Karawang | Jurnal Inspirasi

Banjir melanda Kabupaten Karawang. Pada Senin (8/2/2021) pagi, banjir sudah merendam 17 desa di 13 kecamatan. Sedikitnya 2.000 orang terpaksa mengungsi karena ketinggian air mencapai 1,5 meter.

“Wilayah banjir terus bertambah, sekarang sudah merendam 17 desa di 13 kecamatan. Kami masih menunggu laporan terakhir karena ada sejumlah desa dilaporkan sudah mulai tergenang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Karawang, Yasin Nasrudin.

Menurut Yasin, banjir sudah merendam sebanyak 3010 rumah dan 15.039 jiwa dari 3.521 Kepala keluarga terdampak banjir. Tim SAR masih melakukan evakuasi hingga Senin pagi ini. “Pengungsi sudah mencapai 2000 jiwa dan mungkin bakal bertambah karena sekarang juga masih dalam pendataan petugas kami,” katanya.


Yasin mengatakan ketinggian air di sejumlah wilayah banjir bervariasi. Namun paling parah terjadi di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe, Desa Dauwan Tengah, Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek. Ketinggian air di tiga wilayah itu mencapai 1,5 meter.

“Di wilayah banjir paling parah kami menerjunkan banyak petugas dan relawan. Paling penting saat ini melakukan evakuasi. Meski peralatan kita terbatas,” katanya.

** ass/sindonews

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) se-Jawa Bali akan berakhir pada Senin (8/2) hari ini. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memberlakukan PPKM skala mikro mulai 9 Februari 2021. Sebelumnya PPKM se-Jawa dan Bali diperpanjang dari tanggal 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.

Kebijakan ini dibuat dalam rangka memutus penyebaran virus Covid-19 di wilayah Bali dan Jawa dan merupakan keinginan langsung dari Presiden Jokowi. Selama PPKM Jawa-Bali diterapkan, penambahan kasus harian justru beberapa kali memecahkan rekor. Bahkan total akumulatif kasus Covid-19 di tanah air telah menyentuh angka psikologis 1 juta sejak 26 Januari 2021 lalu.

Melihat laju penularan Covid-19 di Indonesia yang tak terkendali, Presiden Jokowi pun menyatakan bahwa kebijakan PPKM Jawa-Bali periode 11 hingga 25 Januari 2021 tidak berjalan efektif. Hasil dari kebijakan tersebut tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan agar PSBB atau PPKM Se-Jawa dan Bali dihentikan.

Sebagai gantinya untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19, pemerintah akan menerapkan PPKM berskala mikro yang berlangsung mulai 9 Februari 2021. Pada PPKM skala mikro itu mewajibkan di setiap desa dibentuk posko untuk mendampingi Puskesmas menangani pasien Covid-19 yang diisolasi.

“Berdasarkan keputusan dari Presiden kita, bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro. Artinya harus ada posko di desa, posko yang mendampingi Puskesmas, yang mendampingi tim pelacak,” kata Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Alexander Kaliaga Ginting dalam siaran pers di Twitter BNPB, Jumat (5/2).

Sebab, selama pelaksanaan PSBB se-Jawa Bali ada persoalan yang timbul yakni pengawasan terhadap orang yang sedang dalam proses isolasi. Dengan demikian, PPKM skala mikro ini diharapkan bisa membantu petugas puskesma untuk melakukan pengawasan pada pasien yang sedang isolasi mandiri.

“Sehingga mereka yang diisolasi atau dikarantina harus 14 hari memang harus dikurung. Kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi, nah ini yang menjadi masalah, makanya kita harus intervensi sampai ke daerah paling jauh ke rakyat pedesaan. Kita buat program PPKM skala mikro,” ucapnya.

Dia mengharapkan dengan pemberlakuan PPKM skala mikro ini maka diharapkan dapat membuat pelaksanaan protokol kesehatan di tingkat terendah semakin ketat.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 4 provinsi berstatus siaga banjir yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun memberikan peringatan dini soal potensi hujan lebat yang bakal terjadi pada Senin (8/2) hingga besok. Hujan tersebut diprediksi bisa mengakibatkan banjir atau banjir bandang di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta yang berstatus siaga 3 atau waspada hingga pukul 20.00 pada Minggu malam (7/2).

Berdasarkan keterangan dari BMKG, khusus di wilayah Jabodetabek, terdapat 6 wilayah yang siaga banjir. Keenam wilayah tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kota Tangerang, Tangerang, Depok, dan Bogor. Peringatan dini ini berlaku pada Senin (8/2) pukul 07.00 WIB sampai Selasa (9/2) pukul 07.00 WIB.

