Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan akan cair pekan ini. Adapun Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk THR ini sudah ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, THR bagi ASN akan cair pada Jumat, 15 Mei 2020. Pencairan THR ini menurutnya akan segera dikoordinasikan oleh satuan kerja (satker). “PP sudah ditandatangani dan PMK-nya juga sudah, dan kita juga sudah siapkan satker untuk eskekusinya, paling lambat adalah hari Jumat yaitu tanggal 15,” ujar Sri Mulyani, Senin (11/5).

Dia menyebutkan, anggaran THR ini sebesar Rp29,382 triliun. Rinciannya ASN pusat, Polri dan TNI mencapai Rp6,77 triliun, sedangkan pensiunan mencapai Rp8,707 triliun dan ASN daerah Rp13,98 triliun.

“Hakim Agung yang setara jabatan eselon 2 lalu pejabat eselon satu dan dua eselon satu dan dua pejabat daerah enggak dapat THR. Totalnya pada hari Jumat ini mencapai Rp29,382 triliun,” papar Sri Mulyani.

Asep Saepudin Sayyev |*

Jakarta | Jurnal Bogor

Kasus orang yang terinfeksi virus Corona (Covid-19) di Indonesia terus bertambah, bahkan antara 300 hingga 500 kasus baru per hari. Pada akhir pekan lalu, jumlah penambahan mencapai rekor tertinggi sebanyak 533 kasus. Artinya, klaim pemerintah bahwa kasus mulai menurun tidaklah benar. Hal tersebut ditegaskan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih, kalau kasus positif Covid-19 terus meningkat artinya total kasusnya masih bertambah. “Jadi belum tahu kapan puncak (Covid-19), apalagi landai,” ujarnya, kemarin.

Apalagi, dia melanjutkan, melihat data penambahan kasus yang berasal dari pemerintah. Data itu, dia melanjutkan, menunjukkan kasus positif Covid-19 masih terus meningkat. Padahal, IDI khawatir kalau kasusnya terus naik, jumlah pasien akan banyak sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan terbatas.

“Akibatnya nanti saudara kita yang terinfeksi Covid-19 tidak tertangani di rumah sakit, kan kasihan. Apalagi mereka harus mendapatkan terapi dan dicegah supaya tidak menular,” katanya.

Ia menambahkan, orang yang terinfeksi Covid-19 yang perlu mendapatkan perawatan harus diisolasi, baik di rumah maupun rumah sakit supaya tidak menular ke orang lain. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah perlu hati-hati dan terus berupaya memperlambat penambahan kasus.

Ia menambahkan, social distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus diperketat sebagai upaya untuk memperlambat bertambahnya kasus.  “Kalau tidak, IDI khawatir kasus terus meningkat,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersyukur, prediksi pertambahan drastis jumlah pasien Covid-19 di Indonesia tidak terjadi. Dia menilai, dari hari ke hari, data pasien positif Covid-19 semakin lemah dan jumlah pasien yang sembuh semakin banyak.

“Kita bersyukur karena angka kasus kita rata-rata masih rendah. Itu bisa dilihat dari grafik yang paling kanan yaitu kasus per hari kita masih di bawah 500 paling tinggi puncaknya,” kata Muhadjir. Kemudian, dia melanjutkan, kesembuhan semakin tinggi yaitu sudah mendekati 300 per hari. Kemudian untuk angka kematian juga landai tidak ada penambahan yang cukup drastis.

IDI juga khawatir kebijakan pemerintah yang melonggarkan mudik dan memperbolehkan orang pulang kampung justru bisa membuat ribet. Artinya pemerintah dan tenaga kesehatan harus bekerja dua kali untuk mengawasi dan mengecek pergerakan orang mudik. M Faqih mengakui, pemerintah memang memperketat syarat orang yang bisa balik ke kampung.  “Memang masyarakat harus memenuhi syarat mudik yaitu pulang dalam keadaan sehat tetapi pekerjaan pemerintah akan lebih ribet, artinya petugas harus bekerja ekstra. Apalagi wilayah Indonesia luas sekali, pasti ada bocor-bocornya,” ujarnya.

