Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kasus penembakan yang dilakukan pihak kepolisian yang berujung tewasnya 6 orang rombongan pengawal Habib Rizieq Shihab di Tol Cikampek yang terjadi dini hari, Senin (7/12), sangat disesalkan sejumlah kalangan.

Bahkan menurut KontraS yang merupakan organisasi pembela HAM yang didirikan almarhum Munir Said Thalib menilai, kasus penembakan yang berujung pada tewasnya 6 orang pengawal Habib Rizieq Shihab itu mengindikasikan adanya praktik extra judicial killing.

“Kami mengindikasikan adanya praktik extrajudicial killing dalam peristiwa ini. Pasalnya, secara kepemilikan senjata, kepolisian lebih siap. Penggunaan senjata api juga semestinya memerhatikan prinsip nesesitas dan legalitas,” kata Wakil Koordinator III KonstraS, Rivanlee Ananda, Senin (7/12).

Menuturnya, pihak kepolisian bisa menggunakan senjata api jika diperlukan tapi tidak mematikan. “Dalam konteks kasus ini, kami menduga bahwa ada niat untuk melakukan tindakan tersebut karena berdasarkan keterangan polisi mereka melakukan pembuntutan, jadi artinya dilakukan secara hati-hati. Namun, yang terjadi ialah 6 orang tewas ditembak. Hal tersebut jelas kontradiktif dengan tujuan melakukan pembuntutan,” ujarnya.

Ia mendesak Propam dan Komnas HAM bisa aktif dalam melakukan pemantauan atas tewasnya 6 orang tersebut. “Jika polisi dalam kesempatannya harus menggunakan senjata api, maka tujuannya harus melumpuhkan. Karena itu yang lebih berkaitan dengan tujuan penyelidikan,” pungkasnya.

Sementara Amnesty International Indonesia (AII) menyebut tindakan kepolisian berpotensi menjadi unlawful killing alias pembunuhan yang terjadi di luar hukum. “Polisi seharusnya hanya dibolehkan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai upaya terakhir. Itu pun harus merupakan situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya dan atau orang lain. Jika tidak, maka tindakan itu bisa tergolong unlawful killing,” kata Direktur Eksekutif AII Usman Hamid melalui keterangan tertulis, Senin (7/12).

Usman memaparkan, penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum di Indonesia telah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kapolri tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.

Kemudian, Peraturan Polisi tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 juga berisi bunyi yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya diperbolehkan jika sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan penggunaan kekuatan secara umum harus diatur dengan prinsip-prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, kewajaran dan mengutamakan tindakan pencegahan.

“Penggunaan kekuatan, kekerasan, dan senjata api yang melanggar hukum oleh polisi tidak boleh dibenarkan, terlebih lagi bila digunakan dalam kasus yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, yang seharusnya tidak berakhir dengan kekerasan,” lanjut Usman. Usman pun meminta agar Komnas HAM andil mengusut kasus ini, begitu pula Komisi III DPR RI yang menurutnya perlu aktif mengawasi dan mengontrol pemerintah dan jajaran kepolisian.

Lebih lanjut, Usman meminta polisi mampu mengungkap kasus penembakan ini secara transparan kepada publik. Usman mendesak harus ada penjelasan tentang apakah petugas yang terlibat dalam insiden penembakan itu telah secara jelas mengidentifikasi diri mereka sebagai aparat penegak hukum sebelum melepaskan tembakan dan apakah penggunaan senjata api itu dibenarkan.

“Polisi harus transparan mengungkap kejadian tersebut, terutama menyingkap penyebab terjadinya penembakan terhadap mereka. Jika polisi yang terlibat dalam insiden itu melanggar protokol tentang penggunaan kekuatan dan senjata api, mereka harus diungkap secara terbuka dan diadili sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia,” pungkasnya.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Dinas perhubungan (Dishub) Kota Bogor melakukan operasi parkir liar, Senin (7/12) sekitar  pukul 14.30. Operasi ini dilaksanakan di Pasar Kebon Kembang, Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Ada beberapa titik yang menjadi sasaran Dishub. Operasi ini dilakukan karena sebelumnya dikuasai pihak tertentu.

Hal ini disampaikan Kepala Divisi Parkir Dishub Suryana, “Zona parkir yang ada saat ini di Pasar Kebon Kembang, khususnya blok B2 B1, blok F, blok G, blok A sebagian. Itu titik parkir yang seyogyanya dikelola oleh Dinas Perhubungan. Tapi sampai saat ini, tidak memberikan suatu kontribusi kepada pemerintah daerah. Karena apa? dalam teknisnya di lapangan, itu dipegang oleh oknum tertentu,” jelas Suryana kepada Jurnal Bogor di lokasi.

