OB Positif, Puskesmas Tajurhalang Dibatasi

By

-

June 15, 2020

Tajur Halang | Jurnal Bogor
Pelayanan Puskesmas Tajurhalang untuk sementara dibatasi setelah salah satu pegawainya yang berprofesi sebagai office boy (OB) dinyatakan positif Covid-19 dari hasil Swab pertama. “Benar yang positif cleaning service atau OB tapi untuk ponednya tetap pelayanan persalinan,” kata Kepala Puskesmas Tajurhalang dr Frans saat dikonfirmasi, baru -baru ini.

Ia juga menjelaskan, bahwa pegawai Puskesmas Tajur Halang sudah mengikuti rapid test dan hasilnya non reaktif (negatif). Tapi untuk satu pegawai dikirim ke rumah sakit darurat untuk dikarantina karena positif dari hasil Swab.

“Diisolasi di Kemang, dan pihak puskesmas akan melakukan Swab masal akan pada hari Selasa nanti. Karena pasien tersebut awalnya sehat saja tanpa keluhan. Jadi dia orang tanpa gejala (OTG) makanya tidak ada keluhan sama sekali,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Tajurhalang Fikri Ihsani membenarkan bahwa ada satu staf Puskesmas Tajurhalang yang positif Covid-19 dan sudah dilakukan pemeriksaan serta evakuasi untuk dikarantina sementara. “Iya satu pegawai, pasien dikarantina dulu dan akan mengikuti Swab juga untuk melihat perkembangan kondisi tubuhnya,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan

ABK Asal Ciampea Diperlakukan tak Manusiawi

By

Admin

-

June 15, 2020

Ciampea | Jurnal Inspirasi
Anak buah kapal (ABK) asal Kampung Cibodas RT 02, RW 06 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Teddy Aris Setiawan (20) yang bekerja di kapal penangkap ikan Cina mendapat tindak kekerasan. Bahkan, sejak awal bekerja dari November tahun lalu belum mendapat gaji sepeser pun dengan jam kerja selama 20 jam. Hal ini diungkapkan ibunda Teddy, Ratnasari (48) di kediamannya, kemarin.

“Yang jelas keluarga berdoa terus agar anak saya selamat, dan akan memeriksa kondisi fisiknya khawatir bekas luka kekerasan. Bahkan, ketika kembali lagi ke Indonesia dengan selamat dan tidak ada penyakit satu pun di badannya,” kata Ratnasari.

Ia menuturkan dari pengakuan putranya, sampai saat ini kondisi Teddy masih sehat. Meski terus berdoa dan menjadikan air keran menjadi obat pelindung dari rasa capek yang kerja dalam sehari 20 jam. “Istirahat hanya sebentar saja. Setiap harinya disiksa terus, ditendang pakai sepatu, dimasukan ke freezer selama dua jam buat menampung ikan besar, untuk minum pun anak saya harus pakai air keran,” keluhnya.

Lebih lanjut ia mengaku, penyiksaan yang diderita ABK asal Indonesia tak beralasan. Bekerja sudah benar tapi tetap disalahkan terus, dan keluarga sangat kesal serta kecewa dengan perlakuan mereka. “Baru nelpon pada hari Minggu kemarin itupun sedang mengisi bahan bakar di Singapura,” tuturnya.

Sementara itu untuk kontrak kerja sendiri, Teddy harusnya bekerja selama dua tahun, bahkan pihak keluarga sudah menghubungi penyalur pekerja yang memperkerjakan kedua anaknya dari PT Rafa Samudera Bahari General Trading-Manning Agency Fisheries untuk segera ditindaklanjuti perihal kasus penganiayaan tersebut.

