• > Cari ‘Gratisan’, Pemkot Bogor Rayu Kementerian PUPR

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini tengah memutar otak agar dapat membangun Jembatan Otista tanpa menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp120 miliar.

Hal itu lantaran adanya regulasi bahwa setiap proyek yang memakai PEN tidak boleh multiyears. Sedangkan, pembangunan Jembatan Otista dipastikan tidak bisa dikerjakan selama setahun. Alhasil, Pemkot Bogor pun mencari alternatif untuk membangun jembatan itu, salah satunya dengan ‘merayu’ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR didampingi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas PUPR Kota Bogor meninjau langsung Jembatan Otista pada Kamis (7/1).

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, salah satu kendala pemanfaatan dana PEN adalah adanya pembatasan proyek tahun anggaran. “Sementara untuk Jalan Otista terdapat 2 jembatan yg harus dibangun ulang yakni Jembatan Ciliwung dan jembatan Cibalok, dengan perkiraan penyelesaian sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/1).

Kendati, Pemkot Bogor telah mendapat sinyal dari Kementerian PUPR untuk membangun Jembatan Otista secara ‘gratis’ seperti halnya fly over RE Marthadinata. Namun, Dedie menegaskan bahwa Pemkot Bogor belum memutuskan, apakah kebijakan pengajuan PEN untuk proyek jembatan tersebut dibatalkan.

“Belum putus tapi sedang dicoba dikomunikasikan dengan PUPR untuk dicari kemungkinan pembiayaan alternatif dari pusat,” ucapnya.

Dedie menegaskan bahwa Pemkot Bogor tetap mengajukan pinjaman PEN ke Kemenkeu sebesar Rp494.858.479.708. “Tetap (ajuan pinjaman PEN), sambil mencari solusi lain,” tegas dia.

Selain Jembatan Otista, kata Dedie, Pemkot Bogor juga mengajukan kepada Kementerian PUPR agar Jembatan MA Salmun dapat diperbaiki lantaran beberapa tiang penyangga sudah retak-retak.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda, Rudi Mashudi mengatakan, Pemkot Bogor meminta bantuan Kementerian PUPR untuk membangun Jembatan Otista dan MA Salmun. Rencananya, kata dia, kementerian akan melakukan review terhadap hal itu.

“Memang pembangunan Jembatan Otista itu harus multiyears, tapi kan tidak memakai PEN. Makanya kami minta bantuan PUPR,” ungkapnya.

Untuk Detail Engineering Design (DED) akan direview oleh Kementerian PUPR. “Jadi mereka hanya tinggal menunggu proposal, nantinya akan ditindak lanjuti oleh Dinas PUPR Kota Bogor,” jelasnya.

Rudi menyatakan bahwa Pemkot Bogor menilai bahwa pembangunan Jembatan Otista dan MA Salmun sangat penting untuk ditangani. Sebab, konstruksi sudah rusak, dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

“Lagi pula akses ke Pasar Anyar terganggu. Sedangkan Jembatan Otista menjadi titik kemacetan karena kondisi bottle neck dan menjadi gerbang masuk Kota Bogor,” ucapnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD, Dody Setiawan menegaskan bahwa dewan secara tegas menolak pembangunan Jembatan Otista menggunakan PEN lantaran nominalnya yang bertambah tiga kali lipat dari Rp40 miliar menjadi Rp120 miliar.

“Selain itu pun secara keuangan sangat memberatkan,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor itu.

Kata Dody, kendati Pemkot Bogor ‘merayu’ Kementerian PUPR agar dapat membangun Jembatan Otista secara ‘gratis’ sebagai solusi terkendalanya pemanfaatan PEN. Namun, pemerintah harus tetap terlebih dahulu berkomunikasi dengan DPRD untuk memberikan kejelasan.

“Harus jelas dulu, jangan sampai gratis-gratis ngebangun. Tahunya membangun menggunakan dana PEN,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Ada pernyataan menarik dari Gubernur Baswedan saat mengunjungi Rumah Sakit Fatmawati yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (7/1). Kedatangannya ke sana untuk melihat penanganan pasien Covid-19. Kunjungan ini diposting Anies ke akun media sosialnya.

Diakun Instagram @aniesbaswedan, ada yang menjadi perhatian Warganet. Bukan soal foto atau aksi nya tetapi kalimat Anies dalam menjelaskan foto tersebut. Anies menuliskan kata adab dan etika.

“Untuk menghormati adab dan etika, pagi ini berkabar terlebih dahulu kepada Menkes bahwa saya akan kunjungi rumah sakit yang milik Kemenkes, bukan milik DKI,” tulis Anies dalam akun instagram resminya dikutip Jumat (8/1).

Warganet bereaksi atas pernyataan Anies itu, mereka menduga kata-kata tersebut menyentil Menteril Sosial Tri Rismaharini atau Risma yang blusukan ke Jakarta dan bertemu gelandangan. @nrrhmn13: “Untuk menghormati adab dan etika, Pak Anies minta izin dulu ke yg punya wilayah” (jd inget yg lg drama di Sudirman). @arull_inst: Ini baru kerja nyata. Bukan bikin drakor dipinggir jalan. @umar_faruq_malik: Sentilan haluuusssss banget 

Berikut pernyataan lengkap Anies Baswedan:

Beberapa waktu lalu berbincang dengan Menteri Kesehatan Budi Sadikin tentang kolaborasi penanganan warga yang terpapar COVID-19. Tak lama kemudian, beliau berkunjung ke RS Fatmawati yang telah membangun fasilitas khusus untuk penanganan Covid. Saya sampaikan, insyaAllah saya juga akan melihatnya.

Untuk menghormati adab dan etika, pagi ini berkabar terlebih dahulu kepada Menkes bahwa saya akan mengunjungi rumah sakit yang milik Kemenkes, bukan milik DKI.

Alhamdulillah, tadi berkesempatan bersapa dengan pimpinan dan para tenaga kesehatan di sana. Dalam penanganan pandemi COVID-19, RS Fatmawati dikhususkan untuk merawat pasien dengan gejala sedang dan berat dan telah dilengkapi dengan fasilitas HCU dan ICU terbaik. Fasilitas baru sengaja dibangun secara cepat dengan tekonologi baru untuk bisa menangani kasus-kasus Covid-19.

Namun tentu saja yang lebih penting, RS Fatmawati dikawal oleh para tenaga kesehatan yang amat mumpuni dan berdedikasi tinggi. Tadi menyempatkan berdiskusi tentang pengalaman di masa pandemi dan tentang situasi terkini. Mereka semua adalah pejuang dan pahlawan kesehatan. Benteng pertahanan terakhir untuk memastikan yang dirawat bisa kembali berkumpul bersama keluarga.

Sempat juga berbincang dengan salah satu pasien melalui intercom yang terhubung dengan ruang perawatan isolasi. Memberi motivasi agar semangat melawan pandemi ini.

Situasi pandemi saat ini sedang darurat. Mari bantu ringankan kerja para tenaga kesehatan sebagai garda terakhir yang menyelamatkan nyawa masyarakat. Tegakkan terus protokol kesehatan. Pemprov DKI akan terus mendorong 3T (tracing, testing, treatment), sementara warga Ibukota diharapkan menjalankan 3M sepenuhnya. Insya Allah, kita akan kalahkan pandemi ini bersama-sama.”

** ass/viva

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Abu Bakar Ba’asyir meninggalkan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur menuju kediamannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (8/1) pagi, pukul 5.30 WIB. Mantan terpidana terorisme yang juga Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu dibebaskan setelah menjalani proses administrasi dan rapid test antigen dengan hasil negatif.

“ABB (Abu Bakar Ba’asyir) dibebaskan setelah melewati proses administrasi dan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. ABB telah di-rapid test antigen dan hasilnya negatif,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti, Jumat (8/1).

Baasyir diserahterimakan kepada pihak keluarga, dan tim pengacara yang menjemput ke lapas. Proses serah terima menerapkan protokol kesehatan. “ABB diserahterimakan dengan pihak keluarga, dan tim pengacara yang datang menjemput, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang di antaranya adalah membawa surat hasil tes swab Covid-19 negatif,” kata Rika.

Sepanjang perjalanan ke Sukoharjo, Baasyir dan pihak keluarga dikawal oleh tim Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Perjalanan ABB menuju kediaman di Sukohardjo, selain didampingi keluarga dan tim pengacara, juga dilakukan pengawalan oleh Densus 88 dan BNPT. Kegiatan pembebasan berjalan dengan aman dan lancar,” kata Rika.

Abu Bakar Baasyir bebas murni setelah menjalani hukuman selama 15 tahun, usai divonis pada 2011 lalu.  Baasyir kini sudah berumur lebih dari 80 tahun. Abu Bakar Baasyir oleh majelis hakim dinilai terbukti melakukan tindak pidana terorisme dengan pelatihan militer di Bukit Jalin Jantho, Aceh.

Majelis hakim juga menilai Baasyir terbukti merencanakan pelatihan militer bersama Dulmatin. Perencanaan itu dibicarakan keduanya di dekat Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki di Solo, Jawa Tengah, pada Februari 2009.

** ass/viva

Trump Didesak Segera Dilengserkan

Washington | Jurnal Inspirasi

Hari memalukan bagi demokrasi Amerika terjadi saat aksi kekerasan dan kekacauan yang belum pernah ada sebelumnya terjadi di Washington DC saat pendukung Presiden Donald Trump menyerbu Gedung Capitol Hill, Rabu (6/1) atau Kamis WIB. Insiden ini termasuk paling dramatis bagi sistem demokrasi AS.

Aksi demonstrasi berujung kericuhan itu, massa pendukung Trump menentang pengesahan kemenangan Joe Biden dan pengesahan kekalahan Trump oleh Kongres AS.

Massa melakukan aksi anarkis dengan mendobrak masuk pintu Capitol dan menyerbu aula mengganggu Kongres untuk mengesahkan Joe Biden sebagai presiden terpilih. Empat orang dilaporkan tewas dan 52 orang ditangkap selama kericuhan di Capitol. SF Gate melaporkan, korban tewas bernama Ashli Babbitt, pendukung Donald Trump dan veteran angkatan udara AS yang telah bertugas 14 tahun.

Dia dilaporkan ditembak di bagian dada oleh polisi US Capitol saat naik ke gedung Capitol melalui jendela pecah. Contee mengatakan tiga orang lainnya juga meninggal pada Rabu karena keadaan darurat medis, dan 14 petugas polisi terluka, dua di antaranya masih dirawat di rumah sakit.

Meski demikian, Kongres AS tetap mengesahkan pemungutan suara Electoral College dengan mengukuhkan kemenangan calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, Kamis (7/1), setelah gedung kongres berhasil diamankan pihak keamanan pada Rabu sore waktu setempat, usai beberapa jam dikuasai oleh pendukung Presiden Donald Trump yang menyerbu aula kongres untuk mengganggu pengesahan kemenangan Joe Biden sebagai presiden berikutnya.

Wakil Presiden Mike Pence juga telah mengumumkan pengesahan penghitungan suara elektoral sekaligus mengonfirmasi kemenangan Presiden terpilih Joe Biden. Dia tidak akan menuruti keinginan Trump untuk membatalkan keinginan para pemilih AS. Anggota Kongres berkumpul kembali untuk melanjutkan peninjauan mereka atas suara Electoral College pada Rabu malam, beberapa jam setelah kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap lembaga pemerintah Amerika.

Beberapa Senator Partai Republik yang awalnya bersumpah akan menentang hasil perolehan suara di negara bagian karena kekhawatiran terjadi penipuan pemilih, malah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan suara untuk sertifikasi kemenangan Biden.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, R-Ky, menyebut aksi demonstrasi yang berujung kekerasan di Capitol sebagai pemberontakan yang gagal. “Mereka yang mencoba mengganggu demokrasi kita tidak berhasil,” kata McConnell dilansir FoxNews, Kamis (7/1).

Dan Scavino, wakil kepala staf Gedung Putih, memposting pernyataan Presiden Trump di Twitter yang isinya menyerukan agar semua pihak tenang. “Meskipun saya sama sekali tidak setuju dengan hasil pemilu, dan fakta menunjukkan kepada saya, namun akan ada transisi yang tertib pada 20 Januari,” bunyi pernyataan Trump.

