1. Menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada tidak panik dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat

2. Kepada masyarakat dihimbau untuk menghindari keramaian dan kontak fisik secara langsung.

3. Kepada seluruh pelajar di semua tingkatan, agar tetap belajar di rumah masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan pihak sekolah, serta tidak melakukan perjalanan atau outing class selama 14 hari ke depan.

5. Kepada seluruh institusi yang ada di Kab. Bogor untuk tetap melakukan pelayanan dengan melengkapi SOP penanganan COVID-19 dan melakukan pembersihan secara menyeluruh.

6. Kepada semua pihak untuk menunda acara-acara yang sifatnya mengumpulkan masa dalam jumlah banyak selama 14 hari kedepan sampai menunggu informasi lebih lanjut.

7. Jika sudah ada gejala agar segera menghubungi Hot Line yang sudah disediakan.

Dalam kondisi seperti ini, kita harus bersama sama memerangi virus dengan menjaga prilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Insya Allah jika kita semua kompak kita bisa melewati masa sulit ini.

1. Kesiagaan ASN Kota Bogor.

Jajaran Pemkot harus ada di garda terdepan dalam pelayanan dan antisipasi virus Corona. Karena itu harus menjaga kesehatan dan mengatur ritme pekerjaan. Bagi yang kurang sehat agar beristirahat di rumah sampai pulih.

2. Gencarkan sosialisasi.Humas agar terus membagikan materi sosialisasi yang sederhana dan mudah dipahami tentang pencegahan Corona. Intensifkan penyebaran materi sosialisasi baik versi cetak maupun digital.

3. Kesiapan fasilitas umum.

Dinkes dan Camat serta Lurah agar cek kembali ketersediaan hand sanitizer dan alat deteksi suhu tubuh di pusat perbelanjaan dan tempat umum lainnya, termasuk hotel dan restoran. Perbanyak dan permudah akses cuci tangan dengan sabun di tempat umum.

4. Antisipasi di jalur KRL.

Dishub dan Dinkes terus kordinasi dengan PT KAI untuk pastikan ketersediaan hand sanitizer dan alat deteksi suhu tubuh di stasiun dan kereta dan himbauan menggunakan masker bagi penumpang yang sedang flu. Pastikan penyemprotan disinfektan setiap KRL memasuki Kota Bogor ketika kereta sudah kosong.

5. Sosialisasi di wilayah.

Dinkes dan seluruh puskesmas agar kordinasikan dengan Camat dan Lurah untuk sosialisasikan pencegahan Corona di seluruh wilayah. Lakukan berjenjang dari kecamatan sampai RT RW.

6. Pembatasan Kegiatan.

Tunda semua kegiatan dengan skala masa yang banyak. Tinjau kembali semua rencana dan izin kegiatan baik Pemkot ataupun warga di seluruh Kota Bogor. Dishub berkordinasi dengan Kepolisian untuk meniadakan Car Free Day di Bogor sampai kondisi lebih memungkinkan.

7. Sosialisasi di sekolah.

Disdik agar gencarkan sosialisasi ke seluruh sekolah dan himbau untuk batasi aktivitas keluar sekolah.

8. Juru Bicara Pemkot.

Semua keterangan dan informasi tentang Covid 19 disampaikan satu pintu melalui PLT Kadinkes dr. Sri Nowo Retno.

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memutuskan untuk meliburkan sekolah dari jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP se-Kota Bogor. Sekolah akan diliburkan selama dua minggu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fahrudin saat dikonfirmasi membenarkan perihal itu. “Betul. Baru diputuskan tadi hampir jam 9 (malam),” ujar Fahrudin saat dihubungi.

Dalam keterangannya, PAUD, SD, dan SMP serta lembaga pendidikan nonformal se-Kota Bogor diliburkan mulai 16 sampai 28 Maret 2020. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat terakhir Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta arahan Wali Kota Bogor dan wakilnya, Bima Arya dan Dedie A. Rachim.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan, ada beberapa langkah Pemkot Bogor terkait pencegahan penyebaran covid-19 atau virus Corona di wilayahnya. Di antaranya, Pemkot Bogor sudah tidak mengeluarkan izin untuk penggunaan ruang publik taman dan sarana olahraga berupa lapangan.

“Kita sudah melakukan beberapa pembatasan, contohnya Pemkot Bogor secara resmi sudah tidak mengeluarkan izin untuk pemakaian taman maupun lapangan digunakan untuk konsentrasi melibatkan orang banyak. Seperti Lapangan Sempur, Taman Ekspresi, Taman Heulang dan GOR Pajajaran,” kata Dedie.

Menurutnya, perizinan tidak akan dikeluarkan selama dua minggu kedepan. Namun begitu, batas waktu ini juga menunggu perkembangan lebih lanjut. Ia menambahkan, kegiatan yang melibatkan banyak orang juga dibatalkan, seperti Bogor Half Marathon yang akan diselenggarakan pada 22 Maret 2020. Begitu juga, Car Free Day (CFD) Jalan Sudirman dibatalkan.

“Jadi untuk sementara kita belum bisa memberikan izin untuk keramaian supaya bisa melakukan antisipasi dan pencegahan virus corona. Untuk batas waktu kurang lebih untuk evaluasi sampai dua minggu kedepan,” tambahnya.

Pihaknya juga sedang membuat imbauan di beberapa titik lokasi keramaian untuk penyediaan hand sanitizer termasuk termo scener. Dedie juga meminta hal itu untuk disediakan Perumda Pasar Pakuan Jaya serta pihak swasta yang mengelola pasar. “Hand sanitizer termasuk termo scener saat ini agak sulit didapat di pasar. Begitu juga alat pelindung diri (APD) untuk petugas kesehatan. Kita sudah berkoordinasi dengan pusat dan provinsi mudah-mudahan bisa memberikan bantuan alat-alat itu dan tentunya dalam jumlah besar,” ujarnya.

Untuk pembatasan aktivitas di sekolah, kata Dedie, pihaknya juga terus melakukan koordinasi yang lebih intens dengan berbagai pihak. Termasuk mengenai studi wisata dan kegiatan lain untuk peserta didik di luar ruangan sekolah bakal dibatasi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri menjelaskan, Disdik terus melakukan koordinasi dan komunikasi pencegahan virus corona dengan Dinkes serta instansi lainnya. Hal ini terkait pencegahan di satuan pendidikan, agar jelas arahan serta tindakan yang akan dilakukan seperti apa. OPD jadi tidak jalan sendiri-sendiri dalam menyikapi masalah ini. “Bagaimana meningkatkan kewaspadaan dengan tidak menimbulkan keresahan itu yang terpenting,” kata Saeful, kemarin.

Politisi PPP ini, meminta Disdik merujuk Surat Edaran dari Mendikbud nomor 3 tahun 2020 mengenai penanganan, virus Corona. Saeful mengimbau agar msyarakat untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan kepada penyakit menular.

“Selain itu, kepada masyarakat harus juga mewaspadai penyakit DBD mengingat iklim dan cuaca saat ini. jangan hanya sekedar melakukan fogging sementara masalahnya sendiri tidak tertangani. Fogging hanya membunuh nyamuknya,sementara calon nyamuk tidak mati,” jelasnya.

Saat libur sekolah, kata Saeful, program pmbelajaran dengan metode home schooling wajib ada dimana materi bahasan di rumah, dengan pemanfaatan teknologi informasi, agar murid tetap efektif dan aktif belajar.

