Bogor | Jurnal Bogor

Perhimpunan Sadulur Salembur meluncurkan program Lima Gerakan Kebaikan, yang meliputi keagamaan, kemanusian, perekonomian, kesehatan dan informasi. Pembina Relawan Perhimpunan Sadulur Salembur, Saeful Bakhri mengatakan bahwa program tersebut dibuat berdasarkan keinginan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan membekali ilmu pengetahuan bagi masyarakat. “Kami berkeinginan bila perhimpunan ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi warga,” ujarnya kepada wartawan, usai peluncuran program Lima Gerakan Kebaikan di Cico Resort, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Minggu (1/3).

Menurut Saeful, Lima Gerakan Kebaikan, yakni Saruling (Sadulur Subuh Keliling) yang bertujuan meningkatkan tali silaturahmi dan mengajak warga, khususnya anak muda agar tak mudah terprovokasi untuk bertindak kriminal. “Kan kita sama-sama tahu, sekarang banyak anak muda yang terjurumus ke dunia kriminal. Baik itu tawuran geng hingga narkotika. Kami ingin mengikis itu semua, dengan cara menggelar kajian keagamaan di masjid,” katanya.

Kemudian, pihaknya pun membentuk Satgas Tangkas (Tim Penanggulangan Kemanusian Sadulur), yaitu tim reaksi cepat yang bertugas membantu masyarakat yang terkena bencana alam. 

“Lalu, ada Sabaraya (Sadulur Bisnis Bersama Rakyat) yang bergerak membantu ekonomi masyarakat  melalui bantuan-bantuan koperasi,” ucapnya.

Selain itu, sambungnya, Perhimpunan Sadulur Salembur ingin mengajak masyarakat membiasakan diri hidup sehat melalui program Moksa (Masyarakat Olahraga dan Kesehatan Sadulur). “Jadi selain mengajak masyarakat terus berolahraga secara rutin melalui kegiatan yang akan dibuat nantinya. Kami juga bakal menyediakan layanan kesehatan gratis,” papar pria yang juga Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP ini.

Sementara yang terakhir, kata Saeful, adalah Lorong 9, yang memiliki tugas untuk menyebarkan informasi terkait program-program kerakyatan yang selama ini telah diperjuangkan oleh dewan dan pemerintah. “Ada tim khusus yang akan menyebarkan informasi itu melalui media sosial, media massa hingga pemberian informasi secara door to door,” tandasnya.

Ia berharap, dengan diluncurkannya program Lima Gerakan Kebaikan, pihaknya dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menekan kenakalan remaja yang berujung kriminalitas.

Fredy Kristianto

Bogor, Jurnal Inspirasi

Kelurahan Pakuan fokus memfasilitasi warga yang dinilai pantas menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pasalnya, pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 137 unit rumah.

“Kami usulkan 137 unit dari target yang diberikan oleh Pemkot Bogor sebanyak 43. Tapi setelah diverifikasi, yang dianggap paling layak hanya 53 unit,” ujar Lurah Pakuan, Arif Hidayat kepada wartawan, Minggu (1/3).

Menurut dia, dari 53 unut rumah yang dianggap sebagai prioritas penerima bantuan RTLH, 26 di antaranya rusak berat. Sedangkan 30 rumah berstatus rusak ringan. “Yang paling banyak berada RW 06 yaitu 22 rumah, 12 rumah di RW 05. Sedangkan sisanya tersebar di RW 03, 04, 06 dan 07. Kesemuanya sudah masuk dalam aplikasi Sahabat,” paparnya.

Pemkot, sambung Arif, pada 2020 ini menaikan jumlah nominal bantuan RTLH, yakni maksimal Rp17,5 juta dari sebelumnya Rp11,5 juta. “Angka itu adalah pagu maksimal. Kalau soal pencairan, nanti akan dihitung oleh Adkesra setelah disurvei. Jadi jumlahnya bisa segitu, bisa juga dibawah itu,” jelasnya.

Sementara itu, untuk penerima bantuan RTLH pada 2019, terdapat delapan unit rumah dari sembilan yang diajukan telah tersentuh bantuan pemerintah. “Ya, jumlahnya mulai dari Rp7.250.000 sampai Rp9.750.000,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arif juga menyinggung kurangnya koordinasi mengenai penerima bantuan BSPS. “Yq, seharusnya koordinasi dulu agar bantuan merata. Kami hanya khawatir, mereka yang pernah tersentuh RTLH mendapatkan bantuan lagi. Jadi biar nggak tumpang tindih dan demi azas keadilan,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor bukan hanya konsen terhadap pelayanan sertifikasi tanah. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto menegaskan, pihaknya bukan hanya melakukan pembenahan secara internal tapi juga memberikan pemahaman kepada ekternal.

