Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Abdul Jalil bersama Bupati Bogor Ade Yasin meresmikan Kantor Perwakilan Pertanahan di wilayah Timur Kabupaten Bogor, bertempat di Kecamatan Cileungsi, Rabu (17/02). Setelah di Cileungsi, juga akan diresmikan di wilayah Bogor Barat di Kecamatan Cigudeg.

Ade Yasin menuturkan,  Kantor Perwakilan Pertanahan Cileungsi ini akan melayani urusan petanahan di tujuh kecamatan yaitu Cileungsi, Jonggol, Tanjungsari, Sukamakmur, Gunung Putri, Klapanunggal dan Cariu.

“Secara luas dan jumlah penduduk, maka setidaknya Kabupaten Bogor butuh dua Kantor Perwakilan Pertanahan yaitu satu di Kecamatan Cileungsi dan satu lagi di Kecamatan Cigudeg, Alhamdulillah hari ini Pak Menteri Sofyan Abdul Jalil berkenan meresmikan Kantor Perwakilan Pertanahan Cileungsi,” tutur Ade Yasin kepada wartawan.

Wanita berusia 52 tahun yang merupakan mantan advokat ini menerangkan, selain membuka Kantor Perwakilan Pertanahan, juga dibutuhkan inovasi untuk terus meningkatkan pelayana administrasi pertanahan. “Kita harus meningkatkan inovasi dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja demi mewujudkan keinginan masyarakat akan cepat, mudah, berkualitas, terjangkau dan terukurnya kepengurusan administrasi pertanahan,” terangnya.

Ditempat yang sama, Menteri Sofyan Abdul Jalil mengatakan bahwa melihat jumlah penduduk yang sekitar 6 juta jiwa sudah seperti tiga provinsi di luar Pulau Jawa. “Dengan jumlah penduduk layaknya tiga provinsi di luar Jawa maka butuh langkah kerja  yang inovatif dan menggunakan informasi teknologi. Saya mendukung apabila Kantor ATR / BPN  Kabupaten Bogor membuka kantor perwakilan pertanahan,” kata Sofyan.

Dia berharap agar jajarannnya terus memperbaiki layanan  administrasi pelayanan seperti program  pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), digitalisasi sertifikat hak milik (SHM) tanah dan lainnya.

“Kami terus memperbaiki pelayanan administrasi pertanahan walaupun kami akui masih belum baik hingga seperti di Kabupaten Bogor masih ada kasus sengketa  atau konflik kepemilikan tanah, dengan PTSL, digiltalisasi SHM tanah dan lainnya akan meminimalisir konflik kepemilikan tanah,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di semua ruas jalan wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, mulai dari ruas Jalan Raya Ciawi-Sukabumi, Jalan Raya Ciawi-Gadog maupun Jalan Alternatif Seusuepan-Cibedug, diduga ada oknum pemerintah yang bermain. Hal itu dikatakan Ujang Ka’mun, Ketua Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip).

Menurut pria yang biasa dipanggil Uka itu, para PKL yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat usahanya, sudah lama ada. Namun, keberadaannya sama sekali tidak dilakukan tindakan tegas dari pemerintah, baik kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Kalau tidak ada yang bermain atau membekingi, mana mungkin para PKL itu bisa berjualan dengan aman di bahu jalan,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Uka menjelaskan, semua ruas jalan yang strategis untuk dijadikan tempat berjualan pedagang di wilayah Ciawi, hampir ditemukan terdapat pada PKL.  “Pedagangnya beragam, mulai dari penjual makanan, sayuran, buah dan kebutuhan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Selain berada di sepanjang bahu jalan, lanjut Uka, di Desa Banjarsari pun terdapat pedagang buah dan makanan lainnya yang dengan jelas sudah melanggar garis sempadan sungai, karena berada di sekitar irigasi.  “Jadi pedagang itu berada di sekitar aliran sungai dan jalan. Sudah mengganggu arus lalu lintas karena menjadi biang macet, merusak irigasi juga,” paparnya.

Uka minta agar Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini pemangku kebijakan daerah, seperti Bupati Bogor menindak tegas oknum pemerintah setempat yang diduga membekingi keberadaan PKL tersebut.  “Kalau tidak diberikan sanksi tegas, bukan mustahil kedepannya akan lebih banyak lagi PKL yang melanggar aturan di wilayah Ciawi,” imbuhnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, dari pihak Kecamatan Ciawi belum bisa di konfirmasi. Sebelumnya, Aab, warga Desa Jambu Luwuk mengaku kesal dengan banyaknya PKL yang berjualan di sepanjang jalur alternatif mulai dari Desa Banjarwaru dan Banjarwangi hingga Desa Cibedug tersebut.  “Hampir setiap hari kami terjebak macet. Apalagi kalau sore, yang beli banyak sampai menghalangi jalan,” jelasnya.

Keluhan sama juga diungkapkan Edi, warga Citapen yang merasa dirugikan dengan banyaknya PKL di sepanjang bahu jalan alternatif tersebut. “Parahnya lagi sekarang jumlahnya semakin bertambah banyak saja,” paparnya.

Edi berharap ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap para PKL yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Tibum. Karena, mereka (PKL,red) mencari rezekinya di tempat yang salah. “Saya harapkan ada penertiban agar jalur ini tidak setiap hari macet,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Sejumlah karyawan PT Ikhlas Is Indonesia yang terletak di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, mengeluh karena tidak dibayarkan pesangon oleh pihak perusahaan. Hal itu terjadi setelah diputus masa kerja pada awal Februari.

Fadlan, salah satu karyawan yang sudah 14 tahun bekerja di perusahaan yang bergerak di bidak percetakan sablon tersebut menuturkan, pada awal Februari dirinya sudah tidak menerima lagi gaji. Bahkan ketika ditanyakan kepada pihak perusahaan tidak dijelaskan alasan perusahaan itu tidak memberikan gaji seperti biasanya.

“Kita gak digaji mulai 3 Februari 2021 atau tutup buku. Terus pihak perusahaan mengatakan nanti akan diganti kalau ada kerjaan dan akan dibayar dengan hitungan kerja per satu jam. Artinya sesuai dengan jam kerja kita maka itulah yang dibayarkan. Padahal sebelumnya hitungannya per hari kerja. Dan hitungan jam itu akan dilakukan sampai akhir masa kontrak gedung habis,” kata Fadlan, Rabu (17/2).

Dia menambahkan, dengan alasan yang tidak masuk akal tersebut. Perusahaan perlahan lahan mengurangi produksinya dan ratusan karyawan lain sudah tidak masuk lagi. Bahkan perusahaan sudah mulai menjual aset yang ada didalam pabrik. Artinya sudah mulai kolaps atau akan bangkrut.

“Barang seperti mesin dan sisa produksi masih ada. Baru sedikit yang dijual seperti besi bekas terus masih ada yang kerja namun hanya sedikit orangnya,” paparnya.

Anehnya lagi, masih kata Fadlan, tidak ada kejelasan terkait perusahaan akan seperti apa selanjutnya. Dia bersama karyawan lainya malah diajak oleh perusahaan dengan membuka CV baru dengan membawa mesin yang ada di PT Ikhlas Is Indonesia dengan gaji yang tidak jelas.

“Kalau memang kolaps seharusnya kita dikeluarkan dan dibayar pesangonnya. Ini malah mau buka CV, kami meminta jika memang tidak produksi lagi, pihak PT Ikhlas Is Indonesia memberikan haknya yaitu upah pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

“Kami karyawan PT Ikhlas Is Indonesia yang sudah belasan tahun bekerja belum ada penjelasan masalah pesangon ataupun penyelesaian antara kami dan perusahaan sedangkan perusahaan mengaku kolaps. Kita minta perusahaan memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, HRD PT Ikhlas Is Indonesia, Mila, enggan memberikan komentar malah meminta wartawan memberitahu siapa yang memberikan nomor handphone miliknya.

“Maaf dapet nomor hp saya dari siapa? Saya juga gak bisa jawab kalo gak kasih tau saya dapet no hp saya dari siapa,” ujarr Mila yang enggan memberikan komentar kepada wartawan.

** Nay Nur’ain

Leuwisadeng | Jurnal Inspirasi

Ratusan murid SMK Kesehatan Mustopo yang akan mengikuti studi tur ke Yogyakarta pada Selasa malam (16/2/2021), dibubarkan Satgas Covid-19 Kecamatan Leuwisadeng.  Musababnya, pihaknya sekolah tidak ada koordinasi kepada satgas covid-19 tingkat Kecamatan.

“Permasalahannya memang beliau tidak berkoordinasi atau meminta izin dengan Satgas tingkat kecamatan bahwa akan mengadakan studi tur ke Yogyakarta dan Semarang,” kata Camat Leuwisadeng Rudy Mulyana kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Rudy juga mengatakan, setelah dilakukan pengecekan dan edukasi kepada panitia dan pihak sekolah kegiatan tersebut dihentikan dulu karena mengundang kerumunan. “Untuk sementara malam itu juga kita mengambil tindakan tegas bahwa kegiatan  studi tur itu dihentikan dan hari ini kita panggil kepala sekolahnya ke kecamatan untuk membuat klarifikasi,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setelah dilakukan pemanggilan, pihak sekolah mengakui tidak koordinasi kepada Satgas Covid Kecamatam. Padahal, saat ini masih pemberlakuan PPKM mikro. “Meskipun kewenangan SMK ada di Provinsi Jabar tapi mengenai izin keramaian ada di Satgas tingkat Kecamatan,” jelasnya.

Rudy menuturkan, dari kejadian tersebut pihak sekolah meminta maaf karena tidak membuat perizinan kepada pihak Satgas tingkat Kecamatan,  walaupun sampai hari ini masih ada siswa di sekolah yang menunggu keputusan pelaksanaan studi tur.

“Jadi keputusan pihak kecamatan bahwa  harus dijadwal ulang atau ditunda sampai memang ada aturan yang membolehkan mereka untuk studi tur maupun itu jenisnya penelitian,” tuturnya.

Sementara hasil pertemuan pihak sekolah dengan Satgas Covid tingkat Kecamatan untuk sementara kegiatan dihentikan, dan tidak direkomendasikan untuk ada perjalanan. Bahkan, dikenakan denda sesuai aturan Perbub tentang PPKM Mikro.

Sedangkan pihak Travel, Erik mengaku tidak ada kerugian atas pembatalan perjalanan tersebut. “Banyak teman-teman saya juga yang bawa rombongan kesana itu tidak ada masalah, kalaupun ada pembatasan PPKM itu sebenarnya pembatasannya untuk ke desa bukan ke tempat wisata disana itu,” cetusnya.

Pihak sekolah SMK Kesehatan Mustopo Wesy menyampaikan, bahwa kegiatan kunjungan industri itu merupakan kegiatan rutin tahunan bagi siswa yang duduk di bangku kelas sepuluh. “Bukan dilarang emang konfirmasi saja tadi ada kegiatan apa, saya juga belum tau informasinya karena memang belum didiskusikan lagi. Disana belajarnya di tempat industri sesuai dengan bidang keahlian kita, kalo yang farmasi ya ke farmasi gitu,” ucapnya.

** Cepi Kurniawan

Parung | Jurnal Inspirasi

Kapolsek Parung Kompol Fuji Astono mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat dan memonitoring penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari berbagai sumber yang turun ke desa. “Pengawasan dan monitoring pelaksanaan yang ketat dilakukan untuk mencegahnya terjadinya penyalahgunaan seperti yang terjadi di Rumpin,” kata Kapolsek Parung Kompol Fuji Astono.

Fuji mengimbau kepada jajaran bhanbinkamtibmas untuk selalu melekat dengan warga dan menjelaskan segala bentuk bantuan sosial agar masyarakat paham dan memberikan penjelasan kepada pihak pemerintah desa untuk tidak tergiur Bansos.

“Mengimbau kepada  bhabinkamtibmas harus selalu melekat terhadap warganya dalam pembagian Bansos, hal ini bagian upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak atau oknum yang tega terhadap warga yang kurang mampu,” kata Fuji.

Sebelumnya Kapolres Bogor AKBP Harun mengimbau kepada jajaran Polsek melakukan pengawasan terhadap segala bentuk penyaluran Bansos di setiap wilayah atau desa.

** Cepi Kurniawan

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Ciampea Udik memberhentikan proyek pembangunan masjid yang berada di Kampung Cisalada, Kecamatan Ciampea. Diduga bangunan tersebut dimiliki Jamaah Ahmadiyah (JA) dan sejak awal tidak ada koordinasi apapun perihal kegiatannya.

“Jadi proyek tersebut baru sebatas tiang saja dan bangunan itu masjid lama hanya direnovasi total,” kata Kepala Desa Ciampea Udik Cecep Basarudin kepada wartawan, kemarin.

Cecep juga menjelaskan, sebenarnya kalau dari warga belum ada pergerakan hanya mengantisipasi kejadian Juli 2010  lalu terulang kembali, dimana terjadi gesekan. “Jadi untuk sementara proyek itu kita berhentikan dulu sampai tiga bulan kedepan menunggu keputusan pusat dan keberadaan mereka ada di lingkungan bareng warga, satu kampung,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan kondisi tetap kondusif, karena khawatir ditumpangi pihak tidak bertanggungjawab dan dari pihak mereka menerima ketika diberhentikan. “Sejak awal tidak ada koordinasi dengan pihak desa dan menyalahi aturan juga. Bahkan, keberadaan mereka memang sudah ada dan adem ayem, hanya ini pembangunan masjid khawatir ada gesekan lagi,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Malang | Jurnal Inspirasi

Banyak orang beranggapan sektor pertanian tidak menjanjikan. Nyatanya, sektor pertanian itu secara ekonomi dan profesi pertanian sangat membanggakan sama seperti profesi lainnya. Bahkan sudah membuktikan disaat Covid-19 banyak sektor lain yang mundur bahkan mengalami kehancuran, sektor pertanian mampu bertahan, dan yang lebih istimewa lagi ada tren meningkat meskipun memang tidak terlalu besar. Inilah bukti salah satu pendukung yaitu petani milenial sebagai garda terdepan sektor pertanian sudah ikut andil.

Dalam berbagai kesempatan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi, mengatakan bahwa guna mendukung pembangunan pertanian maju, mandiri dan modern, perlu dilakukan penyiapan, pencetakan SDM pertanian unggulan. SDM yang kompetitif sebagai tenaga kerja pertanian andal dan unggul sebagai pengusaha pertanian milenial andal, kreatif, inovatif, professional, serta mampu menyerap lapangan pekerjaan sektor pertanian sebanyak mungkin.

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan  III Tahun Sidang 2020-2021, salah satu anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Ir. Mindo Sianipar menyempatkan untuk meninjau kawasan hortikultura alpukat Pameling, di Dusun Krajan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Dalam kunker tersebut didampingi kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Dr. Wasis Sarjono, SPt, M.Si, Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian Ir. Indah Megahwati,MP dan Eko Handoko Hasian S.E Direktur Paranusa. menyempatkan untuk meninjau kawasan hortikultura alpukat Pameling, di Dusun krajan tengah desa wonorejo kec. Lawang kabupaten Malang.

Dalam kesempatan itu Eko berkesempatan untuk menjelaskan bahwa Alpukat Pameling memiliki produktivitas yang tinggi, hampir sepanjang tahun berbuah, biasanya panen raya 2x dalam setahun. Keunggulan utama alpukat pameling ada rasa manisnya, kandungan buah 99% tak ada serat, kadar air cukup banyak termasuk juga kandungan minyaknya cukup banyak sangat potensi untuk industri bahan baku obat dan kosmetik.

Disela sela kunjungan tersebut, Mindo yang energik dan familier, mengajak pada para milenial untuk tidak henti-hentinya berkarya, “temen temen petani milenila, Alpukat ini masa depannya cerah 75.000  desa  sekelurahan di Indonesia, membutuhkan alpukat, ditiap warung katakan saja satu desa satu warung yang menjual juice alpukat kalikan saja itu akan besar sekali, jadi teman-teman mudah silahkan belajar di Malang ini. Nanti saya akan pesan secara khusus meminta petani milenial di Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Madiun, untuk menanam diantaranya Alpukat Pameling.”

Politisi dari Fraksi PDIP ini menambahkan, Komisi IV DPR RI terus berkomitmen untuk terus melindungi dan memperhatikan kesejahteraan para petani. “Kita dari Komisi IV terus berkomitmen untuk melindungi petani-petani sesungguhnya. Untuk itu kita bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian terus mengupayakan ketersediaan pangan agar 270 juta jiwa penduduk Indonesia bisa tercukupi”.

Kunjungan diakhiri dengan menanam Alpukat Pameling berkaki 3 dilanjutkan minum juice alpukat pameling bersama.

**  T2S/ BBPP Batu