Penjualan Sudah Menyasar Remaja atau Pelajar

Polsek Bogor Barat mengamankan 2.356 botol minuman beralkohol (minol) berbagai merk dari sebuah rumah di Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Rabu (11/3). Diketahui, penyitaan ribuan botol minol dari rumah seseorang berinisial K (45) itu bermula atas pendalaman kasus razia miras yang dilakukan pihaknya pekan silam di Kawasan Bubulak, hingga Simpang Dramaga. Selain adanya aduan warga yang risih terhadap tindak tanduk K.

Laporan: Fredy Kristianto

Kapolsek Bogor Barat Kompol Sundarti mengatakan bahwa sejak dua pekan kebelakang pihaknya gencar memerangi peredaran minuman haram di wilayahnya. Terutama di Kelurahan Curug, yang merupakan zona merah. “Ini berdasarkan pengembangan. Usai data dan laporan kami singkronkan, inilah hasilnya,” ujarnya kepada wartawan.

Kata dia, K mengaku bahwa minol kerap didistribusikan ke warung klontong di Kota Bogor. Namun, ia mengaku baru enam bulan menjalankan bisnis haramnya. Kapolsek menegaskan bahwa K mendapatkan minol dari agen distributor asal Jakarta. “Kami masih melakukan pemeriksaan untuk mengembangkan kasus ini,” jelasnya.

Tak hanya itu, kata Kapolsek, pelaku juga menjual minol tersebut secara online. “Setelah konsumen memesan, minol itu diantar langsung ke pemesan,” ucapnya.

Polisi mensinyalir bahwa penjualan minol tersebut menyasar remaja atau pelajar. “Karena itu kami akan memberantas peredaran minol di seluruh kelurahan di Bogor Barat,” tandasnya.

Bogor | Jurnal Inspirasi

Rencana pemekaran dua kecamatan di Kota Bogor, yakni Selatan dan Barat kembali menggelinding. Pasalnya, hal tersebut telah dikaji sejak 2018 lalu. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor Adi Novan mengatakan sebelum diajukan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pihaknya akan terlebih dahulu menyusun draft untuk diajukan ke Bagian Hukum Setda Kota Bogor. “Insya Allah 2020 ini penyampaian raperda,” ujarnya kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurut dia, pihaknya telah memetakan batas wilayah pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Pemetaan itupun sudah dilerkuat dengan Perwali Nomor 131 Tahun 2019 tentang batas wilayah kelurahan.

Adi menyatakan bahwa draft raperda bakal disusun pada April mendatang, sehingga raperda dapat diajukan ke DPRD di akhir 2020. “Di APBD 2020 sudah dianggarkan Rp63 juta untuk menyusun raperda tersebut,” ungkapnya.

Kata dia, pihaknya akan segera berembuk dengan kelurahan dan kecamatan dalam waktu dekat, guna menentukan ibukota kecamatan, nama kecamatan dan kelurahan yang bakal masuk ke dalamnya. “Nah itu bakal dibahas dalam forum grup discusion,. Pemekaran ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan pelayanan publik” tegasnya.

Hal itu lantaran kelurahan di Bogor sebagai besar berada di wilayah dua kecamatan tersebut. “Bogor Barat dan Selatan memiliki jumlah kelurahan yang paling banyak dengan jumlah 16 kelurahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Bogor Selatan Hidayatullah mengaku sudah mengetahui soal hal tersebut. Tetapi rincian kelurahan mana saja yang bakal keluar dari wilayahnya, ia mengaku tak mengetahuinya. “Sebab kan itu masih dimatangkan oleh pemkot. Jadi kami belum tahu,”. Ia menyatakan bahwa pihaknya hanya bisa menunggu hasil pembahasan dari pemkot. n Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Kasus penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti di Kabupaten Bogor, tiga bulan pertama tahun 2020 ini jumlahnya menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2019 lalu.

Dinas Kesehatan  mencatat, dari Januari sampai pekan kedua Maret ini  sebanyak 210 kasus demam berdarah dengue atau DBD. “Di periode yang sama tahun 2019 lalu sampai Maret saja sudah 600 an kasus,” kata Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P3M) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr Intan Widayati, Cibinong Kabupaten Bogor, Rabu (11/3).

Menurut Intan, kasus DBD di Kabupaten Bogor  berdasarkan catatan secara keseluruhan di tahun 2019 lalu  mencapai 1.210 kasus. 

Intan mengatakan, Dinkes Kabupaten Bogor berupaya menekan angka kasus DBD dengan cara memberikan peringatan dini kepada para petugas puskesmas se-Kabupaten Bogor agar siaga pencegahan sejak musim hujan. “Menyerukan kepada seluruh puskesmas untuk menggerakkan kembali jumantik (juru pemantau jentik) di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.,

Di samping itu, Intan  juga menginstruksikan kepada para petugas puskesmas untuk melakukan program Gertak DBD, yaitu gerakan serentak berantas DBD melalui cara 3M plus.

“3M Plus singkatan dari, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampung air, mengubur barang bekas, dan plus hindari gigitan nyamuk,” paparnya.

