Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui realisasi program vaksinas virus Corona (Covid-19) sejuta dosis per hari akan molor dari target awal. Awalnya Kemenkes optimis target itu dapat terealisasi di Juni-Juli 2021.

Namun Kemenkes mengulur target menjadi Juli-Agustus 2021.  Hal itu lantaran embargo vaksin di sejumlah negara  yang mengakibatkan kedatangan pasokan vaksin ke Indonesia ikut tertunda.

“Mungkin Juni masih 750 ribu dosis per hari ya, Juli-Agustus baru bisa mencapai 1 juta dosis,” kata Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Kamis (8/4).

Kendati begitu, Nadia memastikan laju vaksinasi di Indonesia akan diupayakan berjalan normal, dan tercukupi. Selain target vaksinasi sejuta dosis sehari, ia juga mengakui peningkatan pemberian 750 ribu dosis dalam sehari di bulan April akan ikut tertunda.

Namun Nadia mengaku pihaknya masih optimis program vaksinasi covid-19 di Indonesia akan rampung dalam 12 bulan. Ia pun mengatakan, untuk memenuhi target itu, pihaknya bakal menggenjot laju vaksinasi di Juli-Desember 2021. Sebab, dalam periode itu, menurutnya Indonesia akan kedatangan banyak vaksin dari produsen vaksin lain seperti Novavax hingga Pfizer.

“Penurunan kecepatan dosis penyuntikan tidak ya, tetapi untuk mencapai 750 ribu dosis per hari menjadi tidak bisa dilakukan,” kata dia.

Indonesia gagal mendatangkan sekitar 10 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui skema kerja sama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility pada periode Maret dan April 2021.

Dari 11,7 juta vaksin AstraZeneca yang dijanjikan GAVI, Indonesia kemungkinan besar hanya mendapatkan 1,3 juta-1,4 juta dosis vaksin gratis, imbas embargo itu.

Akibatnya, target vaksinasi tahap ketiga yang menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, molor dari target awal. Sedianya, tahapan ketiga itu akan dimulai pada April ini.

** ass/cnn

Bandung | Jurnal Inspirasi

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah meninjau ulang larangan mudik Lebaran tahun 2021. Mereka menilai, larangan tersebut cukup memberatkan pelaku usaha transportasi.

Ketua DPD Organda Jabar Dida Suprinda mengatakan, saat ini kondisi pengusaha angkutan umum di Jawa Barat sangat berat. Dampak tersebut, sudah terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. 

 
“Sekarang awak angkutan sudah sangat menjerit, karena kami harus bekerja dengan cara digilir. Sekarang jalan, besok tidak,” kata Dida pada diskusi Larangan Mudik yang digelar Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di Cafe Hoy, Jalan Halmahera, Kota Bandung, Kamis (8/4/2021).

Awalnya, kata dia, para pengusaha berharap besar pada lebaran tahun ini bisa sedikit meraup pendapatan. Itu didasarkan pada kondisi saat ini, dimana banyak sektor dilakukan relaksasi. Mereka mulai melakukan aktivitas ekonomi seperti sedia kala, dnegan tetap menerapkan protokol kesehatan.


“Tapi kenapa mudik masih dilarang. Padahal mudik adalah falsafah masyarakat Indonesia satu tahun sekali. Bagi kami, para pengusaha angkutan, lebaran juga menjadi harapan,” beber dia. 

Dida mengaku, para pengusaha telah mempersiapkan kelaikan armada untuk lebaran tahun ini. Dengan harapan armada yang pada tahun 2019 lalu banyak menganggur, tahun ini bisa kembali dioperasikan pada saat angkutan lebaran.

“Tapi kenapa justru dilarang, makanya jami mohon kepada pemerintah pusat, bahwa aturan itu harus ditinjau ulang. Karena merugikan kami. Tinggal untuk pelaksaan mudik nanti kita tetapkan proses secara ketat,” imbuh dia.

** ass/sindo

Bogor | Jurnal Inspirasi

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto menyambut baik disahkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres ini menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-ASN.

“Inpres ini berkomitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non ASN. “Ada beberapa hal yang akan kami lakukan, salah satunya mensosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota, karena ini merupakan landasan bagi kita,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor dalam keterangan pers Deputi Direktur Bidang Humas dan HAL, Rabu (7/4).

