Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pengesahan undang-undang kontroversial Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) mendapat sorotan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin. Dia menilai Omnibus Law telah  menciptakan kegaduhan nasional.

“Kecenderungan pemerintah bersama DPR untuk mengesahkan RUU untuk menjadi UU seperti UU Minerba, Perppu yang dikebut menjadi UU Keuangan untuk Penanggulangan Covid-19, UU Ciptaker, sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang besar,” katanya melalui surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo, dikutip dari CNN, Selasa (6/10).

 Alih-alih mempertimbangkan potensi kegaduhan yang muncul, pemerintah dan DPR justru tergesa-gesa merampungkan pembahasan dan mengesahkan UU Ciptaker tanpa membuka ruang aspirasi bagi masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut bukan hanya berlaku untuk UU Ciptaker melainkan juga RUU kontroversial lainnya yang sampai saat ini masih dibahas yakni RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ia mengaku heran RUU HIP masih masuk Program Legislasi Nasional padahal menuai banyak kritik, terutama dari organisasi masyarakat seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Kami tidak memahami, apakah pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan ketidakgaduhan atau sebaliknya, justru ingin mendorong kegaduhan itu sendiri,” ujarnya.

Selain perkara UU kontroversial, Din juga menyebut ragam permasalahan negara lain yang perlu diperbaiki Jokowi yakni penanganan covid-19. Ia menilai janji pemerintah mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi nampaknya tidak terealisasi.

Hal ini terlihat dari alokasi anggaran kesehatan yang menurutnya jauh lebih kecil dibanding anggaran untuk stimulus ekonomi. Apalagi hingga kini masyarakat harus membiayai rapid test dan pemeriksaan swab secara mandiri.

Din juga menyinggung gelaran Pilkada Serentak yang tetap dilaksanakan 9 Desember mendatang di tengah pandemi. Menurutnya, pemerintah abai dengan usul dari beragam ormas yang meminta pilkada ditunda.

“Ini sangat potensial menimbulkan kegaduhan. Jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang tidak bijak, bukanlah rakyat yang salah dan dapat disalahkan. Tapi pemerintahlah yang sesungguhnya penyebab kegaduhan itu,” lanjut Din.

Mantan Ketua Umum MUI ini juga menyinggung sejumlah perkara yang dinilai tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah. Seperti kasus Jiwasraya yang terkesan ditutup-tutupi, tindakan kekerasan terhadap tokoh agama, hingga sikap aparat hukum yang dinilai tidak melindungi rakyat.

Ia mengatakan sikap dan tindakan represif, otoriter, serta abai terhadap aspirasi masyarakat merupakan tanda kemunduran bagi Indonesia. “Pada periode terakhir Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya dapat dikenang dengan legacy sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya,” ungkapnya.

Pekan ini publik diramaikan dengan langkah DPR mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Senin (5/10). Pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker ini mendapatkan penolakan dari banyak masyarakat, khususnya kalangan buruh dan aktivis lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim negara tetap hadir untuk memberikan perlindungan kepada pekerja melalui Omnibus Law Cipta Kerja, terutama korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satunya, kata Airlangga, soal pemberian pesangon melalui jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Airlangga bilang JKP akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah berkontribusi penguatan dana di BPJS Ketenagakerjaan.

“Justru dengan UU ini (Ciptaker), kehadiran negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya JKP,” kata Airlangga dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10).

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah berupaya mendesak dikeluarkannya pasal mengenai pers dari Omnibus Law. Salah satu yang paling disorot oleh awak pers yakni pasal 18, khususnya ayat (3) dan (4) lantaran dianggap membuka ruang intervensi pemerintah terhadap kebebasan dan kemandirian pers.

Hingga pada Juli lalu, pemerintah dan DPR akhirnya menghapus pasal tersebut.Meski begitu, penolakan terhadap RUU ini terus bergulir. Namun, pemerintah dan DPR juga tak hilang akal dan niat. Mereka terus melakukan pembahasan terhadap sejumlah klaster di Badan Legislasi (Baleg) DPR, bahkan pembahasan mereka lakukan saat akhir pekan.

Pada Agustus lalu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengeluarkan rekomendasi agar pembahasan Omnibus Law tidak dilanjutkan. Taufan menganggap pembahasan RUU ini tergesa-gesa dan sangat kecil ruang partisipasi bagi masyarakat.

“Dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga untuk mencegah terjadinya komplikasi sistem politik, sistem hukum, tata laksana, dan lain-lain,” kata Taufan dikutip dari CNN, Selasa (6/10).

Meski gelombang penolakan baik dari buruh, tokoh agama, hingga aktivis semakin kencang, pemerintah dan DPR justru makin gencar membahas dan menyelesaikan RUU itu agar bisa kelar sebelum reses DPR yang dijadwalkan pada Oktober ini.

Paling menarik, pertengahan Agustus lalu, secara terbuka pemerintah mengkampanyekan RUU ini melalui sejumlah pesohor tanah air. Mereka mengkamapanyekan RUU ini melalui media sosial yang telah diikuti puluhan juta masyarakat.

Mereka mengkampanyekan Omnibus Law dengan tagar #IndonesiaButuhKerja. Para pesohor ini disebut-sebut menerima bayaran mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta perunggahan.

Gelombang penolakan masih terus bergulir sampai hari ini. Alih-alih mendengar, pemerintah dan DPR justru tancap gas agar RUU Ciptaker bisa selesai tahun ini seperti yang diiginkan Jokowi.

Baleg DPR bahkan sampai semangat membahas RUU tersebut pada akhir pekan. Hingga akhirnya pada Sabtu (3/10), DPR dan Pemerintah melakukan pembicaraan tingkat satu dan menyetujui agar RUU ini dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapatkan pengesahan.

Buruh dan masyarakat serta mahasiswa memutuskan turun ke jalan untuk memperjuangkan agar RUU Ciptaker tersebut tak jadi disahkan. Bahkan kaum pekerja merencanakan mogok nasional selama tiga hari, 6 sampai 8 Oktober untuk menolak RUU tersebut disahkan.

Dalam jadwal semula, Rapat Paripurna akan digelar pada Kamis 8 Oktober. Sementara reses anggota dewan dimulai pada 9 Oktober.

Lagi-lagi DPR mempercepat pengambilan keputusan RUU Ciptaker dengan alasan wabah Covid-19 di DPR semakin tinggi. Penutupan masa sidang dan rapat pengambilan keputusan RUU tersebut akhirnya dilakukan Senin (5/10) secara tiba-tiba. Sedangkan reses para wakil rakyat menjadi 6 Oktober.

Percepatan pengambilan keputusan ini diduga kuat karena buruh dan masyarakat luas berencana melakukan aksi serentak mulai 6 sampai 8 Oktober. Meskipun RUU Ciptaker telah disahkan menjadi UU, buruh dan masyarakat lainnya tetap turun ke jalan menolak RUU tersebut.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Keamanan diet keto dipertanyakan setelah kabar kematian aktris India Misti Mukherjee. Aktris tersebut meninggal setelah mengalami gagal ginjal karena diet keto. Dikutip dari RMOL, Selasa (6/10), diet keto merupakan pola makan dimana pelakunya mengonsumsi lemak dalam jumlah tinggi dengan jumlah protein yang cukup dan lebih sedikit karbohidrat.

Diet yang juga dikenal sebagai KD ini banyak dijalanknan oleh diabetesi karena dapat menyebabkan penurunan gula darah dan kadar insulin secara signifikan. Ahli gizi Ruchi Sharma mengungkap, diet keto awalnya diterapkan terutama untuk membantu mengurangi kejang pada anak-anak yang menderita epilepsi.

“Menghindari karbohidrat dan menggantinya dengan protein dan lemak telah menjadi dogma utama di antara mereka yang ingin menurunkan berat badan dengan cepat,” ujar dia.

Seorang dokter konsultan di Fortis Hospital, Mulund, India, Dr Pradip Shah, mengatakan, diet keto yang berujung kematian sebenarnya adalah kasus yang jarang terjadi. Biasanya, kasus ini terjadi ketika orang sudah memiliki penyakit lalu mengikuti diet.

“Diet keto mengharuskan orang makan lemak dalam jumlah tinggi bersama protein dan karbohidrat yang lebih sedikit. Ketika seseorang menjalani diet itu dalam jangka panjang, ginjalnya bisa terpengaruh,” tutur dia.

Selain itu, Sharma melihat pelaku diet keto akrab dengan keju dan mentega olahan. Padahal, penambahan keju dan mentega olahan dilakukan dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi.

“Asupan tinggi protein juga bisa membuat ginjal kewalahan. Makan protein dalam jumlah tinggi sambil menjalani keto bisa membebani ginjal,” jelas Sharma.

Menurut Sharma, mengurangi karbohidrat secara drastis dan membebani ginjal secara berlebihan dapat menyebabkan masalah pada pengeluaran semua produk limbah metabolisme protein. Shah menyarankan agar diet keto hanya selama dilakukan selama enam bulan. 

Kalau ingin melanjutkannya, sebaiknya ambil masa jeda setidaknya selama satu hingga dua bulan. Setelah itu, pelaku diet keto dapat melanjutkannya kembali.

Sementara itu, Shah mengatakan, setiap diet yang mengandung lebih sedikit karbohidrat untuk jangka waktu yang lebih lama dapat menyebabkan kegagalan organ. Ia lalu menyoroti diet paleo yang juga dikenal sebagai ‘diet zaman batu’. 

“Ini adalah diet mode modern yang mengharuskan seseorang untuk meniru jenis diet yang diikuti selama era Paleolitik,” tutur dia

Mengenai kegagalan ginjal, Shah mengingatkan bahwa rutin mengonsumsi minuman manis, seperti minuman soda atau minuman ringan, dan makanan yang diproses dapat membahayakan ginjal. Tak hanya itu, pengawet dalam makanan mengandung fosfor dan natrium, juga dapat mempengaruhi ginjal secara lebih luas.

Meskipun banyak penyakit, racun, dan obat-obatan yang berbeda dapat menyebabkan gagal ginjal, sejauh ini penyebab penyakit ginjal yang paling umum adalah diabetes. Di samping itu, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah halus dan jaringan ginjal. 

“Jika keduanya tidak ditangani, orang akan mengalami penyakit ginjal kronis dan akhirnya gagal ginjal,” kata Sharma.

Daripada mengikuti diet keto, menurut Sharma, lebih baik dapat memilih diet rendah karbohidrat yang diformulasikan dengan baik. Pola makan ini juga dapat membantu menurunkan berat badan, tanpa mengonsumsi protei terlalu banyak.

Sharma meningatkan agar memilih pola makan dengan makanan yang sehat untuk jantung dan seluruh tubuh. Makanan-makanan yang baik dikonsumsi adalah buah-buahan segar, sayuran aneka warna, biji-bijian, produk susu rendah lemak atau bebas lemak.

“Jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas Anda, karena berkeringat juga membantu membuang racun,” kata Sharma.

** ass

London | Jurnal Inspirasi

Geliat Manchester United jelang penutupan jendela transfer semakin terasa. Setan Merah resmi mendatangkan Edinson Cavani dan Amad Traore. Cavani didatangkan ke Old Trafford dengan status free transfer setelah kontraknya bersama Paris Saint-Germain (PSG) berakhir musim panas ini. Penyerang tim nasional Uruguay berusia 33 tahun itu bergabung dengan kontrak satu tahun plus opsi perpanjangan satu tahun lagi.

“Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia, jadi merupakan kehormatan nyata berada di sini.” kata Cavani dikutip dari Sindonews, Selasa (6/10).

Cavani telah memenangkan sepatu emas di Ligue 1 dan Serie A. Pemain kelahiran Salto, Uruguay, 1987 telah mencetak 341 gol di level klub sejak pindah ke Eropa pada 2007, termasuk 35 gol di Liga Champions UEFA.

Manchester United juga telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut Amad Diallo sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Winger 18 tahun asal Pantai Gading rupanya sudah diincar United sejak 2016 lalu.

“Dia akan bergabung dengan United di kemudian hari, tunduk pada persyaratan medis, persyaratan pribadi, dan izin kerja,” tulis United dalam keterangan resminya.

Dengan begitu, Manchester United tiga pemain anyar di hari terakhir bursa transfer Liga Inggris. Sebelumnya mereka juga meresmikan kepindahan bek sayap asal Brasil, Alex Telles dari FC Porto. 

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, elemen buruh akan menggelar mogok nasional sejak hari ini, Selasa (6/10) hingga 8 Oktober 2020. Menurut Said, mogok nasional yang rencananya diikuti oleh dua juta buruh itu terkait dengan aksi penolakan disahkannya Omnibus Law. 

“Dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” kata Said dikutip dari Sindonews, Selasa (6/10).

Said mengklaim, dua juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industi seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.

Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.

“Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat,” ujarnya.

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

“Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003,” ujar Said.

** ass