Bogor | Jurnal Inspirasi
Penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bogor menjadi fokus perhatian DPRD Kota Hujan. Hal itu lantaran pemerintah menganggarkan dana fantastis yakni sebesar Rp323 miliar yang bersumber dari APBD setelah memangkas sejumlah kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara empat instansi terkait yang merupakan ujung
tombak penanganan Covid-19 yakni Dinas Sosial (Dinsos) dan RSUD Kota Bogor,
Dinas Kesehatan (Dinkes) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
melaksanakan pengadaan Alat Pengaman Diri (APD) secara masing-masing.
Hal itu menimbulkan kekhawatiran DPRD Kota Bogor bila
penanganan Covid-19 akan tumpang tindih. Lantaran di sisi lain pemkot melalui
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerima banyak bantuan berupa dana,
sembako hingga APD dari para dermawan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Bogor, Oyok
Sukardi mengatakan bahwa hingga kini hanya satu instansi yang telah membeberkan
data serapan penanganan Covid-19 kepada DPRD yakni Dinkes dengan total serapan
mencapai Rp8 miliar. “Sedangkan BPBD dan Dinsos yang anggarannya pencapai
Rp50 miliar belum memberikan rincian penggunaan dana. Begitupun dengan
RSUD,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (3/6).
Kendati demikian, kata Oyok, DPRD mendapat informasi
bahwa serapan anggaran penanganan Covid-19 baru mencapai Rp36 hingga Rp38
miliar dari total anggaran Rp323 miliar. “Tapi rincian pastinya kami belum
dapat,” ucap politisi Golkar itu.
Oyok menegaskan, pada pekan lalu pihaknya sempat menggelar
rapat dengan instansi terkait penanganan Covid-19 untuk menanyakan perihal
penggunaan anggaran tersebut. “Sempat rapat, tapi mereka tak bawa data
jadi kami pending sampai pekan depan. Kami akan saklek nanti agar instansi
terkait membawa data yang dibutuhkan,” katanya.
Pansus I, sambung Oyok, juga akan memanggil Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKA). Hal itu bertujuan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah serapan
dana dan berapa bantuan yang diterima dari luar serta bagaimana
pendistribusiannya. Kami khawatir ada tumpang tindih,” jelas dia.
Lebih lanjut, Oyok mengaku pesimistis anggaran sebesar
Rp323 miliar dapat terserap maksimal. Hal itu berkaca pada kondisi saat ini
yang serapannya baru antara Rp36 hingga Rp38 miliar. “Perkiraan saya,
maksimal anggaran terserap dua kali lipatnya dari dana yang diserap
sekarang,” ucapnya.
Dengan demikian, sambung dia, seharusnya pembangunan atau
kegiatan yang masuk dalam skala prioritas masih bisa dikerjakan. “Kalau
melihat demikian, harusnya bisa jalan. Tapi kami ingin lihat dulu PSBB
diperpanjang atau tidak,” kata Oyok.
Saat disinggung mengenai apakah rencana kerja yang dibuat
oleh pemerintah tak terukur. Oyok mengatakan bahwa Pemkot Bogor berdalih hal
itu terjadi karena pandemi ini mendadak terjadi. “Makanya kami ingin tahu
rincian anggaran dan penggunaannya,” ungkapnya.
Terpisah, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim
mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyisiran ulang penggunaan anggaran
dan memprioritaskan pengadaan yang ada pada dinas teknis.
“Pengalokasian anggaran Rp323 miliar itu sifatnya
menyesuaikan kondisi kedaruratan pandemi Covid-19. Bila sudah lebih kondusif
maka anggaran akan dikembalikan ke posisi semula,” jelas Dedie.
Sejauh ini, kata Dedie, proses penyerapan sudah berjalan
di Dinkes dan RSUD. “Kalau soal angka silahkan ke intansi langsung. Yang
pasti RSUD melakukan pengadaan APD untuk internal sedangkan Dinkes APD untuk RS
lain yang menangani Covid-19, puskesmas, rapid test kit dan alat kesehatan
penunjang,” jelasnya.
Dedie juga menampik bila ada anggapan rencana kerja
pemkot tak terukur dalam penanganan Covid-19. “Saya pikir bukan kurang
terukur, tapi alokasi masing-masjng kan punya target yang berbeda. Contoh
pengadaan di RSUD tidak bisa utk membantu ke RS lain, sementara Dinkes kan bisa
lebih fleksibel,” jelasnya.
Dedie juga menyinggung bahwa Pemkot Bogor akan tetap menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga miskin baru terdampak Covid-19 secara empat tahap. “Dan untuk BTT tentu akan sesuai dengan kondisi atau situasi pasca PSBB,” tandasnya.
n Fredy Kristianto