Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga Jabodetabek sebesar Rp 600 ribu per bulan. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebagai bentuk antisipasi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat ditengah virus Corona.

Hanya saja, tidak semua warga Jabodetabek bisa mendapatkan bantuan ini. Syaratnya, bantuan langsung ini hanya akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun penerima BLT ini di luar dari Program Keluarga Harapan (PKH)dan bansos BPNT atau Kartu Sembako. “BLT sesuai arahan bapak presiden Rp600 ribu per keluarga per bulan untuk 3 bulan,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas di Jakarta, Selasa (7/4).

Sri Mulyani merincikan, untuk di DKI Jakarta sendiri bantuan akan diberikan kepada 2,51 juta warga atau jika dikonversikan mencapai 1,2 juta keluarga. Bantuan diberikan terhitung selama tiga bulan ke depan.

Sementara itu untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Bodetabek BLT akan disalurkan kepada 1,64 juta warga. Atau jika dikonversi terdiri dari 576.000 keluarga “Jadi keseluruhan Jabodetabek adalah 2,5 juta plus 1,6 juta jiwa kalo dikonversi jadi keluarga itu 1,7 juta,” kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini menambahkan, untuk pemberian BLT di luar Jabodetabek juga akan dilakukan. Adapun penambahan akan diberikan kepada 9 juta warga. Kendati begitu, data penerimaan masih dilakukan oleh pemerintah.

Asep Saepudin Sayyev

Jakarta | Jurnal Inspirasi

DKI Jakarta akhirnya menjadi provinsi pertama memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui ajuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Sekjen Kemenkes, Oscar Primadi menyatakan, surat pengajuan itu diteken Menkes, Senin (6/4) malam.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Pertaonan Daulay pun menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta. “Penerapan ini diharapkan dapat mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Agar bisa berjalan efektif, segala hal yang berkaitan harus dipersiapkan secara baik,” tutur Saleh, Selasa (7/4).

Saleh menyatakan, atas persetujuan PSBB itu, pemerintah harus benar-benar menegakkan aturan secara tegas dan konsisten. Masyarakat tidak boleh lagi berkumpul dan berkerumun di suatu tempat tertentu. “Bahkan, jika memungkinkan, seluruh masyarakat diminta berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh keluar kecuali ada urusan yang sangat penting dan mendesak,” jelas Ketua DPP PAN itu.

Di samping itu, lanjut Saleh, aparat keamanan harus bisa memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diterapkan harus bisa membawa efek jera dan meningkatkan ketaatan masyarakat. Namun demikian harus dipastikan bahwa penegakan sanksi tersebut harus dengan pendekatan humanistik, bukan represif.

Selain itu, mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu meminta agar pintu masuk dan keluar DKI harus dijaga ketat. Dalam hal ini, mobilitas orang harus betul-betul dibatasi. Jika pun ada yang keluar masuk harus dipastikan semuanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga DKI. “Termasuk kebutuhan pangan, energi, komunikasi, dan bahan-bahan pokok lainnya,” tutur dia.

Dia juga meminta pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat kecil yang terkena dampak PSBB ini diberi bantuan sosial secukupnya. Ini adalah konsekuensi dari kebijakan mengurangi aktivitas mereka mencari nafkah. Mereka harus dibantu, sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biasa.

“Segmen masyarakat seperti ini banyak. Mereka yang bekerja harian, buruh lepas, pengemudi ojol, dan buruh yang terkena PHK. Kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan mereka. Semuanya harus dibantu dan diberikan haknya oleh pemerintah,” papar dia.

Lebih lanjut dia menyatakan, pemerintah juga harus menjamin alat komunikasi dan jaringan internet tetap berfungsi secara baik. Di tengah situasi PSBB, alat komunikasi memegang peran penting. “Walau tidak keluar, ada banyak aktivitas yang masih bisa dikerjakan melalui internet. Termasuk belajar dan kuliah secara online,” ungkapnya.

Menurut dia, yang tak kalah penting, warga masyarakat harus didorong tetap beraktivitas dan berkarya. “Selain untuk menjaga produktivitas, semua aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat membuat semuanya betah tinggal di rumah,” tandasnya.

Asep Saepudin Sayyev | *

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Virus Corona (Covid-19) kini sudah sampai di Papua, setelah pasien positif di Jayapura meninggal dunia. Pasien laki-laki berusia 48 tahun tersebut meninggal dunia pada Selasa (7/4) dini hari.

“Memang benar ada pasien kami yang positif Covid-19 meninggal setelah sempat dirawat beberapa hari,” ujar Kepala Rumah Sakit TNI Marthen Indey Kol CKM dr Budi dikutip dari Antara, Selasa (7/4).

Saat ni, kata Budi, pihaknya tengah mempersiapkan proses pemakaman. Ia mengatakan almarhum terpapar Corona diduga saat mengikuti kegiatan keagamaan.

Sebelumnya Sabtu (4/4) malam seorang pasien positif corona juga meninggal setelah dirawat disalah satu rumah sakit di Waena. Sehingga saat ini tercatat dua warga Kota Jayapura yang meninggal karena Covid- 19.

Data dari gugus tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 Kota Jayapura tercatat 12 orang positif, 13 PDP dan 1.261 ODP.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, pasien yang meninggal pada Sabtu kemarin, sempat dirawat bersama istri dan anaknya.