Kades Bojong Rangkas Iding Habudin mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Camat, Polsek dan Koramil untuk membantu Teddy yang diduga mengalami penyiksaan. “Saya sudah mendatangi rumah orang tua korban dan melihat dokumen serta nama PT yang memberangkatkan. Saya pun telah berkoordinasi dengan Polsek. Rencananya akan berangkat ke Kantor Imigrasi namun mendengar dari pihak keluarga katanya dari kantor yang memberangkatkan akan mencoba memulangkan kita lihat saja nanti kalau gak ada tindakan baru kita akan ke Imigrasi,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Kisruh Persoalan Tanah Makam, Ini Kata Pemerintah Desa Sanja

By

Admin

-

June 15, 2020

Citeureup | Jurnal Inspirasi
Tanah makam di Desa Sanja kisruh jadi pembicaraan warga. Tanah makam tersebut disebut-sebut telah dijual oleh mantan Kades Sanja Solahudin. Namun rupanya tanah tersebut berstatus tanah milik pribadi Kades Solahudin dan paguyuban warga yang akan diwakafkan untuk pemakaman. Belakangan ini, tanah makam tersebut masuk plotingan untuk pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun oleh PT. Adi Comutter Properti (ACP).

Pihak Pemdes Sanja pun akhrinya meluruskan perihal kekisruhan tersebut. Hadi, Sekretaris Desa Sanja saat ditemui Jurnal Bogor di ruangannya, Senin (15/6), mengatakan bahwa persolan tersebut merupakan kesalahpahaman yang harus diluruskan. Pasalnya, tanah makam yang letaknya masuk wilayah Desa Leuwinutug tersebut merupakan aset milik pribadi yang diperuntukan untuk pemakaman.

“Tanah tersebut yang saya sendiri belum tahu lokasi persisnya disebelah mana memang diperuntukan untuk makam, Tempat Pemakaman Desa (TPD). Namun status tanah tersebut adalah milik perorangan dan milik kelompok, adapun soal kekisruhan itu hanya salah pengertian saja, karena pada dasarnya tanah makam tersebut belum dijual hanya sudah masuk dalam plotingan untuk pembebasan lahan,” kata Hadi.

Ia menjelaskan, tanah tersebut masuk plotingan untuk pembebasan lahan, namun karena di sekitar tanah makam itu ada tanah milik Mantan Kades Sanja Solahudin dan tanah paguyuban warga, maka Solahudin menyarankan agar warga memindahkan makam yang ada diatas tanahnya ke pemakaman lain yang ada di Desa Sanja. “Pertimbangannya dari pada nanti saat pembebasan lahan harus memindahkan lagi makam, lebih baik sekarang dipindahkan supaya tidak dua kali kerja,” kata dia.

“Jadi diatas tanah Pak Solahudin itu ada satu makam baru, maka Pak Solahudin menyarankan agar makam tersebut dipindahkan ke pemakaman lain yang ada di Desa Sanja, nanti jika tanah itu sudah dibayarkan oleh pihak PT akan dibelikan di tempat lain untuk pemakaman warga Desa Sanja,” jelas Hadi.

Sementara mantan kades Sanja Solahudin yang baru berakhir masa jabatannya April lalu menjelaskan saat dihubungi via telepon selular, tanah itu milik dirinya seluas 110 meter per segi yang memang akan diwakafkan untuk tanah pemakaman warga Desa Sanja mengingat tanah makam warga Desa Sanja sudah penuh.

“Saya baru tahu waktu tahun 2011 tanah tersebut ternyata masuk plotingan oleh PT. ACP, jadi tanah milik saya (Solahudin-red) seluar sekitar 110 mketer tersebut yang masuk plotingan PT. ACP memang akan saya hibahkan untuk tanah makam warga Desa Sanja, jadi bukan tanah aset desa yang masuk plotingan PT. tersebut melainkan tanah pribadi milik saya,” jelasnya.

“Namun karena ada satu makam baru diatas tanah saya tersebut saya sampaikan jika makam tersebut agar dipindahkan ke pemakaman lain, karena tanah saya masuk plotingan PT, nanti jika sudah dibayarkan uangnya akan saya belikan tanah kembali ditempat lain yang tidak masuk plotingan, supaya warga Desa Sanja punya tanah makam lain, mengingat tanah makam yang kita punya sudah penuh, jadi saya jelaskan jika yang masuk plotingan PT adalah tanah saya pribadi yang akan dihibahkan untuk pemakaman warga yang terletak di desa Leuwinutug bukan tanah milik aset desa,” ungkap Solahudin lagi.

