Jakarta | Jurnal Inspirasi
Upaya menekan angka penularan virus Corona (Covid-19) di Indonesia selama ini hanya melibatkan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sejumlah ilmuwan mengatakan seharusnya sejak awal pemerintah melibatkan perguruan tinggi, Kemenristek dan Dikti untuk menangani pandemi Covid-19 sehingga ada keterlibatan ilmuwan dan pakar sains.
Pendiri
Research-Aid Networks mengatakan pandemi virus Corona menjadi lebih kompleks
saat tidak cukup data dan fakta sains. Seorang pakar mengatakan tidak ada usaha
sistematis dalam melibatkan para akademisi di Indonesia. Juru bicara pemerintah
Indonesia membantah tidak mengapresiasi pendapat dari kalangan perguruan tinggi.
Ada sejumlah kebingungan
untuk melihat status pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini. Pemerintah Pusat,
Daerah, dan Ikatan Dokter Indonesia pernah memegang angka kasus yang berbeda. Belum
lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada penerapannya banyak
dilanggar, tetapi sudah ada rencana untuk segera dilonggarkan tanpa alasan
jelas.
Para pakar sains dan ilmuwan merasa tidak dilibatkan pemerintah saat mengambil keputusan, sehingga jika ada yang mengatakan Indonesia sudah aman dari virus Corona tidak memiliki bukti ilmiah. Padahal menurut Professor Jeremy Rossman, Presiden dan pendiri dari Research-Aid Networks, masalah pandemi virus Corona menjadi lebih kompleks saat tidak cukup data dan fakta sains.
Pakar virus dari University of Kent, Inggris ini menjelaskan masalah yang kompleks mempengaruhi perilaku psikologi, sosial, bahkan ekonomi dari setiap warganya. “Jadi saya rasa yang diperlukan adalah memisahkan apa yang kita ketahui dari apa yang kita duga,” ujarnya kepada ABC News.
Memberi masukan jadi
“tantangan besar”
Pandu Riono, epidemiolog dari Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) yang merancang pemodelan Covid-19
di Indonesia adalah salah satu orang yang sejak awal sadar pentingnya sains
dalam penanganan wabah corona.
Sejak virus corona di Wuhan merebak, ia sudah mulai mempelajarinya sebagai langkah antisipasi bila virus ini masuk ke Indonesia. “Sejak bulan Januari kami sudah expect dan kesal juga, kok laporan [kasusnya] negatif terus. Denial [penyangkalan] pemerintah saat itu juga luar biasa tingginya,” kata Pandu.
Sikap menganggap enteng virus Corona yang
dipertontonkan pejabat Indonesia mendorong Pandu untuk giat meneliti wabah
corona jika sewaktu-waktu pemerintah memerlukan bantuan.
Pandu dan sejawatnya kemudian membuat
pemodelan terkait lonjakan pasien jika kita tidak ada intervensi yang serius,
yang akhirnya dipakai oleh BAPPENAS untuk mengestimasi kebutuhan rumah sakit. Selain
itu, ia juga mempresentasikan temuannya ke beberapa pemerintah daerah.
Tapi bukan berarti input-input yang diberikan
Pandu langsung diterima oleh pemerintah. “[Memberikan input kepada
pemerintah] ini tantangan besar untuk saya, terutama bagaimana menerjemahkan
penemuan akademis menjadi sebuah kebijakan,” tutur Pandu.
Masalah di birokrasi dan “angka yang cocok”
Selain soal
mengkomunikasikan hasil temuan akademis, menurut Pandu kesulitan lainnya ada pada
struktur dalam pemerintah itu sendiri. “Para pejabat ini lebih
mendengarkan staf ahlinya, bukan akademisi di luar seperti kami.”
Ia kemudian mencontohkan bagaimana ia harus
mencari dan berhadapan dulu dengan staf ahli sebelum bisa memberikan masukan kepada
presiden. “Pernah saya minta dikenalkan dengan stafnya, sudah bertemu tapi
ternyata ia tidak peduli. Jadi kita harus strategis memilih segmen target
policy makers,” tutur Pandu.
Upaya yang dilakukan Pandu ini menunjukkan
bukan hanya sulitnya memberikan masukan kepada pemangku kebijakan, tapi juga
bahwa tidak ada usaha yang sistematis dalam melibatkan para akademisi di
Indonesia. “Harusnya sejak awal itu melibatkan semua perguruan tinggi.
Harusnya LIPI berfungsi, Kemenristek dan Dikti juga [harusnya] berfungsi
menghimpun masukan dari akademisi.”
Selain Pandu, ada juga akademisi lain yang berbicara kepada ABC News dan mengeluhkan reaksi pemerintah saat ia mempresentasikan riset ilmiahnya terkait Covid-19. Menurutnya, para pejabat yang mengundangnya cenderung mencari model dan angka yang “cocok” untuk mereka, tanpa peduli dasar ilmu yang ia jelaskan.
“Begitu melihat angka saya, mereka
protes, “angkanya nggak cocok”. Saya jadi bingung, angka ini bukan
soal cocok-cocokan. Ini ada hitungan ilmiahnya,” ujar peneliti yang tidak
ingin disebutkan namanya ini.
Peristiwa yang dialaminya ini membuat ia
berkecil hati dan sangsi, apakah pemerintah mau mendengar dan menjadikan sains
sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan. Kekhawatiran akademisi ini beralasan
dan relevan, setelah epidemiolog dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit,
Iqbal Elyazar, mengatakan selama ini Indonesia ternyata belum memiliki kurva
epidemi yang sahih.
Padahal, kurva epidemi ini dibutuhkan untuk mengukur sukses atau tidaknya intervensi yang dilakukan, termasuk kapan harus melonggarkan sejumlah aturan. Fakta-fakta ini mungkin sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto pada awal Maret 2020.
Kepada Science Magazine, Achmad Yurianto mengatakan ia tidak peduli dengan apa yang para ilmuwan katakan tentang pandemi, karena “pendapat [para ilmuwan] tidak penting jika informasi mereka hanya membuat kepanikan.”
Namun kepada ABC News, Achmad Yurianto
membantah pernah memberikan pernyataan ini. “Tidak ada kata-kata itu.
Bahkan saya mengapresiasi ahli dari perguruan tinggi untuk menghitung
perkiraan-perkiraan itu,” katanya.
“Saya menghargai, saya mengapresiasi.
Tapi bagi kita, yang penting itu bukan memperkirakan kapan dan berapa, tapi
komitmen bersama untuk menjalankan PSBB,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal
Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Berry Juliandi mengatakan saat ini kelemahan
Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi virus Corona adalah koordinasi dan
distribusi informasi. Ia mencontohkan dengan sejumlah penemuan yang digagas
oleh para ilmuwan di Indonesia.
Salah satunya adalah robot yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dengan pihak Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS UNAIR). Robot bernama RAISA ini sudah digunakan di RS UNAIR dengan tujuan utama membantu petugas medis agar mengurangi interaksi dengan pasien.
Berry menganggap “aneh” ketika pemerintah mengeluarkan ajakan kepada warga untuk memberikan ide atau proyek teknologi dalam rangka menangani virus corona. “Mengapa justru mendanai sesuatu yang belum dimulai, dibandingkan membiayai sesuatu yang sudah jelas kelihatan dan layak dipakai?” ujarnya.
Menurut Berry, sejak masa transisi dari
Orde Baru, hubungan antara ilmuwan dengan pemerintahan tidak menjadi erat
seperti sebelumnya. “Walaupun ada penggunaan sains dalam pembuatan
kebijakan, tapi bukan merupakan arus utama,” ujar Berry yang juga dosen di
Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor.
Berry menjelaskan jika sama seperti ilmuwan lainnya, sudah banyak gagasan, rekomendasi, bahkan hingga menawarkan diri, namun tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. “Kami juga sudah melakukan peran-peran yang lain, yang mungkin tidak terlihat, seperti ilmuwan-ilmuwan ini ada yang berada di garda terdepan untuk tes COVID, jadi tanpa mendengar pemerintah, kami sudah berkarya di situ,” ujarnya.
“Tanpa dukungan, kita sudah dan akan jalan masing-masing,” ujar Berry yang tergabung dalam Indonesia Young Scientist Forum. Sejumlah ilmuwan di Indonesia beserta beberapa masyarakat telah menghasilkan sejumlah penemuan berbasis teknologi, ‘tanpa harus mengeluarkan uang banyak’.
Seperti yang dikatakan Dr. Syarif Hidayat, dosen STEI Institut Teknologi Bandung (ITB), yang membuat sebuah ventilator, atau alat bantu pernafasan sederhana. Ada pula robot yang dikembangkan Telkom University dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Bandung.
Ravindra Ditama, atau Tama, manajer teknik dari tim robot tersebut mengatakan robot ini mampu melakukan disinfeksi dengan penggunaan sinar ultraviolet. Tak hanya ilmuwan, praktisi teknologi lainnya, seperti Ahmad Alghozi juga telah menciptakan sebuah aplikasi ponsel dengan fitur yang dapat melacak Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif Covid-19.
Asep Saepudin Sayyev |*