Dalam Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Bima, dirinya bakal melakukan perencanaan penganggaran, melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja.

Disinggung mengenai upaya mendorong kepesertaan khususnya pekerja rentan, Bima mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun Peraturan Daerah. “Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun Perda, karena sudah ada Inpresnya.  Semua akan kita lakukan, karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” tegas Bima. 

Di tempat yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menjelaskan, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program ini serta manfaatnya bagi masyarakat. “Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership. Seperti hari ini, kita saat ini ketemu dengan ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng. Yaitu, pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja,” imbuh dia. 

Ke depan, masih kata dia, pihaknya akan melakukan komunikasi, menggerakan tim dari pusat dan daerah, agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah. “Karena pimpinan daerah merupakan sosok pengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, salah satunya jaminan sosial,” tambahnya.

Sejalan dengan Zainudin, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha yang turut hadir pada pertemuan itu berharap, apa yang akan dilakukan oleh Bima Arya mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia.

“Sebagai badan penyelenggara tentunya kami akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kami, tujuan Inpres ini sangat mulia untuk kesejahteraan seluruh pekerja. Kami sangat mengapresiasi komitmen dari Pak Bima sebagai Walikota Bogor sekaligus sebagai Ketua Apeksi dan semoga optimalisasi program jamsostek segera terwujud di seluruh Indonesia,” tutup Asep.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Organisasi Pekerja Garmen Indonesia (OPGI) yang menjadi mitra kerja Kementerian Perindustrian, melebarkan sayapnya dengan akan mengukuhkan kepengurusan OPGI wilayah Bogor di M-One Hotel, Sabtu (10/4/2021). OPGI Bogor akan dikukuhkan langsung Ketua Umum OPGI Pusat Stenly Ngelo.

“Kami sudah melakukan persiapan untuk acara pengukuhan atau pelantikan pengurus wilayah Bogor,” kata Ketua Umum OPGI Bogor Aries Sunan saat rapat panitia di M-One Hotel, Rabu (7/4/2021) malam.

Aries Sunan juga memastikan, pengukuhan juga dilakukan terhadap pengurus OPGI wilayah Bekasi. Dia juga mengapresiasi akan kehadiran Ketua Umum OPGI Pusat Stenly Ngelo dan sejumlah undangan yang bakal hadir, diantaranya dari dinas terkait dari Kabupaten Bogor dan Jawa Barat.

Keberadaan OPGI dijelaskan Aries Sunan memiliki peran startegis dalam upaya menekan jumlah pengangguran, terutama akibat dampak pandemi Covid-19 selama ini. Bahkan OPGI memiliki upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor industri saat ini. Sebab, SDM merupakan salah satu faktor kunci untuk mendongkrak produktivitas dan daya saing serta menciptakan inovasi.

“Program kami ke depan membuat semacam pelatihan-pelatihan agar calon pekerja, khususnya di garmen terampil dan siap memasuki dunia kerja,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Umum OPGI Bogor Lutfi Tri Pamuji. OPGI sangat mendukung program Kementerian Perindustrian dalam program dan kegiatan pembangunan nasional saat ini yang difokuskan pada pembangunan SDM yang berkualitas, sehingga perlu dilakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih massif.

“Kami tentunya membantu program pemerintah dan masyarakat juga terbantu dalam mencari pekerjaan atau dalam meningkatkan kemampuan dalam industri garmen. Pelatihan yang kami buat pun nantinya gratis. Kami akan buat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan garmen dan di Bogor ini potensial dengan luas wilayah dan banyaknya usaha ini. Jadi masyarakat akan sangat terbantu dengan program yang bakal kami gulirkan,” jelasnya.

Peserta pelatihan jelas Lutfi akan menerima manfaat yakni bebas biaya pelatihan, pelatihan singkat 20 hari, pelatihan berbasis kompetensi, lulusan terlatih, terampil siap kerja, penempatan kerja, serta mendapat sertifikat kompetensi.

** Asep Saepudin Sayyev

Bima | Jurnal Inspirasi

Indosat Ooredoo bersama Filantra memberikan bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk warga terdampak banjir Bima yang berlokasi di Desa Sanolo, Dusun Sonco, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Rabu (7/4).

Pelayanan kesehatan ini meliputi tensi darah, pemeriksaan warga oleh dokter dan pemberian obat gratis, serta pembagian masker.

Sementara warga tampak sangat antusias mengikuti acara program layanan kesehatan yang digelar Indosat Ooredoo bersama Filantra tersebut. Acara ini berlangsung dengan lancar dan sebanyak 100 warga telah mengikuti program layanan kesehatan gratis ini.

Sehari sebelumnya, Indosat Ooredo bersama Filantra juga mendistribusikan bantuan logistik di Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima yang tergenang banjir selama 4 hari.

Bantuan tersebut berupa beras 150 kg, minyak kelapa dan mie instan yang diterima oleh Khairudin sebagai kepala posko dan tokoh pemuda disana.

“Kegiatan ini sangat membantu bagi warga yang terdampak banjir. Terima kasih atas kepedulian dari tim kesehatan Indosat Ooredoo,” kata Khairudin.

** Wawan H

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga Soeharto. Pengambil alihan pengelolaan TMII itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII setelah 44 tahun lamanya dikelola keluarga Cendana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan, kini pengelolaan TMII resmi berpindah kepada negara melalui Kemensetneg. Alasan dari pemindahaan pengelolaan tersebut dilakukan karena mengacu pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik.

“Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII. Yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg,” ujar Pratikno dalam keterangan pers virtual, Rabu (7/4).

“Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020, rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari Kemensetneg untuk aset yang dikuasai negara tersebut,” sambung Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama.

Soal setoran ke negara ini kata dia, terkait pengelolaan Yayasan Harapan Kita yang menggunakan lahan seluas 146,7 hektare dan tercatat di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Sebelum temuan BPK, jelasnya, Kementerian Sekretariat Negara juga telah sejak lama memberikan pengarahan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian, audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII.

Sementara pemindahan pengelolaan ini disambut gembira PDIP. “PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas prestasi Presiden Jokowi yang akhirnya berhasil mengembalikan Taman Mini Indonesia, dan secara sah menjadi milik pemerintah Indonesia. Taman Mini Indonesia sebagai etalase kebudayaan dan sekaligus ekspresi peradaban nusantara akhirnya kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya, Rabu (7/4).

Hasto mengatakan, salah satu amanat reformasi adalah menyelamatkan aset-aset negara. TMII ditegaskannya adalah aset negara yang dikuasai keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, maka sudah seharusnya negara mengambil alih. Di era Presiden Jokowi, baru bisa diselamatkan aset tersebut.

“Kembalinya Taman Mini Indonesia ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Jokowi melalui perjuangan panjang berhasil menyelamatkan aset strategis negara. Hal ini melengkapi keberhasilan divestasi Freeport, blok minyak Rokan, dan juga berbagai upaya menyelamatkan harta negara yang sebelumnya dilarikan oleh para koruptor di luar negeri,” jelasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah ini harus diapresiasi. Ini juga, lanjut Hasto, sebagai bukti bahwa dengan legitimasi kuat pemerintah menunjukkan kedaulatan politik dan ekonomi di dalamnya.

Dengan diambil alihnya TMII oleh negara, PDIP berharap ke depan kawasan itu bisa menjadi pusat kebudayaan. Termasuk menjadi paru-paru Jakarta layaknya Gelora Bung Karno, Halim Perdanakusuma, hingga lapangan golf Kemayoran. Dimana hutan kota dikembangkan di sana, sebagai bagian dari aktivitas publik. “Selamat untuk Presiden Jokowi. Kembalinya Taman Mini Indonesia menjadi momentum menyelamatkan harta kekayaan negara,” lanjut Hasto.

Sementara dikutip dari tamanmini.com, Rabu (7/4), gagasan TMII dicetuskan oleh istri Soeharto, Siti Hartinah, yang lebih dikenal dengan Ibu Tien Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di rumahnya di Jalan Cendana No 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970.

Ide itu muncul sepulangnya Ibu Tien dari Disneyland Amerika Serikat dan Timland, Thailand. TMII mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Taman itu dibangun di atas lahan seluas 150 hektare di timur Jakarta. Untuk
Bentuk dan sifat isian proyek berupa bangunan utama bercorak rumah-rumah adat yang dilengkapi dengan pagelaran kesenian kekayaan flora dan fauna dan benda budaya dari masing-masing daerah di Indonesia.

Gagasan itu dilandasi oleh suatu keinginan untuk membangkitkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap bangsa dan Tanah Air sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada negara lain di dunia ke dalam suatu proyek dengan membuat tempat rekreasi yang mampu menggambarkan kebesaran dan keindahan Indonesia dalam bentuk mini.

Sedangkkan pengelolaanya diserahkan ke Yayasan Harapan Kita. Saat ini anak-anak Soeharto duduk di kepengurusan Yayasan Harapan Kita yang dibina oleh Soehardjo, Bambang Trihatjmodjo, dan Rusmono dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana sebagai Ketua Umum.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah memang te;ah resmi melarang mudik Lebaran tahun 2021 ini. Namun ada beberapa pengecualian untuk masyarakat yang diperbolehkan mudik. Selain itu ada beberapa simpul transportasi yang diperbolehkan tetap beroperasi.

“Pelarangan mudik lebaran itu masih ada potensi pergerakan tapi kecil,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/4).

Budi menjelaskan saat ini delapan menteri terkait juga gugus tugas sedang melakukan rapat paripurna dengan presiden membahas larangan mudik. Setelah aturan itu terbit regulasi akan disiapkan dari Kementerian Perhubungan baik untuk transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api.

“Seperti apa yang yang tidak boleh, apa yang yang masih diperbolehkan,” jelas Budi.

Artinya, secara umum pergerakan kendaraan dan moda transportasi tidak diperbolehkan pada tanggal 7-16 Mei 2021 nanti. Tapi masih ada peluang orang yang dapat melakukan perjalanan baik aparatur sipil maupun masyarakat yang boleh melakukan perjalanan.

“Boleh melakukan perjalanan untuk kepentingan khusus seperti ada orang tua sakit, orang tua meninggal, atau kepentingan tugas. Dan ada persyaratan ada surat tugas dan keterangan yang ditunjukkan,” jelas Budi.

Setelah aturan besarnya keluar, Direktorat Jenderal akan menerbitkan Surat Edaran terkait teknis kapasitas kendaraan, kendaraan umum yang beroperasi dari operator, juga terminal dan simpul transportasi yang boleh dibuka.

“Jadi Menhub sudah berikan arahan untuk Jakarta dari banyaknya terminal, mungkin arahannya kami buka hanya 2 terminal yang melayani perjalanan luar daerah,” jelas Budi.

Sebelumnya, kebijakan mudik lebaran sudah final diputuskan pemerintah mulai pada 6 – 17 Mei 2021. Berlaku bagi swasta, pegawai BUMN/BUMD maupun aparatur negara.

Larangan mudik akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum dan sesudah tanggal 6-17 Mei 2021, masyarakat diimbau tidak melakukan pergerakan atau kegiatan ke luar daerah kecuali keadaan mendesak dan perlu. Selain itu mudik lokal di wilayah Jabodeabek pun tidak diizinkan.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA) mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur, dimana salah satu wilayah paling terdampak adalah Flores Timur. Penggalangan dana ini dilakukan di Mcd Yasmin Kota Bogor, Selasa (6/4/21)

Semua unsur organisasi seperti BEM, MPM, DPM, P2UM dan juga Ormawa yang berada di lingkungan UIKA turun ke jalan dengan hadirnya ketua umum setiap perwakilan yakni Mohamad Rohim selaku ketua BEM, Mohammad Nasrum ketua MPM, Faisal Zefri ketua DPM, dan Alfat Nur Fauzan selalu ketua P2UM.

“Diadakannya penggalangan dana ini sebagai bentuk kesadaran kita sebagai mahasiswa untuk membantu keluarga kita yang terkena musibah bencana alam seperti banjir bandang di wilayah Flores,” ujar Faisal Zefri.

“Dan juga respon masyarakat yang mendukung penggalangan dana ini, mereka mensupport dan juga mengapresiasi kegiatan ini,” jelasnya.

** Nur Anisah Rahmahnda [MG/UIK-Jb]