Jakarta | Jurnal Inspirasi
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) Ali Mukartono akan menyelidiki dugaan keterlibatan Bakrie Group dalam kerugian negara di PT Asuransi Jiwasraya. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa total kerugian keuangan negara dalam kasus megakorupsi di Jiwasraya mencapai Rp16,8 triliun. Lalu terdapat kerugian keuangan negara dari penempatan saham Bakrie Group dalam portofolio investasi Jiwasraya sebesar Rp1,7 triliun dari total kerugian keuangan negara yang disampaikan oleh BPK tersebut.

Menurut Ali, nominal kerugian keuangan negara dari penempatan saham Bakrie Group tersebut telah mengalami penurunan menjadi Rp973,7 miliar per 17 Maret 2020. “Terdapat kerugian keuangan negara dari penempatan saham Group Bakrie dalam portofolio PT AJS sebesar Rp1.778.066.759.373 dan per 17 Maret 2020 telah mengalami penurunan menjadi Rp973.781.928.350,” kata Ali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Jiwasraya di Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

Namun begitu, kata dia, pihaknya masih perlu melakukan penelitian terhadap data transaksi tersebut sambil menunggu perkembangan penyidikan dan persidangan, khususnya keterlibatan dalam manipulasi harga saham. Lebih jauh, Ali menyampaikan bahwa penyidik fokus mengusut kasus dugaan korupsi di Jiwasraya dalam rentang waktu 2008 hingga 2016.

Dia pun menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dengan nilai taksiran sebesar Rp18,4 triliun hingga saat ini. Sebelumnya, terdakwa kasus Jiwasraya Benny Tjokro mengungkapkan keterlibatan Group Bakrie dalam skandal keuangan Jiwasraya.

Benny Tjokro mengungkapkan, Group Bakrie punya peran mengambil keuntungan pribadi yang merugikan negara dari transaksi jual beli saham yang dilakukan Jiwasraya pada 2006.

Namun, Benny Tjokro mengungkapkan bahwa peran Grup Bakrie tersebut sengaja ditutupi oleh BPK dalam penghitungan kerugian negara. Tuduhan Benny Tjokro itu mendapat respons serius dari BPK. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menilai tudingan Benny Tjokro tersebut sesat dan akan melaporkan Benny Tjokro ke Bareskrim Polri karena dianggap mencemarkan nama baik lembaga auditor negara.

“Karena apa yang disampaikan merupakan tuduhan yang tak berdasar, setelah konpers kami akan mengadukan apa yang dilakukan Benny Tjokro ke Bareskrim Polri,” ujar Agung. Pihak Bakrie Group sendiri belum memberikan keterangan perihal ini. 

ASS |*

Tasikmalaya | Jurnal Inspirasi
Massa yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya menggelar unjukrasa di depan Markas Polresta Tasikmalaya, Kamis (2/7). Aksi itu dilakukan karena pernyataan Denny Siregar yang menyebut santri sebagai calon teroris. Kordinator Aksi Forum Mujahid, Nanang Nurjamil mengatakan, aksi itu merupakan bentuk solidaritas warga Tasikmalaya kepada santri. Karena itu, aksi tak hanya dilakukan oleh para santri, tapi juga diikuti organisasi masyarakat (ormas) Islam, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para tokoh pesantren di Tasikmalaya.

Menurut dia, massa aksi menuntut polisi menindaklanjuti kasus penghinaan santri yang dilakukan Denny Siregar. Apalagi sudah berulang kali Denny Siregar dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi selalu tak tersentuh hukum. “Karenanya, kita harap apa yang telah dilakukan terduga terlapor dapat dihukum yang setimpal. Santri, pihak pesantren dan pengajar pesantren sungguh terluka dengan postingan dia,” kata dia saat aksi.

Selain melakukan aksi, massa juga membuat laporan ke Polresta Tasikmalaya. Laporan itu diterima langsung oleh Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Anom Karibianto. Anom mengatakan, pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat. “Kita akan segera tindak lanjuti. Diharapkan masyarakat tetap tenang,” kata dia.

Sebelumnya, Denny menulis status melalui akun Facebook-nya pada 27 Juni 2020. Dalam tulisan berjudul “Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang”, terdapat unggahan foto  sejumlah santri Tahfidz Alquran Daarul Ilmi Tasikmalaya saat aksi 212. Namun, saat ini tulisan itu telah dihapus.

Pimpinan Ponpes Tahfidz Alquran Daarul Ilmi, Ustaz Ahmad Ruslan Abdul Gani mengatakan, postingan itu merupakan penghinaan bagi pihak pesantren. Apalagi, terdapat foto para santri pesantrennya. “Ini pencemaran nama baik. Tentu orang tua santri tahu hinaan itu, bahkan sampai ada yang WA. Tapi mereka tidak marah karena tahu santri seperti apa,” kata dia.