Sementara banjir sudah mulai  merendam daerah di Kelurahan Pejanten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga 1,5 meter pada Minggu (7/2). Air yang menggenangi kawasan tersebut merupakan luapan dari Pintu Air Katulampa, Bogor yang tengah dilanda hujan dengan intensitas tinggi.

Kepala Pleton Grup C Sektor IX Kecamatan Pasar Minggu, Yusuf Setiawan menuturkan air banjir di wilayah tersebut telah menggenang sejak siang hari tadi. Hingga saat ini, banjir pun belum surut sepenuhnya. “Intensitas hujan di hulunya tinggi. jadi pintu air di Katulampa dibuka. Aliran dari Katulampa itu,” kata Yusuf, Minggu (7/2).

Dia mengatakan sejauh ini timnya masih menunggu genangan banjir di wilayah tersebut surut. Pasalnya, kata dia, air dapat surut apabila Pintu Air Manggarai telah dibuka. Hanya saja, banjir dapat kembali terjadi jika air kiriman dari wilayah Bogor kembali mengalir. Menurut dia, kuantitas air yang menggenang masih dapat bertambah mengingat di lokasi kondisi cuaca masih gerimis.

“Tinggal nunggu surut aja ini. Yang penting nggak ada kiriman lagi dari sana, kalau dari sananya ada kiriman bisa naik lagi,” tambah dia.

Berdasarkan pendataan tim Yusuf, banjir menerjang setidaknya tiga RW di kelurahan tersebut antara lain RW 005, RW 006, dan RW 007. Kondisi ini membuat setidaknya 13 KK mengungsi. Namun demikian untuk sementara ini belum ada korban jiwa akibat banjir dari hasil penyisiran petugas gabungan. Sebagian warga lainnya hingga kini masih ada yang mengungsi di lantai dua rumahnya.

“Kalau sekarang 1,5 meter. Untuk hari ini itu, kalau sekarang sudah mulai surut sekitar 1 meteran. Kalau di depan masih ada beberapa yang sedengkul lah,” ucap Yusuf.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkap Bendungan Katulampa, yang merupakan lokasi pemantauan aliran air dari Bogor ke DKI Jakarta, telah ditetapkan pada status Siaga III atau waspada.

Mengutip informasi dari akun Twitter @BPBDJakarta, ketinggian permukaan air di sana mencapai 90 centimeter per pukul 14.15 WIB. Ini sudah surut dari pantauan pukul 06.00 WIB yang mencatat permukaan air hingga 130 centimeter.

BPBD memberikan peringatan waspada untuk lintasan Sungai Ciliwung pada 6-9 jam ke depan akan sampai di pintu air Manggarai. BPBD juga mewanti-wanti masyarakat di sekitar lintasan air sungai untuk waspada.

Adapun beberapa daerah yang berada di sekitar lintasan di antaranya Balekambang, Bali Mester, Baru, Bidara Cina, Bukit Duri, Cawang, Cikoko, Cililitan, Duren Tiga, Gedong, Jagakarsa, Kalibata, Kalisari, Kampung Melayu, Kampung Tengah, Kebon Baru, Kebon Manggis, Lenteng Agung, Pal Meriam, Pancoran, Pejaten Timur, Pengadegan, Rawajati, Srengseng Sawah, Tanjung Barat, dan Manggarai.

Sedangkan banjir di Semarang telah berdampak terhadap operasional di simpul-simpul transportasi, khususnya di bandara dan stasiun kereta api. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Minggu (7/2).

Keduanya membahas rencana aksi penanggulangan musibah banjir yang disebut Menhub akibat cuaca ekstrem. Rapat itu dihadiri oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dirjen Perhubungan Udara, dan PT Angkasa Pura I.

“Untuk bersama-sama mencari solusi penanggulangan musibah banjir di Semarang yang berdampak pada operasional simpul transportasi seperti di Bandara Ahmad Yani dan Stasiun Tawang,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya.

Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, yang secara umum untuk menanggulangi banjir di Semarang seperti membuat peredam air atau dam. “Kemudian melakukan pengerukan sungai dan membuat tanggul untuk mengantisipasi adanya rob (air pasang).”

PT Angkasa Pura I juga akan melakukan langkah-langkah konkret, seperti inventarisasi sistem pengendalian air dan mengoptimalkan saluran pipa. Juga menambah kapasitas pompa air untuk menyedot genangan air dengan cepat dan mengoptimalkan tanggul di bandara.

