Jakarta | Jurnal Inspirasi
Tindakan yang dilakukan aparat dengan memanggil seorang warga bernama Ismail Ahmad terkait unggahan yang berhubungan dengan kutipan guyonan Presiden keempat RI Abddurahman Wahid (Gus Dur) tentang polisi sebagai bentuk intimidasi negara terhadap warganya. Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, mengatakan, pemanggilan itu menambah catatan upaya menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen untuk membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat di Indonesia.

“Meski kasus tersebut tidak diproses hukum karena Ismail bersedia minta maaf, namun pemanggilan terhadap Ismail oleh Polres adalah bentuk intimidasi institusi negara terhadap warganya,” kata Alissa dalam keterangan tertulis pernyataan sikap Gusdurian, Kamis (18/6).

Alissa mengatakan, bagi Gus Dur, rasa humor dari masyarakat mencerminkan daya tahan yang tinggi di hadapan kepahitan dan kesengsaraan. Selain itu, kemampuan untuk menertawakan diri sendiri adalah petunjuk adanya keseimbangan antara tuntutan kebutuhan dan rasa hati di satu pihak dan kesadaran akan keterbatasan diri di lain pihak.


”Menjadikan humor sebagai bukti kasus pencemaran nama baik institusi adalah bentuk kegagalan memahami watak masyarakat Indonesia yang humoris,” kata perempuan yang juga putri sulung dari mendiang Gus Dur ini.

Oleh karena itu, ia mengatakan, Jaringan Gusdurian meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengintimidasi warga negara yang mengekspresikan dan menyatakan pendapat melalui media apapun. Pasalnya, itu adalah hak konstitusional.”Gusdurian mengapresiasi tindakan Ismail Ahmad yang menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan cara mengekspresikan dan menyatakan pendapatnya,” kata dia.

Lebih jauh, Gusdurian juga meminta lembaga legislatif untuk mengevaluasi, merevisi atau bahkan menghapus UU ITE yang sering disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. “Mengajak kepada seluruh Gusdurian dan masyarakat Indonesia untuk mendukung iklim demokrasi yang sehat salah satunya dengan terus membuka ruang kritik yang membangun tanpa merasa terancam,” ucap dia.

Dikutip dari CNN, Ismail menulis guyonan Gus Dur di akun media sosialnya. Ismail menulis ‘Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: Patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng’. Atas dasar unggahan itu, Ismail kemudian dipanggil Polres Kabupaten Kepulauan Sula untuk dimintai klarifikasi. Setelah itu, Ismail menyampaikan permintaan maaf dalam sebuah konferensi pers di Mapolres Kabupaten Kepsul, Selasa (16/6).

Dalam pernyataan sikapnya, Gusdurian mendapatkan informasi bahwa polres setempat menyebut humor yang diunggah Ismail mencemarkan nama baik institusi Polri. “Sempat diancam akan dipidanakan menggunakan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (ITE), Ismail kemudian dibebaskan karena bersedia meminta maaf melalui media massa,” demikian dalam pernyataan sikapnya.

Sebagai informasi, pernyataan yang dikutip Ismail memang pernah diucapkan Gus Dur. Hal itu diceritakan kembali di situs resmi Nahdlatul Ulama, NU Online, pada 30 Mei 2018 dengan judul artikel Awal Cerita Gus Dur Singgung 3 Polisi Terjujur di Indonesia.

Lewat akun Twitter-nya, Jaringan Gusdurian bahkan menggambarkan bahwa lelucon Gus Dur yang serupa itu juga pernah dikutip perwira nomor satu polisi se-Indonesia alias Kapolri yakni Tito Karnavian (kini Mendagri) pada 2017 silam. Ismail mengaku statusnya yang mengutip Gus Dur itu sudah dihapus dari media sosialnya. Itu pun, kata dia, karena diingatkan pejabat daerah setempat. “Jadi waktu saya posting itu, 2 jam kemudian saya di-WA pak Sekda untuk hapus. Ya, saya langsung hapus,” tuturnya via telepon.

Dia pun membenarkan soal pemanggilan polisi untuk dimintai klarifikasi atas unggahannya itu. Setelah proses itu ia lalu membacakan permintaan maaf dalam konferensi pers di markas polisi pada Selasa lalu. Kapolres Kabupaten Kepsul AKBP Muhammad Irvan mengatakan kepolisian mengetahui unggahan Ismail itu berdasarkan patroli siber yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka pun memanggil Ismail ke kantor polisi untuk diperiksa keterangannya. “Kita panggil, datang, kita ambil keterangan, kita klarifikasi mens rea-nya apa,” ucap Irvan.

Dari hasil pemeriksaan, Ismail mengaku sekadar mengutip pernyataan yang pernah disampaikan Gus Dur. “Nah dia [Ismail] saya tanya niatnya apa gitu lho. Kalau dia bilang niatnya cuma main-main, cuma mengutip aja alasannya sih begitu, tapi kan kita enggak percaya. Tapi ya sudah, yang penting sebagai bahan pembelajaran aja dalam bermedsos harus bijak,” tegas Irvan menerangkan perihal pemeriksaan pengunggah guyonan Gus Dur tersebut.

ASS|*

Bogor | Jurnal Inspirasi
Gejala orang yang positif virus Corona (Covid-19) memang hampir mirip dengan influenza, seperti pilek, demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Tetapi yang membedakan adalah orang yang positif corona akan didiagnosis juga mengidap pneumonia. Dokter, peneliti, dan penganalisa DNA Forensik dari Lembaga Biologi Molekul Eijikman, Prof Herawati Sudoyo mengatakan, bagi mereka yang tidak ada gejala, belum bisa dipastikan apakah bisa sembuh total. Tanpa gejala, sembuh, dan tidak tahu kalau dirinya terinfeksi, tidak bisa dipastikan paru-parunya akan sembuh total.

“Kita belum tahu, karena ini cepat sekali dan masih dalam penelitian. Kalau tidak ada gejala, kemungkinan paparan virusnya sedikit dan imun orang-orang itu kuat sekali,” kata Prof Hera dikutip dari ROL.

Lalu kapan waktu yang pas untuk periksa ketika ada gejala? ”Misalnya anggap saja gejala itu bagian dari flu biasa, misal tidak ditambah gejala lain, itu cukup di rumah dan lihat perkembangannya. Yang penting jangan ada demam dan batuk kering yang kian parah,” ujarnya.

Jadi, kalau gejala tidak parah, bisa tunggu di rumah lihat perkembangannya. Kalau 14 hari di rumah tidak ada gejala, kita anggap diri kita tidak terinfeksi. Tapi jika ingin tetap ke dokter, maka tetap akan diberikan obat untuk menghilangkan gejala. “Tetapi jika timbul gejala akibat pernah berada dalam kerumunan orang banyak, Prof Hera menyarankan untuk langsung ke dokter saja. Karena mereka yang positif ada yang jatuh ke situasi buruk, ada juga yang sembuh,” papar Prof Hera.

Namun sekarang ini kasus virus corona terus meningkat, akan bijaksana jika setelah 14 hari bagi yang tidak terdeteksi miliki gejala untuk tidak merayakan ke tempat ramai. “Jadi tetap saja jauhi kerumunan, jaga jarak karena itu pernah berhasil sebelumnya,” kata dia lagi.

Saat ini banyak sekali anjuran-anjuran pencegahan virus corona dengan asupan makanan, bahkan dengan berjemur di bawah matahari pagi. Prof Hera menyebut, makanan menyehatkan yang memiliki antioksidan itu memang bagus, dan itu jelas dapat meningkatkan ketahanan tubuh. “Tetapi kalau berjemur di bawah matahari pagi apakah virus bisa hilang? Kita belum tahu. Apakah ultravioletnya bisa hilangkan virus? Itu belum tahu,” ucap Prof Hera.

ASS |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Beberapa jenis bahan bakar minyak, seperti Premium, Pertalite, dan Solar bakal dihapus PT Pertamina dari daftar jual produknya. Hal itu berkaitan dengan pertimbangan bahwa produk tersebut tidak ramah lingkungan. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, langkah itu akan ditempuh pihaknya, dengan berpegangan pada aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017, mengenai pembatasan Research Octane Number (RON).

“Di mana aturan tersebut membahas soal batas oktan yang aman dipakai kendaraan,” kata Nicke dalam telekonferensi bertajuk ‘Memacu Kerja Pertamina’, dikutip Rabu (17/6). “Jadi ada regulasi KLHK yang menetapkan bahwa untuk menjaga polusi udara, ada batasan di RON berapa dan di kadar emisi berapa. Jadi nanti kita prioritaskan produk yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Aturan Kementerian LHK No. 20/2017 itu memuat ketentuan BBM yang boleh digunakan pada kendaraan, minimal harus mencapai RON 91 berkandungan sulfur maksimal 50 ppm serta ambang batas cetane number minimal 51. Regulasi ini berkenaan dengan aturan standar Euro IV, yang juga sudah diberlakukan di banyak negara lainnya.

Sementara dalam produk Pertamina, BBM yang berada di bawah RON 91 adalah jenis Pertalite (RON 90), Premium (RON 88), dan Solar yang memiliki Cetane Number (CN) 48. Sehingga, sesuai aturan KLHK itu, maka ketiga jenis BBM produk Pertamina itu bakal dihapus karena tak sesuai standar Euro IV.

Terkait wacana tersebut, Nicke mengaku bahwa hingga kini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Walaupun ada kemungkinan penolakan dari masyarakat, namun Nicke menilai bahwa penghapusan ketiga daftar BBM tersebut memang diperlukan. Apalagi mengingat bahwa kualitas udara di Indonesia saat ini sudah tercemar dan tidak baik bagi kesehatan.

“Kami akan terus mendorong masyarakat menggunakan BBM ramah lingkungan. Jadi, kami akan dorong ke arah produk yang lebih bagus,” kata Nicke. “Maka feasibility BBM ramah lingkungan juga akan kami tambah, untuk kebaikan anak dan cucu kita ke depan,” ujarnya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Cibinong | Jurnal Inspirasi
Diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana desa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menangkap oknum Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Tamansari yakni A. Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor, Juanda mengatakan, perkara Tipikor oknum Kades tersebut telah dilimpahkan dari penyidik kejaksaan ke penuntut umum. 

“Hari ini telah dilakukan Tahap II atau penyerahan tersangka A dari Penyidik Kejaksan Negeri Kabupaten Bogor kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” ujar Juanda kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/6).

Ia menerangkan, ada mekanisme penanganan hukum berbeda akibat adanya pandemi Covid-19. “Penerimaan dan pemeriksaan tersangka A dilakukan di Lapas Kelas IIA Cibinong (Pondok Rajeg) dikarenakan pendemi Covid-19,” terangnya.

Ia menambahkan, kasus tersebut akan diajukan ke tahap selanjutnya yakni persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung. “Tersangka sudah diamankan di Lapas Pondok Rajeg. A tidak dapat keluar dari Lapas Kelas IIA Cibinong,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, tersangka A yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan kerugian negara ratusan juta itu dijerat UU Tipikor. “Dalam kasus ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 504 juta. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 tahun 2001 jo UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP atau jo pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 tahun 2001 jo UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP,” paparnya.

** Noverando H