Jakarta | Jurnal Inspirasi

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mempertanyakan sikap pemerintah yang melarang penduduk berkumpul di masjid, tetapi tidak tegas melarang orang-orang yang berkumpul di bandara, tempat perbelanjaan hingga perkantoran saat pandemi virus Corona (Covid-19). Anwar menilai perbedaan sikap tersebut justru menjadi ironi di situasi seperti saat ini. Sebab usaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona menjadi tidak maksimal.

MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa agar umat Islam di daerah yang penyebaran virusnya tidak terkendali supaya tidak melaksanakan shalat Jumat dan shalat berjamaah lima waktu serta shalat tarawih di masjid dan mushala tapi mengerjakannya di rumah saja. Fatwa MUI ini oleh pihak pemerintah tampak sangat diperhatikan dan dipegang kuat sebagai dasar untuk mencegah orang untuk berkumpul ke masjid bagi melaksanakan shalat Jumat dan shalat  berjamaah.

“Saya rasa hal ini sudah merupakan satu tindakan yang benar,” kata Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abas di Jakarta, Minggu (17/5).

Namun, MUI sangat menyayangkan terhadap pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang tidak tegas melarang orang berkumpul di pusat perbelanjaan maupun yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta, kemarin. “Yang menjadi pertanyaan mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, di mal-mal, di bandara, di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik serta di tempat lainnya,” tegasnya. 

Bahkan, kata dia, di beberapa daerah para petugas dengan memakai pengeras suara mengingatkan masyarakat untuk tidak berkumpul di masjid bagi melaksanakan shalat Jumat  dan shalat jamaah serta tarawih di masjid karena berbahaya. 

Tetapi, di wilayah dan daerah yang sama tidak ada petugas yang dengan pengeras suara mengimbau masyarakat di pasar, di mal, di jalan, di bandara, di kantor dan di pabrik dan lainnya untuk mengingatkan mereka supaya menjauhi berkumpul karena berbahaya.  

Hal demikian, menurut Anwar tentu saja telah mengundang tanda tanya di kalangan umat. Apalagi, melihat pihak pemerintah dan petugas tahunya hanya melarang dan itu mereka dasarkan kepada fatwa MUI.

Padahal, dalam fatwa MUI yang ada, dijelaskan bahwa di wilayah dan atau daerah yang penyebaran virusnya terkendali umat Islam bisa menyelenggarakan shalat jumat dan salat berjemaah dengan memperhatikan protokol medis yang ada. 

“Tetapi, pemerintah dan petugas tetap saja melarang tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang ada sehingga terjadilah adu mulut di antara masyarakat dengan petugas di daerah tersebut,” katanya. 

Sebenarnya, lanjut dia, umat dan masyarakat akan bisa menerima apa yang disampaikan pemerintah agar tidak berkumpul di masjid untuk melakukan salat jumat dan berjemaah karena berbahaya. Itu dengan catatan,  pemerintah dan petugas benar-benar konsisten dalam menegakkan aturan yang  melarang semua orang untuk berkumpul di mana saja tanpa kecuali.

“Jadi penegakan larangan itu tidak hanya untuk berkumpul di masjid saja tapi juga di pasar, di mal, di jalan di terminal  di bandara di kantor, pabrik, industri dan lainnya yang tujuannya adalah agar kita bisa memutus mata rantai penularan virus ini secara cepat,” katanya. 

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdalih bahwa antrean di Bandara Soekarno- Hatta yang baru-baru ini terjadi sudah menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19, Achmad Yurianto, para penumpang yang diperiksa oleh petugas sudah sesuai kriteria. Yakni penumpang khusus yang boleh bepergian adalah dengan syarat tertentu.

“Kami melihat tadi sebagian besar dan hampir keseluruhannya dalam rangka tugas itu yang melibatkan banyak institusi,” kata Yurianto.

Kata dia, kejadian yang sempat ramai di media sosial itu tidak terjadi lagi. Awalnya, kata dia, penumpukan bisa saja terjadi karena panjangnya pemeriksaan administrasi sebelum terbang bagi para penumpang.

Bahkan, banyak penumpang sudah menunggu sejak pukul 02:00 dini hari. Sekarang, kata dia, masyarakat sudah mulai memahami bahwa pengecualian perjalanan penerbangan ini memang ditujukan untuk percepatan penanganan penanganan Covid-19.

Yurianto mengatakan, banyak maskapai yang kembali membuka operasionalnya pada pagi hari. Pasca ditinjau hari ini, peristiwa penumpukan diklaim tidak terjadi lagi karena sudah ada imbauan dan batas jarak antar penumpang sebelum menaiki pesawat.

“Sehingga secara tertib mereka bisa menempatkan diri di tempat yang sudah kita beri tanda dan kemudian dengan tertib juga melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya pengecekan dokumen terkait pengesahan perjalanan baik identitas diri, surat tugas institusi kemudian surat keterangan sehat dan lain-lain termasuk tiket,” ujar dia.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepertinya tidak berjalan maksimal di Kota Bogor. Pasalnya,  kondisi kawasan Pasar Kebon Kembang, Jalan MA Salmun dan Suryakencana, khususnya di Jalan Pedati serta Lawang Saketeng masih terus dipadati warga yang berbelanja kebutuhan lebaran dari mulai baju hingga bahan makanan.

Kepala Satpol PP, Agustian Syah mengatakan bahwa beberapa hari belajangan ini pihaknya konsen membubarkan kerumunan massa di kawasan Pasar Bogor, Pasar Kebon Kembanh dan MA. Salmun. Hasilnya, pada Minggu (17/5) pihaknya menindak sebanyak 16 pelanggar di kawasan Pasar Kebon Kembang dan MA. Salmun.

“Mayoritas pelanggar tidak menggunakan masker dan pelanggaran physical distancing saat berkendara dalam mobil hingga berbeda KTP saat berboncengan. Mereka langsung kami kenakan tindak pidana ringan dan kerja sosial,” ujar Agus kepada Jurnal Bogor.

Menurut dia, sejak tiga hari ke belakang sedikitnya sudah ada 47 pelanggar PSBB yang dijatuhi hukuman kerja sosial dengan membersihkan fasilitas publik sambil mengenakan rompi orange bertuliskan “Saya Melanggar PSBB”. “Itu adalah sekaligus hukuman sosial agar mereka jera,” katanya.

Agus menyatakan, keterbatasan personel di Satpol PP membuat pihaknya hanya fokus pada pembubaran kerumunan massa lantaran hal itu merupakan situasi yang paling riskan dalam penyebaran Covid-19. “Jadi anggota kami fokus pada pembubaran kerumunan massa dulu,” ucapnya.

Kata dia, berdasarkan hasil pemetaan petugas, mayoritas warga yang menyerbu kawasan Pasar Kebon Kembang, Jalan MA. Salmun dan Pedati-Lawang Saketeng ber-KTP Kabupaten Bogor. Bahkan, saat dicek ternyata ada pelanggar yang namanya masuk dalam daftar bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kota Bogor dan Kabupaten Bogor hingga bantuan gubernur Jabar.

“Terus terang kami heran, mengapa namanya sudah masuk dalam daftar bantuan. Tapi masih nekat keluyuran. Padahal, warga mesti paham bahwa Covid-19 itu nyata dengan tingkat penularan yang tinggi. Apa mereka tak tahu ada kasus positif corona yang ditemukan di Pasar Bogor” ucapnya.

Agus menjelaskan bahwa pada Minggu (17/5) pihaknya menutup paksa salah satu restoran di Jalan Pajajaran yang nekat memperbolehkan konsumen untuk menyantap makanan di tempat. “Kan sudah diatur bahwa restoran hanya melayani take away saja,” jelasnya.

Sementatra itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, maraknya kerumunan massa akhir-akhir ini membuat pihaknya melakukan buka tutup jalan di Kawasan Suryakencana dan Pasar Kebon Kembang. “Untuk kawasan Pasar Kebon Kembang kami sekat pada lima titik yakni di Sawojajar, Dewi Sartika, Gedong Sawah,  MA. Salmun, Jalan Pengadilan dan arah MA. Salmun ke rel kereta Pasar Kebon Kembang. Penutupan kita berlakukan selama dua jam,” tegasnya.

Eko menegaskan bahwa berdasarkan penelusuran tim lapangan, mayoritas warga yang mendatangi titik-titik tersebut ber-KTP Kabupaten Bogor. “Makanya kami tetap lakukan penyekatan di 10 check point PSBB untuk mengoptimalkan dengan sanksi. Tapi jalan terbaik mengatasi kerumunan massa adalah dengan pengendalian di hulu yaitu di tingkat RT dan RW,” paparnya.

 Eko menyatakan, wajib ada regulasi yang dikeluarkan agar tingkat RT RW diberi wewenang untuk mengendalikan mobilitas warganya. “Misalnya memberi surat keterangan bagi warga yang akan keluar rumah hanya untuk urusan yang benar-benar penting,” ucapnya.

Sebab, kata Eko, apabila hanya mengandalkan Dishub dan Satpol PP untuk mengurai kerumunan massa sangat sulit. “Sebab kami bekerja di hilir, hulunya mesti dikendalikan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, seharusnya kegiatan usaha yang tidak dikecualikan dalam aturan PSBB seperti toko sembako dan obat-obatan harus ditutup sementara hingga wabah Covid-19 selesai.

Terpisah, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim meminta masyarakat, pembeli dan pedagang baik warga Kota Bogor maupun luar untuk sama-sama menghormati pelaksanaan PSBB yang bertujuan membatasi pergerakan orang dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

“Jangan menganggap situasi sekarang sudah benar-benar aman, karena belum ada data statistik yang menunjukkan penurunan jumlah paparan Covid-19 di Kota Bogor apalagi di Indonesia,” imbuhnya.

Ketika disinggung mengapa Pemkot Bogor melalui Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) tidak menutup sementara kios pedagang yang tak dikecualikan dalam PSBB. Dedie mengaku akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). “Salah satu pertimbangan di pasar tradisional itu ada sektor yang dikecualikan dalam PSBB,” ucapnya.

Jumlah Positif Covid-19 Bertambah

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor melansir bahwa pada Minggu (17/5), jumlah orang terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah satu orang sehingga menjadi 106 orang. Sementara, jumlah pasien corona dalam perawatan pun bertambah seorang menjadi 64. Sedangkan untuk pasien sembuh angkanya masih belum bertambah, yakni 30 orang dan 14 orang meninggal dunia.

Kepala Dinkes Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno mengatakan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) jumlahnya bertambah 14 orang sehingga menjadi 279. “52 orang dalam perawatan, dan 227 dinyatakan sembuh,” katanya.

Untuk Pasien Dalam Perawatan (PDP), kata Sri, jumlahnya mencapai 295 orang lantaran ada penambahan tujuh pasien. “Dalam perawatan ada 99 pasien, 51 meninggal dunia dan 145 dinyatakan sembuh. Khusus yang meninggal kami masih menunggu hasik swab test apakah yang bersangkutan positif atau tidak,” imbuhnya.

Sri menjelaskan, lonjakan juga terjadi kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) terdapat lima ODP baru sehingga menjadi 1.262 dengan rincian 76 dalam pemantauan dan 1.186 dinyatakan sembuh.

n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid III sudah berlangsung di Kota Bogor. Efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan penyebaran Covid-19 pun terus menjadi sorotan publik. Tak terkecuali DPRD Kota Hujan. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto pun ikut angkat bicara. Menurutnya, saat ini dewan mempunyai dua pansus yang khusus mengawasi pelaksanaan penanganan Covid-19.

“Efektif atau tidaknya, sebenarnya publik bisa menilai sendiri. Itu akan lebih obyektif. Kalau DPRD yang menilai, nanti dianggap politis,” kata Atang, Minggu (17/5).

Yang jelas, kata Atang, dewan sejak awal sudah menyampaikan bahwa apabila dilihat dari pelaksanaan PSBB di lapangan sejak tahap 2 yang lalu, PSBB seakan tidak ada, tidak sesuai dengan harapan diberlakukannya. Sekarang di tahap 3 lebih tidak terasa lagi. Kerumunan semakin banyak. Pasar dan pertokoan semakin ramai. Jalan juga semakin penuh, bahkan macet di sore hari,” jelasnya.

Hal ini, sambung Atang, berbeda dengan kepatuhan dan pengawalan PSBB di sarana pendidikan dan peribadatan. “Hal ini menjadi sebuah ironi, di saat kita menghimbau dan meminta masyarakat untuk beribadah di rumah, menutup masjid, gereja dan tempat ibadah yang lain, justru tempat-tempat umum semakin ramai dan tidak ditertibkan”, jelasnya.

Menurut Atang, pemerintah harus melakukan berbagai perbaikan dalam penerapan PSBB. Seharusnya, evaluasi PSBB Jilid II dijadikan dasar pertimbangan untuk perpanjangan kebijakan itu. Bahkan, dewan sempat meminta agar kebijakan itu distop bila hanya sebatas di atas kertas.

“Kami menyampaikan bahwa PSBB tidak perlu diperpanjang kalau hanya di atas kertas. Hanya berupa status. Buat apa hanya berupa status pemberlakuan PSBB kalau tidak diikuti penerapannya dengan maksimal. Karena, kesan itulah yang kami tangkap selama pelaksanaan PSBB tahap kedua kemarin”, jelas Atang.

Namun, kata Atang, bila dilihat berdasarkan kajian epidemiologi dan kebutuhan pemutusan mata rantai penyebaran diperlukan PSBB. “Maka harusnya dilakukan PSBB dengan benar dan penuhi tiga hal mendasar,” katanya.

Pertama, penuhi kebutuhan warga dengan menyalurkan program bantuan sosial yang selama ini masih semrawut dan banyak sekali yang belum tersalurkan. “Warga sudah gelisah bantuan tidak turun-turun, padahal mereka sangat membutuhkan. Kalau ini dijalankan dengan maksimal, tentu akan mengurangi pergerakan warga keluar rumah karena kebutuhan dasarnya terpenuhi”, jelas Atang

Kedua, penerapan PSBB dilaksanakan dengan lebih tegas, sehingga efektif dalam memutus rantai penyebaran covid-19. “Bukan sekedar status PSBB tanpa diikuti implementasi yang kuat di lapangan. Yang terjadi justru pemborosan anggaran dan dampak ekonomi sosial semakin besar”.

Ketiga, perkuat infrastruktur pendukung dan penambahan personil untuk pengetatan pelaksanaan PSBB. “Pemerintah diberikan keleluasaan untuk menganggarkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau personil aparat tidak mencukupi, rekrut relawan-relawan dari linmas ataupun yang lain. Membuka lapangan kerja sekaligus mensukseskan pelaksanaan PSBB. Ditempatkan di masing-masing RW dan tiap pintu masuk wilayah”, pungkasnya.

n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sengkarut proyek galian tanah di Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Tanah Sareal, Kota Bogor masih memanas. Pasalnya, akhir pekan lalu sejumlah warga mendatangi lokasi galian dan meminta perusahaan menstop aktivitasnya.

Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Ranyon Tanah Sareal, Sopian menyatakan bahwa kendati pengusaha galian mengaku telah mendapat persetujuan warga, namun hal itu hanya bersifat segelintir lantaran mereka tak paham dampak yang akan dirasa di kemudian hari. “Sekarang jadi polemik kan, dan tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi konflik,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (17/5).

Menurut Sopian, warga sekitar lokasi galian resah dengan adanya kegiatan tersebut lantaran dampak proyek membuat badan jalan menjadi kotor dan licin sehingga membahayakan pengendara sepeda motor.

“Kemudian paska proyek penggalian dilaksanakan. Masyarakat sekitar merasa terancam dengan bencana tanah longsor. Karena itu pemerintah mesti segera bertindak, menelusuri perizinannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Agustian Syah mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada PT. Multi Pembangunan Usahajaya sebagai perusahaan yang mengerjakan galian tersebut.

“Sudah kami layangkan pemanggilan kepada perusahaan. Rencananya dijadwalkan Senin (18/5). Sebelumnya tim kami juga sudah meninjau lapangan dan mendapat surat tembusan soal keberatan warga,” paparnya.

Agus mengaku, di Kota Bogor belum ada nomenklatur utk galian tanah seperti galian tanah atau pasir. “Memang nomenklatur perizinannya belum ada,” ucapnya.

n Fredy Kristianto

Ciawi | Jurnal Inspirasi  

KADISPORA Kabupaten Bogor, Bambang Setyawan secara tegas mengatakan program pembangunan sarana pendukung Piala Dunia U-20  tahun 2021  kemungkinan  akan tetap berjalan .

“Mudah –mudahan wabah Covid 19 ini bisa segera berakhir dan semua bisa seperti semula dalam beraktifitas.  Kami juga tetap merencanakan akan melakukan pembangunan sarana sarana pendukung Piala Dunia U 20 seperti yang diminta oleh PSSI ataupun FIFA,” tegas Bambang Setyawan  yang kerap dipanggil BS.

BS menegaskan, kendati FIFA sampai saat ini belum memutuskan stadion mana saja yang akan ditetapkan jadi venue utama Piala Dunia U 20, namun pihaknya akan selalu all out untuk menambah sarana pendukung Stadion Pakansari  supaya benar benar bisa standar dengan yang FIFA inginkan untuk event U 20 mendatang.        

Dilain pihak, politisi  PPP Kabupaten Bogor, Usep Supratman yang saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor menilai pembangunan sarana pendukung Piala Dunia U 20  harus tetap berjalan dan disesuaikan dengan tahapan tahapan serta kondisional di lapangan  saat ini yang tengah di landa wabah Covid 19

“Mudah mudahan  Covid 19 ini segera berakhir dan Pemkab Bogor bisa meneruskan semua program yang terkait dalam Pancakarsa  yang jadi unggulan saat ini,” beber Usep Supratman.

Usep menilai, semua pihak belum tahu kapan akan berakhirnya Covid 19 ini. Untuk itu,  kata Usep,  semua tahapan pembangunan yang berkaitan dengan perhelatan Piala Dunia U 20 tetap jangan dilupakan dan harus jadi prioritas juga dalam pembangunan di Kabupaten Bogor.

** Asep Syahmid

Ciawi | Jurnal  Inspirasi  

Apresiasi Positif sangat pantas diberikan kepada pengurus dan jajaran anggota FORMI Kabupaten Bogor yang bergerak semua dalam menyebarkan 1000 paket sembako kepada masyarakat terdampak factor sosial karena Pandemi Covid 19 dan juga Program Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) yang tengah  dilakukan di Kabupaten Bogor.  

Penyebaran sembako kepada masyarakat umum dan juga para pengurus FORMI Kabupaten Bogor secara simbolis dilakukan Bupati Bogor dan Ketua Umum FORMI Kabupaten Bogor, Usep Supratman   di Pendopo Bupati Bogor, akhir pekan lalu.

Setelah melakukan secara simbolis, FORMI secara door to door menyambangi masyarakat yang ada di sekitar Ciawi dan beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bogor.