“Harus nyambung, karena kalau peningkatan pelayanan pertanahan hanya dari dalam saja tapi diluar pemahamannya masih minim, ya nanti akan tidak ketemu dan akhirnya miss komunikasi terus,” tegas Sepyo kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Pria asal Kota Solo ini mengatakan, pihaknya tidak hanya melakukan peningkatan pelayanan terhadap permohonan sertifikasi tanah saja. “Tidak ada artinya peningkatan pelayanan tapi permasalahannya tinggi. Makanya saya juga fokus terhadap penanganan permasalahan pertanahan,” ujarnya.

Ia menerangkan, wilayah Bumi Tegar Beriman menjadi daerah peringkat teratas se-Indonesia untuk permasalahan pertanahan. “Fokus kami menangani permasalahan yang ada sebelumnya. Untuk pembenahan validasi data kami cenderung ke pihak ketiga, sebab kalau memanfaatkan SDM yang sekarang akan menggangu yang pelayanan sertifikasi,” kata pria yang baru dua bulan menjabat sebagai Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor ini.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan melibatkan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong dalam penanganan permasalahan pertanahan.

“Pengadilan itu alternatif terakhir dan memang jalur penyeleasian legalitas di sana. Namun ada non litigasinya dangan langkah memediasi pihak-pihak terkait itu akan kami lakukan. Untuk mendapatkan mediasi dari kami, masyarakat mengajukan melalui surat melalui permohonan ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor,” paparnya. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Puluhan reklame ilegal alias tak berijin di beberapa titik Jalan Raya Puncak terancam dibongkar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Kepala Bidang (Kabid) Reklame pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Agus Suyatna mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat terguran terhadap pemilik reklame ilegal di wilayah Puncak.

“Kami sudah layangkan surat teguran kedua. Untuk surat teguran ketiga, kami layangkan Senin (2/3) kepada 52 pemilik reklame di wilayah Puncak,” ujar Agus kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ia menambahkan, puluhan reklame ilegal yang ditibdak pihaknya belum secara keseluruhan yang ada di sepanjang Jalan Raya Puncak.

“Reklame ilegal sebanyak 52 yang kami layangkan teguran ketiga itu keberadaannya mulai dari pertigaan Taman Safari hingga Gunung Mas,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya baru akan melakukan pelimpahan ke pasukan penegak Peraturan Daerah (Perda) setelah dilayangka peringatan ketiga tersebut.

“SOP, setelah teguran ketiga nanti kami limpahkan ke Satpol PP Kabupaten Bogor. Terhitung diterimanya teguran kami dikasih waktu 7 hari untuk proses pelimpahan ke Satpol PP bila tidak ada progres perijinannya,” paparnya. 

Noverando H

Cibinong | Jurnal Bogor

Guna peningkatan perekonomian masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Pemkab Bogor konsen mendukung pengembangan BUMDes untuk salah satu sumber pembiayaan dan peningkatan ekonomi masyarajat desa,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bogor, Burhanudin kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Mantan Asisten Pemerintahan (Aspem) Pemkab Bogor ini mengatakan, pihaknya tidak melarang adanya peburan jadi satu BUMDes. “BUMDes itu bisa masing-masing desa atau beberapa desa bergabung sesuai dengan potensi yang dimiliki. Misalkan di wilayah itu ada mata air, BUMDes akan membangun untuk kolam renang, bisa,” kata pria yang akrab disapa Burhan ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi menambahkan, pihaknya sedang membuat Dokumen Strategis (Dokstra) pengembangan BUMDes. “Dokstra pengembangan BUMDes itu mengidentifikasi kelembagaan setiap desa dan akan ada evaluasi tingkat progresnya,” kata Ade Jaya.

Ia menerangkan, pihaknya juga melakukan pengembangan kemitraan untuk semua BUMDes. “Ada 14 BUMDes yang sudah kami fasilitasi dengan PT Lembaga Ekonomi Umat (LEU) Mart,” terangnya.

Ia mengungkapkan, belum semua desa di wilayah Bumi Tegar Beriman memiliki BUMDes. BUMDes yang telah terbentuk juga masih sebgaian kecil yang telah maju. “Dari 416 desa yang sudah terbentuk BUMDes itu 363. Dari 363 itu yang maju dan bisa menjadi mandiri itu baru 2 BUMDes,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, sejumlah dan bisa menjadi modal untuk usaha yang dijalankan oleh BUMDes. “Dari Dana Desa boleh ke BUMDes, kalau di Pamijahan itu bisa dari bonus produksi,” tandas. 

Noverando H

Cibinong | Jurnal Bogor

Insepktoran Kabupaten Bogor melakukan monitoring keliling agar penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sesuai Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (R-APBDes). “Kami sudah memulai melakukan monitoring keliling ke pemerintah desa agar tidak ada dana desa dan alokasi dana desa yang digunakan tidak sesuai peruntukannya seperti yang terjadi di Desa Pasir Eurih, Tamansari beberapa waktu lalu,” kata Insepktur Kabupaten Bogor, Benny Delyuzar kepada Wartawan, Minggu (1/3).

Mantan Asisten Perekomian dan Pembangunan (Ekbang) Pemkab Bogor ini menerangkan, proses monitoring ditambah dari awalnya di 120 desa menjadi 160 desa. Hal ini dilakukan agar langkah monitor keliling semakin efesien dan efektif.

“Tahun sebelumnya, monitor keliling  atau sample mengecek penggunaaan dana desa dan alokasi dana desa hanya dilakukan di 3 desa di tiap kecamatan, atau 120 desa. Untuk tahun ini ditingkatkan jumlahnya menjadi 160 desa pertahunnya,” terangnya.

Benny mengharapkan berkat monitor keliling ke ratusan desa, jumlah kepala desa atau aparatur desa yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi menurun jumlahnya.

“Memang jumlah desa ada 418 desa dan yang kita monitor tahun ini jumlahnya hanya 160 desa, hingga di tiap desa kami rutin melakukan ‘pemeriksaan’ sekali setiap 3 tahun. Harapan kami tentunya tidak ada lagi penyelewengan dana desa atau alokasi dana desa hingga tidak ada kepala desa yang tersangkut kasus  tindak pidana korupsi dan untuk lebih efektif kami juga siap menerima laporan warga terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa atau alokasi dana desa,” ujarnya.

Sebelumnya berkat laporan Inspektorat dam penyelidikan lebih lanjut, mantan Kades Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari berinsial Adg diamankan aparat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Adg diamankan karena melakukan laporan perranggungjawaban fiktif terkait pembangunan jalan dan insfrastruktur lainnya yang sumber anggarannya berasal dari dana desa, Adg yang statusnya sudah tersangka ini pun langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pondok Rajeg, Cibinong.

Tersangka Adg pun dijerat dengan Undang – Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta. 

Noverando H

Cibinong, Jurnal Inspirasi

Adanya sejumlah kerusakan bangunan Masjid Agung Baitul Faidzin di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, yang baru selesai direnovasi pada tahun 2019 lalu dengan menelan anggaran mencapai Rp26 Miliar bersumber dari dana APBD Kabupaten Bogor tahun 2017 itu, mengindikasikan penyimpangan hingga dibangun asal jadi. 

Pasalnya, atap atau plafon tempat ibadah bagi umat muslim itu pekan lalu diketahui sudah ada bagian yang mengalami kerusakan, serta banyaknya keluhan dari masyarakat yang hendak mengambil air wudhu untuk menjalankan salat lima waktu. Seperti kata salah satu masyarakat dilokasi, Deddy mengeluhkan, tentang licinnya lantai saat menuju ketempat wudhu. 

“Licin banget ini lantainya sampai saya terpeleset sewaktu ingin mengambil air wudhu di bawah tadi,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu (1/3).

Beruntung, saat dirinya terpeleset dibagian tangga saat menuju ketempat sarana mengambil air wudhu itu, tidak sampai terguling dari anak tangga tersebut. “Untung saja enggak sampai jatuh, kalau sampai jatuh bisa guling-gulingan dari tangga, bisa bahaya urusannya,” ujarnya.

Menurutnya, renovasi masjid di komplek Pemkab Bogor itu seakan marak penyimpangan dengan memakan anggaran uang rakyat hingga puluhan miliar rupiah.

“Masa anggaran sampai miliaran rupiah tapi hasilnya seperti ini, lebih baik sewaktu sebelum direnovasi lantainya enggak selicin sekarang ini. Belum lagi kondisi dinding di luar bangunan, yang terlihat kumuh dan banyak retakan juga seperti asal jadi renovasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Benteng Padjajaran, Doelsamson menegaskan, sejak ramainya diberitakan oleh media massa terkait jebolnya atap atau plafon masjid Agung Baitul Faidzin itu jajarannya langsung mengumpulkan bukti-bukti guna melaporkan kaitan tersebur ke pihak penegak hukum terkait.

“Saya sudah laporkan adabya dugaan Mark Up di proyek renovasi Masjid Agung Baitul Faidzin oleh kontraktor abal-abal ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Kabupaten Bogor,” kata Doelsamson.

Sekedar diketahui, baru setahun usianya plafon masjid agung Baitul Faidzin di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah rusak.  Padahal, bangunan yang dibangun dari APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp26 miliar ini baru selesai direnovasi pada 2019 lalu. 

Noverando H