“Selama libur sekolah, dimanfaatkan oleh pihak sekolah serta Disdik dibantu Dinkes melakukan kegiatan dan mempersiapkan kebersihan lingkungan sekolah. Edukasi PHBS terus dijalankan dan optimalisasi UKS ketika sekolah kembali dibuka kepada peserta didik atau wali murid,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Umat Islam di wilayah yang terdapat kasus infeksi virus Corona diimbau Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa untuk tidak menunaikan shalat berjamaah di masjid sementara waktu. Komisi Fatwa MUI mengimbau masyarakat Muslim agar melakukan shalat wajib lima waktu di rumah masing-masing.
“Bagi yang belum terinfeksi virus corona, harus menjaga diri dan tidak terlalu banyak ke luar rumah ke tempat yang banyak kerumunan orang, termasuk juga ke masjid. Untuk shalat wajib, sebaiknya shalat di rumah, tidak ke masjid,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, Minggu (15/3).
Begitu pun dengan shalat Jumat. Hasanuddin mengimbau tidak menunaikan shalat Jumat sementara waktu, dan diganti shalat zhuhur di rumah. “Untuk shalat Jumat dan shalat lima waktu, bisa berjamaah di rumah bersama keluarga, sama anak, istri atau suami. Jadi bisa berjamaah di rumah masing-masing,” ujar dia.
Namun, jika ingin tetap shalat berjamaah di masjid, maka diharuskan antara lain untuk membawa sajadah sendiri, masker, dan hal lain yang memang diperlukan secara pribadi. Sedangkan untuk Muslim yang memiliki gejala Corona, Komisi Fatwa MUI meminta tidak ke masjid sementara waktu.
“Bagi masyarakat Muslim yang ada gejala corona, tidak usah ke masjid dulu. (Beribadah) individu dulu, tidak secara massal,” ujar Hasanuddin.
Dia juga menjelaskan, hukum Islam memungkinkan alternatif seperti itu dengan catatan ada alasan yang mendasarinya. Dia mengatakan, tidak ada hukum Islam yang bersifat wajib secara mutlak atau haram secara mutlak untuk siapa pun, kondisi apa pun, dan di manapun.
“Tidak ada yang seperti itu. Karena selalu ada alternatif, selalu ada solusi, ketika terjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan dan lebih diutamakan untuk kemaslahatan,” ujar dia.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Walikota Bogor Bima Arya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443.1/1057-Umum tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bogor. Dalam surat yang ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim itu, terdapat tujuh poin imbauan yang ditujukan kepada para kepala perangkat daerah, para camat dan lurah, para pimpinan instansi dan seluruh warga Kota Bogor.

Edaran yang diberlakukan mulai Minggu (15/3) ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19, dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat Kota Bogor. “Ada 7 poin beserta turunannya dalam Surat Edaran tersebut. Intinya, kami sampaikan bahwa seluruh sekolah PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA belajar dirumah sampai dengan 28 Maret, menutup semua tempat hiburan di Kota Bogor dan menutup semua tempat umum yang dikelola Pemkot seperti GOR dan Taman Kota,” ungkap Bima Arya dalam pesan singkatnya, Minggu (15/3).

“Selain itu, kami juga mengimbau untuk melakukan pembersihan dengan menggunakandesinfektan di tempat umum, melarang semua kegiatan umum yang melibatkan banyak orang dan membiayai perawatan warga Kota Bogor yang dalam pengawasan dan dirawat selain di RS rujukan yang ditunjuk,” tambahnya.

Bima Arya menekankan kepada para orangtua untuk memastikan bahwa keputusan ini diberlakukan bukan sebagai libur massal, tetapi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. “Dunia sedang detox. Kita nikmati kumpul dengan keluarga. Tidak bepergian, tidak jalan-jalan. Hanya di rumah bersama keluarga. Untuk memutus rantai penularan, saatnya anak- anak bahagia bersama kita, di dalam keluarga. Sambil kita pastikan terakses dengan tugas-tugas dari sekolah via online. Para orang tua, yuk pastikan ini bukan liburan masal. Jaga anak-anak kita untuk tidak keluyuran dan kumpul-kumpul yang tak bermanfaat,” jelas Bima.

Ia menilai, momen ini juga merupakan saat yang tepat bagi orang tua untuk lebih dekat dengan tugas mendidik anak secara langsung, mengambil alih peran guru dan sekolah yang sementara harus ditunda.

“Saatnya hidup lebih sehat, olahraga secukupnya di lingkungan rumah. Nikmati sarapan pagi, cukup minum, makanan bergizi, cukup istirahat, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan tidak putus berdoa,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Walikota Bima Arya bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Firdaus dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bogor, Adi Novan bakal berstatus  Orang Dalam Pemantauan (ODP) Cobid -19, sepulang kunjungan kerja dari Turki dan Azerbaijan. Bima Arya bersama dua pejabat tetsebit dijadwalkan tiba di Kota Bogor pada Senin (16/3).

Wakil WalikKota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, status ODP ini diberlakukan sesuai protokol yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan bagi setiap orang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara dianggap terjangkit wabah virus corona.

“Terkait ODP ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Selain kembali dari negara-negara yang terkena virus corona, bersangkutan juga harus secara sukarela memberikan informasi kesehatan kepada instansi kesehatan di kotanya masing-masing,” kata Dedie kepada awak media, Sabtu (14/3).

Seperti diketahui, lanjut Dedie, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan ada sekitar 117 negara yang dianggap epidemi virus corona. Dari jumlah tersebut, salahsatunya Negara Azerbaijan yang dikunjungi oleh wali kota beserta rombongan.

“Insya Allah, Pak Bima akan kembali ke Bogor pada hari Senin (16/3) siang, dan nanti akan dilakukan proses pemantauan oleh Dinas Kesehatan. Dalam status ini, yang bersangkutan tidak ada urusan dikarantina dan diisolasi di rumah sakit,” katanya.

Sebelumnya, diungkapkan Dedie, Pemkot Bogor melalui Dinas Kesehatan telah melakukan pemantauan kepada 20 warga Kota Bogor yang berstatus ODP virus corona. Dari hasil pemantauan dan pelaporan mereka selama 14 hari, semuanya dinyatakan negatif virus corona.

“Dari 20 orang yang dimonitor selama 14 hari, Alhamdulillah ke 20 kondisinya sehat,” tandasnya.

Di tempat yang sama, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno menjelaskan, pemberlakuan status ODP ini sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan terhadap penularan covid-19. Berkaitan dengan wali kota, lanjut Sri, selama 14 hari setiap harinya beliau akan melaporkan mengenai kondisi kesehatannya.

“Jadi Pak wali melaporkan apakah ada gejala panas, batuk, pilek dan sesak nafas. Untuk aktivitasnya seperti biasa, ketika sehat tidak masalah. Tapi memang sebaiknya saran untuk ODP tinggal di rumah atau dibatasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang. Ketika sehat bisa saja, tapi menggunakan masker,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di Indonesia mengizinkan PNS bekerja dari rumah. Kini, Kementerian Kesehatan telah mendapatkan 21 kasus baru Corona sehingga total menjadi 117 kasus yang ada di Tanah Air, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang positif tertular virus Corona. 

“Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ASN dibolehkan bekerja dari rumah,” ujar Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (15/3).

Dengan adanya kebijakan ini, Tjahjo memerintahkan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Kemen PAN-RB untuk menetapkan mekanisme bekerja yang memungkinkan PNS kerja dari rumah.

Namun, Tjahyo Kumolo mengatakan, nantinya akan ada PNS yang tetap masuk kantor. PPK yang akan menentukan siapa yang bekerja dari rumah dan bekerja di kantor.

“Berdasarkan mekanisme kerja tersebut, PPK melakukan asesmen dan menetapkan siapa pegawai yang bisa bekerja dari rumah dan siapa yang tetap harus masuk kantor,” tuturnya.

ebih lanjut, Tjahjo memerintahkan PPK Kemen PAN-RB untuk memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan dengan baik. Selain itu, ia memastikan tunjangan pegawai tidak akan dipotong meski tidak masuk kantor.

“Dengan pengaturan kerja seperti itu, tunjangan kinerja pegawai tetap diberikan sesuai hak pegawai,” ujar Tjahjo. Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pemerintah hanya merelokasi setengah dari jumlah hunian alias rumah terdampak bencana alam di wilayah Sukajaya dan Cigudeg.

Kabag Program dan Pengendalian Pembangunan pada Setda Kabupaten Bogor, A.R Jatnika mengatakan, pemerintah menyediakan lahan seluas 43 hektar untuk terdampak bencana alam di wilayah barat Kabupaten Bogor.

“Luasan 43 hektar milik PT PN itu untuk membangun sementara 2500 unit. Data relokasi itu hampir 5000 unit rumah,” ujar pria yang akrab disapa Ajat ini kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia menerangkan, relokasi bukan hanya korban yang terdampak langsung bencana alam pada awal tahun 2020 saja.

“Ada yang rumahnya rusak dan tidak rusak tapi berbahaya, kan ini juga harus direlokasi,” terangnya.

Ia menambahkan, pengerjaan pembangunan hunian tetap (Huntap) terdampak bencana alam akan dilakukan bertahap.

“Untuk tahun sekarang itu akan dibangun diatas lahan seluas 3,8 hektar dulu. Tahun depan kami sudah mengajukan anggaran 150 miliar ke pemerintah pusat untuk pembangunan berikutnya,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya brlum mengetahui pasti status kepemilikan Huntap tersebut. “Mungkin pertama SHGB tapi bisa saja nanti ditingkatkan menjadi SHM, lihat saja nanti,” paparnya.

Noverando H