Artinya, dia melanjutkan, tidak menutup kemungkinan masyarakat yang lepas dari pengawasan karena banyaknya jalan tikus di negeri ini. Persoalan ditambah dengan orang Indonesia yang banyak akal untuk mencapai tempat mudik.

Karena itu, ia menegaskan menjadi tugas pemerintah untuk menutup potensi kecolongan atau bocor-bocor tersebut. Ia meminta pemerintah harus menjamin seluruh masyarakat yang mudik bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan.

“Itulah yang saya bilang pekerjaan ini tidak mudah di lapangan. Idealnya agar tidak ribet pengawasannya dan tidak ada bocor-bocor memang harus dilarang pergerakan orang,” katanya.

Tetapi karena yang diterapkan sebaliknya, ia meminta pemerintah daerah (pemda) di tujuan mudik harus siap. Artinya semua yang datang harus diperiksa ketat, baik dari kota besar yang kebanyakan zona merah atau luar negeri.

Pemudik ini harus dikarantina terlebih dahulu dan menerapkan protokol kesehatan. Ia mengusulkan, karantina yang paling efektif adalah yang berbasis desa. Artinya, unsur aparat desa, aparat keamanan, Babinkam, Babinsa, RT/RW, kades, petugas kesehatan seperti puskesmas, kader bisa diberdayakan mendirikan pos desa mengawasi orang yang masuk dan keluar desa. 

Kemudian, dia melanjutkan, kalau ada pendatang yang sakit bisa dikirim ke rumah sakit dan menelusuri kontak pasien. Terakhir, ia berharap pemerintah deaerah membuat RS khusus corona untuk fokus pelayanan dan mencegah penularan.

Ia optimistis, kalau kegiatan ini kompak dilakukan dan social distancing benar-benar diterapkan maka upaya ini efektif menekan penularan di lokasi mudik. “Sebaliknya, jika upaya ini tidak dilakukan dengan efektif maka peningkatan kasus pascamudik bisa terlihat H+7 sampai H+14. Makanya saya bilang PSBB dan social distancing berbasis desa harus dilakukan untuk menapis (penularan Covid-19),” katanya.

Asep Saepudin Sayyev |*

>> Warga Berusia Dibawah 45 Tahun Bebas Beraktivitas

Bogor | Jurnal Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mengajukan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahap ketiga melalui Gubernur Jawa Barat. Rencananya kebijakan itu akan berlaku hingga 26 Mei atau setelah Idul Fitri. Pemkot Bogor juga akan lebih intens melakukan swab test dan rapid test serta lebih tegas dalam memberikan tindakan bagi warga yang masih melanggar.

“Kami sudah mengevaluasi PSBB tahap kedua yang sudah berjalan selama 2 minggu terakhir, dalam waktu dekat PSBB tahap 2 berakhir. Jadi, berdasarkan data yang disuguhkan pakar epidemiologi, Dinkes, Dishub dan Forkopimda kita sepakat secara resmi mengajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk PSBB tahap ketiga selama 14 hari kedepan,” ujar Walikota Bogor, Bima Arya usai rapat evaluasi PSBB tahap kedua di Balaikota Bogor, Senin (11/5).

Bima mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi PSBB tahap dua, data menunjukan tren penyebaran Covid-19 di Kota Bogor cenderung melandai yang dilihat dari jumlah penambahan pasien positif dan jumlah pasien positif sembuh pun menunjukkan angka yang baik. “Kami juga sepakat trennya yang landai itu harus diiringi langkah-langkah ketat agar ada percepatan penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Kedepan akan ada momentum Idul Fitri yang tentunya harus diantisipasi dengan langkah-langkah yang lebih ketat,” jelasnya.

Bima menegaskan, bila pemkot akan gencar melaksanakan swab dan rapid. Sebab langkah ini diperlukan dan menjadi tolok ukur keberhasilan penanganan PSBB. “Setiap hari rata-rata 30-50 test yang dikirim ke Jakarta, kita akan tambah lagi, seperti di pasar, stasiun dan minggu ini akan ada di pasar. Jadi akan terus intens kita lakukan Swab Test dan Rapid Test ini,” tegasnya.

Pemkot Bogor juga akan merumuskan beberapa hal yang lebih detail dan teknis mengenai sanksi sesuai kewenangan Pemkot dan juga terkait pengaturan yang lebih ketat bagi penumpang KRL dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya.

“Saat ini PT KAI sudah menambah jam operasional dari pukul 04.00 WIB agar tidak terjadi penumpukan, ada juga antisipasi layanan bus dari BPTJ. Kita akan sosialisasikan dulu mengenai kewajiban penggunaan surat keterangan bekerja di sektor yang dikecualikan berdasarkan aturan PSBB,” kata Bima.

Bima juga mengaku menerima masukan dari berbagai pihak, terutama masukan dari DPRD Kota Bogor bahwa langkah tegas PSBB ini harus dimbangi dengan perhatian untuk memastikan bantuan sosial ke warga sampai dan tepat sasaran. “Warga bisa memonitor melalui aplikasi SALUR (Sistem Kolaborasi dan Solidaritas untuk Rakyat)salur.kotabogor.go.id. apakah sudah masuk data atau belum sebagai penerima bantuan. Bagi yang tidak masuk kita akan luncurkan program Keluarga Asuh melibatkan banyak pihak untuk membantu warga yang membutuhkan dalam skala yang betul betul darurat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Covid-19 DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengatakan bahwa penerapa PSBB di Kota Bogor menjadi kontradiktif lantaran pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Covid-19 memberi kesempatan bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas meski pandemi virus corona masih terjadi. “Pusat berdalih hal itu dilakukan agar kelompok usia itu tak kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, PSBB akan semakin tidak maksimal,” katanya.

Selain itu, kata ASB, keberadaan check point pun hanya efektif pada jam-jam tertentu saja, sehingga membuka celah bagi warga yang tak dikecualikan untuk beraktivitas di luar rumah. “Dapur umum juga sasarannya tidak jelas,” katanya.

Tak hanya itu keberadaan RW Siaga Corona juga dinilai tak berfungsi dengan baik. Hal itu terbukti dari amburadulnya data warga terdampak Covid-19 ke Dinas Sosial (Dinsos). “Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) juga jauh dari kata maksimal,” tegasnya.

ASB juga menilai bahwa regulasi yang diterapkan dalam PSBB juga tergolong lembek lantaran warga masih kerap berkerumun di pasar hingga fasilitas umum lain seperti stasiun kereta. “Ini karena tidak ada sanksi tegas. Misal, toko yang tak dikecualikan tetap membandel buka, langsung tindak. Ini karena kurang tegas, mereka (pedagang) jadi main kucing-kucingan,” ucapnya.

Alangkah baiknya, kata ASB, apabila Pemkot Bogor menerapkan karantina komunal berbasis RT dan RW seperti yang dilakukan di Kabupaten Purwakarta sebagai pengganti PSBB. “Saya kira hal itu akan lebih mudah diimplementasikan di Kota Bogor lantaran sudab adanya RW Siaga Corona. Tinggal anggaran PSBB dialihkan kesana,” ucapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Komisi IV Ence Setiawan juga menilai bahwa semakin hari situasi di masyarakat semakin tidak menentu lantaran tidak jelasnya bantuan dari pemerintah terhadap warga terdampak Covid-19. “Penyaluran bantuan tidak serentak. Kemudian ada tumpang tindih, sementara perusahaan dan toko banyak ditutup. Situasi demikian membuat masyarakat bawah makin menjerit,” katanya.

Semestinya, kata Ence, apabila pemerintah menerapkan PSBB alangkah baiknya dilakukan berbarengan dengan pemberian bantuan serta sanksi tegas bagi para pelanggar. Kendati demikian, hukuman tegas mesti diberlakukan dengan diiringi bantuan JPS yang serentak dan tepat sasaran. “Kalau kondisinya demikian, saya rasa PSB efektif. Tapi bila pemerintah belum dapat memperbaiki, saya rasa mending distop saja PSBB, ganti dengan cara lain,” katanya.

Ence juga menyoroti terkait aturan bagi pengendara roda empat yang wajib mengosongkan kursi depan sebelah kiri kendati di dalam mobil tersebut dihuni oleh keluarga. “Contoh ada suami istri di mobil yang sama. Bila suaminya mengemudi si istri mesti duduk di belakang. Sedangkan di rumah, merema tidur satu ranjang,” katanya.

Warga Berusia Dibawah 45 Tahun Bebas Beraktivitas

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa warga yang berusia 45 tahun kebawah diperbolehkan beraktivitas. Hal ini dilakukan agar kelompok tersebut tak kehilangan mata pencarian. “Kelompok ini kita beri ruang untuk beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terpapar PHK bisa kita kurangi lagi,” kata Doni seperti dilansir Kompas.com.

Menurutnya, warga yang berusia 45 tahun ke bawah tak termasuk dalam kelompok rentan. Dari total warga yang terpapar Covid-19, tingkat kematian kelompok ini hanya 15 persen.

Bahkan, sambung dia, kerap kali kelompok ini tak memiliki gejala saat sudah terpapar virus corona. “Kelompok muda di bawah 45 tahun mereka secara fisik sehat, punya mobilitas tinggi, dan kalau terpapar, mereka belum tentu sakit karena tak ada gejala,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa kematian tertinggi datang dari kelompok usia 65 tahun ke atas, yakni mencapai 45 persen. Kemudian, 40 persen lainnya datang dari kelompok usia 46-59 tahun yang memiliki penyakit bawaan, seperti hipertensi, diabetes, paru, dan jantung. “Kalau kita bisa melindungi dua kelompok rentan ini, artinya kita mampu melindungi warga negara kita 85 persen,” paparnya. Atas dasar itu, Doni mengimbau kelompok rentan ini agar tetap di rumah dan menjaga jarak dari orang lain.

Sementara kelompok non-rentan atau di bawah usia 45 tahun diberi ruang untuk beraktivitas lebih banyak lagi. Namun, mereka tetap harus memperhatikan protokol pencegahan Covid-19 saat beraktivitas, seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun. “Jadi hal ini ntuk menjaga keseimbangan agar masyarakat tak terpapar virus dan juga tak terpapar PHK,” tandasnya.

n Fredy Kristianto

Sukajaya | Jurnal Inspirasi

Setelah longsor dan banjir terjadi pada awal Januari 2020, kini Kampung Ciputih Lebak, Desa Jaya Raharja, Kecamatan Sukajaya rencananya akan direlokasi. Namun pada Senin petang pukul 16.00 Wib (11/5) kembali diterjang longsor dan banjir, namun tidak separah pada awal tahun lalu. Ada 8 rumah dan satu mesjid tertimbun longsoran namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

“Lokasi bencana berada di Desa Jayaraharja pada pukul 16.00 WIB telah terjadi banjir dan tanah longsor, di kampung Ciputih Lebak, yang menang kejadian tersebut berada di Kampung bakal direlokasi yang terkena bencana pada awal Januari 2020,” kata Sekcam Sukajaya Ridwan dalam sambungan telepon, Senin malam (11/5).

Ridwan juga menjelaskan, kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa, begitu juga kerugian materil karena kejadian itu terjadi di lokasi yang sama pada 1 januari 2020 yang rencananya kampung tersebut, direlokasi oleh pemda. “Kalau luapan air dari longsoran, jadi aliran air hujan tidak semestinya mengalir di jalan aspal terus lari ke tebingan yang dulu longsor, menimpa lagi di kampung tersebut,” cetusnya.

Ridwan menyebutkn total yang terdampak ada ada 8 rumah dan 1 mesjid yang nantinya akan direlokasi meski sampai saat ini pemkab masih mengejar pembangunan huntap dan huntara terlebih dahulu.

“Saat ini kita sudah mengecek ke lokasi alhamdulilah tak ada korban jiwa, karena rumah sudah lama dikosongkan, saya harap ada percepatan dari pemkab untuk relokasi warga sukajaya,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi  

Tujuh atlet dayung binaan Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (Podsi) Kabupaten Bogor, yang tergabung dalam tim Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Jawa Barat, untuk Pekan Olahraga (PON) XX Papua, resmi dipulangkan pada pekan lalu. Bahkan ketujuh pedayung tersebut, disarankan untuk menjalani program latihan secara mandiri, sesuai dengan program yang diberikan tim pelatih dayung Jawa Barat.

Ketujuh pedayung yang telah dipulangkan karena alasan untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19 tersebut di antaranya Reski Wahyuni, Aida Setianingsih, Al Jubah, Erdiansyah, Cherina Maharani, Shita Dewi, dan Iza Tahri Hutabarat. Hal itu dikatakan Ketua Podsi Kabupaten Bogor, Solahudin, akhir pekan kemarin. 

“Terhitung dari pekan lalu, semua atlet yang tergabung dalam skuat dayung Jawa Barat, sudah dipulangkan oleh tim pelatih. Sehingga para atlet tersebut harus menjalani program latihan secara mandiri, sesuai dengan program latihan yang diberikan pelatih selama dirumahkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program latihan yang sekarang sedang dijalani atlet selama dirumahkan, tentunya lebih kepada menjaga fisik, kebugaran, serta kesehatan. Karena sambung Solahudin, itu semua dilakukan agar performa atlet tetap terjaga dengan baik dimasa-masa pandemi penyebaran wabah virus Covid-19 ini. Apalagi, saat mereka kembali bergabung ke tim Pelatda, para atlet langsung akan mengikuti seleksi degradasi lagi. Jadi kesehatan, fisik, dan juga kebugaran dari atlet harus bisa dijaga dengan baik.

“Tes untuk seleksi degradasi atlet masih tetap dilakukan oleh tim pelatih, ketika seluruh atlet Pelatda dayung Jawa Barat nanti bergabung kembali pada 1 Juni mendatang. Jadi saya ingin tujuh atlet binaan Pengcab Podsi Kabupaten Bogor, harus tetap konsisten dalam berlatih selama dirumahkan,” tegasnya.

Solahudin melanjutkan, kalau dilakukannya kembali tes seleksi degradasi atlet tersebut, tujuannya adalah mencari yang terbaik, dan siap menyumbangkan medali untuk tim dayung Jawa Barat. Jadi, kesimpulannya, bukan karena atlet itu sudah lolos bisa tetap bertahan, tapi tim pelatih ingin mencari yang terbaik lagi.

“Walaupun mereka sudah lolos. Tapi pelatih masih tetap harus mencari yang terbaik, dan yang siap untuk meraih medali dari setiap kelas yang pertandingan di ajang PON mendatang,” jelas Solahudin.

Untuk atlet Kabupaten Bogor, lanjut Solahudin, Pengcab pastinya akan juga memberikan program latihan kepada para atlet. Bahkan, rencanannya, mulai pekan depan ketujuh atlet ini akan menjalani program latihan di Situ Cikaret, Cibinong. Hal itu dilakukan, agar performa atlet terjaga dengan baik, ketika nanti meraka harus kembali ke tim Pelatda Dayung Jawa Barat, pada 1 Juni mendatang.

“Selain latihan dirumah, atlet kita juga akan menjalani program latihan di Situ Cikaret. Apalagi intensitas pergerakan manusia di Situ Cikaret cukup sedikit dimasa-masa pandemi Covid-19 ini. Jadi kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik, sebelum mereka kembali ke tim Jawa Barat,” pungkasnya.

** Asep Syahmid

Bogor | Jurnal Inspirasi  

Persiapan terus dilakukan Dojo James Bond Yongmoodo Indonesia wilayah Bogor. Kendati dimasa pandemi penyebaran wabah virus Covid-19 masih terus berlangsung, namun tidak mengurungkan langkah Dojo James Bond untuk melahirkan petarung-petarung sejati. Karena sejatinya, program pembinaan, maupun program latihan tetap berjalan sesuai rencana yang telah terprogramkan di tahun 2020 ini.

Terlebih dengan ditundannya beberapa event kejuaraan Yongmoodo tahun 2020, dikarenakan wabah Covid-19. Tidak jadi penghambat, karena para petarung Dojo James Bond tetap intens menjalani program latihan secara mandiri dan kontinyu dirumah masing-masing atlet sesuai dengan arahan pelatih, selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal itu dikatakan Ketua Federasi Yongmoodo Internasional untuk wilayah Bogor, dan juga pelatih sipil, Danang Roosdianto Manaf, Senin (11/5).