Intan menyebutkan, jika ada kasus DBD baru, Puskesmas setempat wajib melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ke lapangan, bertujuan untuk mengetahui nyamuknya berasal dari sekitar tempat tinggal penderita, atau dari wilayah lain.

“Kasus import (nyamuk dari wilayah lain) apabila di sekitarnya tidak ada jentik dan orang dengan gejala serupa. Kemudian selanjutnya melaporkan ke Dinkes Kabupaten Bogor,” katanya.

Intan menjelaskan, tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan akan dibedakan sesuai hasil PE dari petugas Puskesmas. Jika nyamuknya berasal dari sekitar tempat tinggal penderita, langkah yang dilakukan yaitu gerakan 3M plus, pemberian bubuk abate dan melakukak foging. “Tapi jika, nyamuknya dari wilayah lain, cukup gerakan 3M plus dan pemberian bubuk abate,” tutupnya.

M.Yusuf

Bandung | Jurnal Inspirasi

Berpedoman tergadap kesetaraan gender, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membuka gerbang kaum hawa untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendorong keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen semua tingkatan yang saat ini keterwakilan kaum hawa di DPRD provinsi sudah 20 persen sedangkan kabupaten atau kota 19 persen.  

“Perempuan pun mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan sebagai tiang negara,” ujar Kang Uu kepada Wartawan saat membuka Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen melalui Affirmative Action di Hotel Harris, Kota Bandung, Rabu (11/3). 

Mantan Bupati Tasikmalaya ini menambahkan, workshop ini adalah bentuk dorongan bagi kaum perempuan untuk lebih berani berkiprah di dunia politik. 

“Tidak dipungkiri sepak terjang perempuan di dunia politik masih banyak hambatan mulai dari psikologi keluarga hingga dukungan partai.  Kalau masuk pada wilayah politik harus siap bersaing, siap bertanding dan siap berlari dengan internal dan eksternal partai,” katanya.

Pria yang diberi julukan Panglima Santri di Jabar ini mengapresiasi atas semakin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik dan tidak sedikit pula duduk di parlemen. 

“Tapi yang dikhawatirkan oleh kami, masih ada perempuan yang belum siap berkorban perasaan demi sebuah perjuangan. Artinya, butuh pengorbanan yang luar biasa, jika perempuan mengabdikan dirinya untuk masyarakat,” terangnya.

Ia mengungkapkan, Pemprov Jabar telah cukup banyak melibatkan perempuan dalam segi pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

“Kami ada  program pemberdayaan perempuan Salah satunya adalah Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita- Cita) yang telah lama berjalan. Dalam Sekoper Cinta, perempuan diberikan pendidikan sesuai keilmuan dan keyakinan masing-masing. Yang keduanya kehadiran Dekranasda dan  PKK. Berapa juta, berapa miliar uang yang digelontorkan untuk PKK dari provinsi dan kabupaten kota. Dan juga dalam bidang ekonomi diberikan Kredit Mesra, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ekonomi perempuan,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut Kang Uu, dirinta tetap mengingatkan kaum perempuan yang sudah berkiprah di parelemen agar tidak lupa tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga.

“Ketaatan terhadap suami itu hukumnya wajib. Tolong jangan ada pergeseran nilai dalam kepribadiannya. Jangan sampai mengutamakan jabatan tapi mengabaikan keluarga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Dwi Septiawati Jafar berharap pada 2024 keterwakilan perempuan di parlemen bisa mencapai 30 persen. 

“Workshop ini dapat membantu memberi pemahaman  bahwa perempuan pun mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan baik didaerah maupun pusat,” kata Dwi.

Workshop dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspa Yoga, Deputi Bidang Kesehatan Gender Kementerian PPPA RI Agustina Erni, Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur, DPD Kaukus Perempuan  Politik Indonesia Jawa Barat Ratna Ningsih, serta 19 Ketua DPD KPPI seluruh Indonesia dan 27 ketua DPC kabupaten maupun kota di Jabar.

Noverando H

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Dugaan asal jadi dalam pengerjaan renovasi Masjid Baitul Faidzin di komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor yang menghabiskan uang negara senilai Rp26 miliar rupia, bakal segera dirapat kerjakan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Slamet Mulyadi, pihaknya memiliki agenda rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor setelah Pansus.

“Minggu depan selesai lah Pansusnya, memang sudah ada schedule kegiatan memanggil DPUPR Kabupaten Bogor melalui rapat kerja dengan membahas diantaranya masjid Baitul Faidzin juga ada perbaikan jalan-jalan yang ditinggal kontraktornya pada belum beres dikerjakan dan masih banyak lagi yang akan kita pertanyakan kepada instansi tersebut,” tegas Slamet.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal yang berjanji sebelumnya akan memerintahkan komisi III untuk menggelar rapat kerja guna membahas proyek renovasi masjid Baitul Faidzin yang diduga asal jadi dengan menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar Rp27 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2017.

“Komisi III itu kan sekarang ada beberapa anggotanya yang sedang persiapan pansus, kemungkinan setelah pansus baru akan digelar Rapat Kerja itu bersama Dinas PUPR untuk mempertanyakan kaitan masjid Baitul Faidzin tersebut,” singkatnya.

Sekedar diketahui, baru setahun usianya, plafon masjid agung Baitul Faidzin di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah rusak. 

Padahal, bangunan yang dibangun dari APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp26 miliar ini baru selesai direnovasi pada 2019 lalu. 

Noverando H

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Pimpinan eksekutif dan legislatif mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor untuk percepatan pembangunan.

Senin (9/3), data Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, kegiatan tender Tahun Anggaran 2020 di Disdik masih nihil.

Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya telah mengintruksikan Disdik untuk percepatan pembangunan dalam sektor salah satu program Pemkab Bogor yakni Karsa Cerdas 

“Disdik ini yang kemarin kami tanya juga, saya bilang ini kenapa belum sampai perbulan ini tender? Nah ini harus disingkronkan, apakah pengurusan administrasinya belim siap? Jangan sampau pembangunan diakhir tahun menumpuk, kami udah tegur,,” ujar Iwan kepada Jurnal Bogor, Rabu (11/3).

Ia menerangkan, pihaknya melakukan evaluasi rutin untuk percepatan pembangunan di wilayah Bumi Tegar Beriman dalam segala sektor.

“Sekarang ada rapat yang tidak mengganggu kegiatan kedinasan karena digelar malam. Rapat itu untuk mengevaluasi semua khususnya serapan dan juga persoalan yang ada di dinas. Rapat itu sudah dimulai akhir bulan kemarin,” terangnya.

Ia menjelaskan, pucuk pimpinan eksekutif Pemkab Bogor konsen terhadap optimalisasi dan percepatan pembangunan khususnya 4 tahun kedepan.

“Bupati itu jangan didengar kuping kanan tapi keluar kuping kiri, itu bahaya. Ibu Bupati itu sangat konsen dan meminta dinas yang memang bobot kegiatan lelang tinggi seperti Disdik, PUPR dan Dinkes, agar cepat teder. Jangan tender numpuk akhir tahun yang berisiko pekerjaan kurang maksimal bahkan dan lewat tahun anggaran,” jelasnya.

Senada, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim menegaskan, Disdik Kabupaten Bogor harus akselerasi kinerja dalam menopang program Pemkab Bogor.

“Disdik ini harus ada percepatan karena ini menyangkut kinerja kepala dinas yang saat ini termasuk lambat. Harusnya sudah mulai aktivitas terder itu mengingingat ini udah masuk akhir triwulan pertama,” tegas Muad.

Lebih lanjut politisi dari PDI Perjuangan ini memaparkan, pucuk pimpinan Pemkab Bogor memiliki janji politik yang salah satunya Karsa Cerdas.

“Pendidikan ini faktor utama yang harus segera diselesaikan. Kabupaten Bogor ini IPM nya termasuk tidak tinggi apalagi ada Karsa Cerdas yang menjadi bagian kampanye Bupati yang harus segera terealisasi,” tandas Muad. 

Noverando H

Gajah di Pelupuk Mata tak Tampak?

“Belum tahu. Emang ada Pungli? Siapa yang mengenakan tarif terhadap parkir kendaraan bermotor roda dua di area Gedung Kesenian?”

Laporan: Noverando H

Meski berada di samping Markas Komando (Mako) dan berdekatan dengan Rumah Dinas (Rumdin) Kapolres Bogor, dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap parkir kendaraan roda dua di Gedung Tegar Beriman, luput dari penindakan aparat penegak hukum.

Penjagaan ketat Polisi dalam penerimaan tamu ke Mako Polres Bogor menggiring sejumlah masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di area Gedung Kesenian, Cibinong.

Masyarakat umum yang berkepentingan dalam kepengurusan sejumlah dokuman baik diri maupun kendaraan yang berjumlah ratusan setiap harinya tidak diperkenankan kendaraannya parkir di dalam Mako Polres Bogor.

Akibatnya, masyarakat mesti memarkirkan kendaraannya di samping Mako Polres Bogor tepatnya di area Gedung Kesenian yang lahannya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor denga tarif Rp2000.

Tarif parkir yang berada di samping Mako Polres Bogor itu disinyalir menjadi ladang penghasilan bagi sejumlah oknum.

Padahal, tidak diperbolehkan adanya komersialisasi aset pemerintah daerah tanpa adanya patung hukum yang melandasinya.

Lebih-lebih, Gedung Kesenian yang menjadi aset pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor itu difungsikan sebagai wadah untuk para seniman bukan area parkir komersial.

“Belum tahu. Emang ada Pungli? Siapa yang mengenakan tarif terhadap parkir kendaraan bermotor roda dua di area Gedung Kesenian?” kata Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy.

Meski demikian, mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berkenginan kuat agar Polres Bogor menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“WBK dan WBBM itu tujuan utama institusi Polri. Untuk itu, Polres Bogor selalu berusaha untuk bisa mewujudkan itu,” tandas AKBP Roland.