Ia mengatakan, para santri sedih dan marah dengan pernyataan Denny Siregar. Menurut dia, pernyataan yang bersangkutan merupakan pencemaran nama baik bagi pesamtren dan santri. “Kita akan kawal terus sampai dia dibawa ke Tasikmalaya dan dipenjara. Karena Denny sudah macam-macam dengan santri Tasikmalaya,” kata dia.

Wakil Gubernur Jawa Barat menanggapi pernyataan Denny Siregar yang menyebut orang-orang yang berpakaian memakai simbol-simbol tauhid, sebagai calon teroris. Diketahui, foto yang ditampilkan Denny dalam media sosial itu merupakan santri Tahfidz Quran Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya. 

Uu mengatakan, para satri yang benar-benar belajar ilmu agama di pondok pesantren tak akan melakukan gerakan yang merugikan banyak orang, apalagi menjadi teroris. Dia tak sependapat dengan cap yang diberikan Denny Siregar. “Saya mengutuk teroris. Tapi, tidak sependapat kalau santri dianggap sebagai calon teroris,” kata lelaki yang menyandang gelar panglima santri itu, di Kota Tasikmalaya. 

Uu mendukung masyarakat untuk melaporkan kasus itu. Dia juga meminta masyarakat terus mengawal kasus itu agar yang bersangkutan dapat diproses secara hukum. Massa aksi berkomitmen akan mengawal kasus itu hingga Denny Siregar dapat diadili.

ASS |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merampungkan proses klarifikasi mengenai laporan kepada Komisi Kejaksaan atas tuntutan ringan terhadap terdakwa penyiraman air keras. Novel mengatakan Komisi Kejaksaan sedang mendalami bukti-bukti yang termuat dalam laporan yang sudah diajukan sebelumnya.

Seperti diketahui, dua pelaku yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Putusan tersebut dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap ‘tidak sengaja’ menyiram Novel Baswedan dengan air keras.

“Kehadiran saya di sini tentunya memberikan keterangan-keterangan, informasi-informasi apa yang mendukung dari laporan yang saya sampaikan,” kata Novel kepada wartawan di Kantor Komisi Kejaksaan, Jakarta Selatan, Kamis (2/7).

Novel mengapresiasi respon cepat yang diperlihatkan Komisi Kejaksaan. Melalui proses ini, ia berharap agar Komisi Kejaksaan dapat mengerjakan tugas dan kewenangannya sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. “Semoga apa yang nanti ke depan akan dilakukan bisa mendapat suatu kebaikan dan menghasilkan suatu hal bermanfaat untuk kepentingan penegakkan hukum yang adil, berorientasi kepada kebenaran dan berjalan dengan objektif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan, permintaan klarifikasi terhadap Novel Baswedan baru langkah awal. Selanjutnya, akan menunggu keputusan pengadilan kasus air keras selesai agar penanganan aduan bisa berjalan objektif dan komprehensif. “Kami baru sampai kepada meminta penjelasan, informasi, pengumpulan data-dokumen yang diperlukan karena bagaimana pun publik bereaksi atas apa yang sudah terjadi. Dan adalah menjadi tugas komisi untuk mencari penjelasan,” kata dia.

Barita menambahkan, pihaknya juga nanti tidak menutup kemungkinan akan memanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara teror air keras itu. Hanya saja, itu bisa dilakukan ketika proses peradilan telah selesai supaya tidak mengganggu jalannya persidangan.

“Karena pertimbangan hakim perlu juga kita lihat. Jadi, ada penjelasan dari Pak Novel Baswedan, kemudian ada pertimbangan hakim putusannya, baru nanti kami mintakan dari tim penuntut umum supaya komprehensif dan objektif. Jadi, output-nya rekomendasi,” jelasnya.

Barita menjelaskan rekomendasi nanti bisa berupa penyempurnaan organisasi dan peningkatan kinerja. Kemudian, rekomendasi berupa penghargaan atau hukuman. “Dasarnya dua menurut perpres. Apabila dalam melaksanakan tugas kewenangan terdapat suatu pelanggaran peraturan dan kode etik. Tapi, tentu yang mengeksekusi harus pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Jaksa Agung,” kata Barita.

Pun, kewajiban Komisi Kejaksaan, imbuh dia, selesai saat rekomendasi disampaikan. Bila rekomendasi tak dijalankan Jaksa Agung, barulah Komisi Kejaksaan akan menyampaikan kepada Presiden RI.

ASS |*