“Untuk saat ini, beberapa kegiatan pertandingan batal digelar pada tahun 2020. Itu semua akibat dampak dari penyebaran wabah virua Covid-19. Jadi, petarung difokuskan berlatih secara mandiri dirumah masing-masing atlet, sesuai dengan program latihan yang kita berikan,” ujarnya.

Praktisi beladiri pemegang sabuk hitam Aikido, Hapkido, dan Taekwondo  itu menjelaskan, selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir, para petarung yang bergabung di Dojo James Bond Yongmoodo Wilayah Bogor, terus berlatih mandiri. Karena, dengan mereka berlatih, sambung pria yang akrab disapa Sang Guru tersebut, tentunya sangat bagus dalam menjaga kebugaran tubuh, serta dapat menjaga performa, maupun fisik dalam kondisi yang stabil selama pandemi ini.

“Saya melihat para petarung ini sangat semangat dalam latihan. Bahkan bagi mereka tidak ada masalah dalam menjalani program latihan mandiri. Terlebih ketekunan mereka dalam berlatih ini, tidak telepas dari semangat mereka dalam mempersiapkan diri untuk meraih prestasi di kejuaraan tahun 2021,” papar Danang.

Program penguatan fisik, maupun teknik, tambah Danang, terus diberikan kepada atlet. Karena, lanjut Danang, jangan sampai para petarung yang awalnya kondisi fisik, serta teknik mereka bagus sebelum masa pandemi Covid-19 ini ada, menjadi tidak baik. Maka dari itu, program latihan harus intens diberikan kepada petarung, agar performa mereka selalu stabil, pada saat nanti mereka menjalani latihan bersama setelah pandemi berakhir.

“Tahun ini kita puasa dulu bertanding. Tapi, dengan puasa tanding tersebut, tentunya harus bisa menjadi persiapan yang lebih baik lagi, sebelum menghadapi kejuaraan tahun 2021,” pungkasnya. 

** Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal  Inspirasi

Atlet tarung derajat putra andalan Kabupaten Bogor, untuk Jawa Barat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, Agus Firmansyah, tidak akan lelah, dan jenuh meski harus menjalani program latihan secara mandiri dirumah, selama masa tanggap darurat Covid-19 belum berakhir.

Apalagi, program latihan mandiri yang diberikan tim pelatih tarung derajat Jawa Barat selama masa pandemi Covid-19, tidak berubah dari program awal ketika masih berlatih bersama tim Pelatihan Daerah (Pelatda) Tarung Derajat ‘Tanah Pasundan’. Hanya saja, perbedaannya tidak dapat berlatih dengan tim. Hal itu dikatakan Agus Firmansyah, Senin (11/5).

“Saya akan memaksimalkan program latihan secara mandiri, sesuai dengan program latihan yang diberikan tim pelatih kepada saya selama menjalani latihan mandiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika program latihan mandiri selama masa darurat covid-19 ini, tidak jauh berbeda dengan program awal sewaktu masih berlatih bersama dengan tim Jawa Barat. Hanya saja, yang jadi penghalangnya, tidak bisa berlatih bersama dengan tim PON tarung derajat Jawa Barat.

“Walau tidak latihan bersama tim Jawa Barat seperti biasanya. Justru dengan latihan mendiri ini harus bisa jadi motivasi saya untuk lebih baik lagi, ketika nanti kita kembali latihan bersama seperti awal sebelum Covid-19,” tegasnya.

Program latihan mandiri ini, sambung Agus, harus jadi motivasi untuk bisa lebih baik lagi. Apalagi, ini semua untuk menjaga performa, maupun fisik dan kebugaran tubuh bisa terjaga dengan baik. Sehingga, pada saat masa Covid-19 berakhir, performa juga stabil, ketiga kembali berlatih bersama teman-teman tim tarung derajat Jawa Barat.

“Untuk saat ini, yang perlu dijaga itu, kesehatan, kebugaran, fisik, maupun performa. Karena itu memang sudah jadi program latihan yang diberikan tim pelatih selama berlatih mandiri. Jadi saya wajib untuk menjaga itu semua selama latihan mandiri dirumah,” pungkasnya. 

** Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal  Inspirasi  

Terhitung sejak 14 Januari hingga 6 Mei 2020 lalu, Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, telah menyelesaikan lima kegiatan yang berkaitan dengan organisasi. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua I KONI Kabupaten Bogor, Joy F Pendhita, Senin (11/5).

“Sejak awal Januari hingga pertengahan Mei ini. Kita sudah menyelesaikan lima kegiatan yang berkaitan dengan sengketa. Baik itu dari cabang olahraga, ataupun atlet,” ujarnya.

Joy menjelaskan, jika lima kegiatan yang telah diselesaikan bidang organisasi KONI Kabupaten Bogor, di antaranya kunjungan KONI ke Jawa Barat pertama pada 14 Januari terkait penanganan perkara dan konsulidasi perkara sengketa cabor Federasi Arung Jeram Indonesia (Faji) dan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pobsi), kedua pemanggilan pada pengurus cabor Faji 21 Januari mengenai penanganan perkara dan kosulidasi perkara sengketa cabor Faji yang dihadiri hanya pihak dari TB Wajedi, dan pihak Bayu Rahmawanto tidak hadir.

Ketiga sambung Joy, pemanggilan cabor Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Pasi) pada 24 Februari penangan perkara cabor Pasi terkait mutasi atletnya, pemanggilan cabor Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) pada 15 Maret mengenai penangan perkara cabor perbakin terkait mutasi atletnya, serta penangan perkara bantuan hukum terhadap atlet dari cabor Pasi atas nama Hendro Yap, dalam hal memberikan bantuan hukum kepada keluarga atlet terkait permasalahan administratif kependudukan dalam perkara litigasi di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, pada 6 Mei lalu.

“Kelima kegiatan tersebut telah kita selesaikan seluruhnya. Sehingga sekarang ini sudah tidak ada lagi masalah yang terjadi pada atlet, maupun cabor tersebut,” pungkasnya. 

** Asep Syahmid

Cibinong | Jurnal  Inspirasi

Lima pebulutangkis Kabupaten Bogor, untuk Jawa Barat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, harus menjalani program latihan secara mandiri. Hal itu disebabkan, masih tingginya jumlah penyebaran wabah virus Covid-19 di tanah air, ataupun Jawa Barat sendiri, sehingga tim pelatih lebih memilih untuk mengintruksikan atlet berlatih mandiri dirumahnya masing-masing selama pandemi Covid-19 berakhir.

Apalagi penyelenggaraan PON 2020 sudah resmi ditunda pelaksanaannya ke tahun 2021, jadi untuk sementara waktu, sambil menunggu masa pandemi Covid-19 berakhir, para atlet harus menjalani progran latihan mandiri dirumah masing-masing atlet, sesuai dengan program yang diberikan pelatih setiap harinya. Hal itu dikatakan Ketua Pengcab Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi, akhir pekan kemarin.

“Ada lima atlet kami yang masuk tim Pemusatan Latihan Daerah Jawa Barat, untuk PON Papua. Bahkan, sekarang ini mereka juga tengah menjalani program latihan mandiri, selama masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Debus itu menjelaskan, jika kelima pebulutangkis binaannya yang sudah dipulangkan oleh PBSI Jawa Barat, untuk berlatih secara mandiri dirumah selama masa pandemi wabah virus Covid-19 belum berakhir, di antaranya Muhammad Fachrikar AP, Amanda Ramadiansyah, Nita Violina Marwah, Renaldi Samosir, dan Herdiana Julia Marbela.

“Jadi sekarang mereka berlatih dirumah mereka masing-masing, dan tujuan dari pemulangan mereka oleh tim pelatih Jawa Barat, tentunya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Yang jelas, dengan dipulangkannya lima pebulutangkis Kabupaten Bogor tersebut, merupakan langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama masa pandemi Covid-19. Terlebih, tambah Debus, perhelatan PON juga ditunda ke tahun 2021, jadi kalau para atlet dipulangkan ke daerahnya masing-masing, persiapan juga masih panjang. Karena masih ada waktu satu tahun kedepan untuk persiapannya. 

** Asep Syahmid