Bogor | Jurnal Inspirasi
Terminal Baranangsiang, Kota Bogor bisa disebut sebagai klaster penyebaran Covid-19. Pasalnya, terdapat tujuh orang yang terkonfirmasi positif. Kendati demikian, operasional terminal tersebut masih berjalan seperti biasa.

Kepada wartawan, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana B. Pramesti menjelaskan bahwa pengoperasionalan Terminal Baranangsiang akan tetap berjalan dengan diperketatnya protokol kesehatan.

Sehubungan dengan adanya satu orang terkonfirmasi positif yang merupakan unsur perangkat terminal, maka akan ada pergantian petugas yang baru.

“BPTJ akan menunjuk pelaksana harian Koordinator Satuan Pelayanan Terminal dan menyiapkan petugas pengganti yang berasal dari terminal lain yang berada di bawah pengelolaan BPTJ meliputi Terminal Tipe A Jatijajar, Depok, Terminal Tipe A Poris Plawad, Tangerang dan Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan,” ujar Polana, Rabu (15/7).

Menurut dia, untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Terminal Baranangsiang, BPTJ akan melakukan pemeriksaan dan karantina kepada seluruh petugas terminal. Langkah antisipasi juga akan diambil dengan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pegawai baik yang ada di seluruh terminal maupun kantor pusat BPTJ.

“Hal ini perlu dilakukan mengingat sempat terjadi interaksi antara pegawai yang ada di terminal dengan pegawai yang ada di kantor pusat,” jelasnya.

Kata dia,  potensi penyebaran virus corona dapat terjadi dimana saja dan kepada siapa saja, termasuk pada layanan transportasi publik. Polana menyampaikan bahwa selama ini Terminal Baranangsiang telah konsisten menerapkan protokol kesehatan. Seperti pengecekan suhu, kewajiban memakai masker, penyediaan fasitlitas cuci tangan hingga ketentuan jaga jarak terus dilakukan di lingkungan Terminal Baranangsiang.

Bahkan, kata dia, penyemprotan disinfektan di Terminal Baranangsiang juga secara berkala dilakukan. “Dengan adanya temuan ini, BPTJ bersama seluruh stakeholder di Terminal Baranangsiang akan berupaya untuk lebih memperketat pelaksanaan protokol kesehatan,” paparnya.

Polana menegaskan, temuan kasus ini tidak boleh dianggap remeh. Hal ini juga menunjukkan bahwa potensi penyebaran covid-19 pada layanan transportasi publik masih tinggi sehingga dibutuhkan kedisiplinan dan dukungan seluruh pihak.

** Fredy Kristianto

SPP Berubah Jadi Koperasi

Cibungbulang | Jurnal Inspirasi
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Genpar mendesak dan mengingatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor akan adanya sinyal merah dari beberapa pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Pedesaan (Mpd) untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah dinyatakan berakhir tahun 2015 silam. Namun aset program masih dikelola oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di kecamatan masing-masing.

Ketua LSM Genpar Samas Alamsyah mengungkapkan, sejak program Simpan Pinjam Perempuan yang sudah dinyatakan berakhir tahun 2015 lalu, akan tetapi aset dana bergulir yang dikelola UPK yang kini berubah nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), secara prinsip merupakan milik masyarakat desa dalam suatu wilayah kecamatannya.

“Sayangnya setelah PNMP berakhir, dana sangat besar ini seperti melahirkan ruang kosong hokum,” kata Sambas kepada wartawan, Rabu (15/7).

Meski ada diantaranya sudah dipayungi oleh sebuah peraturan bersama antara kepala desa dan menjelma menjadi nama lain dibawah bendera Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), namun untuk proses monitoring dan kontrol serta pertanggung jawabannya sudah tak lagi serupa.

“Temuan saya dari seluruh desa berubah menjadi Koperasi yang dikelola oleh pihak UPK Kecamatan di Kecamatan LeuwiSadeng, justru sampai saat ini laporan pertanggung jawabannya tidak pernah diketahui oleh pemerintah kecamatan, bahkan pihak DPMD Kabupaten Bogor terkesan kecolongan,” ungkapnya.

Oleh karena itu lanjut Sambas, pihak LSM Genpar mencoba mengingatkan masalah ini agar segera disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini DPMD agar mau transparansi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada para UPK yang diberi tanggung jawab mengelola aset dana bergulir yang kini berubah nama menjadi DAPM menjadi koperasi. “Kami menginformasikan kepada Pemerintah Kabupaten  Bogor bahwa ini sinyal merah,” tegasnya.

Jadi sambung Sambas, dengan disinyalir adanya sinyal merah bagi segelintir para pengelola aset PNPM MPd yang harus diketahui Pemerintah Kabupaten Bogor, segeralah melakukan audit dan bagi yang menyimpang dikenakan sanksi pidana hukum. “Kami dari LSM Genpar khawatir jika hal ini akan menjadi bencana,”katanya.

Sementara menurut DPMD Kabupaten Bogor yang disampaikan Sekdis Adi Hendryana mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan secara valid terkait UPK yang disoal salah satu LSM itu.

“Belum bisa memberikan keterangan yang secara valid soal hal itu, namun dari dinas tentu melakukan monitoring apakah ada dana dari APBD atau APBN, dan bagian itu ada yang menangani bidangnya nanti untuk jelasnya saya tanyakan dulu ke Kabidnya dan soal aduan masyarakat akan kami monitoring (tindaklanjuti),” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Kemang | Jurnal Inspirasi
Guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses transaksi jual beli hewan kurban hingga pelaksanaan Idul Adha 1441 H memdatang, Dompet Dhuafa (DD) menerapkan sistem protokol kesehatan secara ketat. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban seperti kambing, domba dan sapi, Dompet Dhuafa juga memastikan semua elemen yang berkaitan dengan kegiatan Tebar Hewan Kurban (THK) tahun 2020 ini, memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan bagi para peternak hingga petugas pelaksana kurban di lapangan.

Ketua Progam THK Dompet Dhuafa 2020 Zainal Abidin Sidiq menjelaskan, sejak pertama kali THK diluncurkan pada tahun 1994, Dompet Dhuafa tetaf fokus dalam memberikan kesejahteraan terbesar untuk peternak.

“Demi kelancaran pelaksanaan THK dalam Idul Adha  tahun ini yang masih dalam kondisi adanya wabah pandemi Covid 19, maka kami melakukan pemeriksaaa kesehatan para peternak mitra Dompet Dhuafa,” terang Zainal Abidin Sidiq, Rabu (15/7).

Ia  menjelaskan, pelayanan kesehatan terhadap semua mitra peternak Dompet Dhuafa yang berperan dalam THK tahun 2020, diantaranya dengan memberikan layanan test rapid yang telah dilakukan sejak hari Rabu (8/7/2020) lalu. “Giat ini bukan hanya langkah preventif menekan angka penyebaran virus covid-19, tapi sekaligus untuk memastikan kelancaran ibadah kurban tanpa kekhawatiran terhadap penyebaran virus Corona,” paparnya.

Masih kata Zainal sapaan akrabnya, dalam pelaksanaan THK tahun ini, tim THK Dompet Dhuafa akan membagikan daging kurban dari rumah ke rumah penerima manfaat guna menghindari kerumunan orang sesuai dengan protokol kesehatan. “Daging kurban yang akan dibagikan kepada penerima menggunakan daun jati, daun pisang maupun besek,” paparnya.

Selain itu, sambung Zaenal, guna memudahkan masyarakat dalam berkurban di tengah pandemi Covid-19, Dompet Dhuafa meluncurkan layanan Chat Pay atau WhatsApp Dompet Dhuafa Digital Banking. Dompet Dhuafa ingin memastikan bahwa semua pelaksana kurban dalam kondisi prima, demi kelancaran THK, yang tahun lalu berhasil mendistribusikan puluhan ribu hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Memang belum ada riset ilmiah yang membuktikan adanya transmisi virus ini (Covid-19) dari manusia ke hewan, namun kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana penyembelihan di progam THK ini akan menjalani test Covid-19 secara keseluruhan. Bukan untuk menghindarai transmisi, tapi menjaga kelancaran ibadah kurban nantinya,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Kemang  | Jurnal Inspirasi
Peduli dengan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Batalyon 14 Grup 1 Kopassus membagikan ribuan paket sembako ketiga desa binaan Kopassus di wilayah Kecamatan Kemang, yakni Desa Kemang, Bojong dan Desa Parakan yang sebelumnya korps baret merah itu pun telah membagikan sekitar 3.000 paket sembako di beberapa desa di Kecamatan Ciampea yang saat itu dihadiri Komandan Batalyon 14 dan Dangrup 2 Kopassus.

Komandan Detasemen -2 Batalyon 14 Grup 1 Kopassus, Kapten Inf. Junus mengatakan, bakti sosial ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Menurutnya, pembagian sembako sebagai bentuk kepedulian Batalyon 14 terhadap warga yang terdampak Covid-19.

“Selain warga desa binaan di wilayah Kecamatan kemang, kami sebar juga ke desa sekitar tanah aset Kopassus, seperti di Ciampea, Cibadak dan Bojongrangkas yang merupakan daerah latihan, sehingga sudah sepantasnya Batalyon 14 berbagi kepada wilayah sekitar. Total bantuan paket sembako bagi warga terdampak Covid-19 ada 5.000 paket,” katanya.

Masih kata Kapten Inf Junus, tak hanya menggelar baksos, pihaknya juga gencar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Termasuk mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah.

“Saya juga mengimbau masyarakat harus yakin dan percaya bahwa prosedur penanganan Covid-19 yang dibuat pemerintah sudah tepat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” terangnya.

Sementara itu Kepala Desa Kemang, Entang Suana berterima kasih kepada Batalyon 14 Grup 1 yang sudah peduli dan memberikan bantuan paket sembako. Ia menuturkan, saat ini sinergitas antar pemerintah desa dengan Batalyon 14 sudah berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah desa saya mendapat 400 paket sembako dibagi ke 10 RW. Selama ini pihak pemerintah desa sudah cukup baik dalam setiap kegiatan. Batalyon 14 selalu mensuport kegiatan desa. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Batalyon 14 Grup 1 Kopassus yang sudah peduli kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sekarang ini,” tukasnya. 

** Cepi Kurniawan