Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah tahun ajaran 2020-2021. Hanya sekolah di zona hijau virus Corona (Covid-19) yang boleh membuka sekolah lagi. Namun, suatu wilayah harus memenuhi 15 kriteria untuk bisa disebut zona hijau dan boleh membuka kembali kegiatan tatap muka di sekolah.

Seluruh kriteria itu dirancang dan disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. “Ada persyaratan yang disetujui epidemiolog, pengamat dan kemenkes untuk menentukan zona hijau, ada 15 kriteria,” ujar Doni dalam video conference, Senin (15/6).

Bagi sekolah, ada 5 syarat lain yang harus dipenuhi jika ingin membuka kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di tengah pandemi virus Corona. Pertama, menyediakan fasilitas seperti tempat cuci tangan, ada akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar wilayah sekolah, kemudian mewajibkan penggunaan masker dan pengecekan suhu badan lewat thermal gun.
Kemudian, peserta didik dan pengajar harus berada dalam kondisi sehat. Syarat terakhir, peserta didik yang ingin belajar di sekolah memerlukan izin dari orang tua.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono menyatakan, prinsip pengaturan ini tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh peserta didik. Ia menegaskan, sekolah yang ingin membuka pembelajaran tatap muka tetap lebih dulu meminta izin dari pemerintah daerah, gugus tugas dan instansi-instansi terkait. “Pembelajaran tatap muka diprioritaskan pada zona hijau. Dan dimulai dari jenjang SLTA sederajat, SLTP sederajat, dan kemudian disusul jenjang SD dan Paud,” kata dia.

Sebelumnya, proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 telah dimulai, artinya sistem pembelajaran akan segera masuk tahun ajaran baru 2020/2021. Namun, di tengah pandemi Corona, ada perbedaan antara dimulainya tahun ajaran baru dengan tanggal dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk tatap muka.

Hal itu dikemukakan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad. “Tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi daerah masing-masing yang bisa saja dilakukan di rumah masing-masing siswa,” kata Hamid dalam keterangan tertulisnya.

15 Syarat Wilayah Bisa Buka Sekolah

1. Penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu terakhir dari puncak kasus.
2. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama dua minggu terakhir.
3. Penurunan jumlah kasus meninggal dari kasus positif selama dua minggu terakhir.
4. Penurunan jumlah kasus meninggal dari ODP dan PDP selama dua minggu terakhir.
5. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS selama dua minggu terakhir.
6. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di RS selama dua minggu terakhir.
7. Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif selama dua minggu terakhir.
8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan dari ODP dan PDP selama dua minggu terakhir.
9. Laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk.
10. Angka kematian per 100.000 penduduk.
11. Jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama dua minggu.
12. Positivity rate lebih kecil dari 5 persen.
13. Jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai lebih dari 20 persen jumlah pasien positif Covid-19.
14. Jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan mampu menampung sampai lebih dari 20 persen jumlah PDP, ODP dan pasien positif Covid-19.
15. Rt angka reproduksi efektif lebih kecil dari 1.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor rupanya hanya menyediakan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp213 miliar. Nominal tersebut lebih kecil dari anggaran yang sebelumnya digembar gemborkan yakni senilai Rp323 miliar. Kordinator Pansus I Covid-19 DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa ada sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan terkait anggaran dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Di antaranya mengenai anggaran, telah terjadi pergeseran anggaran ke empat kali untuk kebutuhan Covid-19 maupun pergeseran anggaran yang bakal disahkan pada APBD Perubahan.

Menurutnya, total kebutuhan anggaran yang semula Rp323 miliar, untuk dana BTT sebesar Rp144 miliar pada pergeseran ketiga. Saat ini di pergeseran ke empat berubah menjadi Rp213 Miliar. Artinya terjadi kenaikan signifikan pada kebutuhan anggaran pos BTT untuk penanganan covid-19. Perubahan itu pertama hasil dari expose tidak terserapnya beberapa rencana anggaran di SKPD yang berkegiatan dengan penanganan covid salah satunya di RSUD soal pembelian alat kesehatan yang rencananya dianggarakan Rp6,2 miliar, dan hanya terserap Rp2,2 miliar.