Curah hujan yang tinggi di Semarang sejak Jumat (5/2) mengakibatkan genangan air di Bandara Internasional Ahmad Yani sehingga bandara tidak dapat beroperasi pada Sabtu (6/2). Esok harinya genangan air terpantau surut dan bandara mulai beroperasi kembali meski secara terbatas.

4  Provinsi Serstatus Siaga

1. Banten (Siaga)
2. DKI Jakarta (Siaga)
3. Jawa Barat (Siaga)
4. Jawa Tengah (Siaga)

Peringatan Waspada Banjir

5. Bengkulu (Waspada)
6. Lampung (Waspada)
7. DI Yogyakarta (Waspada)
8. Jawa Timur (Waspada)
9. Bali (Waspada)
10. Nusa Tenggara Barat (Waspada)
11. Nusa Tenggara Timur (Waspada)
12. Sulawesi Tengah (Waspada)
13. Sulawesi Selatan (Waspada)
14. Papua Barat (Waspada)
15. Papua (Waspada)

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota Bogor telah memberlakukan ganjil genap bagi kendaraan bermotor untuk membatasi mobilitas warga di Kota Hujan. Kebijakan itupun diklaim dapat menurunkan beban lalu lintas. Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya akan menelaah apakah penerapan ganjil genap berdampak pada penurunan Covid-19.

“Tinggal kita liat minggu depan apakah pengurangan mobilitas ini ada dampak bagi tren Covid-19 di Kota Bogor,” ujar Bima kepada wartawan, Minggu (7/2).

Bima menjelaskan, pada penerapan ganjil genap pekan depan bertepatan dengan long weekend akan lebih dimaksimalkan lagi sosialisasi dan koordinasi di lapangannya. Setelah itu pihaknya akan melihat data-data apakah Ganjil Genap menunjukan korelasi penurunan angka Covid-19.

“Ya, sangat mungkin kita lanjut kedepan. Semua tergantung pada data. Dan kami akan undang Epidemiolog nanti untuk memberikan sarannya. Mengingat angka Covid-19 masih tinggi di atas 187 per kemarin. Tapi kan efek dua hari ini baru akan terlihat satu minggu kedepan,” jelasnya.

Bima Arya juga sempat sidak ke kawasan Suryakencana dan ke tempat wisata The Jungle yang berada di Bogor Nirwana Residence (BNR). Ia menyatakan bahwa kondisi di The Jungle memang cukup menurun. Pasalnya, sebelum pandemi Covid-19 pengunjung mencapai 2.000 orang. Namun, selama Covid-19 menurun menjadi 500 sampai 550 orang.

“Sabtu 6 Februari ada 182 pengunjung  dan Minggu 7 Februari 233 pengunjung. Ini tidak mudah, sabar, mudah-mudahan cepat berlalu. Kita evaluasi terus kebijakannya,” katanya.

Sementara itu, suasana berbeda saat melintasi di sepanjang Jalan Suryakencana. Pasalnya, pada Sabtu (6/2) malam, Suryakencana bak Kota mati yang tidak ada aktivitas. Padahal, sebelumnya kawasan ini selalu ramai apalagi di tiap malam Minggu.

Bima pun mengatakan bahwa penutupan Jalan Suryakencana akan dilakukan tiap akhir pekan, untuk mengantisipasi biasanya di ruas jalan ini banyak anak-anak nongkrong, kerumunan-kerumunan di beberapa titik di kawasan ini. Kata Bima, penutupan Suryakencana ini untuk mengurangi  mobilitas warga sehingga warga terbatas dalam hal-hal yang mendesak.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan kebijakan terhadap aturan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Diantaranya kebijakan tersebut adalah penutupan Suryakencana yang akan ditutup dari mulai 20.00-24.00 WIB. Dan penutupan sendiri berlangsung selama akhir pekan dan berjalan 2 Minggu

Selain penutupan, pemerintah Kota Bogor di dalam PPKM ini juga menerapkan ganjil genap selama akhir pekan. Rencananya penerapan ganjil genap akan berlangsung selama 14 hari.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Anggaran perjalanan dinas pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor, yang sudah dialokasikan dalam APBD 2021, terpaksa dicoret dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan itu diambil, karena pandemi di tahun 2021 ini belum menunjukan tanda melandai.

“Program-program yang tidak penting dan tak mendesak, kita coret, salah satunya untuk perjalanan dinas pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke luar daerah, salah satunya ke Labuan Bajo, di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” kata Wakil Bupati Iwan Setiawan, ditemui di sela acara syukuran ulang tahun Partai Gerindra ke -13, di Cibinong, Sabtu (06/02).

Iwan menegaskan, selain pencoretan program perjalanan dinas luar daerah, anggaran pengadaan makan dan minum, Alat Tulis Kantor (ATK) di semua SKPD pun dipangkas rata-rata mulai 25 sampai 30 persen.

“Dari pencoretan perjalanan dinas dan pemangkasan anggaran rutin di semua SKPD, ada penghematan senilai Rp 400 miliaran. Nah, anggaran dari hasil refocusing itu akan kita alokasikan untuk penanganan pandemi Covid -19, salah satunya pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai,” ujarnya.

Namun, untuk anggaran belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, kata Iwan, semuanya tidak ada yang dicoret atau pemangkasan anggaran, termasuk untuk program Satu Miliar Satu Desa (SamiSade).

“Program belanja modal anggarannya tetap seperti yang ada di APBD, karena belanja modal kita arahkan untuk pemulihan ekonomi, di mana semua penyedia jasa yang mengerjakan proyek-proyek infrastruktur wajib merekrut tenaga atau warga lokal,” tegasnya.

Penelusuran Jurnal Bogor, program belanja modal paling banyak dialokasikan di sektor pekerjaan umum, berdasarkan data yang dilansir di laman LPSE, ada tiga proyek yang menelan anggarang sangat besar, yakni proyek peningkatan Jalan Kandang Roda – Pakansari, dengan pagu anggaran Rp 97,8 miliar, proyek peningkatan Jalan Kandang Roda- Simpang Sentul, Rp 32 miliar, dan pembuatan pedestrian Jalan Kandang Roda-Sentul, Rp 85,9 miliar.

Tiga proyek kakap yang mulai dilelangkan itu menuai protes dari Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD, Andi Permana. “Pembangunan infrastruktur, semisal jalan itu memang penting, tapi di masa pandemi Covid-19 ini ada program yang lebih penting lagi, yakni penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra, Andi Permana, Rabu (03/02) lalu.

Andi mengungkapkan, sektor yang saat ini sangat membutuhkan anggaran itu kesehatan, sebut saja penyediaan sarana dan prasarana untuk empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). “Fasilitas di empat RSUD, seperti ruang ICU sangat terbatas, padahal keberadaan ruang ICU berikut peralatannya sangat dibutuhkan sekali, terlebih memasuki tahun 2021 ini, jumlah pasien yang terpapar Covid -19 dengan penyakit penyerta setiap hari meningkat,” ujarnya.

 Proyek yang ada di sekitar areal Stadion Pakansari, kata Andi, untuk saat ini belum mendesak. “Makanya, saya akan mengajak rekan-rekan anggota DPRD lainnya untuk meminta Pemkab merealokasi anggaran untuk proyek yang bersinggungan dengan pemulihan ekonomi,”tegasnya menutupi.

** Asep S | Moch Yusuf

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota Bogor bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat Kementerian PUPR, Kepala Bagian Barang Milik Negara (BMN) Setditjen Bina Marga Kementerian PUPR, dan Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar (MSJ) menggelar rapat pengelolaan Taman dan PJU di bawah Fly Over Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (Borr), baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Bogor mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat dalam hal ini KemenPUPR untuk mengelola taman dan PJU yang ada di bawah flyover agar dari segi estetika indah dan rapi. “Kami punya keinginan untuk membantu serta punya kepentingan menjaga estetika kota,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

Dedie mengatakan, sebagian besar taman sudah dibuat PT MSJ dan tentu pemerintah punya kewajiban melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini tentu berkaitan dengan anggaran dan Pemkot harus menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan taman dan PJU setelah adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Taman sepanjang jalan itu penting sebagai elemen estetika kota dan sebagai penunjang ruang terbuka hijau. Ini akan dikerjasamakan dan sedang disiapkan PKS-nya. Tapi nanti dari pusat akan survei terlebih dahulu,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Feby Darmawan mengatakan, taman yang akan diserahkan ke Pemkot itu dari titik STA (Stationing) atau patokan 3+400 sampai 11+786.

Ke depan kata dia, akan ada PKS antara Pemkot Bogor dan BBPJN DKI Jakarta dan Jawa Barat terkait dengan aset yang dipinjam pakai dan jumlah lampu PJU yang diserahkan pengelolaannya. “Kalau anggarannya belum dianggarkan karena prosesnya juga kan sedikit memakan waktu. Insya Allah 2022 kita coba anggarkan apabila PKS-nya sudah selesai,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto