30.4 C
Bogor
Saturday, April 11, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1423

Soal PEN untuk Revitalisasi GOR Pajajaran, Dedie Ajak Dewan Duduk Bareng

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, akan segera berkonsultasi dengan DPRD Kota Bogor terkait kelanjutan proses bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah.

Menurut dia, PEN diperuntukan sebagai bantuan dalam pembangunan infrastuktur. Dimana nantinya akan ada dampak pada peningkatan aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, salah satu yang menjadi rencana alternatif yang diusulkan dalam PEN ini adalah revitalisasi GOR Pajajaran.

“Kenapa revitalisasi GOR? Karena revitalisasi GOR Pajajaran ini DED-nya sudah ada sejak 2016. Tetapi belum ada kesempatan untuk dibiayai. Karena memang belum ada sumber pembiayaan yang memadai,” ungkap Dedie kepada wartawan, baru-baru ini.

Kata dia, selain untuk meningkatkan sarana prasarana olahraga di Kota Bogor, revitalisasi GOR Pajajaran juga sebagai langkah persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 mendatang.

“Siapapun kepala daerahnya tetap harus mempersiapkan. Porda itu gak bisa lepas. Jadi ini kewajiban kita semua untuk memeprsiapkan dan me jadi kewajiban kita semua sebagai warga Bogor untuk menjadi tuan rumah yang baik pada saat Porprov 2026,” pungkasnya.

Fredy Kristianto

Ada di TKP Pengroyokan, BK DPRD Panggil G

0

BK DPRD Minta Klarifikasi G

Bogor | Jurnal Inspirasi

Badan Kehormatan (BK) DPRD memanggil anggota dewan berinisial G pada Rabu (18/11/2020). G dipanggil setelah dilaporkan kuasa hukum Dadang (44), Dwi Arsywendo lantaran legislator tersebut terekam kameta berada di lokasi pengroyokan di Kampung Nyakokot, Kelurahan Dekeng, Kecamatan Bogor Selatan, beberapa waktu lalu.

Ketua BK DPRD, Dody Hikmawan mengatakan bahwa pemanggilan terhadap dimulai sejak pukul 15.30 WIB hingga 16.15 WIB.

“Ya, terlapor hadir memenuhi panggilan BK tadi,” ujar Dody kepada wartawan.

alam pemanggilan tersebut kata Dody, BK meminta G menyampaikan kronologis atas peristiwa tersebut. Karena kasus tersebut juga sedang bergulir di ranah hukum, maka BK juga meminta G menjelaskan sudah sejauh mana perkembangan penanganan kasusnya.

Menurutnya, BK belum bisa menjadwalkan pemanggilan untuk pelapor dan melakukan konfrontir antara pelapor dengan G lantaran perkaranya masih bergulir di kepolisian.

Meski BK sudah menerima bukti-bukti yang dilampirkan pelapor dan memeriksa terlapor, namun pihaknya belum memutuskan apakah yang bersangkutan melanggar kode etik atau tidak. “BK juga belum memberikan sanksi kepada terlapor dengan alasan menunggu proses hukum dari kepolisian. BK menunggu hasil akhir proses hukum terlapor yang sedang dijalani,” ungkapnya.

Sementara kuasa hukum korban Dwi Arsywendo saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya mengapresiasi atas tindak lanjut BK DPRD atas laporannya dengan memanggil saudara G. Dia berharap prosesnya dilakukan sesuai prosedur. “Mudah-mudahan proses ini sesuai dengan prosedur,” kata Dwi.

Dia juga mengaku, tidak jadi masalah bila BK menunggu proses hukum yang sedang berjalan di pihak kepolisian. Namun, ia berpendapat, seharusnya BK bisa mengambil langkah lain. Karena laporannya yang dilayangkan ke BK bukan mengenai perkara hukum, tapi soal sikap G sebagai pejabat publik.

“Surat yang kami layangkan ke BK itu tentang sikap seorang anggota DPRD,” ucapnya.

Sementara itu, G membenarkan memgenai adanya pemanggilan itu. “Iya sudah. Saya menceritakan kronologis seperti yang sudah diberitakan di media sebelumnya,” tandasnya.

Fredy Kristianto

Kakek 80 Tahun Ditemukan Tewas Membusuk di Kamar Kos

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kakek berusia 80 tahun ditemukan tewas dalam keadaan membusuk di atas kasur kamar kosnya di Gang Melati RT 01/RW 04, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu (18/11/2020) malam.

Kepada wartawan Paur Subag Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Rachmat Gumelar mengatakan bahwa korban diketahui bernama M. Yanto. Kakek naas itu pertama kali ditemukan oleh pemilik kos yang membuka kamar korban, setelah mencium bau busuk dari dalam.

“Saat dicek ke kamar, kondisi korban sudah terbujur kaku,” ujar Rahmat kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).

Saat ditemukan, Yanto tengah menggenakan pampers dan perban pada bagian perutnya. Diduga, kata dia, kakek tersebut meninggal lantaran penyakit.

“Kami masih mencari tahu keberadaan keluarga korban,” tandasnya.

Fredy Kristianto

PDJT Sesumbar tak Minta Modal

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perubahan status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), masih menjadi ganjalan bagi DPRD. Sebab, dewan masih mempertanyakan laporan keuangan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah (PDJT) yang jumlahnya mencapai Rp35 miliar sejak perusahaan pelat merah itu didirikan pada 2007 silam.

Menanggapi hal itu, Pejabat Sementara (PJS) Dewan Pengawas PDJT, Agus Suprapto mengatakan bahwa perubahan status PDJT lantaran adanya amanat Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Jadi perubahan status PDJT bukan dalam rangka meminta PMP. Perda perubahan status ini hanya untuk penyelenggaraan perusahaan dan menunjukan jenis usaha,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Menurut dia, mengenai modal bagi PDJT sendiri, perdanya berbeda atau tidak disatukan dalam perda perubahan status. “Untuk PMP kajian investasinya sedang dibuat. Jadi nggak ada kaitannya dengan raperda perumda,” kata Agus.

Agus menjelaskan, mengenai PMP yang dipertanyakan dewan semuanya sudah selesai. “PMP sudah nol. Bahkan, di awal 2011-2015 barang (aset) kita berkurang. Di perda pertama kami dapat 30 bus dan satu truk derek. Sedangkan di perda kedua, lahan kami ditiadakan. Terakhir PMP yang Rp5 miliar itupun selesai. Makanya kami sampaikan ke dewan mengenai tahapan restrukturisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, restrukturisasi dilakukan untuk menyelamatkan PDJT, yang akan mencakup manajemen organisasi, modal dan aset. Pihaknya juga akan menelaah aset mana saja yang bisa dimaksimalkan dan yang tidak. Atas dasar itu, ada rencana untuk menghapus potensi aset yang tak bernilai.

Kemudian, ada restrukturisasi portofolio bisnis yang nantinya PDJT takkan sebatas mengelola Trans Pakuan saja, melainkan juga bengkel, advertising, wisata, SPBU, parkir dan lain-lain. “Tidak selamanya dalam menjalankan PDJT harus memakai PMP. Tapi bisa dengan cara memanfaatkan aset yang ada,” ucapnya.

Misalnya, sambung Agus, bila PDJT membangun bengkel bisa menggandeng pihak ketiga dengan cara sharing profit. “Tetapi kalau semua keuntungan mau diambil, otomatis mesti ada gelontoran dana dari pemerintah. Selain itu ada juga potensi memanfaatkan bantuan dari kementerian serta kerjasama,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Perumda PDJT, Endah Purwanti mengatakan bahwa pihaknya mendukung keinginan Pemkot Bogor mengubah status PDJT. Tetapi sebelumnya serahkan dulu laporan keuangan PMP sejak 2016.

Menurut Endah, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dewan Pengawas PDJT baru sekedar memberikan ekspos mengenai rencana kedepan PDJT akan seperti apa setelah berubah statusnya menjadi perumda. Padahal, dewan membutuhkan lebih dari itu, sebab sebelumnya hal itu sudah sempat dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Memang ada laporan keuangannya. Tetapi masalahnya, itu hanya rincian saja dan tidak resmi. Karena siapa yang bertanggung jawab. Masa jabatan direksi sudah habis karena hanya berlaku enam bulan,” ungkap Endah.

Endah menyatakan, laporan keuangan ril dibutuhkan oleh DPRD untuk mengetahui penggunaan dana PMP dan berapa hutang yang dimiliki PDJT, mengingat hingga kini masih banyak karyawan yang gajinya belum dibayarkan.

“Saat ini aset PDJT nilainya Rp3,6 miliar. Sementara hutangnya mencapai Rp4 miliar,” jelasnya.

Kata Endah, Pemkot Bogor tak boleh terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkan bantuan Buy The Service (BTS) senilai Rp81 mikiar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Sebab berdasarkan dari Permenhub Nomor 9 Tahun 2020 tentang subsidi angkutan umum, BTS dapat diberikan asal perusahaannya sehat,” katanya.

Fredy Kristianto













Terdakwa Kasus Korupsi BOS Didakwa 20 Tahun Penjara

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi dana BOS tahun 2017, 2018 dan 2019 pada kegiatan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan kenaikan kelas, serta ujian sekolah pada SD se-Kota Bogor, menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung pada Rabu (18/11/2020).

Sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rifandaru itu, dimulai dengan pembacaan dakwaan terhadap ketujuh terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang beranggotakan Rade Satya Parsaoran, Ridha Nurul Insan, Heri Joko, Heriyadi Mediantoro dan Cakra Yudha yang juga Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

“Dakwaan berisikan 30 lembar untuk masing-masing terdakwa,” ujar Cakra kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Menurut dia, ketujuh terdakwa didakwa dengan dakwaan primair lasal 2 (1) jo Pasal 18 dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang (UU) Tipikor.

“Dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta atau paling banyak Rp1 miliar,” jelas Cakra.

Sedangkan di pasal 3, kata dia, menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.

“Atau denda paling sedikit  Rl50 juta dan maksimal Rp1 miliar,” ucap Cakra.

Kata Cakra, sidang selanjutnya akan dilakukan pada pekan depan dengan pembacaan eksepsi para terdakwa. “Minggu depan lanjut lagi, dalam sidang tadi semua terdakwa hadir,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dari tujuh terdakwa, enam diantaranya merupakan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD pada enam kecamatan yang ada di Kota Bogor. Mereka masing-masing berinisial BS, DD, GN, WH, D, dan SB.

Sementata seorang lainnya berinisial JRR, selaku penyedia jasa pengadaan kertas dan soal ujian. Akibat perbuatan ketujuh terdakwa keuangan negara merugi hingga Rp17.189.919.828.

Sebelumnya Kejari menyebut bahwa keenam Ketua K3S ditetapkan sebagai tersangka lantaran mereka berperan aktif dan berkomunikasi secara intens dengan JRR. Dari keenamnya ada yang berstatus ASN dan juga pensiunan.

Korp Adhyaksa sendiri telah mengamankan barang buktu berupa uang sebesar Rp175 juta, gawai, satu unit Toyota Avanza Velloz hitam bernomor polisi F 1408 DO dan dokumen-dokumen terkait kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS.

Fredy Kristianto

Komunitas The Gift Bandung: Berwirausaha dan Berbagi dari Sebotol HarausCoffe

0

Laporan: Eliyani [MG/UIK-Jb]

Saat hendak memasuki atau keluar stasiun, mall di sekitaran Jabodetabek seperti memasuki stasiun Bogor, kita akan bertemu beberapa remaja yang menawarkan sebuah produk minuman bermerk HarausCoffe (minuman serasa kopi campur susu).

Mereka merupakan bagian dari komunitas The Gift Bandung, sebuah komunitas yang bergerak di bidang kewirausahaan dan  bakti sosial yang berpusat di Kota Bandung dan mempunyai cabang di Kota Depok.

Satu botol Harauscoffe yang mereka jual dengan harga Rp.25.000, sebanyak 50% mereka bagikan kepada warga kurang mampu dalam bentuk nasi box sekali sebulan. Hal ini disampaikan Anjani, anggota komunitas The Gift dari Depok.

“Komunitas kita itu sambil berwurausaha sambil  bakti sosial, sebulan sekali itu ada temuan dengan warga kurang mampu berupa nasi box, kenapa? Soalnya kalau  uang takut disalahgunakan, terkadang juga sebulan 3 kali tergantung modal,” ujar Anjani (18) saat ditemui bersama dua rekannya yang menawarkan HarausCoffe di dekat Stasiun Bogor, Rabu (18/11).

Hampir setiap hari Anjani dan rekannya berjualan dari pukul 08.00-16.00 WIB. Mereka mendapatkan penghasilan sesuai banyak botol minum yang terjual selama sebulan. Setiap orang yang membeli diminta untuk berfoto dengan HarausCoffe yang dibeli untuk dipromosikan di instagram @harauscoffe.

Pada biodata akun instagramnya tertulis “ Manisnya kopi tak semanis janji mantan”. Jika dilihat dari upload foto instagram, sudah banyak sekali partisipan atau pembeli untuk produk HarausCoffe mereka.

Selain bewirausaha dan berbagi, manfaat lain dirasakan lagi bagi member The Gift. Bagi Anjani kegiatan tersebut dijadikannya untuk belajar karena berniat ingin mengubah dirinya dari introvert dan bercita-cita ingin kuliah di jurusan  komunikasi dengan bertemu orang setiap hari seperti yang dilakukannya.

Petani yang Akan Ekspor ke UE, Cek Situs – situsnya

0

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Uni Eropa (UE) menyediakan situs trade helpdesk sebuah  Sistem Informasi berbasis web untuk para eksportir, importir dan  pembuat regulasi guna mengetahui dan memasuki pasar UE. Atase Pertanian KBRI Belgia Wahida Maghraby menuturkan trade helpdesk merupakan keunggulan yang dimiliki UE yang memuat semua regulasi (peraturan), akses pasar, statistik ekspor dan impor , bea masuk, persyaratan produk, PPN yang diberlakukan serta informasi penting lainnya.

Informasi ini dapat diketahui oleh calon eksportir dan dapat diunduh bebas dengan mengakses https: //trade.ec.europa.eu/ tradehelp/ UE adalah komunitas perdagangan terbesar di dunia (single market) beranggotakan 27 negara. Prinsip dasar UE adalah perdagangan bebas antara anggota / membernya yang memungkinkan untuk menggunakan pasar tunggal.

“Ini berarti barang yang telah masuk ke salah satu wilayah Uni Eropa dapat dipasarkan ke wilayah Uni Eropa lainnya dengan standard kualitas yang sama,“ jelas Wahida.

Selain trade helpdesk  kata Wahida UE juga menyediakan Market Access Database (MADB)  yaitu alat bantu Sistem Informasi berbasis web dengan informasi yang lebih lengkap mengenai database akses pasar dari atau ke UE.  Informasi tersebut sangat berguna bagi peneliti maupun penyusun kebijakan yang membutuhkan data lengkap. 

Informasi yang disediakan meliputi FTA (Free Trade Agreement),  Expor dan impor ke UE, serta hambatan perdagangan (trade barrier) antar suatu negara dengan Uni Eropa. MADB dapat diakses ke https://madb.europa.eu/madb/ .  

Fasilitas lain yakni Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). RASFF dirintis sejak 1979  merupakan alat reaksi cepat untuk mendeteksi bahaya dalam rantai makanan yang dapat tersebar di UE. “ Uni Eropa menerapkan peraturan yang solid untuk memastikan bahwa makanan yang beredar aman bagi konsumen.  Mereka memiliki standar keamanan pangan yang tinggi, “ bebernya.

Bagi pihak pengekspor, informasi yang disediakan RASFF dapat mengungkapkan apa saja yang menjadi alasan penolakan suatu produk untuk masuk ke negara-negara UE.  Dampaknya pihak pengekspor dapat melakukan upaya untuk menghindari penolakan tersebut. RASFF memberitakan bahwa tiga bahaya yang paling banyak terdeteksi adalah mycotoxins, pathogenic micro-organisms, dan residu pestisida. RASFF dapat diakses di alamat https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal .   

Berbicara dari Brussel dalam webinar Brokoli (Ngobrol Asyik Via Online) yang digelar Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor, Wahida mengungkapkan bahwa kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. 

“Negara kita sedang memperjuangkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri untuk bangkit dari pandemi global. Salah satu sektor yang tetap  tumbuh positif disaat pandemi berlangsung di tanah air adalah sektor pertanian. Untuk itu, upaya  mendorong ekspor komoditas unggulan ke negara- negara tujuan ekspor termasuk diantaranya Uni Eropa terus digalakan,” ungkapnya.

Ujar Wahida saat ini  Indonesia menduduki peringkat pengekspor kesembilan dengan nilai 3,8 Milyar Euro pada tahun 2019.

Menteri Pertanian Syahrul yasin Limpo menuturkan kinerja ekspor pertanian terus berkontribusi positif pada produk domestik bruto. Oleh karena itu, Mentan menilai pemberian modal kerja kepada para petani harus terus direalisasikan dengan dukungan manajemen program dan pendampingan dari penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Penguatan peredaran ekonomi petani melalui modal kerja harus dilakukan dan  tidak bisa bergantung dari uang pemerintah saja tetapi juga dengan menggerakkan korporasi-korporasi pertanian.

Mengenai korporasi petani Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan  korporasi menjadi instrumen yang paling mungkin mengonsolidasikan lahan-lahan yang kecil-kecil menjadi berskala besar. Konsolidasi pembiayaan, dan melakukan kemitraan dengan usaha besar, bahkan mengakses pasar dalam porsi lebih berkeadilan.

** Miko Hrj/Regi/PPMKP

Bantuan Modal Usaha tak Kunjung Cair

0

Warga Ciderum Sudah Ajukan ke Desa Melalui RW

Caringin | Jurnal Inspirasi

Para pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, khususnya di Kampung Ciderum RW 09, mengeluhkan bantuan dari Kementerian UMKM dan Koperasi sebesar 2,4 juta untuk modal usaha. Sebab, bantuan modal usaha yang sangat dinantikan dan diharapkan itu, hingga saat ini tidak kunjung cair.

Deni, warga Kampung Ciderum RT 04 RW 09 mengaku heran dengan program bantuan modal usaha sebesar 2,4 juta dari pemerintah pusat yang tidak juga diterimanya. Pada saat ada informasi terkait bantuan modal usaha itu, dirinya langsung mengajukan ke pemerintah desa melalui RW setempat.

 “Anehnya sampai sekarang belum juga cair,” keluhnya kepada wartawan.

Menurutnya, bantuan dari Kementerian UMKM dan Koperasi itu dianggap akan sangat membantu untuk modal usahanya yang berjualan makanan. Terlebih ditengah kondisi pandemi Covid-19, untuk menghidupi keluarganya mengandalkan dari usaha warung kecil-kecilan tersebut.  “Selama Covid-19, orang tua tidak lagi kerja dan hanya di rumah saja. Jadi untuk biaya makan, mengandalkan dari hasil berjualan,” ujar Deni dengan raut wajah sedih.

Deni pun merasa heran, karena untuk pelaku UKM yang ada di desa lain sudah mendapatkan bantuan. Padahal, semua persyaratan sudah sesuai dengan pengajuan, mulai dari surat keterangan usaha, domisili tempat usaha, KTP, buku rekening hingga foto tempat usaha. “Kalau persyaratan sudah lengkap apalagi yang kurang sampai saya tidak mendapatkan bantuan modal usaha,” paparnya.

Sementara, sekretaris RW 09, Baharudin mengaku jika semua berkas warga yang mengajukan modal usaha sudah diserahkan kepada pihak desa.  “Semua berkas pengajuan warga di empat rukun tetangga di RW 09 langsung saya serahkan ke staf desa yang menangani bantuan tersebut,” jelasnya.

Namun tidak tahu kenapa, lanjutnya, hingga saat ini dari puluhan warga RW 09 yang mengajukan bantuan modal usaha, belum ada satu pun yang menerima bantuan itu.  “Walaupun semua berkas pengajuan lengkap, satu juga warga saya tidak ada yang dapat bantuan modal usaha,” imbuh Bahar.

Bahar panggilan singkat sekretaris RW 09 merasa tertekan oleh warga yang hampir setiap hari menanyakan bantuan modal. Pasalnya, saat adanya informasi bantuan modal usaha, ketua RW 09 langsung meminta dirinya untuk mensosialisasikan kepada warga terutama pelaku usaha.

 “Saya berharap dari pemerintah, baik pemerintah kecamatan, kabupaten hingga pusat melakukan kroscek ke bawah agar bantuan itu tepat sasaran,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Proyek SMPN 2 Caringin Disorot Wakil Ketua Dewan

0

Caringin | Jurnal Inspirasi

Proyek pembangunan unit gedung baru (UGB) sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 2 Caringin, yang saat ini progres pembangunannya masih dibawah 50 persen, mendapat sorotan dari Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi.

Politis Partai Golkar itu menegaskan agar PT Indi Daya Karya selaku pelaksana proyek pembangunan yang menghabiskan anggaran sebesar 2,6 miliar lebih itu, melaksanakan pengerjaan sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati.

Terlebih, lanjut Wawan, proyek yang berada di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin itu, untuk fasilitas kegiatan belajar mengajar (KBM).  “Jangan sekali-kali pihak pelaksana memainkan proyek, terlebih itu untuk fasilitas belajar mengajar. Jadi harus sesuai dengan komitmen awal saat menandatangani kontrak,” tegasnya kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Tak hanya itu, Wawan yang merupakan anggota dewan berasal dari daerah pemilihan (Dapil) III, meminta Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, untuk turun melakukan kunjungan kerja  ke lokasi proyek sekolah tersebut. “Apabila pihak pelaksana tidak bisa mengerjakan proyeknya sesuai dengan deadline waktu yang sudah ditentukan, Komisi IV harus turun melakukan kunjungan kerja,” paparnya yang juga sebagai Koordinator Komisi IV.

Setelah itu, kata Wawan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi IV ditindaklanjuti dengan mengundang semua unsur terkait, mulai dari Dinas Pendidikan (Disdik), pelaksana proyek dan konsultan pengawas untuk duduk bareng.  “Semuanya harus diundang oleh Komisi IV,” imbuhnya.

Sebelumnya, Budiansyah Hanafi, penanggungjawab pelaksana proyek PT Indi Daya Karya mengakui, jika progres pembangunan proyek UGB SMPN 2 Caringin yang dikerjakan pihaknya, masih dibawah 50 persen. Selain karena faktor alam yang saat ini masuk di musim hujan, kata Budi panggilan singkatnya, ada persoalan lainnya yang membuat pengerjaan proyek masih dalam tahap pemasangan tiang beton.

 “Pada saat turun SPK, ada 10 hari proyek belum bisa kita mulai pembangunan nya,” tukasnya.

** Dede Suhendar

PWI Kabupaten Bogor Gelar Pra UKW

0

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Bupati Bogor, Ade Yasin yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi yakni Irwan Purnama resmi membuka perhelatan Pra Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang bertempat di M-One Hotel di Jalan Raya Jakarta Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (18/11).