Pemberian paket sembako Door To Door yang dilakukan FORMI Kabupaten Bogor  dihadiri juga Kadispora Kabupaten Bogor, Bambang Setyawan,  Dirut PD Pasar  Tohaga, Haris Setiawan,  dan jajaran pengurus serta perwakilan cabor yang masuk di FORMI Kabupaten Bogor .   

“Kami melakukan ini karena lebih fokus kepada dampak sosialnya, makanya kami memberikan sekitar 1000 paket sembako untuk beberapa zona yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Usep Supratman kemarin petang di  kawasan Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Usep menegaskan, saat door to door atau “mengantar bola” (Paket Sembako ) pihaknya tetap melakukan protokoler kesehatan terkait Covid 19  ini.     

“Intinya yang kami lakukan ini benar benar untuk ikut mendukung program Bupati Bogor terkait memutus mata rantai Covid 19 di Kabupaten Bogor dan mentaati semua aturan yang tertuang di PSBB ,” beber Usep.

Selain melakukan pembagian paket sembako kepada masyarakat umum,  FORMI Kabupaten Bogor juga memberikan bantuan kepada pengurus  FORMI dan para anggota cabor yang ada di FORMI Kabupaten Bogor.   

Kadispora Kabupaten Bogor, Bambang Setyawan yang hadir dalam acara Door To Door FORMI tersebut mengatakan sangat bangga dengan program kemanusian yang dilakukan FORMI Kabupaten Bogor di tengah Pandemi Covid 19  ini.

“Apa yang dilakukan FORMI ini benar benar tepat, karena sebagai bentuk penanggulangan dampak sosial akibat Pandemi Covid 19 dan juga PSBB ,” tegas Bambang Setyawan.  

** Asep Syahmid

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Pemain sepakbola putri kelahiran Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang saat ini tergabung dalam skuat Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Jawa Barat, untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, yakni Reva Octaviani, harus menjalani program latihan secara mandiri di rumah, sesuai dengan program latihan yang diberikan tim pelatih sepakbola putri ‘Tanah Pasundan’ selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang merupakan tentangga Reva Octaviani, Minggu (17/5). “Sekarang ini, Reva Octaviani, harus berlatih secara mandiri di rumah. Hal itu dikarenakan belum meredahnya penyebaran wabah Covid-19 di Jawa Barat. Sehingga tim pelatih memutuskan untuk memulangkan pemain sepakbola putri Jawa Barat di masa pandemi ini,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Wanhai itu menjelaskan, jika Reva tetap aktif berlatih secara mandiri dirumah. Mulai dari latihan fisik, teknik, skill dan program latihan lain-lainnya. Apalagi sambung Wanhai, tim pelatih terus intens memberikan program latihan kepada Reva secara kontinyu selama masa pandemi Covid-19.

“Pemulangan pemain yang dilakukan tim pelatih itu sangat baik. Karena bukan hanya cabor sepakbola saja yang atletnya dipulangkan untuk menjalani program latihan mandiri. Tapi semua cabor, termasuk cabor paralayang dan gantole,” tegasnya.

Wanhai menginginkan, pemain sepakbola asal Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor itu, harus bisa lebih giat berlatih dalam menjaga performanya. Terlebih, dalam hal menjaga kebugaran, serta kesehatan, selama menjalani program latihan mandiri yang diberikan tim pelatih dimasa-masa pandemi Covid-19 ini.

Sementara itu, Reva Octaviani, mengaku enjoy dalam menjalani program yang diberikan tim pelatih selama berlatih mandiri di rumah. Hanya saya, tambah Reva latihan sedikit kurang seru karena tidak seperti bisanya berlatih dengan teman-teman satu tim sepakbola putri Jawa Barat.

“Enjoy saja walau berlatih secara mandiri. Tapi memang sedikit kurang seru latihannya. Karena tidak bisa langsung berlatih seperti biasa di lapangan bersama teman-teman satu tim sepakbola putri Jawa Barat,” kata Reva. 

** Asep Syahmid