“Memang benar pasien yang meninggal sempat dirawat bersama istri dan salah satu anaknya,” kata Rustan, Minggu (5/4).

Saat ini istri dan anaknya masih dirawat di ruang isolasi RS Waena Jayapura, Papua. Dari laporan yang diterima, pasien tersebut baru kembali dari Jakarta dan sempat masuk kategori pasien dalam pengawasan (PDP).

Selama dirawat, pasien sempat dipasang ventilator. Saat ini pasien sedang bersiap dimakamkan sesuai dengan tata cara penanganan jenazah yang terpapar virus Corona. “Jenazah rencananya akan dimakamkan di TPU Buper, Waena,” ungkap Rustan Saru.

Asep Saepudin Sayyev |°

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Ketenegakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor mendata warga Kota Bogor yang di-PHK maupun tidak menerima upah selama wabah Covid-19 menyerang.

Pendataan tersebut dilakukan menggunakan formulir digital di form http://bit.ly/Pendataanpekerjainformal yang disebar oleh pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketenegakerjaan dan Transmigrasi Kota Bogor. Atau melalui scad barcode yang sudah disebar dalam poster yang sudah disebar oleh Disnakertrans Kota Bogor.

Kepala Disnakertrans Kota Bogor, Elia Buntang mengatakan bahwa nantinya pekerja yang terdampak mengisi formulir digital yang telah disiapkan. Nantinya data tersebut akan diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, sambung Elia, data tersebut akan digunakan untuk menyerap bantuan dari pemerintah pusat.

“Ya, nantinya bakal diverifikasi oleh pemprov agar mendapatkan dengan bantuan dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Denny Mulyadi telah ditunjuk menjadi Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor menggantikan dr. Sri Nowo Retno, yang tengah menjalani isolasi mandiri karena menyandang status orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19.

Penunjukan Denny tertuang dalam surat perintah pelaksana tugas nomor 800/Sprint.619.BKPSDM. 

Dalam surat penetapan tersebut terhitung mulai 1 April, disamping jabatanya sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, juga melaksanakan tugas sebagai Plt Kepala Dinkes Kota Bogor.

Kepada wartawan, Denny Mulyadi mengatakan, jika dirinya tetap dibantu oleh semua pejabat Dinkes terkait, terutama untuk hal teknis yang menyangkut masalah kesehatan. Langkah awal yang akan dilakukan adalah melanjutkan apa yang sudah menjadi program dinas atau tim gugus depan dalam penanggulangan Covid-19. 

“Belum lama ini saya juga sudah berkoordinasi melalui teleconference dengan semua kepala puskesmas yang ada di Kota Bogor,” ujar Denny kepada wartawan, Senin (6/4/2020).

Terkait anggaran penanganan Covid-19, sambung Denny, pihaknya menunggu finalisasi dari atasan. Yang jelas, anggaran tersebut akan digunakan sesuai peruntukan atau kebutuhannya serta tidak melanggar aturan main.

“Semua pihak bisa mengawasi. Dan dalam menjalani program ini, maka harus ada kerjasama semua elemen, instansi, lembaga termasuk dari masyarakatnya sendiri,” tandas dia. 

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, dipilihnya Denny Mulyadi sebagai Plt Kepala Dinkes karena sumber daya manusia (SDM) di Dinkes sebagian ODP. Namun, di satu sisi Pemkot Bogor perlu cepat urus anggaran untuk Covid-19 ini.

“Perlu segera ada orang yang harus urus anggaran. Harus ada pengguna anggaran yang bertanggungjawab untuk segera eksekusi kebutuhan menghadapi Covid-19. Saat ini, belum pencairan, kan masih proses. Yang bisa duluan untuk peralatan dan perlengkapan kesehatan,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Meski Tim Fasilitator Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Bogor untuk berperan dalam mengorganisir gerakan sosial, tampaknya sampai saat ini apalagi di tengah wabah Corona (Covid -19), aksi TJSL belum terlihat nyata di lapangan.

Hal itu pun ditegaskan Ketua Penelitian dan Pengembangan Pemuda Karang Taruna Kabupaten Bogor, Alfian Fahlevi. Seharusnya TJSL menunjukkan kinerja primanya disaat masyarakat membutuhkan bantuan.

“Sebab memang itulah fungsinya, bagaimana tim fasalitator TJSL bisa mendorong CSR setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor tersalurkan untuk bantuan kepada masyarakat,” kata Alfian, Senin (5/4).

Saat ini, jelas Alfian, masyarakat Kabupaten Bogor membutuhkan bantuan ekonomi khususnya untuk rumah tangga miskin yang terdampak oleh wabah Corona. Di sini, TJSL bisa mengambil peran untuk meringankan bebannya.

“Namun, sebulan berjalan di masa pemerintah meminta masyarakat diam di rumah, tim TJSL ini belum terlihat gerakan konkritnya. Jangan sampai fokus TJSL mendorong CSR perusahaan hanya untuk pembangunan infrastruktur. Tapi, sekarang alangkah lebih baiknya dana CSR perusahaan didorong oleh tim fasilitator TJSL bisa disalurkan untuk bantuan kebutuhan logistik rumah sakit, alat pelindung diri tenaga medis, masker, dan bantuan ekonomi masyarakat terdampak,” tegasnya.

Cepi Kurniawan