Dalam penyampaiannya, Ade Yasin yang dibacakan oleh Kadiskominfo mengatakan, dalam acara Pra UKW yang dihelat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Kabupaten Bogor tahun 2020, dimana dalam kondisi pandemi Covid-19 yang membuat seluruh sektor kehidupan termasuk bisnis media, yang mana gathering news lebih banyak dilakukan secara daring yang tentunya berakibat langsung pada kesejahteraan para jurnalis.

Namun jauh sebelum pandemi, transformasi digital telah menimbulkan tantangan ekonomi dan tekanan pada industri media, dari menyusutnya pendapatan iklan hingga perampingan ruang redaksi dan bahkan penutupan beberapa perusahaan media.

“Ini tentunya menjadi tantangan bagi insan pers, yaitu bagaimana menformulasikan bisnis media yang menentukan arah keberlanjutan media di Indonesia kedepan,” kata dia.

Menurutnya, seiring dengan kecepatan arus informasi digital, pada masa pandemi ini juga kerap terjadi penyebaran berita opini dan informasi yang kurang tepat kepada hoax. Dimana, disinformasi ini beresiko menjadikan misleading yang semakin memperluas penyebaran virus, menghambat efektifitas respons kesehatan masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan kepada institusi pemerintah, menciptakan kebingungan dan ketakutan di masyarakat.

Dimana pandemi ini, kata Ade, peran media sangat besar dalam kondisi krisis masyarakat membutuhkan informasi berita yang berkualitas dan bertanggung jawab, tidak hanya untuk mengidentifikasi informasi yang salah, tetapi juga untuk memberikan saran kesehatan masyarakat serta membangun solidaritas masyarakat.

“Media berperan penting dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru (AKB), menerapkan pola hidup sehat dan protokol kesehatan 3M berupa mencuci tangan, menjaga jarak dengan dan memakai masker untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar protokol kesehatan (Prokes), mengalami disinformasi tentang apa yang semestinya dilakukan di era pandeki, bahkan masih ada kalangan yang menganggap Covid-19 adalah kebohongan dan konspirasi.

“Disinilah peran insan pers diharapkan dapat turut mengedukasi dan menghasilkan karya-karya jurnalistik yang membangun, menginspirasi dan mencerdaskan agar masyarakat dapat berlaku bijaksana yang didasarkan pada informasi yang berkualitas, tepat dan akurat.

Ade melanjutkan, pemerintah daerah juga tentunya berkepentingan untuk bersinergi dengan pers sebagai media sosialisasi rencana dan pencapaian hasil kerja pembangunan, terlebih pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini tengah menggalakkan program pembangunan pancakarsa antara lain, Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun, dan Bogor berkeadaban demi tercapainya visi Pemkab Bogor menjadi Kabupaten Termaju, nyaman dan berkeadaban.

“Sinergi ini kami rasa sangat positif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keterbukaan informasi publik, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, ikut memanfaatkan capaian pembangunan yang ada, sekaligus membangun optimisme serta mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat bersama-sama membangun daerah dan berjuang memutus penyebaran Covid-19.

Baginya, sambung dia, PWI sebagai organisasi yang menghimpun profesi wartawan hendaknya terus berupaya menjadi wadah pengembangan kapasitas dan insan pers yang kompeten. “Oleh sebab itu, saya mengapresiasi kegiatan sosialisasi Uji Kompetensi ini karena setiap wartawan semestinya memiliki kompetensi yang dapat diandalkan tidak hanya dalam hal profesionalisme jurnalistik dan penguasaan teknologi multimedia. Akan tetapi juga dalam menyikapi kebebasan pers dan menghindari penyalahgunaan profesi wartawan bagi kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan kode etik wartawan,” paparnya.

“Untuk itu, saya ucapkan bismillah hirrahman nirrahim sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan PWI Kabupaten Bogor tahun 2020 saya nyatakan resmi dibuka,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain