Bogor | Jurnal Inspirasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota menggelar kegiatan KPU Kota Bogor Mengajar yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Siswa SMP di Kota Bogor yang masuk dalam segmen masyarakat pra pemilih sangat strategis untuk diberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Demokrasi dan Kepemiluan.

“Beberapa tahun lagi mereka Akan menjadi pemilih pemula yang untuk pertama kali akan menggunakan hak politiknya,” kata Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin.

Selain itu, sesuai dengan regulasi yang berlaku, di usia 17 tahun, mereka sudah bisa berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara pemilu. “Selain sebagai pemilih, mereka juga sangat berpotensi membantu KPU sebagai petugas KPPS di TPS,” tambah Samsudin.

Dinas Pendidikan Kota Bogor sangat antusias dan mendukung kegiatan KPU Kota Bogor Mengajar. “Ditengah situasi pembelajaran jarak jauh, kegiatan bisa memberi nuansa yang baru bagi siswa dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran PKN,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fahrudin.

Anggota KPU Kota Bogor Divisi SDM dan Sosparmas KPU Kota Bogor, Dian A Yamin menjelaskan bahwa ditengah pandemi Covid19, kegiatan KPU Kota Bogor Mengajar dilaksanakan secara online kepada ratusan siswa dari 125 SMP se-Kota Bogor. “Kegiatan dibagi menjadi 3 gelombang pada 4-6 November 2020,” terang Dian.

Kegiatan KPU Kota Bogor Mengajar dikemas dengan interaktif dan mengajak siswa untuk aktif berdiskusi selama kegiatan. “Disediakan doorprize menarik untuk peserta yang aktif dalam diskusi,” sambung Dian.

Kegiatan KPU Kota Bogor Mengajar diharapkan berdampak pada peningkatan wawasan dan kesadaran para siswa SMP. “Ketika waktunya tiba, mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan bijak,” tutup Samsudin.

** Handy Mehonk

Washington | Jurnal Inspirasi

Joe Biden baru saja menang di tujuh negara bagian, termasuk di tempat tinggalnya Delaware. Calon presiden dari Partai Demokrat itu meraih kemenangan di Rhode Island, New Jersey, Massachussetts, Maryland, Illinois, Delaware, dan Connecticut.

Joe Biden baru saja memenangkan Virginia dan meraih 13 electoral yang diperebutkan di sana. Pengumuman ini baru saja dilansir AP yang dikutip dari Sindonews, Rabu (4/11). Virginia merupakan swing state saat kampanye Barack Obama pada 2008 dan 2012, tapi telah menjadi kandang Partai Demokrat dalam beberapa tahun terakhir.

Tak mau ketinggalan, Donald Trump raih kemenangan di West Virginia. Kemenangan Trump di sana tak mengejutkan. Trump pun mendapat tambahan lima suara electoral. Trump juga memenangkan South Carolina dan mendapat tambahan sembilan suara electoral. Trump pun unggul di Oklahoma, Tennessee, Missisippi, dan Alabama.

Beberapa saat setelah pemungutan suara ditutup di Kentucky, AP mendeklarasikan Donald Trump memenangkan delapan suara electoral di sana. Kemenangan Trump di Kentucky sudah diprediksi sebelumnya.

Tak hanya di Kentucky, Trump juga menang di Indiana menurut laporan Reuters. Di Indiana, Trump meraih 11 suara electoral. Adapun Joe Biden telah mengamankan kemenangan pertamanya di Vermont yang menyediakan tiga suara electoral. Ini menjadi kemenangan perdananya.

Pesta demokrasi kali ini memang berbeda dari sebelumnya karena selama kampanye rakyat AS mengalami polarisasi yang sangat dalam.

Masker wajah yang dikenakan banyak pemilih dan toko-toko yang ditutup papan di beberapa pusat kota menjadi pengingat dua masalah besar yang membentuk pemilu 2020, yakni COVID-19 dan kerusuhan saat protes mengecam kebrutalan polisi dan rasisme.

Sejumlah kelompok hak-hak sipil mengatakan mereka sedang memantau tanda-tanda tekanan pada pemilih. Lembaga penegak hukum juga waspada terhadap gangguan selama pemungutan suara. Namun ketakutan terburuk mereka tidak terjadi hingga sore hari waktu setempat.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Belum 24 jam naskah omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/11) lalu, berada di situs Setneg yang diberi nama UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejumlah pihak yang telah mengunduhnya menemukan kesalahan atau kejanggalan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti adanya kejanggalan, salah satunya terdapat pada pasal 6 yang merujuk pada ayat 1 huruf a pasal 5. Namun, pasal lima yang jadi rujukan justru tak ada ayat dan huruf tersebut. “Pasal 6 jadi satu ketentuan yang merujuk pada Pasal 5, di situ tidak ada, maksudnya merujuk ke mana itu?” kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf, Selasa (3/11).

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menuturkan kejanggalan pasal ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah menggarap UU Ciptaker.”Ini menjadi bahan tambahan alasan. Layak dibatalkan menggugurkan semua undang-undang (Ciptaker). Salah satu pasal itu enggak bisa dilaksanakan,” katanya.

Bivitri menilai kejanggalan pasal ini bentuk pembahasan undang-undang yang asal-asalan oleh pemerintah. Lalu Pasal 151 yang merujuk pasalnya tidak nyambung yang masuk dalam Bab IX Kawasan Ekonomi. Pasal itu berisi dua ayat yang mengatur lokasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kejanggalan, yang diduga salah ketik,  terlihat dari pasal yang dirujuk pada bagian tersebut.

Pasal 151 ayat (1) merujuk pasal 141 huruf b soal kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pasal 151 berbunyi sebagai berikut: (1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b terdiri atas: a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Sementara pasal 175 janggal karena salah mencantumkan rujukan pada pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adanya kejanggalan tersebut, seniman Sujiwo Tejo mengkritik kekeliruan pada naskah omnibus law UU Ciptaker yang diteken Presiden Joko Widodo. Kritik yang disampaikan Sujiwo bernada satire. Hal itu disampaikan lewat akun Twitter @sudjiwotedjo.

Jika berita ini benar, aku cuma mau bilang bahwa hidup memanglah siklus dari dunia bocah kembali ke dunia bocah. Dunia bermain. Makin tua makin butuh main-main: moge, golf, perkutut, poco2 dll .. tapi rakyat dan UU jangan dijadikan mainan, Pak,” kicau Sujiwo, Selasa (2/11).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikono pun mengakui kekeliruan pada naskah UU Ciptaker. Namun dia mengelak,  kekeliruan dari UU yang diberi nomor 11 Tahun 2020 tersebut bersifat teknis administratif saja.

“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” kata Pratikno, Selasa (3/11).

Ia pun menegaskan kekeliruan teknis tersebut menjadi catatan dan masukan bagi pihaknya untuk menyempurnakan kembali kualitas UU yang hendak diundangkan. “Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis. Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya,” kata dia.

** ass

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Seorang guru mengaji perempuan asal Kelurahan Ciriung RT3 RW4, Kecamatan Cibinong, Atikotul Mahya (28) ditemukan tewas di dalam sumur yang berada di kediamannya, Selasa (3/11) pagi. Atikotul Mahya yang merupakan seorang guru Tempat Pengajian Anak (TPA) itu dilaporkan hilang sejak Minggu (1/11) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Jasad perempuan yang akrab disapa Bunda Maya itu, pertama kali ditemukan oleh Mulyadi (42) seorang tukang ledeng, yang diminta oleh suami korban, M Kurniawan lantaran merasa ada bau tak sedap pada air di rumahnya.

“Sumurnya mah masih tertutup oleh beton tadi. Tetapi, saya belum turun, saya senter dulu ke dalam sumur. Saya yakin banget itu manusia. Akhirnya enggak jadi turun saya langsung lapor ke suaminya dan lapor ke RT,” uja Mulyadi kepada Wartawan, kemarin.

Ia menjelaskan, setelah melihat ada sosok mayat di dalam sumur, dirinya juga menemukan ada bercak darah yang sudah mengering di sekitar sumur, seperti paralon. “Kayaknya ada luka. Soalnya ada bekas darah,” katanya.

Jasad Bunda Maya dievakuasi oleh tim rescue Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, sekitar pukul 10.30 WIB. Ketika dievakuasi, tidak ada pakaian pada tubuh korban.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pengestu menerangkan, penyebab kematian guru ngaji tersebut masih diselidiki. Jasad korban sudah dibawa ke RS Polri untuk diautopsi. “Olah TKP sudah kita lakukan. Sudah selesai. Penyebabnya masih belum diketahui. Tapi sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati,” kata AKP Yunli.

Polisi juga belum bisa mengonfirmasi adanya luka atau bekas pukulan pada tubuh korban, maupun adanya dugaan pembunuhan pada kematian korban bernama AM (28) tersebut. “Belum, kami belu tahu. Tapi berdasarkan keterangan dari keluarga, korban baru pulang dari acara Maulid Nabi di masjid dekat rumah tinggalnya,” tandasnya.

** Noverando H

5 Gubernur Lawan Pusat Putuskan UMP Naik

Bandung | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan besaran nilai upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2021 sama dengan nilai UMP Jawa Barat tahun 2020, yakni sebesar Rp 1.810.351,36. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa menaikkan UMP Provinsi tahun 2021.

Ridwan Kamil beralasan karena hampir 500 perusahaan yang ada terdampak pandemi Covid-19 dan telah melakukan PHK. “Pemprov Jabar memilih untuk mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk tidak menaikkan UMP Jabar 2021,” kata dia, Selasa (3/11).

Ridwan Kamil meminta para pekerja untuk tidak membandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit. Karena itu, menurutnya, jika upah minimum tetap dipaksakan naik, akan semakin banyak perusahaan yang melakukan PHK. Sehingga, akan merugikan pihak buruh.

Sementara sebanyak 5 gubernur memutuskan untuk tetap UMP tahun 2021 di wilayahnya. Kebijakan itu umumnya didasarkan pada peningkatan inflasi yang terjadi, dan kekhawatiran daya beli masyarakatnya makin menurun tajam. Langkah berani itu diambil meski harus bertentangan dengan pemerintah pusat yang meminta pemerintah provinsi tidak menaikkan upah minimum. Adapun 5 provinsi yang dengan tegas tetap menaikkan upah minimumnya adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan UMP tahun 2021 dinaikkan menjadi Rp 4.416.186,548. Menurutnya penetapan itu telah sejalan dengan semangat yang ada dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.

UMP DKI Jakarta, kata Anies, juga telah mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 % (tiga koma dua puluh tujuh persen), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak COVID-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015,” ungkap Anies Baswedan dalam keterangan resminya Selasa (3/11.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan menaikkan UMP Jawa Tengah untuk 2021 sebesar 3,27% atau naik Rp 56.963,9 menjadi Rp 1.798.979. Ia mengatakan dasar penetapan UMP tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.Dalam perhitungan itu, kenaikan UMP menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan lainnya. Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.

Lalu Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengambil langkah serupa. Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan UMP Yogyakarta tahun depan ditetapkan sebesar Rp 1.765.000 atau naik 3,54%. Ia menjelaskan keputusan Gubernur untuk menaikkan UMP taun 2021 mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang pleno dewan pengupahan Yogyakarta yang dihadiri oleh ketiga unsur Dewan Pengupahan.

“Pada hari ini Gubernur DIY telah menandatangani Keputusan Gubernur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021 tertanggal 31 Oktober 2020,” kata Ketua Dewan Pengupahan DIY Aria Nugrahadi. Sedangkan provinsi di pulau Jawa yang terakhir menetapkan kenaikan UMP adalah Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Upah Minimum Provinsi UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.868.777. Angka tersebut naik sebesar 5,6 persen atau Rp 100 ribu dibanding dengan UMP 2020 yaitu 1.768.000.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penetapan UMP sesuai dengan Keputusan Gubernur Jatim nomer 188/498/KPTS/013/2020. Ditegaskannya bahwa keputusan UMP sudah berdasar hasil rapat antara dewan pengupahan yang terdiri dari buruh, pemerintah, dan pengusaha.

“Ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja RI nomor 11/2020 tentang penetapan upah minimum 2021 saat Pendemi Covid-19. Maka tanggal 27 Oktober malam sudah dilakukan rapat Dewan Pengupahan dan kemarin tanggal 30 Oktober dini hari sudah diputuskan,” ujar Khofifah.
Adapun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa pertama yang menetapkan kenaikan UMP 2021, nilainya sebanyak 2 persen. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1415/X/TAHUN 2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

“Ini betul-betul sesuatu yang berat kita lakukan, para pengusaha merasakan itu sehingga dari UMP 2020 Rp 3.103.800 menjadi Rp 3.165,876. Jadi ada kenaikan 2 persen atau Rp 62.076,” kata Nurdin Abdullah melalui konferensi pers di Rujab Gubernur, Sabtu (31/10) lalu.

Dijelaskan Nurdin, ketetapan tersebut dilakukan melalui beberapa pertimbangan, utamanya kondisi perekonomian Indonesia. Khususnya Sulsel menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak Covid-19 pada masa pandemi Covid-19.

** ass