“Saya selalu mengatakan bahwa kami akan melanjutkan perjuangan kami untuk memastikan bahwa hanya suara sah yang dihitung. Meskipun ini merupakan akhir dari masa jabatan pertama terbesar dalam sejarah kepresidenan, ini hanya awal dari perjuangan kami untuk Membuat Amerika Hebat Lagi!”,” lanjutnya.

Sementara Asoasiasi Produsen Nasional di AS mendesak para pejabat senior AS untuk memecat Presiden Donald Trump dari jabatannya. Itu disampaikan menyusul kerusuhan massa pendukung Trump di Gedung Capitol. Jay Timmons, Ketua asosiasi yang mewakili 14 ribu perusahaan di AS seperti, Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc, dan Toyota Motor Corp menyatakan desakan disampaikan karena pihaknya menilai kerusuhan itu ikut dipicu oleh hasutan yang dilakukan Trump atas hasil pemilihan presiden AS.

“Trump menghasut untuk dilakukannya kekerasan dalam upaya mempertahankan kekuasaannya,” katanya dikutip dari Reuters, Kamis (7/1).

Senada, Business Roundtable, sebuah asosiasi kepala eksekutif dari beberapa perusahaan terbesar Amerika juga mengatakan kekacauan yang terjadi di ibu kota negara adalah hasil dari upaya melanggar hukum yang dilakukan Trump untuk membatalkan hasil pemilihan presiden AS yang sah dan demokratis.

Sementara itu Kepala Eksekutif Apple Inc Tim Cook mengatakan mereka yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi dalam pengesahan kemenangan Biden di Gedung Capitol harus dimintai pertanggungjawaban. “Kita harus menyelesaikan transisi ke pemerintahan Presiden terpilih Biden,” katanya.

Sebagai informasi, masa jabatan Trump di Gedung Putih sebenarnya hanya tinggal  tersisa 14 hari. Ini terjadi karena dia telah dikalahkan oleh Joe Biden dalam pemilihan presiden yang digelar November 2020 lalu. Joe Biden rencananya dilantik pada 20 Januari. Namun, sebelum pelantikan dilakukan, kekacauan terjadi dalam proses pengesahan kemenangan Biden di Capitol.

Kekacauan terjadi setelah Trump berbicara kepada ribuan pendukung di dekat Gedung Putih dan mengulangi pernyataan tanpa dasarnya bahwa ia kalah dalam pemilihan presiden karena sudah dicurangi.

Kerusuhan membuat memaksa Kongres menunda sesi pengesahan kemenangan Biden untuk sementara waktu. Selain dari kalangan dunia usaha, desakan juga datang dari beberapa anggota parlemen Demokrat di Kongres. Mereka mendesak Wakil Presiden AS Mike Pence dan Kabinet untuk meminta Amandemen ke-25 guna menyingkirkan Trump dari Gedung Putih.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Laporan interim uji klinis 3 bulan vaksin asal perusahaan China, Sinovac dikirim Tim Riset Uji Klinis Vaksin Virus Corona (SARS-COV-2) dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad) ke PT Bio Farma (Persero) selaku pihak sponsor. Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari FK Unpad, Eddy Fadlyana menerangkan, Bio Farma kata dia, selanjutnya akan mengirimkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai syarat pengajuan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

“Laporannya selesai hari ini, kemudian nanti malam dikirim ke Bio Farma sebagai sponsor. Kemudian Bio Farma mau lapor BPOM lusa apa besok, ya kita tunggu saja,” tutur Eddy Fadlyana, Kamis (7/1).

Kendati begitu untuk saat ini, Eddy enggan membeberkan secara gamblang hasil temuan tim riset kepada publik. Termasuk soal efikasi atau tingkat keampuhan vaksin Sinovac. Akan tetapi ia optimistis hasil uji klinis interim tersebut menunjukkan laporan yang baik, sehingga Eddy yakin BPOM bakal menerbitkan EUA.

Eddy pun menjelaskan, laporan interim tiga bulan itu merupakan hasil penelitian berisi data keamanan subjek uji klinis yang diamati setelah dua kali kali penyuntikan; data imunogenisitas atau kemampuan vaksin membentuk antibodi; dan data efikasi vaksin atau kemampuan vaksin melindungi orang yang terpapar virus menjadi tidak sakit.

Dan dalam laporan tiga bulan tersebut, tim riset hanya cukup menyertakan sebanyak 540 orang atau sampel dari total 1.620 orang relawan uji klinis secara keseluruhan. “Setelah semua diserahkan, BPOM akan mengkaji setelah digabungkan dengan beberapa negara seperti Turki dan Brazil untuk mereka mengeluarkan EUA,” terangnya.

Kendati demikian, Eddy mengaku tak bisa mengungkapkan secara gamblang hasil temuannya kepada publik untuk saat ini. Namun ia optimis hasil uji klinis interim itu menunjukkan laporan yang baik, sehingga ia yakin BPOM bakal mengeluarkan EUA atas vaksin Sinovac ini.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengaku pihaknya akan menyerahkan laporan interim kepada otoritas BPOM secepatnya untuk kemudian berharap BPOM bakal memberikan lampu hijau, sehingga target vaksinasi dapat terlaksana segera. “As soon as possible ya,” kata Bambang karena pemerintah Indonesia berencana memulai vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1).

Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegaskan Presiden RI Joko Widodo beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menjalani vaksinasi dengan menggunakan dosis vaksin dari perusahaan asal China, Sinovac.

Penyuntikan akan dilakukan di DKI Jakarta sebagai simbol dimulainya vaksinasi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berencana memborong 426 juta dosis vaksin. Jumlah itu akan diberikan kepada 181,5 juta orang demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Seorang saksi dalam sidang praperadilan Rizieq Shihab bernama Abdul Qodir mengaku melihat banyak aparat Polisi, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI Jakarta saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November lalu.

Saat ditanya oleh tim kuasa hukum Rizieq, saksi mengaku tidak melihat aparat kepolisian membubarkan acara itu. “Enggak (membubarkan), mereka jaga acara. Mereka mengatur lalu lintas juga,” kata Abdul bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/1).

Abdul Qodir mengaku sebagai mantan Ketua RT 01/RW 01 Petamburan Raya. Dia menyatakan hadir di acara Maulid gelaran Front Pembela Islam (FPI) yang berbarengan dengan pernikahan putri Rizieq Shihab itu.

Selain tak adanya pembubaran acara oleh polisi, Abdul mengatakan aparat dari Satpol PP juga membagi-bagikan masker kepada peserta acara Maulid. Petugas Satpol PP juga disebut berperan mengingatkan peserta agar selalu mematuhi protokol pencegahan Covid-19. “Satpol PP pakai mic (microphone), selalu mengingatkan.”

Menanggapi kesaksian itu, tim kuasa hukum kepolisian bertanya kepada Abdul bagaimana cara mengetahui bahwa aparat sedang mengamankan acara Maulid. Abdul ditanya apakah mengetahui surat tugas untuk mengamankan. “Kalau surat tugas nggak mungkinlah saya tahu, yang pasti saya melihat dengan mata kepala saya sendiri,” jawab dia.

Rizieq Shihab mengajukan praperadilan untuk menggugat status tersangka dan penahanannya oleh polisi dalam kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan dan Tebet pada November 2020. Termohon I dalam gugatan praperadilan ini adalah penyidik, Cq Kepala Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya, Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara termohon II dan III adalah Kapolda Metro Jaya dan Kapolri. 

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sidang perkara dugaan pemalsuan surat atas terdakwa Rina Yuliana kembali digelar di Pengadilan Negeri Bogor, dengan agenda pemeriksaan saksi, Kamis (7/1). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Lucky Azizah langsung di ruang sidang. Sedangkan Rina Yuliana mengikuti sidang secara virtual.

Pada persidangan Majelis Hakim yang diketuai Arya Putra Negara menanyakan kegiatan lain usaha di luar profesi dokter dan pengelola rumah sakit. Dihadapan Majelis Hakim, Lucky Azizah menjelaskan, awalnya ia mau membuka cabang rumah sakit di wilayah Kecamatan Bogor Barat medio 2015 lalu.

Ia sendiri selaku komisaris PT. Jakarta Medika. Sedangkan rumah sakit dibangun PT. Muhammad Medika Abadi yang merupakan anak perusahaan dengan pelaksana proyek Fikri Salim. Ketua Majelis lalu bertanya apakah perusahaan induk mengeluarkan surat kuasa kepada Fikri Salim.

“Tidak ada,” jawab Azizah. Ia juga menegaskan tidak pernah menandatangani surat kuasa baik untuk Fikri Salim maupun Rina Yuliana.

Ia membeberkan, kondisi pembangunan rumah sakit saat ini mencapai 70 persen dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) keluar untuk empat lantai dan dua basement. Padahal, sambung dia, dari desain memiliki tujuh lantai ditambah satu basement.

Perusahaan, sambungnya, telah mengeluarkan dana Rp1,14 miliar untuk IMB dan izin operasional. Azizah mengaku sudah mengarahkan untuk pengurusan perizinan rumah sakit dilakukan secara resmi tanpa pihak ketiga. Namun ia baru mengetahui pengurusan perizinan itu dilakukan tidak resmi pada 20 Agustus 2019. “Sejak itu saya langsung close (keuangan),” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, terbongkarnya kasus ini setelah dilakukan audit independen. Bahkan ia menyebutkan ada pemalsuan tanda tangan yang dipakai untuk mentransfer uang ke Fikri Salim, Rina Yuliana dan lainnya. “Saya memang terlalu sibuk. Ada konspirasi,” ungkapnya.

Sementara kuasa hukum terdakwa menanyakan kepada saksi perihal laporan kliennya. Kata Azizah, perusahaan yang melaporkan kasus dugaan pemalsuan surat bukan dirinya secara pribadi. Kuasa Hukum kemudian menanyakan hubungan dengan Fikri Salim. “Pegawai,” jawab Azizah. Ia juga menjelaskan tidak mengenal Rina Yuliana saat ditanya kuasa hukum terdakwa.

Ketua Majelis sempat bertanya kepada terdakwa apakah ada bantahan terhadap keterangan saksi. “Iya yang mulia. Saya bekerja kepada almarhum bapak Selamet Isnanto,” jawab Rina Yuliana.

Diakhir sidang, JPU menyampaikan bukti kuitansi dan transfer ke Majelis Hakim. Sesuai jadwal, sidang lanjutan dengan agenda menghadirkan saksi akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bogor pada Jumat (8/1).

Sedangkan untuk sidang dengan terdakwa Fikri Salim, Azizah memberikan kesaksian tentang konspirasi yang dilakukan Fikri Salim Cs dalam melakukan penipuan untuk mendapat keuntungan. 

Dihadapan majlis hakim, saksi juga mengklarifikasi soal identitas Fikri Salim yang di kartunama tercantum sebagai Direktur Umum di perusahaanya dan gelar sarjana tehnik. “SMA saja tidak lulus bagaimana bisa punya gelar ST, dan gak mumgkin saya angkat sebagai direktur umum,” kata Azizah.

Menurut saksi, konspirasi itu dilakukan sejumlah barang dan dalangnya adalah Fikri Salim. “Untuk diluar Fikri Salim membawa 4 orang antaralain Soni, Rina Yuliana, Slamet Isnanto dan Hadi. “Kalau untuk didalam  Fikri berkonspirasi dengan Junaedi, Samsudin, Mujianto arsitek senior, Marzuki, Eny dan Riky Supriadi,” katanya.

Masih didalam persidangan jaksa menunjukan surat palsu yang buat  Junaedi atas perintah Fikri Salim, Sony Riadi, Rina Yuliana dan Riki Supriadi untuk bisa mendapatkan aliran dana. Jaksa juga menunjukan bukti aliran dana melalui puluhan bukti transaksi mulai  jutaan rupiah hingga ratusan juta rupian dengan jumlah total aliran dana mencapai miliaran rupiah.

Namun, ketika ditanya tentang keterangan dari saksi, Fikri Salim mengaku keberatan, misalnya keterangan soal SK, dengan alasan alamat di SK tidak sesuai dengan di KTP dirinya. Namin dia mengklaim bertanggungjawab atas bangunan RS tersebut.

Keterangan Fikri cukup memancing emosi saksi, namun dilerai oleh Majlis hakim. “Mohon hormati persidangan, semua diberikan hal untuk berbicara dan biarkan kami yang menilai, kalau tidak sesuai dengan fakta maka akan memberatkan terdakwa,” kata Majlis Hakim.

** Fredy Kristianto