“Kebutuhan Rp213 miliar itu angka yang tercantum dalam BTT. Artinya anggaran akan berkurang ketika dipergunakan, jadi bukan angka kebutuhan tetapi persiapan dalam penanganan covid di Kota Bogor. Pada saat perjalanannya dari beberapa realisasi ada yang sudah dicairkan seperti di Bidang Kesehatan Rp33,5 Miliar, dari Jaring Pengamanan Sosial atau Bansos Rp10,6 Miliar, sedangkan penanganan dampak ekonomi belum dikeluarkan anggarannya.

“Baru dua sektor yang dikeluarkan dengan total anggaran Rp44,1 miliar. Untuk bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial. Sisanya belum ada anggaran yang dikeluarkan. DPRD juga mempertanyakan secara detail soal anggaran itu,” paparnya.

Kata dia, DPRD juga menyoroti soal anggaran yang sudah digunakan baik dari sisi bidang kesehatan dan jaring pengamanan sosial. Selama tiga kali rapat, di masing-masing SKPD tidak memberikan data terkait anggaran yang sudah dikeluarkan.

Ia menjelaskan bahwa rincian secara detail nya tidak ada, sehingga DPRD kesulitan dalam memeriksa kebutuhan kebutuhan anggaran yang sudah dipergunakan.

Sementara dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 bahwa seluruh kepala perangkat daerah sebelum mengajukan pencairan anggaran belanja tidak terduga berkaitan dengan penanganan covid, mereka harus mengusulkan terlebih dahulu rencana kebutuhan barang terhadap bendahara umum atau BPKAD.

“Data itulah yang tidak didapatkan oleh DPRD hingga saat ini, sehingga sulit DPRD untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang sasaran dari kebujakan covid yang dimaksud. Yang lebih khususnya masalah bantuan sosual terhadap masyarakat yang masih simpang siur penerima di lapangan,” tuturnya.

Ia menyataman bahwa pansus tersebut merupakan  representasi lembaga DPRD sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat. Kami mempunyai tanggung jawab moril dan juga peran fungsi pengawasan DPRD yang harus dimaksimalkan,” tambahnya.

Rencananya, sambung dia, DPRD akan melakukan rapat lanjutan termasuk sidak ke beberapa perangkat daerah yang mendapat atau menggunakan porsi anggaran BTT dalam penanganan covid 19. “Nanti hari Rabu (17/6) akan digelar rapat kembali bersama Gugus Tugas Pemkot Bogor, sekaligus kami sidak ke beberapa SKPD,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

>Bidik Juara Umum Porda Jabar 2022  

Cibinong | Jurnal  Inspirasi
Untuk menguatkan visi dan misi kepengurusan baru pada Pangurus Cabang Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pobsi) Kabupaten Bogor, masa bakti 2020-2024, menggelar silaturahmi antara jajaran pengurus baru dengan para atlet-atlet eks Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat 2018, di salah satu Resto di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, akhir pekan kemarin.

Ketua Pengcab Pobsi Kabupaten Bogor, Fikri Ikhsani mengatakan, pertemuan antara pengurus baru dengan atlet-atlet biliar eks Porda Kabupaten Bogor tahun 2018, tujuannya tidak lain hanya untuk saling mengenal satu sama lain. Karena dengan adanya pertemuan tersebut pengurus, maupun atlet bisa saling mengenal satu sama lainnya.

“Sehubungan telah terbentuknya kepengurusan Pengcab POBSI Kabupaten Bogor masa bakti 2020-2024. Saya selaku ketua yang baru, tentunya ingin lebih mengenal lebih dekat lagi para pengurus, maupun atlet-atlet biliar eks Porda 2018 lalu. Maka dari itu, saya menggelar pertemuan silaturahmi ini,” ujar Fikri Ikhsani, Senin (15/6).

Fikri menjelaskan, bahwa selain perkenalan dengan atlet, dirinya juga membahas beberapa hal penting terkait program Pengcab Pobsi Kabupaten Bogor kedepan. Salah satunya program pembinaan, serta ingin mempertahankan prestasi juara umum Porda 2018 pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Jawa Barat 2022 mendatang, yang akan digelar di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung Barat.

“Ada beberapa poin penting yang kita bahas dalam pertemuan tersebut. Alhamdulillah jajaran pengurus dan atlet sepakat untuk mempertahankan gelar juara umum di ajang Porprov 2022 mendatang,” tegasnya.

Selain itu, tambah Camat Tajurhalang ini, pihaknya juga berencana akan menggelar Kejuaraan Biliar Bupati Cup Open Nasional di Cibinong. Akan tetapi, sambung Fikri, pelaksanaannya digelar setelah pandemi berakhir. “Kalau tidak ada halangan kejuaraan biliar Bupati Cup Open Nasional tersebut digelar setelah pandemi berakhir, antara tahun 2020, atau di tahun 2021 mendatang,” pungkasnya.

** Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal  Inspirasi
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, sangat prihatin atas kejadian ambruknya plafon luar gedung KONI, yang disebabkan hujan angin yang terjadi pada Kamis (11/6) sekitar pukul 18:10 WIB lalu.

Namun, Ketua KONI Kabupaten Bogor, mengindikasikan, kejadian ambruknya plafon sebelah kanan gedung KONI tersebut, tidak hanya disebabkan hujan, dan angin saja. Tapi, juga berpengaruh dari buruknya kualitas pemasangan besi hollow yang dipasang pihak kontraktor terhadap plafon gedung KONI. 

“Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan kualitas bangunan yang ambruk ini. Tapi setelah saya melihat kondisi bangunan seperti ini, sangat tidak layak. Karena belum dua tahun sudah roboh. Bahkan bukan itu saja, melainkan hampir seluruh bangunan sangat memprihatinkan, dan saya juga khawatir akan ada lagi yang roboh,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Junsam itu menjelaskan, jika semenjak kepengurusannya berkantor digedung KONI ini. Pihaknya sudah dua kali mengirim surat kepada Dispora, berkaitan dengan banyaknya titik-titik yang rusak. Bahkan terakhir KONI melayangkan surat permohonan perbaikan pada November 2019 lalu. Tapi tidak ada respon, hingga plafon ini ambruk.

“Saya sangat kecewa dengan kualitas pembangunan gedung KONI yang dilakukan pihak kontarktor. Terlebih dengan kualitas besi hollow yang terpasang diseluruh ruangan KONI,” pungkasnya.

** Asep Syahmid

Bogor | Jurnal Inspirasi
Sebuah kontrakan 10 pintu yang berlokaso di Kampung Balai Desa RT 02/RW 05, Kekurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, hangus dilalap api pada pukul 17.30 WIB, Senin (15/6). Salah seorang saksi mata, Ari Nur Cahyo (47) mengatakan bahwa sebelum terbakar, terdapat kepukan asap di sekitar tempat kejadian. Setelah ditelusuri ternyata sumber asap berasal dari kontrakan 10 pintu milik Hj. Tati.

“Saat sumber asap ditemukan, api masih kecil. Ketika saya coba padamkan itu tidak terjangkau karena api berada dibagian atas luar tembok rumah milik salah seorang warga, Eko. Saya sudah coba untuk memadamkan api tetapi tidak terjangkau,” ucapnya kepada wartawan.

Kemudian, ia berusaha memadamkan api merasa kesulitan dan segera menghubungi pemadam kebakaran. “Karena asapnya makin banyak, saya keluar dan sempat terjatuh juga karena ada reruntuhan bangunan. Setelah keluar terjadilah kebakaran total,” katanya.

Beruntung tak ada korban jiwa saat kejadian. Pasalnya, warga yang mengontrak di lokasi pun berhasil mengamankan diri termasuk menyelamatkan beberapa barang berharga miliknya. “Saat api mulai membesar orang yang ngontrak sudah mulai mengungsi dan membawa beberapa barang miliknya sambil menunggu pemadam kebakaran tiba,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP, Marse Hendra Saputra menerangkan, pihaknya mendapat laporan dari warga sekitar pukul 18.32 WIB.

“Dugaan sementara penyebab karena ada korsleting listrik yang berasal di dua bangunan rumah kontrakan. Bangunan rumah memang sudah tua. Untuk korban jiwa tidak ada, hanya saja ada satu anggota yang terkena paku saat proses pemadaman,” jelasnya.

Api sendiri, sambungnya, baru dapat dipadamkan pada pukul 19.45 WIB, dengan mengerahkan lima unit kendaraan Damkar Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

Tajur Halang | Jurnal Bogor
Pelayanan Puskesmas Tajurhalang untuk sementara dibatasi setelah salah satu pegawainya yang berprofesi sebagai office boy (OB) dinyatakan positif Covid-19 dari hasil Swab pertama. “Benar yang positif cleaning service atau OB tapi untuk ponednya tetap pelayanan persalinan,” kata Kepala Puskesmas Tajurhalang dr Frans saat dikonfirmasi, baru -baru ini.

Ia juga menjelaskan, bahwa pegawai Puskesmas Tajur Halang sudah mengikuti rapid test dan hasilnya non reaktif (negatif). Tapi untuk satu pegawai dikirim ke rumah sakit darurat untuk dikarantina karena positif dari hasil Swab.

“Diisolasi di Kemang, dan pihak puskesmas akan melakukan Swab masal akan pada hari Selasa nanti. Karena pasien tersebut awalnya sehat saja tanpa keluhan. Jadi dia orang tanpa gejala (OTG) makanya tidak ada keluhan sama sekali,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Tajurhalang Fikri Ihsani membenarkan bahwa ada satu staf Puskesmas Tajurhalang yang positif Covid-19 dan sudah dilakukan pemeriksaan serta evakuasi untuk dikarantina sementara. “Iya satu pegawai, pasien dikarantina dulu dan akan mengikuti Swab juga untuk melihat perkembangan kondisi tubuhnya,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan

Ciampea | Jurnal Inspirasi
Anak buah kapal (ABK) asal Kampung Cibodas RT 02, RW 06 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Teddy Aris Setiawan (20) yang bekerja di kapal penangkap ikan Cina mendapat tindak kekerasan. Bahkan, sejak awal bekerja dari November tahun lalu belum mendapat gaji sepeser pun dengan jam kerja selama 20 jam. Hal ini diungkapkan ibunda Teddy, Ratnasari (48) di kediamannya, kemarin.

“Yang jelas keluarga berdoa terus agar anak saya selamat, dan akan memeriksa kondisi fisiknya khawatir bekas luka kekerasan. Bahkan, ketika kembali lagi ke Indonesia dengan selamat dan tidak ada penyakit satu pun di badannya,” kata Ratnasari.

Ia menuturkan dari pengakuan putranya, sampai saat ini kondisi Teddy masih sehat. Meski terus berdoa dan menjadikan air keran menjadi obat pelindung dari rasa capek yang kerja dalam sehari 20 jam. “Istirahat hanya sebentar saja. Setiap harinya disiksa terus, ditendang pakai sepatu, dimasukan ke freezer selama dua jam buat menampung ikan besar, untuk minum pun anak saya harus pakai air keran,” keluhnya.

Lebih lanjut ia mengaku, penyiksaan yang diderita ABK asal Indonesia tak beralasan. Bekerja sudah benar tapi tetap disalahkan terus, dan keluarga sangat kesal serta kecewa dengan perlakuan mereka. “Baru nelpon pada hari Minggu kemarin itupun sedang mengisi bahan bakar di Singapura,” tuturnya.

Sementara itu untuk kontrak kerja sendiri, Teddy harusnya bekerja selama dua tahun, bahkan pihak keluarga sudah menghubungi penyalur pekerja yang memperkerjakan kedua anaknya dari PT Rafa Samudera Bahari General Trading-Manning Agency Fisheries untuk segera ditindaklanjuti perihal kasus penganiayaan tersebut.

Kades Bojong Rangkas Iding Habudin mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Camat, Polsek dan Koramil untuk membantu Teddy yang diduga mengalami penyiksaan. “Saya sudah mendatangi rumah orang tua korban dan melihat dokumen serta nama PT yang memberangkatkan. Saya pun telah berkoordinasi dengan Polsek. Rencananya akan berangkat ke Kantor Imigrasi namun mendengar dari pihak keluarga katanya dari kantor yang memberangkatkan akan mencoba memulangkan kita lihat saja nanti kalau gak ada tindakan baru kita akan ke Imigrasi,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan