Jakarta | Jurnal Inspirasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020. Kenaikan iuran berlaku untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan beleid itu, iuran kepesertaan mandiri kelas I akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per peserta.

Sementara iuran mandiri kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per peserta per bulan. Sedangkan iuran Mandiri kelas III naik dari Rp25.500 per peserta per bulan menjadi Rp35 ribu per peserta per bulan.

Namun, peserta mandiri kelas III masih bisa menikmati tarif lama Rp25.500 per peserta per bulan karena ada bantuan subsidi dari pemerintah. Peserta kelas ini baru membayar penuh iuran sebesar Rp35 ribu mulai 1 Januari 2021.

“Sebesar Rp16.500 per orang per bulan dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran kepada peserta PBPU dan peserta BP,” ungkap Jokowi dalam beleid tersebut, dikutip Selasa (30/6).

Pada 2021, iuran kepesertaan kelas mandiri III sebenarnya mencapai Rp42 ribu per peserta per orang. Namun, pemerintah memberi subsidi lagi sebesar Rp7.000 per peserta per bulan.

Sebelumnya, Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Iuran yang berlaku yaitu, mandiri I Rp160 ribu, mandiri II Rp110 ribu, dan mandiri III Rp42 ribu per peserta per bulan. Hanya saja, pungutan iuran tersebut hanya berlaku selama Januari-Maret 2020.

Sebab, Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan kenaikan iuran tersebut. Alasannya, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Akhirnya, iuran kepesertaan kembali ke awal, yakni Mandiri I Rp80 ribu, Mandiri II Rp51 ribu, dan Mandiri III Rp25.500 per peserta per bulan. Iuran ini berlaku dari April-Juni 2020. Kelebihan bayar peserta atas iuran sesudah kenaikan pada Januari-Maret akan dialih menjadi pembayaran iuran April-Juni 2020. 

ASS |*

Menerka Sasaran Kemarahan Jokowi

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Kemarahan Presiden Joko Widodo telah menjadi multitafsir di publik. Ada yang menyebut ‘drakor ala Istana’, sudah sepantasnya marah karena rakyat kesusahan dan ada juga menyebut aib karena ketidakmampuan presiden menyusun kabinet. Namun ada salah satu pihak yang diduga jadi target kemarahan Jokowi dalam Sidang Paripurna Kabinet pekan lalu adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Sentilan Jokowi terlihat terhadap anggaran penanganan Covid-19 hingga bansos yang tersendat. Sebab, anggaran penanganan pandemik Covid-19 ini sepenuhnya berada di bawah kontrol Menkeu selaku bendahara negara. “Kemarahan Presiden Jokowi pada Rapat 18 Juni 2020 itu juga diduga ditujukan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” kata mantan Staf KSP, BeaThor Suryadi, menafsirkan kemarahan Presiden Jokowi, Selasa (30/6).

BeaThor menambahkan, indikasi Sri Mulyani jadi sasaran kemarahan Jokowi makin kuat jika mendengar kembali penjelasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu.

Saat Rapat Kerja dengan Banggar DPR, Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa APBN tekor 1.039 triliun. Defisit APBN ini makin lebar karena Sri Mulyani terus menambah besar anggaran penanganan Covid-19. Dari semula Rp 401,5 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Sayang, meski defisit APBN makin besar, tak ada inovasi dan terobosan dari Menkeu untuk memperbaikinya.

Sebab, menurut BeaThor, kerugian tersebut tetap menguntungkan pihak Pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan di berbagai Perusahaan BUMN dan jabatan Pengawas BLU/Badan Layanan Umum. “Mafia birokrasi ini harus diberantas Jokowi, mereka memiliki berbagai fasilitas. Pejabat Kemenkeu berpenghasilan miliaran rupiah per tahunnya,” tegasnya. Kondisi Covid-19 ini tidak menimbulkan keprihatinan Menkeu terhadap penghematan anggaran,” demikian kata BeaThor.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai kemarahan Presiden Jokowi pada saat rapat kabinet bukan basa-basi tapi puncak dari kekesalan Presiden atas kinerja para menterinya. Jokowi kesal karena para pembantunya itu tidak maksimal dalam bekerja. 

“Memang pada periode kedua Presiden Jokowi ini dibantu para menteri yang nilainya kurang dari 6. Pada periode pertama saja saya mengatakan nilainya 6 saja, dan terbukti dalam perjalanan terjadi reshuffle, artinya kan ada masalah,” kata Refly Harun melalui Channel Youtubenya, Selasa (30/6).

Sejak awal perumusan kabinet di periode kedua ini, Refly mengaku sudah melihat ada kemungkinan Presiden Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya di tengah jalan. “Saya melihat, wah, tidak sampai setahun akan ada reshuffle,” ujarnya.

Indikasinya, perumusan kabinet di periode kedua ini, Presiden seolah didikte oleh partai politik pendukung agar membagi-bagi jatah menteri. Parpol pendukung mengajukan kandidat calon menteri ke Presiden, yang pada akhirnya Presiden tak sanggup menolak karena ‘balas jasa’ politik.

“Seolah-olah Presiden tidak melakukan sistem pemerintahan presidensil, dimana Presiden punya determinasi untuk memilih para pembantunya sebagai the dream team,” tegasnya.

Ia khawatir jangan-jangan ada menteri dari parpol pendukung yang tidak dikenal Presiden Jokowi, baik kiprahnya maupun pribadinya. Karena menurut Refly, para menteri yang diusulkan parpol terkadang adalah ‘orang dekat’ ketua umum partai.

“Kalau Presiden tidak punya room, tidak punya ruang, untuk memilih orang-orang terbaik dalam rangka mengimplementasikan program pemerintahannya, jangan harap Jokowi akan mewariskan legacy yang baik pada proses ke depan,” ujar Refly.

Seperti diketahui, Presiden marah besar atas kinerja para pembantunya di kabinet di masa pandemi Covid-19. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih keras lagi untuk masyarakat.

Dengan suara meninggi, Jokowi menyebut situasi saat sekarang sudah semestinya diatasi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sampai mengultimatum akan melakukan reshuffle kabinet bila itu dibutuhkan.

ASS |*

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menarik sejumlah Rancangan Undang Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Salah satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang telah menimbulkan polemik dan penolakan di masyarakat. Fraksi PKS misalnya, meminta RUU HIP ditarik dari Prolegnas. Usulan itu dilakukan setelah mempertimbangkan segala aspek termasuk masukan dari sejumlah kalangan akademisi.

“Kalau diizinkan usul dari kami, karena melihat masukan dan aspirasi masyarakat yang sangat luas, dan berbagai komponen agama, purnawiran TNI/Polri, termasuk ormas-ormas Pancasila, terkait RUU HIP ini pimpinan. Kami mengusulkan kalau memungkinkan, inipun kalau disetujui oleh fraksi-fraksi lain, bisa tidak ditarik?” kata anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto di dalam rapat evaluasi Prolegnas prioritas 2020, di Gedung Nusantara I, Selasa (30/6).

Mulyanto mengatakan, dengan ditariknya RUU HIP dari Prolegnas prioritas 2020 akan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat yang bergejolak akibat adanya RUU HIP tersebut. Dia juga meminta agar surat presiden (Surpres) terkait RUU HIP tidak perlu dikeluarkan saat rapat bersama pemerintah.

“Sehingga betul-betul dengan mengamati dinamika perkembangan politik Tanah Air ini, kita mengambil satu jalan proaktif yang lebih menyejukkan. Kita tarik, dan nanti ketika Raker kita bicarakan dengan pihak pemerintah bahwa, udah, surpresnya nggak usah dibuat, bagaimana kalau kita tarik saja?” pintanya.

Sementara Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, keputusan kelanjutan pembahasan RUU tersebut saat ini ada di tangan pemerintah. Diketahui, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md telah meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda, tapi belum ada surat resmi ke DPR.

“Belum (ada keputusan). HIP kita tergantung pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau bahas, otomatis dia akan kembali lagi, jadi statusnya berbeda. Bolanya bukan di DPR lagi. Kalau surpresnya tidak turun, berarti otomatis kan tidak bisa dilanjutkan. Atau surpresnya turun, DIM (daftar inventarisasi masalah)-nya nggak ada, kan nggak bisa dibahas juga. Depends on executive rights, tergantung pemerintah,” ujar Willy.

ASS |*

Ciampea | Jurnal Inspirasi
Unit pelaksana teknis (UPT) Penataan Bangunan III wilayah Leuwiliang mendatangi kembali bangunan milik warga perumahan Dramaga Pratama, Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea. Musababnya, pembangunan kontrakan dua lantai ternyata berdiri diatas lahan fasilitas umum (fasum) perumahan.

“Jadi pemilik bangunan sudah kita berikan teguran keras sebanyak tiga kali tapi tidak pernah digubris, makanya kita melanjutkan ke dinas terkait, dan akan diarahkan ke pembongkaran, bahkan pihak pemilik sudah diberikan ke kantor tapi belum ada itikad baik sampai sekarang,” kata Kepala UPT Penataan bangunan III Wilayah Leuwiliang Walter Rumsory usai melakukan sidak, Selasa (30/6).

Ia juga menjelaskan, kalau mengenai pembongkaran, merupakan upaya tindakan tegas dan memberikan contoh ke pihak lain khususnya wilayah Bogor Barat untuk mengikuti aturan ketika membangun apapun.

“Yang jelas kita sudah melakukan berbagai upaya tapi tidak pernah digubris, makanya tinggal menunggu tindakan dinas terkait yang mengarah ke pembongkaran,” tegasnya.

Walter juga menuturkan, bahwa bangunan tersebut sudah lama keberadaannya. Bahkan, saat ini satu bangunan sudah dihuni oleh warga lain yang mengontrak. “Saya menjabat sejak bulan Januari pun sudah ada, dan dipastikan sekitar satu tahun lalu bangunan tersebut berdiri, totalnya ada empat bangunan dua lantai,” tuturnya

Sementara itu, Ketua RW 05 Perumahan Dramaga Pratama Ali Lukman membenarkan, keberadaan pembangunan diatas lahan fasilitas umum milik perumahaan yang seharusnya tidak boleh. “Kalau dilihat dari site plan memang itu fasilitas umum, makanya warga membuat surat pernyataan terhadap pembangunan tersbeut yang dijadikan sebagai kontrakan,” tegasnya.

Ali juga mengungkapkan, keberadaannya sudah lama, dan pihaknya udah melakukan persuasif kepada pemilik sekitar 5 bulan lalu tapi tak ada hasil. Bahkan, keberadaan kontrakan disitu sering terjadi hal aneh sampai membawa perempuan tidak jelas, tentu warga disini sangat terganggu.

“Sebenarnya kita punya kewajiban merawat fasilitas dan membersihkan saluran air, malah pembangunan kontrakan diatas fasilitas umum sama sekali tidak ada izin ke RT RW maupun warga sekitar,” tutupnya.

** Cepi Kurniawan

Pamijahan | Jurnal Inspirasi
Pasca pesta hajatan, keluarga Surya Atmaja di Cisalak, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, dilakukan pendataan rapid test oleh tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor dan Kecamatan Pamijahan. “Yang dilakukan rapid test sendiri untuk keluarga inti penyelenggara Abah Surya Atmaja, penerima tamu dan ditambah beberapa persen yang hadir, dan tamu-tamu undangan yang datang ke acara, ” kata Sekertaris Desa Cibunian Hafidz Nurdiansyah, Selasa (30/6).

Seperti disebutkan sebelumnya, acara khitanan itu menggelar wayang golek dan dangdutan yang menampilkan raja dangdut Rhoma Irama dan artis Ibu Kota lainya pada Minggu (28/6), selain menuai protes dari Bupati Bogor Ade Yasin juga ramai jadi perbincangan karena acara itu digelar saat pandemi Covid-19.

Menurut Hafidz, pendataan sendiri termasuk tamu VVIP yang hadir pada pesta khitanan waktu itu. “Ya (VVIP) karena tamu banyak dari luar termasuk para artis (Roma Irama Cs), ” kata Sekdes.

Dia mengatakan, saat pendataan pertama, pihak keluarga mengambil buku daftar tamu. Pihak tuan rumah Surya Atmaja sendiri dikenal warga disana selain memiliki kedekatan dengan para artis dan pejabat itu tidak berada di tempat karena sedang dipanggil ke Cibinong.

“Saat ini kami, pihak Puskesmas  yang didampingi Babinsa dan Babinmas. Pihak tuan rumah tidak berada di rumah karena mendapat panggilan dari Pendopo (Cibinong), ” katanya.

Sementara untuk rapid test dilakukan setelah pendataan selesai. Seperti diketahui, kehadiran Rhoma Irama dan Rita Sugiarto tampil di pesta khitanan anak Surya Atmaja ramai di sosial media karena dangdutan ditengah pandemi apalagi Kecamatan Pamijahan zona merah sebaran Covid-19 menuai perbincangan dan membuat masyarakat bertanya-tanya, siapakah Surya Atmaja karena larangan Pemkab Bogor pun untuk tidak menggelar acara keramaian tak diindahkan.

** Cepi Kurniawan