Yana kembali menegaskan, dalam target tiap tahun dalam zona tersebut, tercantum dalam perencanaan pendapatan Kota Bogor, dan yang menjadi tugas Dishub yakni harus mengambil kontribusi tersebut. Tapi kenyataannya sampai saat ini kata Yana, tidak ada hasil sama sekali karena yang mengambil bukan Dishub tapi orang diluar itu. “Hal itulah operasi dilakukan untuk meluruskan aturan main yang ada,” jelasnya.

Saat ditanyakan mengenai tindak lanjut, Yana menyampaikan, “Sudah lama hanya saja tidak mau diajak komunikasi dengan kita dengan cara baik komprehensif. Tapi maunya dengan cara-cara sendiri. Kan harusnya duduk bersama dong menyelesaikannya harus bagaimana. Tapi, gak menempuh hal itu dia merebut hal ini saja tanpa ada persetujuan kita. Main ambil aja,” ujar Yana.

Untuk kedepannya Yana menyampaikan zona tersebut sudah pada ranah yang semestinya,“Kita kembalikan ke ranah aturan main yang semestinya. Idealnya seperti apa. Gitu kan, karena perwalinya sudah ada. SK ( Surat Keputusan) walikotanya sudah ada. Kita kembalikan saja, SK walikota itu diaktifkan sesuai dengan zona parkir yang ada dipasar kebon kembang,” lanjut Yana.

Sedangkan koordinator parkir blok B1 Herman mengatakan, sebelumnya hasil parkir diserahkan ke pasar dan dari pasar kemudian diserahkan ke PT. Namun sekarang diminta Dishub sehingga pihaknya mengumpulkan KTP tukang parkir  sebagai tanda peralihan. “Kedepannya perlu pembuatan baju parkir, dan sebagainya bagi tukang parkir yang berada di zona tersebut,” kata dia.

**Eliyani [MG/UIK-Jb]

Bogor | Jurnal Inspirasi

Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng puluhan mahasiswa sebagai Duta Perubahan Perilaku untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan di wilayah Kota Bogor pada Senin (7/12).

Edukasi dan sosialisasi ini sudah berlangsung sejak Oktober yang dilakukan oleh mahasiswa dari lima kampus di Kota Bogor, diantaranya Universitas Pakuan, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Djuanda, Institut Bisnis Kesatuan, dan Universitas Nusa Bangsa. Penurunan tingkat kepatuhan masyarakat menjadi alasan kegiatan ini terus dilakukan.

Menurut Harris Iskandar selaku Ketua Sub Bidang Edukasi Perubahan Perilaku, “Hasil statistik kemarin, terjadi penurunan tingkat kepatuhan masyarakat 20 persen dalam 1 minggu ini di seluruh Indonesia”.

Ia menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan kasus positif dan angka kematian. Mahasiswa dilibatkan aktif karena dinilai sebagai calon pemimpin sehingga harus mulai mengambil peran dalam permasalahan masyarakat.

Masyarakat yang beraktivitas di pedestrian dan toko-toko menjadi sasaran edukasi. “Kami edukasi pentingnya 3M, selain itu juga membagikan masker dan stiker pada masyarakat,” ujar Daffa Dwi selaku kordinator lapangan.

Daffa menyebutkan terdapat beragam tanggapan diberikan masyarakat. “Ada yang menerima, ada juga yang menolak diedukasi dan diberikan masker alasannya karena sedang merokok,” ujarnya.

“Belum sesuai dengan harapan, tapi kami terus mengedukasi dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan. Kita ingin yang terbaik untuk negeri ini terutama Kota Bogor,” tutup Daffa.

** Naning Nuralia [MG/UIK-Jb]

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi meminta bansos Covid-19 diawasi setelah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal ditengah pandemi yang tak kunjung usai, Presiden RI Joko Widodo telah mengingatkan untuk tidak bermain-main dengan bantuan sembako bagi warga terdampak Covid-19.

“Perlu diwaspadai di tingkat bawah setiap daerah. Di tingkat pusat, Kementerian pun sudah terjadi seperti itu, bagaimana di tingkat bawah tentu perlu evaluasi jangan sampai terjadi dan tidak amanah. Contoh sudah terjadi, harus sesuai aturan bukan atureun dan harus sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan,” kata Wawan Haikal Kurdi, Senin (7/12).

Soal  kaitan bansos Covid tunai atau pun non tunai yang diberikan ke masyarakat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, kata dia telah cukup banyak. Dan ini perlu pengawasan yang ekstra jangan sampai hak rakyat kecil juga ikut disimpangkan.

“Seperti BPNT juga sampai sekarang seolah jadi proyek bancakan, banyak ingin menyumplai, dan UMKM juga perlu ada pengawasan jangan sampai jadi ajang mencari keuntungan,” katanya.

Ia berharap di Kabupaten Bogor tidak terjadi sehingga setiap bantuan bisa dirasakan penuh baik  bantuan pemerintah pusat maupun daerah jangan sampai menjadi proyek bagi oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Saya juga minta kepada Kadinsos untuk benar-benar memperhatikan hal ini jangan sampai hal yang terjadi di tingkat pusat ikut terjadi juga di daerah,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Rumpin | Jurnal Inspirasi

Intensitas hujan  yang tinggi disertai angin kencang pada Minggu (7/12) lalu mengakibatkan 2 unit rumah warga mengalami rusak di Kampung Cijantur 03, RW 06, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin  dan menumbangkan satu pohon yang mengakibatkan aliran listrik ke permukiman penduduk padam di lima RT.

Ketua RT 03, Ahadi mengatakan, angin kencang disertai hujan membuat bagian atap genteng berterbangan. “Aliran listrik saat ini masih padam,” kata Ahadi.

Kepala Desa Rabak, Wawan Nurwandi menambahkan, masyarakat bergotong royong swadaya membersihkan pohon rambutan yang tumbang menimpa kabel. Saat ini, kata dia masyarakat di 5 RT masih terputus aliran listrik. “Masyarakat di lima RT, masih padam. Tapi kami sudah mengupayakan untuk perbaikan,” kata Wawan.

Lebih lanjut kata Wawan, untuk kabel yang perputus, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bogor untuk diteruskan ke petugas PLN, agar segera ditindak lanjuti dengan adanya kabel yang putus. “Upaya kita sudah lakukan kordinasi dengan Pak Camat Rumpin, dan BPBD agar segera ada perbaikan,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Megamendung | Jurnal Inspirasi

Epidemi HIV-AIDS di Kabupaten Bogor, ditargetkan harus tuntas sampai tahun 2030. Hal ini dikatakan Bupati Bogor, Ade Yasin saat membuka kegiatan dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia yang jatuh pada 1 Desember 2020.

Bupati Bogor berharap, perjalanan 10 tahun akhir epidemi 2030, tidak ada lagi kasus infeksi baru akibat HIV. Bahkan, orang nonor satu di Bumi Tegar Beriman menargetkan tidak ada lagi kematian akibat AIDS khususnya di Kabupaten Bogor.

 “Mulai dari sekarang hingga 10 tahun kedepan, jangan ada lagi kasus baru positif HIV/AIDS,” ujarnya dalam rilis yang diterima wartawan.

Untuk itu, di moment Hari AIDS sedunia, Ade Yasin mengajak warga  bersama-sama mewujudkan lingkungan yang terbebas dari diskriminasi, stigma negatif terhadap orang yang terkena HIV/AIDS. Dengan begitu, target mengakhiri epidemi pada sepuluh tahun kedepan bisa terwujud.

“Saya juga minta semua pihak untuk berbuat, berkolaborasi dan solidaritas menuju akhir epidemi 2030 ini,” paparnya.

Sementara, Ketua Pembina Komisi (KAI) Penanggulangan AIDS Kabupaten Bogor, Usep Suratman menghimbau, agar semua pihak baik di lingkup birokrasi, legislatif dan semua pihak untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan HIV/AIDS di Kabupaten Bogor agar tidak terus meningkat.  “Semua pihak harus ikut terlibat, agar epidemi bisa selesai 2030 mendatang,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Drg. Mike Kartalina mengungkapkan, di Hari AIDS sedunia ini, pihaknya mengajak dan mengingatkan bagaimana caranya bisa menurunkan kasus HIV/AIDS di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor. “2030 harus tidak ada lagi AIDS di Indonesia,” tegasnya

Ia pun mengapresiasi KPA Kabupagen Bogor dan para penggiat HIV/AIDS yang tidak lelah bekerja meski di masa pandemi dengan melakukan beberapa kegiatan. Mieke pun memuji kinerja KPA dan penggiat HIV/AIDS yang dinilai sudah bekerja dengan luar biasa dalam masa pandemi.  “Mereka tetap melaksanakan tracking di tempat-tempat yang memang sasaran-sasaran dari AIDS tersebut,” jelasnya.

Tidak hanya itu, mereka juga di dalam rangkaian ulah tahun ini banyak melakukan aksi simpatik, seperti bagi sticker ,lalu juga ada testing HIV kepada ibu hamil di 82 puskesmas se-kabupaten. “Saya apresiasi kerja KPA dan penggiat ini,” bebernya.

Dari Data KPA Kabupaten Bogor, ada 1.426 warga positif AIDS dan 322 positif HIV. Selain itu, HIV juga sudah menyerang hampir 80 orang anak-anak di Bumi Tegar Beriman.

** Dede Suhendar