Dirinya menambahkan, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa belum ada transaksi apapun yang terjadi atas tanah wakaf makam tersebut, dan saat itu dihadiri oleh Paguyuban, RT/RW dia memberikan solusi agar satu makam tersebut dipindahkan supaya nanti saat kena pembebasan tidak perlu memindahkan lagi. Tanah sudah masuk plotingan dan kena pembebasan lahan sehingga hanya tinggal menunggu waktu saja.

“Belum ada pembayaran apapun atas tanah pribadi saya yang akan saya wakafkan untuk pemakaman tersebut, baru rencana jika itu sudah dibebaskan maka saat nanti sudah ada pembayaran, maka akan saya belikan tanah tersebut di tempat lain, jadi soal kabar yang beredar pemimpin menjual tanah makam itu terlalu dibesar-besaran karena tanah makam tersebut merupakan tanah saya pribadi bukan aset desa,” tandasnya.

** Nay Nur’ain

Pesawat TNI AU Timpa 2 Rumah Warga

By

Admin

-

June 15, 2020

Kampar | Jurnal Inspirasi
Pesawat tempur milik TNI AU jenis hawk jatuh di pemukiman warga RT 4, RW 1, Dusun I Sialang Indah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Ada 2 rumah warga rusak akibat bangkai pesawat tersebut. Kejadian itu pada Senin (15/6) pagi pukul 08.00 WIB. “Ada 2 rumah warga yang terkena. Tetapi 1 yang paling parah, yang rumah tingkat, sampai rusak atap dan dindingnya,” ujar Hendri dikutip Merdeka.

Warga mendengar ledakan keras saat kejadian. Informasinya, pemilik rumah tidak ada yang terluka. “Yang rumah tingkat itu milik pegawai PLN, tetapi tidak dihuni. Orangnya kerja di Rengat. Rumah yang dua lagi juga tidak kena orangnya. Jarak 2 meter dari orangnya,” kata Hendri.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma Fajar Adriyanto saat dikonfirmasi mengungkapkan, dalam kejadian pesawat tempur yang jatuh di Riau ini tidak adanya korban jiwa. “Iya belum ada (korban),” ungkapnya. Fajar juga menyebut pilot pesawat juga selamat. “Pesawat jenisnya Hawk 200, pilotnya eject selamat, untuk kegiatan lainnya masih kita investigasi,” tutupnya.

ASS |*

Duh, Utang Luar Negeri Rp 5.700 Triliun

By

Admin

-

June 15, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pada per akhir April 2020 Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat US$ 400,2 miliar (sekira Rp 5.700 triliun dengan kurs saat ini). Jumlah itu naik 2,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). Bank Indonesia (BI) melaporkan pada Senin (15/6), ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) adalah US$ 192,4 miliar. Sedangkan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 207,8 miliar.

“ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6% (yoy). Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik ditengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta,” sebut keterangan tertulis BI.

Untuk ULN pemerintah saja, BI mencatat jumlahnya adalah US$ 189,7 miliar atau naik 1,6% YoY per akhir April. Pada bulan sebelumnya, ULN pemerintah turun 3,6% YoY. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk diSurat Berharga Negara (SBN) dan penerbitan global bonds sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk dalam rangka penanganan wabah COVID-19.

“Pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah COVID-19 dan stimulus ekonomi. Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,3% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6%),” papar keterangan BI.

Sementara di sektor swasta, ULN masih dalam tren perlambatan. ULN swasta pada akhir April 2020 tumbuh 4,2% YoY, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,7% YoY. Perkembangan ini disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan di tengah stabilnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan. Pada akhir April 2020, ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,8%YoY, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya 2,4% YoY.

Sedangkan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sedikit meningkat dari 7% YoY pada Maret 2020 menjadi 7,3% YoY pada April 2020. Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,4% dari total ULN swasta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.

“Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2020 sebesar 36,5%, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 34,6%. Struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,9% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelas keterangan BI.

ASS |*

AHY Diusik Subur Sembiring

By

Admin

-

June 15, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Partai Demokrat akhirnya melaporkan Subur Sembiring ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik partai dengan mempertanyakan keabsahan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Kemarin saya mendatangi Polres Tangsel melaporkan DR HC Subur Sembiring dengan dugaan tindak pidana pasal 310, dan atau 315 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 UU ITE dan diterima polisi untuk segera diproses,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan dalam keterangan tertulis, Senin (15/6).

Dia menyebut laporan itu telah diterima dengan nomor TBL/613/K/VI/2020/SPKT/Res Tangsel. Ia mempermasalahkan lawatan Subur ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menkumham Yasonna Laoly pada Selasa (9/6). Menurutnya, Subur melukai marwah Demokrat dengan menyatakan kepengurusan hasil Kongres V Demokrat belum ada SK resmi dari pemerintah.

Anggota Komisi V DPR RI itu juga mempermasalahkan manuver Subur lewat sebuah video pendek. Irwan menyebut Subur melayangkan ancaman kepada DPR RI FPD, pengurus DPD, serta DPC Partai Demokrat se-Indonesia.
“Untuk saya imbau kepada Subur Sembiring untuk hentikan perbuatan menggangu serta merongrong martabat Partai Demokrat dan bersiap-siap menghadapi proses hukum ke pengadilan,” ujarnya.

Sebelumnya, Subur Sembiring melakukan lawatan ke Luhut dan Yasonna dengan mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat. Dia juga mempertanyakan keabsahan kepengurusan hasil Kongres V Demokrat yang digelar Maret lalu. Bahkan ia mengklaim struktur pengurus di bawah pimpinan AHY belum diresmikan pemerintah.

Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon menjelaskan soal kepengurusan AHY sudah rampung dan telah mengantongi Keputusan Menkumham nomor N.HH.09.AH.11-01 tertanggal 18 Mei 2020. “Jika tujuannya hanya ingin lihat SK, ketimbang Bang Subur dan teman-teman capek-capek ke Kemenkumham habis ongkos naik taksi, keringatan, dan lain-lain, seharusnya datang saja ke Kantor DPP Demokrat,” ucap Jansen.

ASS |*

Hadits Hari Ini

By

Admin

-

June 15, 2020

15 Juni 2020
23 Syawal 1441 H

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا

Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Laits dari Ja’far bin Rabi’ah dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:

Apabila kamu mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena pada saat itu ayam tersebut sedang melihat Malaikat. Sebaliknya, apabila kamu mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari segala kejahatan Syetan, karena pada saat itu keledai tersebut sedang melihat Syetan.

HR Muslim No. 4908.

وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

DKI Sediakan Bus Gratis ke Jakarta

By

Admin

-

June 14, 2020

Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan fasilitas 30 unit bus gratis di Stasiun Bogor bagi warga Kota Bogor yang ingin pergi ke Jakarta untuk bekerja mulai Senin (14/6). Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah bentuk respon dari permintaan Pemkot Bogor atas membludaknya penumpang commuter line pekan lalu.

“Awalnya pemkot mengusulkan ke Pemkot Bogor untuk pengaturan jam kerja karyawan. Namun pengaturan jam kerja mungkin sulit diterapkan. Maka itu adalah salah satu solusi untuk memecah penumpang commuter line,” ujar Dedie kepada wartawan, Minggu (14/6).

Menurut dia, masing-masing bus tersebut nantinya hanya berkapasitas oleh 50 persen dari jumlah keseluruhan, dan mengantar penumpang ke lima stasiun. Yakni, Tebet, Tanah Abang, Manggarai, Sudirman dan Juanda. “Waktu pemberangkatannya pukul 05.15 WIB, 05.30 WIB, 05.45 WIB, 06.00 WIB, 06.15 WIB, 06.30 WIB, 06.45 WIB, 07.00 WIB, 07.15 WIB dan 07.30 WIB. Tiap bus hanya bisa diisi 15 orang,” paparnya.

Lebih lanjut, kata Dedie, hari ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan rencananya akan berkunjung ke Stasiun Bogor. “Nah rencananya kami akan membahas soal pengaturan shift kerja pada dunia usaha dan sektor swasta di DKI,” jelasnya. Sebenarnya, kata Dedie, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. “Tapi pada praktiknya nasih perlu dibahas secara mendalam,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Awas, Penularan Covid-19 dari Rumah Sakit

By

Admin

-

June 14, 2020

Bogor | Jurnal Inspirasi
Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Bogor bertambah sebanyak enam orang pada Minggu (14/6). Sehingga totalnya menjadi 153 orang. Sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh tambah satu orang, dengan demikian mereka yang sembuh menjadi 70 orang.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa berdasarkan data penambahan kasus baru, didominasi dari mereka yang berinteraksi rutin dengan rumah sakit. “Bisa jadi pasien, tenaga kesehatan, petugas medis, petugas laboratorium bahkan dokter,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/6).

Selain itu, penambahan kasus baru juga didapat dari pemeriksaan terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG). Namun, Dedie mengaku agak sulit mengkategorikan rumah sakit sebagai klaster baru. Karena bukan berasal dari satu rumah sakit,” jelasnya.

Dedie menjelaskan, dari jumlah orang positif Covid-19, salah satunya tenaga kesehatan pada laboratorium radiologi. “Intinya, Pemkot Bogor dan Gugus Tugas sudah berkoordinasi dengan Dinkes Propinsi Jawa Barat serta Gugus Tugas Covid-19 Jabar untuk melaksanakan assessment kepada RS Rujukan Covid-19 yang ditunjuk Pemprov terkait SOP, kesiapan sarana prasarana, mitigasi resiko penularan dan lain-lain,” paparnya.

Saat disinggung mengenai upaya tracing dari Gugus Tugas terkait tenaga kesehatan atau pasien positif yang terpapar di rumah sakit. Dedie menyatakan bahwa apabila berbicara satu klaster, berarti berbicara kasus besar dari sebuah lokasi tertentu. “Nah, kalau kasus-kasus terakhir ini dugaannya bukan dari 1 RS. Tapi tersebar dari berbagai RS dan bisa jadi transmisi lokal dalam RS,” jelas Dedie.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus menggalakan rapid test untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran Covid-19. “Khusus rapid test di area pasar sudah lebih dari 2000 test kombinasi rapid dan swab dilakukan. Kedepan masih akan terus dilaksanakan untuk memonitor penyebaran,” tuturnya.

Dedie juga menyoroti terkait status Kota Bogor yang masih menjadi zona kuning level III, sehingga apabila tak diwaspadai tak menutup kemungkinan bergeser kembali zona merah. “Karena itu masyarakat harus juga membantu agar hal itu tidak terjadi, karena bisa berakibat diterapkannya kembali seperti PSBB 1 dan 2,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Ekasila Akhirnya Setuju Dihapus

By

Admin

-

June 14, 2020

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang banyak dikritik publik, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang jadi pengusulnya di baleg, akhirnya setuju Ekasila dihapus. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasinya mengenai RUU HIP tersebut.

“Atas dasar hal tersebut, maka terkait dinamika, pro-kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), sikap PDI Perjuangan adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah praktek demokrasi Pancasila,” kata dia dalam keterangan persnya, Minggu (14/6).

Menurut Hasto, PDIP setuju usulannya terkait materi muatan yang terdapat dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila untuk dihapus.

Demikian pula soal ditambahkanya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. PDIP setuju penegasan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu ditambahkan dalam konsideran RUU HIP.

“Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan,” ujar Hasto.

Hasto menambahkan, pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam Prof Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang, dan PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang.

PDIP lanjut Hasto, menyadari berbagai pendapat berkaitan dengan RUU HIP tersebut menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa. Dengan demikian dia meminta semua pihak mengedepankan dialog. “Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktek demokrasi Pancasila,” ungkap mantan Anggota DPR RI ini.

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini dibahas oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kritik. Fraksi PAN dan PKS menolak RUU tersebut karena tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran PKI sebagai konsideran.

Kemudian beberapa ormas, seperti MUI juga mengkritik RUU HIP karena telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. Salah satu bentuknya adalah memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni “Gotong Royong”. Menurut MUI, ini nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri.

Selain itu, secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945 serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

ASS |*

Buy now