. Pembaretan ini adalah puncak dari akumalisasi pelatihan yang dilakukan untuk memberikan kebanggaan kepada mereka yang telah menjalani serangkaian kegiatan tersebut. Sebagai informasi pelibatan Polwa pada misi FPU kali ini merupakan pelibatan yang ke-2 kalinya setelah FPU Minusca dan FPU 11 UNAMID.

“Sejak tahun 2008 Polri telah menugaskan FPU pada misi UNAMID di Darfur, Sudan yang melakukan rotasi setiap tahunnya, tahun 2020 merupakan rotasi ke 12 dari FPU Indonesia yang kali ini akan dipimpin oleh Kasatgas AKBP Muhammad Fahry yang sebelumnya dipimpin oleh AKBP Henzley Moningkey,S.I.K hingga saat ini total jumlah pasukan PBB yang dikirim adalah 2.920 sejak 1989,” jelasnya.

Sebagai tanda keseriusan Polri dalam memberikan kontribusi dalam dunia peacekeeping, telah menyetujui tawaran Kementrian Luar Negeri RI untuk memberikan plage melalui kontribusi berupa penugasan satu satgas FPU baru yaitu pada misi PBB Monusco di Republik Demokratik Kongo. Selain itu juga Polri mengajukan usulan kepada Kemenlu untuk menempatkan satu orang pamen Polri yang bertugas sebagai Senior Liaison Officer (SLO) di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTDI) di New York. SLO ini selanjutnya akan mengemban tugas dalam rangka melakukan kordinasi dengan pihak PBB terkait penugasan personil Polri dalam berbagai kegiataan peacekeeping.

“Dari 154 personil Polri yang akan diberangkatkan terdiri dari bintara dan perwira, serta perwira menengah yang kita siapkan untuk misi pasukan perdamaian,154 personil Polri ini merupakan duta-duta perwakilan dari institusi polri yang akan bertugas diluar negeri dengan membawa nama Indonesia.” “Sehingga saya harapkan mereka bener-bener bisa menjadi telada, bisa menampilkan budaya Indonesia yang terbaik karena memang.

Nay Nur’ain